Hasil pengujian dilokasi/contoh limbah padat yang diambil di lokasi/areatambak ikan di Desa Mangunharjo, Mayangan Kota Probolinggoyang ada di luar perusahaan dengan sertifikat uji nomor 1974/X/1358/119/2008 tanggal 18 Nopember 2008 terdapat parameter yangmengandung limbah B3 yaitu Cronium, Timbal dan Mercure ;Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana pada pasal 43 ayat ( 1 ) UndangUndang RI Nomor : 23tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat ( 1) kele KUHP.ATAUKEDUABahwa

Hasil pengujian dilokasi/contoh limbah padat yang diambil dilokasi/area tambak ikan di Desa Mangunharjo, Mayangan KotaProbolinggo yang ada di luar perusahaan dengan sertifikat ujinomor 1974/X/1358/119/2008 tanggal 18 Nopember 2008terdapat parameter yang mengandung limbah B3 yaitu Cronium,Timbal dan Mercure ;Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana pada pasal 44 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : 23tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup jo pasal 46 ayat (1 ) dan ayat (2 )jo

Hasil pengujian dilokasi/contoh limbah padat yangdiambil di lokasi/area tambak ikan di DesaMangunharjo, Mayangan Kota Probolinggo yangada di luar perusahaan dengan sertifikat uji nomor 1974/X/1358/119/2008 tanggal 18 Nopember 2008 terdapatparameter yang mengandung limbah B3 yaitu Cronium,Timbal dan Mercure ;Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana pada pasal 27 ayat (1 ) UndangUndang RI Nomor : 5 tahun 1984tentang Perindustrian jo Pasal 55 ayat (1) kele KUHP.1213 .

Bahwa Eksepsi ini diterapkan dalam gugatan yang bersumber padaperjanjian timbal balik, masing masing pihak dibebani kewajiban(obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Seseorang tidakberhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadikewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati "... Dalamsetiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu azas bahwa keduapihak harus sama sama melakukan kewajibannya.

Hal tersebut juga sejalan dengan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung No. 197 K/Sip/1956 tertanggal 30 Desember1957 yang berbunyi: Dalam hal pada sebuah perjanjian timbal balik salahsatu pihak tidak memenuhi sebagian dari perjanjian, pihak lawan boleh jugamenuntut pemecahan perjanjian sekedar untuk bagian yang tidak dipenuhiitu.

,serta fakta setiap persidangan atas perkara ini Majelis Hakim telahsungguhsungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapijuga tidak berhasil, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohonsudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahirbatin dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.Dari ketentuan tersebut dipahami bahwa ikatan batin secara timbal

Tidak adanya ikatanbatin secara timbal balik suami isteri menunjukkan pula bahwaperkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah(marriage break down), sehingga substansi perkawinan sebagaimanadikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagiadan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.

Dari ketentuantersebut dipahami bahwa ikatan batin secara timbal balik antara suami merupakan unsurpenting dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Berdasarkan fakta selamapersidangan Pemohon dan Termohon sudah ingin bercerai, menunjukkan bahwa antarakeduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi.

Tidak adanya ikatan batin secara timbal balikantara suami isteri itu menunjukkan pula bahwa perkawinan antara Pemohon denganTermohon tersebut telah pecah (marriage break down), sehingga substansi perkawinansebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidakdapat diwujudkan lagi.

Tergugat sering dikasih pinjaman modal oleh orang tua Penggugat namuntidak pernah ada hasilnya, bahkan Tergugat menjual perhiasan sertarumah Penggugat, namun tidak pernah ada timbal balik dari modal usahayang diberikan oleh orang tua Penggugat dan juga Penggugat;b.

berwenang memeriksa, dan menyelesaikangugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat danketerangannya di depan persidangan diketahui pokok permasalahan dalamperkara ini bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan alasan karenaTergugat sering dikasih pinjaman modal oleh orang tua Penggugat namun tidakpernah ada hasilnya, bahkan Tergugat menjual perhiasan serta rumahPenggugat, namun tidak pernah ada timbal

Timbal (Pb) 0,076 Iridium (Ir) 0,07 Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (Satu) botolkaca bening berisi cairan warna silver dengan berat serbuk pasir dan batudengan berat 993,3 + 0,1 gram yang disita dari MANSUR RAHANTAN.tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,31 %). Bahwa perbuatan mana oleh para terdakwa diatas diatur dandiancam pidana dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan batubara Jo.

