Ditemukan 3405 data
135 — 34
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatanmembacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama anak Anak dan Anak Anak II pembimbing kemasyarakatanmerekomendasikan anak untuk diberikan sangsi pidana dengan syaratPengawasan;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak yang bernama Anak dan Anak
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN Alias NOEL PANGGABEAN
119 — 70
tersebut, Saksi di bawa oleh pihakyang berwajio untuk menunjukkan kepada siapa Saksi menyerahkan danatersebut lalu selanjutnya Saksi di bawa ke Polres Kota Sorong serta di mintalketerangan terkait Saksi menyerahkan dana taktis tersebut, Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada kemudahan walaupun PPAT telahmembayarkan dana taktis tersebut namun Saksi sebagai staf hanya mengikutisaja karena sebelumnya juga sudah di wajibkan untuk membayar dana taktistersebut, Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada sangsi
HermansyahYusuf sebesar + Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus riburupiah), apabila tidak membayar dana taktis, tidak ada sangsi tetapi Saksitakut kalau berkas tidak diproses dan akan merugikan/mengecewakan klien.Bahwa Saksi Hermansyah M. Yusuf, menerangkan pernah mendapatkantagihan dana taktis melalui Grup WA yang disampaikan Ibu Mulyati dari Sdri.Niken Nurhalida Ramadhanti, nilai taginan bulan terakhir tepatnya tanggal 3April 2018 yang Saksi ingat dan bayarkan kepada Sdri.
118 — 65
Tahun1962 Nomor 10 Tambahan lembaran Negara Nomor2387 yang menjadi salah satu rujukan terbitnyaSurat Keputusan TERGUGAT, justru bertolakbelakang dengan apa dilakukan TERGUGAT.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6901572tentang ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksidan Pegawai Perusahaan yang mencantumkan tatacara penegakan sangsi/hukuman bagi pegawai yangdianggap melakukan pelanggaran, justru tidakmenjadi rujukan dalam penerbitan Surat Keputusan.Dimana dijelaskan bahwa sebelum menjatuhkansangsi/
155 — 151
ditanda tangani olehNoch Panambunan, Marie Panambunan, Non Panambunan, Imbi KelukerMingko, Panambunan Hermanus, Welly Panambunan, isinya adalah sejaktanggal 7 September 1984 namaanam yang bertanda tangan tersebutmemutuskan Bersama untuik menanggung/menjaga ayah/ibu/orang tua dalamarti melayani kebutuhankebutuhan orang tua yaitu memberi makan, dll danmenjaga orang tua samapi seterusnya pada waktu siang dan malam, apabilaada yang melanggar atau menginkari perjajian/persetujuan ini maka akandikenakan sangsi
68 — 7
Mandat ; Bahwa secara Teori penerima Delegasi harus bertanggung jawab, dan yangmembedakan antara Delegasi dengan mandat adalah kalau Mandatpenerima tidak bertanggung jawab sedangkan kalau penerima Delegasiorang tersebut yang bertanggung jawab; Bahwa apabila ada kesalahan dari penerima Delegasi maka Kepala Desadapat menarik delegasi yang diberikan / mencabut delegasi dan kalausetelah diketahui ada kesalahan hal tersebut tidak dilakukan maka pemberidelegasi juga kena sangsi; Bahwa sebagai pemberi delegasi
Pembanding/Penggugat I : GOTLIF TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kupang
Terbanding/Tergugat I : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang
48 — 32
tentang Penunjukan HutanGabungan Mutis Timau seluas 183. 000 Ha diKabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,Sebagai Kawasan Hutan yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri PertanianRepublik Indonesia,Peta dan Berita Acara Tata Batas Kelompok HutanMutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten DaerahTingkat Il Kupang yang ditandatangani olehTergugat IIIsetiap orang atau bandan hukum dilarang menebang dan ataumerusak kawasan dan menduduki kawasan hutan sacaratidak sah di berikan sangsi
36 — 4
ahli menerangkan bahwa menurut Ahli apabila ada WNA yangtelah mendapatkan surat pencari suaka, selanjutnya keluar wilayah Rldengan tujuan Negara Australia tanpa memberitahukan Kantor Imigrasisetempat, hal tersebut apa yang telah dilakukan oleh WNA adalah salahkarena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku,apalagi mereka keluar Wilayah RI tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi.Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam UU RI No. 6 tahun 2011 tentangKeimigrasian terdapat pasal yang mengatur sangsi
53 — 10
sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
HERU SUGENG PRIYONO
Tergugat:
WALIKOTA BLITAR
622 — 812
usahaPenggugat dinyatakan Tergugat melanggar Pasal 33 dan pasal 48 Perda KotaBlitar, Nomor 1 Tahun 2017;Bahwa Pasal 33 yang dimaksudkan oleh Tergugat diatas, berbunyi: (1) setiaporang, badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa seijinpemerintah daerah. (2) setiap penyelenggara tempat hiburan yang telahmendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilarang melaksanakankegiatan lain yang menyimpang dari ijin yang dimiliki.Bahwa Pasal 48, Apabila orang, badan melanggar Pasal 33 dikenakan sangsi
Siswoko,SH
Terdakwa:
Rudi Setiawan
211 — 97
mengadukanpermasalahan kepada Satuan Terdakwa Kodim 0814 Jombangmelalui Pasiintel Kapten Inf Sujiono (Saksi2).Bahwa perbuatan Terdakwa sangat menyakiti perasaan Saksi1,bahkan sudah mempermainkan dan membuat malu keluargaSaksi1, sehingga Saksi1 menuntut agar Terdakwa diprosessesuai dengan hukum yang berlaku.Bahwa sebelum menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernahmelakukan tindak pidana Asusila pada tahun 1999 danperkaranya dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0814 Jombanguntuk dijatuhi hukuman disiplin dengan sangsi
54 — 5
mereka hanya diminta atas nama saja maka pihak perusahaanlangsung melaporkan terdakwa tersebut ke Polres ;Bahwa ketika ada kredit yang macet maka collektor akan menemui konsumensesuai dengan lamatnya masingmasing kemudian menanyakan apa kendalanyasehingga kredit tersebut mengalami kemacetan apabila sudah tiga bulan macetmaka sepeda motor akan datarik kembali dari konsumen sesuai dengan perjanjianakad kreditnya dan apabila banyak yang macet maka sales atau surveyor yangbersangkutan akan dikenakan sangsi
Andi Hermanto, S.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD YUSUF
106 — 46
:Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim bukansemata mata hanya melihat dari sisi kepastian hukum sajayaitu dengan melihat ancaman dan sangsi pemidanaannyasaja tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara semuakepentingan bagi semua pihak ,baik kepentingan hukum,kepentingan umum dan juga kepentingan militer. Menjagakepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dan keadilan dalam masyarakat.
