,M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek seolaholah sebagai pembayaranyang wajib atau pungutan yang sah sebagai syarat diperolehnya Surat IzinTenaga Kesehatan, padahal pembayaran atau pungutan tersebut samasekali tidak didasari pada ketentuan peraturan perundangundangan, halmana bertentangan peraturan perundangundangan sebagai berikut :e Pasal 13 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang menyebutkan Semua penerimaan danpengeluaran daerah dilakukan melalui rekening

Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016memungut pembayaran yang lebih besar dari yang ditetapkan dan tidakberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan kepada setiapTenaga Kesehatan : Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Fisioterafis danBidan yang mengajukan permohonan Surat Izin Perawat, Surat Izin PerawatGigi, Surat Izin Radiografer, Surat Izin Fisioterafis dan Surat Izin Bidanseolaholah sebagai syarat diperolehnya Surat Izin Tenaga Kesehatan danmerupakan pembayaran wajib atau pungutan yang sah selama kurun

waktutahun 2010 sampai dengan tahun 2011, yang mana selama tahun 2010jumlahnya tidak dapat lagi ditentukan secara pasti karena data dan bukti tidakditemukan lagi sementara untuk tahun 2011 telah terkumpul pembayaranatau pungutan sejumlah Rp109.425.000,00 (seratus sembilan juta empatratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu dantelah menguntungkan Terdakwa DAUD LATIF, SKM., sendiri danmenguntungkan orang lain yaitu Saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes.

yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah sematamata untuk pembuatan SIP dan SIB, dan pungutan itu sendiri padaprinsipnya adalah sebagai implementasi dari peran serta masyarakatsebagaimana diamanatkan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 1796/ Menkes/PER/VIII/2001 itu sendiri; Bahwa adapun Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penghentian Pemungutan PajakDaerah dan Retribusi Daerah yang tidak diatur dalam UndangUndangHal. 16 dari 22 hal.

sebesarRp15.000,00 dari setiap tenaga kesehatan, adalah karena ketiadaananggaran yang disediakan dan pungutan yang dilakukan adalahmerupakan hasil kesepakatan sekaligus sebagai bentuk peran sertamasyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 32 Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2001 sendiri.4.

Kiplimengatakan bahwa pungutan tersebut untuk biaya perbaikanpengaspalan jalan tanjakan culali; Bahwa secara langsung saksi tidak melihat ada kegiatanperbaikan pengaspalan namun setelah saksi melintas di tanjakanculali saksi melihat dan merasakan bahwa jalan yang awalnyaberlubang sudah tertup dan diaspal; Bahwa saksi tidak diberikan tanda bukti pembayaran hanyanomor kendaraan saksi dicatat oleh Terdakwa Mangku KomangAstawa; Bahwa pungutan uang tersebut diberlakukan kepada seluruhkendaraan truk yang

Terdakwa melakukan pungutan uang tersebut tidakada ijin dari pemerintah dan melakukan kegiataan tersebut atasinisiatif sendiri;= Bahwa sesuai lembaran catatan yang ada pada saat itu yangberhasil dicatat oleh Terdakwa Mangku Komang Astawa sebanyak103 (Seratus tiga) kendaraan truk pengangkut pasir;7 Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pungutan terhadappara sopir pengangkut pasir;= Bahwa Pada saat itu Terdakwa sempat meminta pungutandengan nada emosi dengan katakata ne jalan be mebenain tapiongkos

Bahwa Adapun tujuan dilakukan pungutan tersebut adalahuntuk mengumpulkan dana/uang setelah uangnya terkumpulkemudian uang tersebut dipergunakan untuk membiayaipengaspalan jalan di seputaran culali; Bahwa sesuai lembaran catatan yang ada pada saat ituTerdakwa berhasil mencatat sebanyak 103 (Seratus tiga) kendaraantruk pengangkut pasir; Bahwa menurut Terdakwa Kadek Arsana Als.

Kipli; Bahwa Pungutan uang tersebut berlaku bagi setiap truk yangmelintas mengangkut pasir dan besaran uang yang dipungut saatitu Ssebesar Rp. 200.000, 9dua ratus ribu rupiah); Bahwa ada sopir truk pengangkut pasir yang tidak Terdakwaketahul namanya pada saat diminta uang pungutan oleh KadekArsana Als. Kipli namun menolak sehingga Kadek Arsana Als. Kiplimerasa emosi dan menyurh sopir truk tersebut untuk turun.

Kiplimelakukan perbuatan Pungutan uang terhadap saksi Gede Juni Artawan,Saksi Dewa Made Samuel dan Saksi Nyoman Rindi dilakukan secarabekerja sama dengan Terdakwa 2. Mangku Komang Astawa, denganperannya masingmasing yaitu Terdakwa 1.Kadek Arsana Als. Kipllibertugas memungut uang kepada tiap supir truk pasir sedangkanTerdakwa 2.

negara yang dikenakan yaitu pungutan cukaiHalaman 12 dari 29 hal.