Timbal (Pb) 0,0712. Iridium (Ir) 0,07 Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (Satu) botolkaca bening berisi cairan warna silver dengan berat serbuk pasir danbatu dengan berat 993,3 + 0,1 gram yang disita dari MANSURRAHANTAN. tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg :99,31 %). Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancampidana dalam pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 Tentang PertambanganMineral dan batubara Jo.

Timbal (Pb) 0,0718. Iridium (lr) 0,07 Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (Satu) botolkaca bening berisi cairan warna silver dengan berat serbuk pasir dan batudengan berat 993,3 + 0,1 gram yang disita dari MANSUR RAHANTAN.tersusunoleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,31 %).LaboratorisKriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 3355/BMF/VIII/2019 tanggal 21Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :.

Mineral logam, meliputi : litium, berilium, magnesium,kalium,kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan,platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium,barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium,indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium,iimenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium,lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium,palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium

Timbal (Pb) 0,0724.

bahwa yang menembus pada pintu mobiladalah logam yang berbahan timbal (PB).

Bahwa timbal yang ahli maksud adalah peluru yang memilikihanya Kepolisian atau umum tentunya dengan ijin namun setahu ahliterbatas.

(PB) membuktikan bahwa lubang pada pintumobil BB adalah tertembus anak peluru (proyektil) dengan bahan timbal(PB).d.

(PB) membuktikan bahwa lubang pada pintuHalaman 118 dari 129 Putusan Nomor 823/Pid.B/2019/PN Dpsmobil BB adalah tertembus anak peluru (proyektil) dengan bahan timbal(PB).d.

kedua belah pihaksehingga pihak Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan perkara ini ;Menimbang bahwa terhadap pencabutan dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugattidak keberatan dan menyetujuinya ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka dipandang perlu untukmengabulkan pencabutan perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mengajukan permohonanpencabutan perkara gugatan tersebut, maka sudah sepantasnya dihukum untuk membayarsegala biaya yang timbal

Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang -masing bernama Anak Penggugat dan Terguagat Binti Mulyadi, lahir pada tanggal 13 Agustus 2011 dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut setiap saat, sehingga tercipta komunikasi timbal balik secara wajar antara Tergugat sebagai ayah kandung dengan anak tersebut;5.

dipersidangan, tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) kepadaPenggugat (Penggugat);4 Menetapkan (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masingbernama Anak Penggugat dan Terguagat Binti Mulyadi, lahir pada tanggal13 Agustus 2011 dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibukandungnya dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemudan berkomunikasi dengan anak tersebut setiap saat, sehingga terciptakomunikasi timbal

Menetapkan memberi hak kunjung kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dengan anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum rekonpensi angka 3.1, 3.2, dan 3.3 di atas secara timbal balik;---------------------------------------------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); --------------------------------------------

biaya pemeliharaan sesuai dengan35kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pengusaha yang mempunyai CVsendiri dan berpenghasilan cukup yang besar nominalnya akan dicantumkan dalam amarputusan dibawah ini; Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah/asuh anak sebagaimanatersebutdiatas berada pada Penggugat Rekonpensi/ibunya akan tetapi hal ini tidak menutup danmenghilangkan hak ayah dan hak anakanak tersebut untuk saling bersilaturrahmi dalammengekspresikan rasa cinta dan kasih sayangnya secara timbal

balik(omgangsrecht/Visitation rights) dan dalam melaksankan kewajibannya, berdasarkanketentuan yang terkandumng dalam pasal 41 huruf (a) pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)serta pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 59 ayat (2)UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik Tergugat Rekonpensi(ayah) maupun anakanak tersebut diatas diberi hak kunjung secara timbal balik sesuaidengan kesepakatan dan

