yang mengikutiPilkada Kabupaten Buol Tahun 2017,setelahituterdakwa melipat kembali surat suaratersebut kemudian berjalan keluar menuju kotak suara dan memasukkan surat suaratersebut di dalam kotak suara yang telah di sediakan setelah itu terdakwa berjalanketempat meja tinta kemudian mencelupkan ruas jari kelingking kirinya kedalam botoltinta setelah itu terdakwa keluar dari TPS VI tersebut;Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga pemberian hak suara padaPemilinan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017di

Oditur Militer Nomor : Sdak / 25 / K / IV / 2017tanggal 26 April 2017.Penetapan Kadilmil I05 Pontianak Nomor : Tap/29/PM.I05/AD/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/29/PM.I05/AD/VI/2017tanggal 2 Juni 2017 tentang Hari Sidang.Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidangatas nama Terdakwa dan para Saksi.Suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini.Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak / 25 / K /IV / 2017 tanggal 26 April 2017di

Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/ataudilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggaptidak pernah ada;Ayat (2):Yang dimaksud dengan "dapat dibatalkan" adalah pembatalanKeputusan dan/atau Tindakan melalui pengujian O/eh AtasanPejabat atau badan peradilan;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan StrukturalHalaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 276/B/PK/PJK/2017di

Pertemuan Mediasi Ke Dua Tanggal 06 September 2017di Kantor BPN. Kab. Bms. Pertemuan Mediasi Ke Tiga. Tanggal 13September 2017 di Kantor BPN. Kab. Bms, Pertemuan Mediasi Ke EmpatTanggal 27 September 2017, di kantor Balai desa Gandatapa,Kecamatan Sumbang.. Bahwa pada setiap kali Pertemuan acara MEDIASI, yang di Fasilitasi olehKasi Sengketa dan Kasubsi Sengketa dari Badan Pertanahan Nasional(BPN). Kab.

Nomor 972 K/Pdt.SusHKI/2017di luar persidangan;Sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana ditegaskandalam Pasal 301 ayat (1) Rog juncto Pasal 1888 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menentukan Kekuatan pembuktian suatubukti tulisan adalah pada aktanya asli.

Bahwa terkait dengan alasan pemberhentian Penggugat sebagaianggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana pertimbanganhuruf a Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 275/KPTS/MU/2017di mana menurut Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 405jo Pasal 406, jo Pasal 410 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014tentang MD3 dan seterusnya, harus ditolak selurunnya karena tidakbenar bahkan menampilkan ketidak pahaman Penggugat terhadapketentuanketentuan yang disebutnya sendiri tersebut;Bahwa terhadap alasan

No. 139/Pdt.G/2017/PA TkI(Sudah lunas), hal ini mengacu pada kesepakatan antara penggugatrekonvensi dan tergugat rekonvensi pada tanggal 28 Februari 2017di Makassar;Dalam jawaban pokok perkara4.

keluar rumah dengan mengenakan daster;Bahwa setelah Korban keluar rumah, Saksi tidak ada membukakan pintuuntuk Korban karena perbuatan Korban telah mempermalukan keluarga;diperlihatkan berupa foto ruangan di rumah Terdakwa, Saksimembenarkan bahwa ruangan tersebut merupakan tempat tidur Korban;Bahwa Korban ada bercerita bahwa Korban tidak diizinkan untuk bekerjaoleh Terdakwa;Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa dan Korban telah menikah;Bahwa Terdakwa dan Korban menikah pada bulan Desember tahun 2017di

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2017di Staf Pers Korem O91/ASN pada saat menanyakan masalahpengurusan administrasi nikah, Saksi tidak memiliki hubungan keluargadengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan.2. Bahwa Saksi sudah melangsungkan pemikahan dengan Sdri.Cindra Kasih S.Pd hari Sabtu tanggal 9 September 2017 di Dusun SepiDesa Barepan Kec.

