Objek PPh Pasal 26 tidak 4.188.544.530,00 0,00 4.188.544.530,00disengketakanJumlah 7.630.656.578,00 3.442.112.048,0 4.188.544.530,000Menurut bahwa Terbanding menggunakan tarif 20% atas objek PPh Pasal 26 berupa pembayaranTerbanding royalti sebesar Rp.4.188.544.530 karena Pemohon Banding tidak meunjukkan SuratKeterangan Domisili dari otoritas perpajakan dari negara di tempat perusahaan lawantransaksi berdiri;Menurut bahwa Pemohon Banding memiliki Surat Keterangan Domisili dari otoritas perpajakan

negara tempat penerima penghasilan berdomisilikarena Pemohon Banding dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari masingmasingnegara tempat penerima penghasilan berdomisili;bahwa rincian pembayaran penghasilan ke luar negeri yang dikenakan tarif umum PPh Pasal26 sesuai UU PPh sebesar 20% menurut Terbanding adalah sebagai berikut:e Pembayaran biaya manajemen kepada Fosroc International Ltd, United Kingdom;e Pembayaran jasa teknologi informasi kepada JMH Merlin, United Arab Emirate; e Pembayaran royalti

Pajak Berganda (P3B) aquo;bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak,dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan pengenaan tarif oleh Terbanding sebesar 20%tidak dapat dipertahankan; Tabel total nilai koreksi pajak (dalam rupiah) Macam/Jenis Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh Pasal 26 PPh KoreksiObjek Versi Versi Majelis Versi Versi Versi Versi JumlahTerbanding Terbandin Majelis Terbandi Majelis Pajak olehg ng Majelis1 2 3 4 5 6 (2x4) 7 (3x5) 8 (67)Biaya Royalti

hutang sebagai berikut :

Bahwapembayaran komponen kendaraan yang diimpor Pemohon Banding dari HMCuntuk dirakit di Indonesia pada dasarnya terdapat komponen biaya royalti didalamnya, dengan digunakannya komponen lokal oleh Pemohon Banding makapendapatan HMC terkait dengan penjualan komponen kendaraan akanberkurang.

Putusan Nomor. 763/B/PK/PJK/2013dasarnya merupakan pembayaran royalti kepada Hyundai Motor Company(HMC);Menurut Pemohon Banding Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan olehTerbanding.

Berdasarkan P3B Republik IndonesiaRepublik Korea, yang berlakujika HMCK menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilisebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c, diatur bahva:1) Jika deletion compensation merupakan royalti maka perlakuanperpajakannya mengacu pada Pasal 12 P3B RlRepublik Koreasebagaimana dimaksud dalama butir 2 huruf a angka 3);2) Jika deletion compensation merupakan pemberian jasa yangdilakukan HMCK di Indonesia lebih dari 3 (tiga) bulan dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan maka HMCK

DalamPasal 5 Technical Assistance and Deletion Agreement dengan sangatjelas dapat diambil pengertian dari Deletion Compensation dan secarajelas membedakan Compensation Deletion (Kompensasi) denganRunning Royalty (Royalti). Compensation Deletion sendiri adalahmerupakan kompensasi berupa biaya ganti rugi yang dibayarkan olehPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) atasHalaman 10 dari 18 halaman.

KOMPENSASI PEMBATALAN; ROYALTI BERJALAN Sebagaipertimbangan atas berkurangnya pendapatan yang diterima oleh HMC sebagai akibat diijinkannya HIM melakukan pembatalan dan perakitanlokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, HIM akan membayar kepadaHMC sejumlah sebagai berikut:Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 763/B/PK/PJK/20135.1.

Bukti Penerimaan Negara 30/03/2009 0406081511040414 5.393.938,00Total 5.393.938,00 4. bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan atas SKPLB PPh Badanterkait koreksi biaya konsultasi dan biaya royalti tersebut diatas, tim Penelitisependapat dengan tim Peneliti Keberatan atas SKPLB PPh Badan bahwapembayaran Biaya Konsultasi sebesar Rp612.954.397,00 dan Biaya Royaltisebesar Rp3.776.248.797,00 dapat dikategorikan sebagai pembayaran yangHalaman 2 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 115/B/PK/PJK/2015 tidak wajar (excessive payment) kepada pemegang saham sehingga tidakdapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajakbagi Pemohon Banding, oleh karena itu tim Peneliti berpendapat koreksiPemeriksa karena tidak adanya dokumen pendukung transaksi yangmemadai atas kewajaran dari nilai imbalan royalti dan biaya konsultasimengakibatkan Tim Peneliti berkesimpulan bahwa biaya royalti tersebutsecara fiskal tidak dapat dibiayakan sehingga PPN JLN tersebut secarafiskal