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
82 — 64
Yang ada hanyalah pemaksaan kehendak;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah ilusi, knayalan karena bagaimanamungkin halhal itu terjadi, karena tanah milik Penggugat yang telah diperjanjikandengan surat perjanjian tertulis yang belum pernah ditambang dan diambilpotensi batu baranya, disepakati kKedua belah pihak, ditandatangani oleh keduaPenggugat, saksi dan mengetahui RT.15 yang mengatur, memuat rentangantara hak dan kewajiban serta sangsi antar Penggugat dan Tergugat;Berdasarkan segala apa yang
254 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memberikan sangsi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/ouruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dansesudah melakukan mogok kerja;Dikarenakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sesuai denganPasal 140 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan sesuai Pasal 145UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang bunyinya adalah dalam halpekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukantuntutan hak normative yang sungguhsungguh dilanggar oleh pengusaha,pekerja/ourun
HAFID
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
2.ANWAR
3.Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Otoritas Jasa Keuangan
70 — 54
berkekuatan hukum tetap,apabila di dalam grosse akte tersebut telah tercantum dengan pasti jumlahyang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktupelunasan utang tersebut, disamping di dalam grosse akte tersebut tidakboleh memuat suatu perjanjian atau syaratsyarat lain selain kewajibanpembayaran sejumlah utang tertentu yang harus dilakukan oleh debiturkepada kreditur.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi
94 — 13
.= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk mengadakanMAD (Musyawarah Antar Desa) Khusus, terkait sangsi fisik atastunggakan SPP di Kelurahan Mariana Ilir.Bahwa benar dalam SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) terdapat bungapinjaman yaitu sebesar 1,5 % perbulan dari pokok pinjaman ataumenyesuaikan suku bunga lembaga keuangan terdekat diwilayah kecamatanmasingmasing ;Bahwa benar jumlah tunggakan dari 18 kelompok yang belum disetorkanoleh saudari NURLELA ke UPK Kecamatan Banyuasin I jumlah
anggaran 2012 di Kelurahan Mariana Ilir KecamatanBanyuasin I yaitu := Melakukan supervisi langsung bersama tim kelembagaan KecamatanBanyuasin I kepada Kelompok Peminjam dana SPP.= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk melaksanakan rapatkelembagaan sehubungan dengan permasalahan tersebut.= Mengeluarkan surat penghentian sementara perguliran simpan pinjam diKecamatan Banyuasin I.= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk mengadakan MAD(Musyawarah Antar Desa) Khusus, terkait sangsi
111 — 23
Terdakwa tersebut; Bahwa menurut saksi para Terdakwa ini termasuk kategori perbuatanpencarian benda yang diduga benda cagar budaya; Bahwa dalam menetukan apakah benda itu termasuk benda cagar budayaharus ditentukan melalui penetapan dari pemerintah daerah berbentukSurat Keputusan Cagar Budaya dan surat kepemilikan; Bahwa menurut Pasal 15 Undang Undang R.I Tahun 2010 tentang cagarbudaya bahwa jika suatu benda diduga tidak diketahui pemiliknya makamenjadi hak Negara dan dikuasai oleh Negara; Bahwa sangsi
Ir.SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Bantul
131 — 60
IrFAAZ yang melakukan penghinaan berulang kali kepada sayadihadapan sidang hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 dengankatakata Kutu Kupret, kemudian juga menghina saya diFacebook pada tanggal 24 Maret 2017 dengan katakata KutuKupret lagi, Karena ada sangsi hukumnya dan dapat dilaporkanke Polisi, namun dengan suara yang sangat lantang dan adaupaya melakukan intimidasi karena ukuran badannya juga jauhlebih besar dari saya, Kemudian melakukan umpatan katakataKamu Memang Kutu Kupret yang sangat keras sekalidihadapan
136 — 27
(dua) tahun dan ayat(3) menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikanpaling lama 1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis.Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga diwilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan selambatlambatnya 90(Sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak.Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008.Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koperasi Karyawan Kekar menampun bahanbakar alternatif dari para pemasok baru selanjutnya untuk pembayarannyadilakukan melalui Koperasi Kekar ke para pemasok sehingga banyak makelarbahan bakar alternatif dari Karyawan PG Tasikmadu yang bertindak sebagaipemasok, pengepul, sub pemasok yang berlindung di bawah Koperasi Kakar PGTasikmadu, adanya selisih pembayaran PG Tasikmadu ke Koperasi dan Koperasike para pemasok yang terlalu besar yang merugikan perusahaan berdasarkanhasil pemeriksaan SPI memberikan sangsi