Menetapkan memberi hak kunjung kepada Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi dengan anakanak sebagaimana tersebut pada dictum rekonpensi angka3.1, 3.2, dan 3.3 di atas secara timbal balik;DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI : Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarbiaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp251.000, (dua ratus lima puluhsatu ribu rupiah); 37Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat musyawarah MajelisHakim Pengadilan Agama Semarang pada hari

S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, sedangkan menurutPemohon Banding bahwa jasa yang Pemohon Banding lakukan adalah jasaHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1216/B/PK/PJK/201 7angkutan udara luar negeri dari Pelalawan (Indonesia) ke Singapura dansebaliknya, dimana jasa tersebut merupakan jasa yang dikecualikan daripengenaan PPN sesuai dengan asas timbal balik (reciprocal) dalamhubungan penerbangan Internasional dan penyerahan jasanya dilakukan diluar daerah pabean sesuai dengan peraturan

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari Pemohon Bandingtelah sesuai dengan Prinsip Asas Timbal Balik (Asas Resiprositas) dalamHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1216/B/PK/PJK/201 7hukum penerbangan Internasional yaitu adalah jasa angkutan udara LuarNegeri tidak terhutang PPN;Bahwa oleh karena itu, dengan pemaparan Pemohon Banding di atas, jelasbahwa jasa yang Pemohon Banding berikan adalah merupakan salah satubentuk jasa angkutan udara luar negeri, yang dilakukan di luar daerahpabean

Lagi pula jasa dimaksud merupakan jasa angkutanudara yang dikecualikan berdasarkan asas timbal balik (reciprocal) danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 4A ayat (3) huruf UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;b.

Penggugat di depan persidangan menyerahkan Suratnya tertanggal02 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkaraini Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dan ketentuanPasal 271 dan 272 RV maka dipandang perlu untuk mengabulkan pencabutanperkara tersebut karena Belem tahap pembacaan gugatan ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat yang mengajukanpermohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, maka sudah sepantasnyadihukum untuk membayar segala biaya yang timbal

Sehingga kalauberbicara tentang kerjasama, maka untuk menentukan rugi atau labaharus diaudit terlebih dahulu sehingga baru bisa diketahui rugi ataulaba, bukan malah menentukan sendiri bahwa kerjasama itu laba/untung.Maka tidak ada kewajiban lagi bagi Tergugat untuk mengembalikan modalusaha kepada Penggugat;Exceptio Non Adimpleti Contractus17.Bahwa karena perjanjian kerjasama merupakan perjanjian timbal balik.Sehingga masingmasing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhiprestasi secara timbal

tertanggal 30 November2019 yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat, menyatakan sah danberharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini,Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriilkepada Penggugat sebesar Rp. 1.208,099.569,, menghukum Tergugatuntuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (uitvoerbaar bijvooraad) dan seluruhnya haruslah ditolak;16.Bahwa kerjasama, merupakan perjanjian timbal

berupa uang sebagaipembayaran atas pembelian bahan baku dan penghasilanPenggugat dan Tergugat;Tenaga adalah orang yang bekerja atas pekerjaan orang yangmelakukan kegiatan terkait pengolahan bahan baku untukproduksi Singleface Corrugater (kertas gelombang) oleh Tergugatbeserta karyawannya;Tempat adalah suatu pabrik sebagai tempat usaha produksinyamilik Tergugat yang lokasinya di UD.Berkat Anugerah jalanKebonsari No. 15, RT.1/RW. 3, Desa Somban Lor Candi Sidoarjo;17.Bahwa sesuai kriteria kerjasama timbal