Ltd komponen biaya yang harus dibayar oleh Pemohon Bandingatas pembayaran PPN sebesar Rp4.465.460,00 merupakan absensce fee,domestic transportation, air ticket, preparation charge for bussines trip danmobile phone charge yang menurut Tim Peneliti bukan biaya yang terkaitroyalti yang harus dibayar oleh Pemohon Banding, sedangkan untukpembayaran PPN sebesar Rp66.129.441,00 dan Rp.132.258.882,00merupakan pembayaran royalti periode April 2008 sampai denganSeptember 2008;. bahwa Pemohon Banding tidak

dapat memberikan perjanjian royalti dantechnical assistance agreement sehingga menurut Tim Peneliti tidak terdapatdasar hukum atas kewajiban Pemohon Banding membayar royalty kepadaToyota Auto Body Co.

bahwa dengan demikian, Tim Peneliti berpendapat bahwa pembayaranPajak Masukan atas SSP JLN atas royalti tersebut tidak memenuhi unsurHalaman 3 dari 21 halaman.

K/Pdt.Sus/....161718masing sebagai Pemegang Hak Cipta dan User, yang mana atas hubunganhukum tersebut menimbulkan kewajiban bagi Tergugat selaku User;Di dalam Surat Gugatan, butir 9, 11, 13 diutarakan bahwa Penggugatmempersoalkan mengenai tarif royalti.

Apabila ada tagihan royalti berarti yangwajib membayar royalti sudah sah diberi Hak sebagai user;Jadi, telah terbukti Termohon Kasasi/Penggugat mengakui bahwa PemohonKasasi/Tergugat telah diberi hak sebagai user sehingga perkara a quo bukanperkara pelanggaran Hak Cipta melainkan murni tagihan kenaikan royalti (yangmerupakan murni perkara perdata umum);Dengan demikian terbukti bahwa perkara ini bukan pelanggaran dan Hak Ciptayang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga akan tetapi murni mengenaiGugatan

Perdata tentang wanprestasi pembayaran royalti;Di dalam Petitum Gugatan, Butir 4 yang pada dasarnya menuntut pembayaranatas tagihan royalti yakni agar Pemohon Kasasi/Tergugat membayar royaltisebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepadaTermohon Kasasi/Penggugat;Apabila ada tagihan royalti berarti sudah ada izin (Jisensi).

Jadi telah terbuktiperkara ini adalah murni perkara perdata perihal tagihan royalti, bukan perkarahak cipta;Bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga tidak mencakup sengketabesarnya royalti dan tidak mencakup perkara tentang pembayaran royalti.

Nomor 392 K/Pdt.SusHKI/2013192021Pengadilan Niaga, sedangkan mengenai masalah royalti adalah murni perdatadan perkara wanprestasi tentang royalti dan Perjanjian Lisensi yang secaraabsolute tidak termasuk kewenangan Pengadilan Niaga;Bahwa terbukti Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara a quosebab yang dipersoalkan oleh Termohon Kasasi adalah mengenai selisihbesarnya royalty yang telah dibayar oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April2012 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

FRANS SALIM KALALO untuk meminta dikirimkan sejumlah danaterkait pembayaran royalti dan pada tanggal 07 Agustus 2014 terdakwa menghubungi Lk.AMIRUDDIN untuk meminjam Rekening Bank BCA milik AMIRUDDIN, kemudiansetelah kontrak tersebut disepakati dan ditandatangani oleh Lk. FRANS SALIM KALALOlalu terdakwa menghubungi Lk. ABDILLAH dengan berpurapura sebagai Lk. SUGENGuntuk membicarakan tentang royalti/fee untuk pemilik IUP yaitu PT.

Total PrimaIndonesia melalui rekening BCA milik Amiruddin.Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Frans Salim Kalalo dengan berpurapura sebagai Sugeng Setiawan untuk meminta dana royalti untuk PT.