Dengan demikian gugatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi tidakditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.Menimbang, bahwa didalam jawabannya Para Tergugat mengajukaneksepsi error in persona dengan mendalilkan bahwa Penggugat telahmengajukan gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/ON Jbg. tanggal 20 Februari 2017di pengadilan negeri Jombang, dengan Tergugat sebagai berikut :Ill. Perkumpulan EKO PROYO ;IV.

tertangkap tangan, untukmemungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuktetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu mengakibatkankematian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula ketika Terdakwa di lampu merah PDAM pada hari Rabu tanggal 18Januari 2017sekira pukul 01.20 WIB saat Terdakwa pulang dari rumah temanTerdakwa yang bernama saksi ALVI ANDRIANA kemudian Terdakwa berjalanHalaman 22 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.CbiForm01/SOP/15.6/2017di

No. 2830 K/Pid.Sus/2017di Jakarta yang pelaksanaannya melalui PT Bank DKIkantor Pusat telan ditandatangani Akta Addendum XIlPerjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 35, suratditandatangani oleh Ir.

No. 1418 K/PID.SUS/2017Di kembalikan ke Satuan Pol PP Provinsi Sumatera Selatan;i.

Nomor 938 K/Padt.SusHKI/2017di Indonesia, melalui pemakaian yang terusmenerus dan dijual dengankualitas tinggi, reputasi yang baik dan mempunyai nilai komersial yang tinggi; Produkproduk dengan merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGOBOSS serta variasinya telah beredar di berbagai negara di dunia dan dapatditemukan pada situssitus web di Internet yang dapat diakses oleh siapapundi seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia;Lebih dari pada itu merekmerek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSSserta variasinya

Negeri TIPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 05 APRIL 2017 denganNomor : 51/PID.SUS/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, terhitung sejak tanggal17 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 di RUTANCipinang Jakarta Timur ;Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terhitungsejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 diRUTAN Cipinang Jakarta Timur ;Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terhitungsejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017di

Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2017di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tanggal 06 Juni 2017 ,diberitahukan dan diserahkansalinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2017 ; Memori banding yang diajukan oleh PenasIhat Hukum tertanggal 08 Juni 2017di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tanggal 08 Juni 2017 .Halaman 8 dari 140 halaman, Putusan Nomor

.: Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017di percetakan JI. Darma, Kecamatan Kuta Alam, KotaBanda Aceh berkenalan dengan Sadr. Aidil, lalu memintatolong Sdr. Aidil untuk membuat Kartu Kesegaran Jasmanidengan memberikan contoh 1 (satu) lembar KartuKesegaran Jasmani Saksi4 Nomor KJ/248/V/2017 tanggal31 Mei 2017 (yang lama), 1 (Satu) lembar kertas yang adacontoh tandatangan Kajasdam IM dan 1 (satu) lembarkertas yang berisi nilai Jasmani Saksi4 yang dibuat olehTerdakwa.

Putusan Nomor :2/G/2018/PTUN.SMG.12.13.14.Bahwa kemudian pada tanggal 7 Oktober 2017 dibacakan KeputusanPetinggi Kuanyar Nomor 141.3/ 8 Tahun 2017 tentang PengangkatanPerangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong tertanggal 7 Oktober 2017lampirannya atas nama Muh Sahal Mahadi, $.Ds dalam jabatan Carikyang dibaca secara terbuka pada saat pelantikan tanggal 7 Oktober 2017di Balai Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ; Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat dan 2 Peraturan Daerah KabupatenJepara Nomor

Fitri Rahmawati sekirabulan mei 2017 sampai dengan bulanSeptember 2017di JI. Tarata Koto Lua RT 02RW 02 Kelurahan Koto Lua Kecamatan PauhKota Padang sebagaimana yang disampaikanoleh Terdakwa, Saksi7, Saksi8, Saksi9 danSaksi10.b. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. FitriRahmawati telah berulangulang kali bahkansudah tidak terhitung lagi melakukan hubunganbadan layaknya suami istri di rumah kontrakanJl.

Oleh karena itu harusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensiadalah pasangan suami isteri yang sah dan telah bercerai secara sah pulasejak tanggal 31 Juli 2017di Pengadilan Agama Pasarwajo dan memilikilegal standing serta berhak mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat Konvensi menuntutpembagian harta bersama sebagai berikut :1) Bangunan Pondok/Kios seluas + 4 x 8 M2yang berlokasi di Dusun Asa DesaBanabungi Kecamatan Pasarwajo,Kabupaten Buton Rp