Eksepsi Non Adimpleti Contractus , dimana karena perjanjian Kerjasamamerupakan perjanjian timbal balik, sehingga masingmasing dibebanikewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.Dengan hanya menggugat pihak tergugat sendiri, sementara pihakpenggugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, makagugatan penggugat harus digugurkan atau disingkirkan ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi yang dikemukakan pihaktergugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan satu) demi satusebagaimana

Dengan demikian, eksepsi tersebut akan diputusBersamasama dengan pokok perkara ;Ad. 4 Eksepsi Non Adimpleti Contractus , dimana karena perjanjianKerjasama merupakan perjanjian timbal balik, sehingga masingmasingdibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.Dengan hanya menggugat pihak tergugat sendiri, sementara pihak penggugatHalaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pat.G/2020/PN SDAtidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, maka gugatan penggugatharus

./1994 dan Surat Terbanding Nomor S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, sedangkan menurutPemohon Banding bahwa jasa yang Pemohon Banding lakukan adalah jasaHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1213/B/PK/PJK/2017angkutan udara luar negeri dari Pelalawan (Indonesia) ke Singapura dansebaliknya, dimana jasa tersebut merupakan jasa yang dikecualikan daripengenaan PPN sesuai dengan asas timbal balik (reciprocal) dalamhubungan penerbangan Internasional dan penyerahan jasanya dilakukan diluar daerah

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari Pemohon Bandingtelah sesuai dengan Prinsip Asas Timbal Balik (Asas Resiprositas) dalamHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1213/B/PK/PJK/2017hukum penerbangan Internasional yaitu adalah jasa angkutan udara LuarNegeri tidak terhutang PPN;Bahwa oleh karena itu, dengan pemaparan Pemohon Banding di atas, jelasbahwa jasa yang Pemohon Banding berikan adalah merupakan salah satubentuk jasa angkutan udara luar negeri, yang dilakukan di luar daerahpabean

quo pada dasarnya merupakannilai penyerahan jasa yang hanya akan diperhitungkan bila pesawatditerbangkan dan Jangka Waktu Pengoperasian Pesawat dilakukansepanjang waktu selama Pemohon Banding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) masih melakukan Kegiatan Usaha Jasa Angkutan Udara sehinggajasa yang dilakukan bukan merupakan Jasa Persewaan Barang Bergerak.Lagi pula jasa dimaksud merupakan jasa angkutan udara yang dikecualikanHalaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1213/B/PK/PJK/2017berdasarkan asas timbal

./1994 dan Surat Terbanding Nomor S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, sedangkan menurutPemohon Banding bahwa jasa yang Pemohon Banding lakukan adalah jasaangkutan udara luar negeri dari Pelalawan (Indonesia) ke Singapura dansebaliknya, dimana jasa tersebut merupakan jasa yang dikecualikan daripengenaan PPN sesuai dengan asas timbal balik (reciprocal) dalamhubungan penerbangan Internasional dan penyerahan jasanya dilakukan diluar daerah pabean sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari Pemohon Bandingtelah sesuai dengan Prinsip Asas Timbal Balik (Asas Resiprositas) dalamhukum penerbangan Internasional yaitu adalah jasa angkutan udara LuarNegeri tidak terhutang PPN;Bahwa oleh karena itu, dengan pemaparan Pemohon Banding di atas, jelasbahwa jasa yang Pemohon Banding berikan adalah merupakan salah satubentuk jasa angkutan udara luar negeri, yang dilakukan di luar daerahpabean dan bukan merupakan jasa persewaan pesawat udara

Lagi pulajasa dimaksud merupakan jasa angkutan udara yang dikecualikanberdasarkan asas timbal balik (reciprocal) dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 144 Tahun 2000;b.

Timbal (Pb) 0,127. Niobium (Nb) 0,04Kesimpulan :Barang bukti cairan warna silver tersebut tersusun oleh unsur logamterbesar adalah Merkuri (Hg : 92,30 %).

Timbal (Pb) 0,127. Niobium (Nb) 0,04Kesimpulan :Barang bukti cairan warna silver tersebut tersusun oleh unsur logamterbesar adalah Merkuri (Hg : 92,30 %).wonnenna= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubaraMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Timbal (Pb) 0,127.