Total Prima Indonesiamelalui rekening BCA milik Amiruddin kemudian Terdakwa menghubungi Frans SalimKalalo dengan berpurapura sebagai Sugeng Setiawan untuk meminta dana royalti untukPT.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu alasan butir A tentang koreksi reklasifikasi atasDasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 berupa Royalti menjadiDeviden Terselubung sebesar Rp118.909.030.283,00; sedangkanalasan butir B tentang koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal26 atas Sales Promotion sebesar Rp30.168.896.322,00; yang tidakdipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa KoreksiDasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakApril s.d Desember 2008 yang telah dipertimbangkan berdasarkan faktadan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena atasKoreksi Positif Biaya Royalti sebesar USD11,507,202.00 telah didukungdengan buktibukti yang memadai atas eksistensi dari pembayaranroyalty dan sales promotion.

Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat bahwa secara nyatanyata biaya royalti (TechnicalAssistance dan Trademark) dan sales promotion yang dikeluarkan olehPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali memilikimanfaat ekonomis dan dapat dibuktikan secara formal.

Kemudian,pembayaran Technical Assistance dan Trademark, serta sales promotionbukan dibayarkan kepada Pemegang Saham, dan berdasarkan hasilbenchmark, yaitu bahwa biayabiaya tersebut telah memenuhi prinsipkelaziman dan kewajaran usaha, sehingga tidak relevan apabilaTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukanrekarakterisasi royalti dan sales promotion sebagai dividen terselubung.Lebih lanjut, bahwa tidak relevan apabila Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali melakukan Koreksi PPh

Pasal 26 ini, karena telahdapat dibuktikan bahwa pembayaran royalti dan sales promotion adalahwajar dan telah dilakukan maka kepadanya berhak memperoleh fasilitasperpajakan karena in casu dapat dikurangkan sebagai biaya karenadalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilandan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

tetapi apabila penerima royaltiadalah pemilik hak yang menikmati royalti itu maka pajak yang dikenakantidak akan melebihi 12,5 persen dari jumlah kotor royalti.

Dalam hal demikian, berlaku ketentuan Pasal 7;Royalti dapat dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan, apabilapembayar royalti itu adalah Negara itu sendiri, bagian dari ketatanegaraan,pemerintah daerah atau penduduk dari Negara tersebut.

royaltidengan pemilik hak yang menikmati royalti itu atau antara keduanya denganorang atau badan lain, jumlah royalti yang dibayarkan, denganmemperhatikan pemakaian, hak atau keterangan untuk mana royalti itudibayar melebihi jumlah yang seharusnya telah disepakati oleh pembayardengan pemilik hak yang menikmati royal/ti seandainya hubungan istimewatersebut tidak ada, maka ketentuanketentuan dalam Pasal ini hanya berlakubagi jumlah yang disebut kemudian.

Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan denganpenggunaan harta;d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;e. Hadiah dan penghargaan;f.

bahwa lagulagu yangdiperlinatkan/disebutkan oeleh pemeriksa seperti Lagumilik RHOMA IRAMA, MEGI Z dan lainlain yangditunjukan pemeriksa kepada saksi oleh Penyidik dariKaraoke GRAND MILLENIUM CLUB adalah Lagulagu milik Pencipta yang telah terdaftar menjadiAnggota Royalti Anugrah Indonesia yang hak untukmengumumkannya sudah di Royalti AnugrahIndonesia.

RAI(Royalti Anugrah Indonesia) dan hak untukmengumumkannya telah dikuasakan kepada PT.

Anugrah Indonesia yang hak untukmengumumkannya sudah di Royalti Anugrah Indonesia.

Dan setelah di cek didatabase milik Royalti Anugrah Indonesia ternyata Karaoke GRAND MILLENIUMCLUB milik Sdri. YUNY FAJARWATI belum pernah mengajukan permohonan izinmengumumkan lagulagu tersebut diatas dan juga lagulagu lain yang telahdikuasakan oleh penciptanya kepada Royalti Anugrah Indonesia.Menimbang, bahwa menurut ahli ISMAIL, SH bahwa perbuatan pemilikKaraoke GRAND MILLENIUM CLUB milik Sdri.

bawah ini, dengan nama dan dalambentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, SubjekPajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilanperusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usahatetap di Indonesia. dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah brutooleh pihak yang wajib membayarkan:a. dividen;b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan denganJaminan pengembalian utang;royalti

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa biaya yang Pemohon Banding catat merupakan pembayaran kepada Master CardInternasional atas jasajasa yang dilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti) dimanapengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia sehingga berdasarkan P3Btersebut atas pembayaran yang Pemohon Banding

lakukan, hak pemajakannya hanya ada dinegara Amerika;Pembayaran Royalti ke Visabahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek Pajak PenghasilanPasal 26 atas pembayaran ke Visa International Service Association (Visa), denganMenurutMajelispenjelasan sebagai berikut:bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemohon Banding dengan Visa disebutkanbahwa : "OWNER grants to USER a nonexclusive, nontransferable, royaltyfree license to use themarks in connection with the program in

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya yang Pemohon Banding catat merupakanpembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukanmerupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan diIndonesia sehingga berdasarkan P3B tersebut atas

In the event USER desires to use the mark inconnection with the program in countries other than those listed on schedule A, such schedule may beamended with OWNER's written consent to include such other countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :a.

Menetapkan barang bukti berupa:- 180 (seratus delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merk 20 SOLID ;- 203 (dua ratus tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merk STILL ;- 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merk S3 ;- 4 (empat) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokok SKM merk ROYALTI ;- 42 (empat puluh dua) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokok SKM

Mayong di dalamwarung milik terdakwa tersebut dan menemukan sejumlah rokok berbagai merkyang tidak dilekati pita cukai, yaitu :a. 180 (seratus delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh)batang rokok SKM merk 20 SOLID ;b. 203 (dua ratus tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batangrokok SKM merk STILL ;c. 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokokSKM merk S8 ;d. 4 (empat) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokokSKM merk ROYALTI

Royalti SKM 4 slop @ 10 bungkus @ 16 640batang5. CN SKM 142 slop @ 10 bungkus @ 16 22.720batang6. Grend SKM 440 slop @ 10 bungkus @ 20 88.000batang7. Grand SKM 100 slop @ 10 bungkus @ 20 20.000batang8.

pulun delapan ribu empatratus rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulankurungan;Menyatakan Barang Bukti berupa :e 180 (seratus delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh)batang rokok SKM merk 20 SOLID ;e 203 (dua ratus tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batangrokok SKM merk STILL ;e 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batangrokok SKM merk S38 ; 4 (empat) slop @ 10 (Sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokokSKM merk ROYALTI

Menetapkan barang bukti berupa: 180 (seratus delapan puluh) sloop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang rokok SKM merk 20 SOLID ; 203 (dua ratus tiga) sloop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batangrokok SKM merk STILL ; 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batangrokok SKM merk S3 ; 4 (empat) sloop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokokSKM merk ROYALTI ; 42 (empat puluh dua) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas)batang rokok SKM merk CN; 440

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43033/PP/M.XII/15/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding: Pajak Penghasilan Badan: 2000: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Terbanding atas PenghasilanNetto sebesar Rp7.309.679.203,00 yang terdiri atas: Koreksi Royalti Fly Ash sebesar Rp127.349.553,00, Koreksi Penjualan limbah PLN Rp7.182.329.650,00;: bahwa koreksi positif Objek Pajak Penghasilan sebesar Rp7.309.679.203,00 denganrincian sebagai berikut: Royalty Fly Ash Rp127.349.553,00bahwa

apapun, termasuk:d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satuderajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial ataupengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan ataupenguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan;h. royalti

Majelis,Tanggapan Terbanding:bahwa dalam Surat Nomor: 313/KEU/BPYPK/2010 tanggal 14 Oktober 2010,Pemohon Banding mengajukan keberatan hanya atas koreksi positif objek PajakPenghasilan sebesar Rp7.309.679.203,00;bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas koreksi Harga PokokPenjualan dan Koreksi Biaya Usaha;bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak PratamaJakarta Kebayoran Baru Satu Nomor: LAP231/WPJ.04/KP.0405/2010 tanggal 10Juni 2010 koreksi tersebut terdiri dari: Royalti

PLNberupa: Royalti fly ash senilai Rp 127.349.553,00 (penerimaan hibah limbah/buangan PLN Suralaya) Hibah limbah PT. PLN Rp7.182.329.650,00 (penerimaan hibah limbah PT.