Tambak Windu No. 46 Surabaya, dan Tergugat jarang memberiuang nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat juga bekerja dan hampirsetiap hari, kalau pulang hingga malam, sehingga sering timbal percekcokanantara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa, karena sering terjadi percekcokan, pada pertengahan tahun 2010 hinggaanaknya lahir, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, padahal kondisi Penggugat seat itu sedang hamil muda; .

MENETAPKAN Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya; Menetapkan anak yang bernama Nanda Cucu Agus Setiani jenis kelaminperempuan, anak pertama, adalah anak sah yang lahir dari pasanganswami istri bernama Lulut Afida dan Napi'i pada hari Selasa tanggal 20 Juli2010; Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Pasuruan untuk mencatat ke dalam registerKependudukan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama Nanda CucuAgus Setiani; Membebankan ongkos perkara yang timbal

sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 yang telahdisahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UndangUndang Nomor1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai HubunganDiplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal MemperolehKewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211), antara laindiatur bahwa kepada Perwakilan Negara Asing dapat diberikan pembebasanpajak dengan asas timbal

telahmemiliki dokumen PP8/PP19 pada saat melakukan pembelian kendaraan dariPemohon Banding, maka bea masuk yang Pemohon Banding bayarkan padasaat melakukan impor kendaraan tersebut dikeluarkan dari harga jual dan akandimintakan pengembalian kepada Terbanding;Bahwa jika kemudian bea masuk ini tidak dapat dimintakanpengembalian, maka beban bea masuk akan menjadi beban Pemohon Bandingdan hal ini tidak sesuai dengan Konvensi Wina, karena beban bea masuktersebut seharusnya menjadi beban Negara karena asas timbal

Keputusan ini, paling banyak 1 (satu) unit selamabertugas di Indonesia.Bahwa yang dimaksud pembelian kendaraan dalam keadaan jadi(CBU) dimaksudkan sebagai pembelian untuk mendapatkan fasilitaspembebasan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yangmenyatakan:Pembebasan bea masuk diberikan atas impor barang perwakilannegara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesiaberdasarkan asas timbal

balik;Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor90/KMK.04/2002 yang menyatakan bahwa:Pembebasan bea masuk dan cukai diberikan atas impor barangmilik perwakilan negara asing beserta pejabatnya dalam upayamenunjang tugas/fungsi diplomatik perwakilan negara asing diIndonesia berdasarkan asas timbal balik.Bahwa Pengembalian bea masuk hanya dapat diberikanberdasarkan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian beamasuk yang telah dibayar

sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 dan 1963 yang telahdisahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UndangUndang Nomor1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai HubunganDiplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal MemperolehKewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211), antara laindiatur bahwa kepada Perwakilan Negara Asing dapat diberikan pembebasanpajak dengan asas timbal

telahmemiliki dokumen PP8/PP19 pada saat melakukan pembelian kendaraan dariPemohon Banding, maka bea masuk yang Pemohon Banding bayarkan padasaat melakukan impor kendaraan tersebut dikeluarkan dari harga jual dan akandimintakan pengembalian kepada Terbanding;Bahwa jika kemudian bea masuk ini tidak dapat dimintakanpengembalian, maka beban bea masuk akan menjadi beban Pemohon Bandingdan hal ini tidak sesuai dengan Konvensi Wina, karena beban bea masuktersebut seharusnya menjadi beban Negara karena asas timbal

Putusan Nomor 295/B/PK/PJK/2017Pembebasan bea masuk diberikan atas impor barangperwakilan negara asing beserta para pejabatnya yangbertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balikHal ini sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri KeuanganNomor 90/KMK.04/2002 yang menyatakan bahwa:Pembebasan bea masuk dan cukai diberikan atas imporbarang milik perwakilan negara asing beserta pejabatnyadalam upaya menunjang tugas/fungsi diplomatik perwakilannegara asing di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.Bahwa