besarnya otoritas pendiri untukmenentukan anggota dewan pembina, pengawas dan pengurus Pemohon Banding;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penghasilan dari penjualanlimbah yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan Objek Pajak PajakPenghasilan;bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2000, bahwaroyalti termasuk sebagai objek pajak penghasilan sehingga Majelis berkesimpulankoreksi terkait royalti

Identifikasi didasarkan aspek pasar, produk bajakan dimaksud dalam pokok perkaraini dijual kepada konsumen dengan harga relatif jauh lebih murah ( Rp. 10.000,sampai Rp. 15.000, perkeping ) dibanding harga penjualan produk asli ( Rp. 15.000,sampai Rp. 25.000, perkeping ).e Bahwa benar, terdakwa mengaku menjual keping VCD bajakan tersebuttidak ada ijin dari Pihak Pemegang Royalti dan Pencipta lagu atau yangdikuasakan melalui ASIREVI (Asosiasi Industri Rekaman VideoIndonesia), ASIRI (Asosiasi Industri

tersebut seharga Rp. 2.200,(dua ribu dua ratus rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 5.000, (lima riburupiah) perkepingnya ;Bahwa saksi tahu ciriciri VCD yang asli yaitu : memiliki kode produksi, ada stikerPPn yang sesuai dengan data pemegang hak cipta (pihak yang memperbanyak produkkarya rekam), tercantum Hologram (logo pemegang hak cipta) yang asli, tedapatidentifikasi nomor, dan tanggal surat tanda lolos sensor (SLS) ;Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menjual VCD bajakan tersebut dariPemegang Royalti

kaset VCD hasilbajakan ;e Bahwa terdakwa menjual VCD tersebut karena harganya murah sehingga mudahdicari orang ;e Bahwaterdakwa menjual VCD bajakan tersebut sudah selama + 5 tahun ;e Bahwa terdakwa membeli VCD bajakan tersebut dari sales yang bernama Verry ;e Bahwa terdakwa membeli VCD bajakan tersebut perkepingnya sebesar Rp.2.200, (dua ribu dua ratus rupiah) dan dijual kembali sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) ;e Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menjual VCD bajakan tersebut dariPemegang Royalti

11.30 Wib. bertempat di rumah / toko yang sekaligus tempat tinggal terdakwadi Desa Dander Rt. 24, Rw. 03, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, terdakwatelah ditangkap petugas kepolisian karena menjual atau mengedarkan VCD bajakan,terdakwa ditangkap bersama barang buktinya berupa kaset VCD bajakan berjumlah 1.140( seribu seratus empat puluh ) keping berbagai lagu ditoko diruang keluarga rumah milikterdakwa, terdakwa mengaku menjual keping VCD bajakan tersebut tidak ada ijin dari pihakpemegang Royalti

jam 11.30 Wib.bertempat dirumah / toko yang sekaligus tempat tinggal pelaku di Desa Dander Rt. 24,Rw. 03 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah ditangkap petugaskepolisian karena menjual atau mengedarkan VCD bajakan, terdakwa ditangkap bersamabarang buktinya berupa kaset VCD bajakan berjumlah 1.140 ( seribu seratus empat puluh )keping berbagai lagu ditoko diruang keluarga rumah milik terdakwa, terdakwa mengaku menjualkeping VCD bajakan tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemegang Royalti

Data Pendukung Dokumen Legal Perusahaan. 2) (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Jaminan Kesungguhan periode tahun 2008; 3) 1 (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Iuran Tetap periode tahun 2008; 4) 11 (sebelas) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Royalti periode tahun 2008;5) 2 (dua) buku tabungan Rupiah Bank BPD Kalsel Pelaihari, No.

Sugico Group tahun 2009.14. 1 (satu) bundel bukti Surat Pertanggung Jawaban Piutang tahun 2010 yang dibayar tahun 2011.15. 1 (satu) bundel bukti pembayaran hasil audit BPK dan BPKP untuk pembayaran iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, sumbangan pihak ketiga dan piutang retribusi periode tahun 2009 sampai dengan 2010.16. 1 (satu) bundel bukti setoran PT.

Sumber Daya Energi (3KP) untuk tahun 2010.17. 1 (satu) bundel bukti sumbangan pihak ketiga pelabuhan tahun 2009 sampai dengan 2011.18. 1 (satu) bundel bukti setor royalti, SP.3, SP.3 Pelabuhan untuk tahun 2009 an. PT.

Indoasia Cemerlang.19. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2010.20. 2 (dua) bundel bukti setoran royalti tahun 2011. 21. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2012.22. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2011.23. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2012.24. 1 (satu) bundel bukti surat pertanggung jawaban retribusi daerah tahun 2010.25. 1 (satu) bundel bukti setoran iuran tetap tahun 2012.26. 1 (satu) bundel bukti

Wahyu Taruna Bakti. 32) Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran SP3 Pelabuhan sebesar Rp.39.955.900,- Nomor : 900/274-TBP/Dishub/VII-2009 tanggal 23 Juli 2009 an.CV.Wahyu Taruna Bakti.33) Fotocopy RTGS untuk pembayaran royalty sebesar Rp.111.901.478 an.CV.Wahyu Taruna Bakti.34) Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran SP3 Pelabuhan sebesar Rp.37.542.300,-Nomor : 900/146-TBP/Dishub/IV-2009 tanggal 21 April 2009 an.CV.Wahyu Taruna Bakti. 35) Fotocopy RTGS pembayaran Royalti sebesar Rp.105.143.454 an.CV.Wahyu

PT.Indoasia Cemerlang.32. 1 (Satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2010.33. 2 (dua) bundel bukti setoran royalti tahun 2011.34. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2012.35. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2011.36. 1 (Satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2012.37. 1 (Satu) bundel bukti surat pertanggung jawaban retribusi daerah tahun 2010.38. 1 (satu) bundel bukti setoran iuran tetap tahun 2012.39. 1 (satu) bundel bukti copy deposito

Grup RahmatBersama ; Bahwa uang tersebut dititip>kan kepada saksi untuk pembayaran royalti dansetahu saksi tidak diperbelohkan Pegawai Negeri Sipil menerima uang titipanpembayaran royalti dari perusahaan tambang ; Bahwa sekarang saksi tidak menerima penitipan pembayaran royalti dariperusahaan lagi karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan ; Bahwa saksi pernah membuat SKAB tetapi belum ada Barita Acara Pengawasanlapangan akan tetapi sudah di koordinasikan sebelumnya dengan petugaslapangan dan Berita

Para Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) diseluruh Indonesia :1.11.1.1 PNBP dalam mata uang rupiah untuk pembayaran luranTetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang disetormenggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melaluiBank/Pos persepsi dengan kode Akun sebagai berikut :a. Pendapatan luran Tetap : 421311 ;b. Pendapatan Royalti : 421312;c.

bukti setor royalti, SP.3, SP.3 Pelabuhan untuk tahun 2009 an.PT .

Indoasia Cemerlang.19. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2010.20. 2 (dua) bundel bukti setoran royalti tahun 2011.21. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2012.22. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2011.23. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2012.24. 1 (satu) bundel bukti surat pertanggung jawaban retribusi daerah tahun 20 10.25. 1 (satu) bundel bukti setoran iuran tetap tahun 2012.26. 1 (satu) bundel bukti copy deposito

di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yangdibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri,penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negerilainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. dipotongpajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajibmembayarkan:dividen;bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan denganjaminan pengembalian utang;royalti

pembayaran bunga tersebut, berdasarkan Pasal 26 ayat huruf b UndangundangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 17 tahun 2000, merupakan penghasilan yang dipotongpajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wayibmembayarkan;bahwaberdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbandingatas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp10.763.658.587,00 tetapdipertahankan;Koreksi atas pembayaran royalti

)dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia sehinggaberdasarkan P3B tersebut atas pembayaran yang Pemohon Banding lakukan, hakpemajakannya hanya ada di negara Amerika;Pembayaran Royalti ke Visabahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek Pajak PenghasilanPasal 26 atas pembayaran ke Visa International Service Association (Visa), denganpenjelasan sebagai berikut:bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemohon Banding dengan Visadisebutkan bahwa

In the event USER desires to use the mark in connection with the program incountries other than those listed on schedule A, such schedule may be amended withOWNER's written consent to include such other countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visatidak mengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran keMaster dan Visa, yang menurut Terbanding merupakan pembayaran royalty sehinggaterutang

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya yang Pemohon Banding catat merupakanpembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukanmerupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukandi Indonesia sehingga berdasarkan P3B tersebut atas

Bahwa telah salah dan keliru pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak yang menyatakan argumen yang menyusulkemudian sebagai royalti tidak lagi dipertimbangkan olehMajelis karena bukan merupakan pokok sengketa, sesuaidengan Pasal 31 ayat (2) UndangUndang Pengadilan Pajak,bahwa Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksadan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecualiditentukan lain oleh peraturan perundangundangan yangberlaku.

Putusan Nomor 96/B/PK/PJK/2012Ford Credit Australia Ltd., karena pada dasarnyapertanggungan resiko ini memang hanya diterima olehpara yang menerima royalty, sedangkan pihak yangmemberikan royalti hanya menginstruksikan bahwapelaksanaan pekerjaaan (bukan hasil pekerjaannya)yang dilakukan pihak penerima royalti harus sesuaidengan aturan yang ditetapkan pihak pemberi royalti halini berbeda dengan pemberian jasa manajemen yangpada dasarnya resiko atas pelaksanaan pekerjaan danhasilnya ditanggung oleh

Bahwa faktanya menurut pendapat Majelis, argumen yangmenyusul kemudian sebagai royalti tidak lagi dipertimbangkanoleh Majelis karena bukan merupakan pokok sengketa,penghasilan yang disengketakan menurut Majelis adalahpenghasilan dari kegiatan usaha (business profit/laba usaha)yang tunduk pada Pasal 7 dalam masingmasing PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (P3B).

Indonesia Thailand dan P3BIndonesia Australia;Bahwa berdasarkan jenisjenis jasa yang diberikanberdasarkan Service Agreement antara Ford Services(Thailand) Ltd. dan dengan Ford Credit Australia Ltd. denganTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)seperti diuraikan di atas, merupakan royalty sebagaimanadiatur dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) P3B Indonesia Thailand dan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b, c,d dan f P3B Indonesia Australia dan memenuhi karakteristiksebagai royalti

Putusan Nomor 96/B/PK/PJK/201210.11.12.13.karakteristik sebagai royalti serta memenuhi Pasal Pasal 12 P3BIndonesia Thailand dan Pasal 12 P3B Indonesia Australia;Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyatabahwa tidak dilaporkan dan dibayarkannya pajak yang terutang atasDPP PPh Pasal 26 atas Asessment Expense sebesarRp8.717.201.296,00 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan

bawah ini, dengan nama dan dalambentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, SubjekPajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilanperusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usahatetap di Indonesia. dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah brutooleh pihak yang wajib membayarkan:a. dividen;b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan denganjaminan pengembalian utang;royalti

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa biaya yang Pemohon Banding catat merupakan pembayaran kepada Master CardInternasional atas jasajasa yang dilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti) dimanapengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia sehingga berdasarkan P3Btersebut atas pembayaran yang Pemohon Banding

lakukan, hak pemajakannya hanya ada dinegara Amerika;Pembayaran Royalti ke Visabahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek Pajak PenghasilanPasal 26 atas pembayaran ke Visa International Service Association (Visa), denganpenjelasan sebagai berikut:bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemohon Banding dengan Visa disebutkanMenurutMajelisbahwa : "OWNER grants to USER a nonexclusive, nontransferable, royaltyfree license to use themarks in connection with the program in

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya yang Pemohon Banding catat merupakanpembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukanmerupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan diIndonesia sehingga berdasarkan P3B tersebut atas

In the event USER desires to use the mark inconnection with the program in countries other than those listed on schedule A, such schedule may beamended with OWNER's written consent to include such other countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :a.

XII/16/2013, tanggal16 Desember 2013, terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksiatas Pajak Pertambahan Nilai terkait Jasa Royalti sebesarRp251.532.991,00, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49343/PP/M.XIl/16/2013, tanggal 16 Desember 2013, terbatas pada pokok sengketamengenai Koreksi atas Pajak Pertambahan Nilai terkait Jasa Royaltisebesar Rp251.532.991 ,00;Dengan Mengadili Sendiri:3.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan berupa Pajak PertambahanNilai Jasa Luar Negeri atas royalti sebesar Rp251.532.991,00 yangdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti

yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupembayaran atas royalti dilakukan sehubungan penggunaan knowhow,trademark, intellectual property (berupa patent, utility model nights,copyrights, design rights) serta technical

Support yang diberikan olehSharp Corporation, Jepang yang merupakan pemilik dari knowhow,trademark, intellectual property dan technical support; Namun PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatmembuktikan eksistensi royalti dan rincian Surat Setoran Pajak (SSP)Halaman 6 dari 9 halaman.

Des. 2001 6.422,36 91.748,00 10.317,03 946.566.7435 10942900 14 Jan. 2002 Sirkulasi 2001 1.952,81 27.897,29 8.700,00 242.706.3866 DPP PPN Pendapatan Lainlain 149.308.159JUMLAH 2.781.302.145 Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas koreksi fiskal DPP PPN yangberasal dari gross up biaya royalti periode Oktober Desember 2001 yang ditagihkanpada tanggal 12 Januari 2002 sebesar Rp.946.566.743,00 dan pendapatan sirkulasi 2001yang ditagihkan pada tanggal 11 Januari 2002 sebesar Rp.242.706.386,00 karena

Putusan Nomor 541/B/PK/PJK/201310Bahwa Terbanding pada tanggal 18 Februari 2011 telah melakukan uji bukti atasdokumen Pemohon Banding berupa invoice dan surat kontrak royalti tanggal 15Mei 2000 dengan hasil sebagai berikut :Bahwa atas Invoice Royalti nomor : 0941951 US$ 6,422.36 dan nomor : 0942900US$ 1,952.81 Pemohon Banding tolak, sebab sudah dihitung dan diakui di tahun2002, dengan nilai Rp 1.189.273.129,00;Bahwa perhitungan omzet SPT Pemohon Banding sudah dianulir oleh Terbanding,sehingga copy

perhitungan tidak diakui, hanya memakai gross up royalty,Bahwa di surat Royalty Agreement, pembayaran royalti dibayar periode 4 kalidalam satu tahun (quarter = triwulan);Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding mengajukan bukti pendukungberupa :e Surat Nomor : 002/BANDING.PP/PPH.2001/XII/2010 tanggal 1Desember 2010,e Sample Produk, Rincian Penjualan di SPT Tahunan PPh Badan 2001,e Licence Agreement tanggal 15 Mei 2010 antara Illustration MagazinePublishing Co.

Dayakomunikasi Mandiri,e Invoice Royalti dari Communication Management, Ltd. (2001) nomor0919082 US$ 2,528.80, 0919091 US$ 3,113.80, 0933413 US$3,607.72, 0933413 US$ 3,607.72, 0942900 US$ 1,952.81;Pendapat Majelis :Bahwa menurut Terbanding dan Pemohon Banding, koreksi Terbanding atas DPPPPN Keluaran sebesar Rp 1.189.273.129,00 berupa penyerahan yang belumdilaporkan Pemohon Banding terkait dengan koreksi Penghasilan Neto di PPhBadan Tahun 2001 yang juga diajukan banding oleh Pemohon Banding dalam

Putusan Nomor 541/B/PK/PJK/201312e Invoice Royalti dari Communication Management, Ltd. (2001) nomor0919082 US$ 2,528.80, 0919091 US$ 3,113.80, 0933413 US$3,607.72, 0933413 US$ 3,607.72, 0942900 US$ 1,952.81;Bahwa dari bukti bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding, dan keterangandari Terbanding dan Pemohon Banding diketahui halhal sebagai berikut :Bahwa berdasarkan license agreement antara Pemohon Banding dengan IllustrationMagazine Publishing Co. Ltd.

danmempertahankan koreksi negatif Pemeriksa atas Pemanfaatan JKP dai LuarDaerah Pabean;: bahwa Pemohon mengajukan banding atas keseluruhan koreksi yangdilakukan Terbanding sesuai Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN PemanfaatanBKP Tidak Berwujjud dan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor:00036/577/08/052/10 tanggal 24 Juni 2010;: bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi Terbanding atas Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dariluar Daerah Pabean (royalti

Bukti biaya akomodasi tenaga ahli yang datang dimana perusahaan hanyamengeluarkan biaya akomondasi sesuai buku besar.MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa bukti bukti yang disampaikan oleh Pemohn Banding tersebut telahmemberikan keyakinan kepada Majelis, royalty tersebut memang ada, telahdigunakan oleh Pemohon Banding dan juga telah dipenuhi kewajibanperpajakannya, sehingga majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atasBiaya Royalti tidak dapat dipertahankan.bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi

Terbanding atas Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dariluar Daerah Pabean (royalti) Masa Pajak Januari s.d.