Adapun besarnyapungutan cukai untuk barang kena cukai berupa Hasil Tembakau rokokjenis Sigaret Kretek Mesin Rp.335,00/btg dan jenis Sigaret Putin MesinRp.290,00/btg, maka untuk perhitungan pungutan cukai adalah jumlahbatang roko x tarif cukai, sehingga perhitungan pungutannya adalahsebagai berikut: Tarif Total Nilai.

hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin dan sigaretputin mesin ditambah pungutan PPN HT yaitu Rp138.156.600,00 +Rp25.182.867,00, maka total kerugian negara berupa Cukai HasilTembakau dan PPN HT dari rokok illegal milik Terdakwa tersebut yangHalaman 14 dari 29 hal.

Unsur telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakanuntuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualaneceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tandapelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29Ayat (1);Menimbang, bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakanterhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristiik yangHalaman 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Bkt.dtetapkan.

WarnaPutihBahwa pungutan cukai yang seharusnya dikenai pada 44 (empat puluh empat ) karton berisi rokok tersebut sebesar Rp138.156.600,00 (seratus tigapuluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Sus/2018tersebut untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan lain yang tidaksesuai dengan tujuan, pos anggaran, atau peruntukannya;4) Bahwa pungutan yang dilakukan Terdakwa adalah untuk biayasertifikat yang tidak termasuk dalam item pembiayaan yanganggarannya telah ditentukan pemerintah.

Biaya pungutan yangdilakukan Terdakwa bukan pembiayaan ganda, melainkan biayapengurusan administrasi pemberkasan Sertifikat Program NasionalAgraria dan Lintas Sektoral (Lintor) di Desa Mambalan yang dipungutdari warga yang anggarannya belum termasuk dalam anggaransertifikat Program Nasional Agraria, dengan rincian penggunaannyamasingmasing untuk:> Surat keterangan jual beli sebesar Rp200.000,00 (dua ratusribu rupiah);> Surat Pernyataan Pengakuan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) sebesar Rp200.000,00 (

Sus/2018karena biaya yang disediakan pemerintah terbatas dan tidak termasukdalam biaya yang dipungut Terdakwa;6) Bahwa pungutan yang dilakukan Terdakwa tidak diterima dandikelola oleh Terdakwa sendiri melainkan diterima oleh bendahara dandisetorkan ke kas desa dan uangnya dikelola oleh bendahara;7) Bahwa Terdakwa melakukan pungutan biaya bukan untuk tujuandan kepentingan Terdakwa, melainkan untuk kepentingan pembiayaanpemberkasan sertifikat warga, Terdakwa sama sekali tidakmendapatkan keuntungan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwaTerdakwa mengambil keputusan bersama dengan masyarakat samasekali tidak bermaksud untuk menguntungkan diri Terdakwa danmerugikan masyarakat;9) Bahwa jumlah pungutan biaya yang diterima bendahara sebesarRp61.730.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh riburupiah) yang digunakan untuk pembiayaan administrasi/oemberkasansertifikat Prona sebesar Rp41.298.000,00 (empat puluh satu juta duaratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kKemudian dikembalikan olehSdr

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapatdipersalahkan atas perbuatannya melakukan pungutan biayaadministrasi/poemberkasan sertifikat tanah melalui Program Nasional Agraria(Prona), karena selain Terdakwa sebelumnya telah berkonsultasi denganwarga, ternyata pula dalam perkara a quo Terdakwa sama sekali tidakmendapatkan keuntungan, dan Terdakwa telah melayani kepentinganumum/masyarakat dan Negara/Daerah, serta warga Desa Mambalan tidakdirugikan;Menimbang bahwa berdasarkan

melainkan dicatatdalam buku kas khusus (buku penerimaan biaya prona);1 (satu) lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sar.FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwaPeraturan Kepala Desa Lajut tentang Prona belum ada;1 (satu) exemplar PERDES LAJUT Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Lajut tahun 2014;1 (satu) Exemplar PERDES LAJUT Nomor : 01 Tahun 2014 tentangjenis dan besarnya pungutan

No. 195 PK/Pid.Sus/2018Bahwa dari pungutan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)yang telah ditetapbkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana,sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang dari 150 (seratus limapuluh) Pemohon Prona membayar penuh sebesar Rp600.000,00 (enamratus ribu rupiah), 3 (tiga) orang tidak membayar sama sekali, dan 1(satu) orang membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)sehingga terkumpul Rp82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enamratus ribu rupiah).

sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak beralasan;Bahwa dari faktafakta inisiatif adanya pungutan sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta Prona adalah dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sedangkan Sekretaris DesaHal. 16 dari 23 hal.

No. 195 PK/Pid.Sus/2018(Sahrin) adalah pihak yang bertugas mengumpulkan pungutan tersebutyang kemudian hasilnya diserahkan kepada Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana setelah keseluruhan pungutan sejumlahRp82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)dikurangi biaya materai, pal batas dan pembelian map sebesarRp18.682.000,00 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh dua riburupiah).

Akan tetapi ternyata sisa pungutan tersebut dikuasai PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali/T erpidana; Bahwa oleh karena peran antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Terdakwa Sahrin berbeda maka tentunyakonsekuensi hukum atas tindak pidana dan penjatuhan pidananyaadalah berbeda pula; Bahwa namun demikian terhadap keberatan Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana terkait dengan pemidanaan dapat dibenarkan, olehkarena terjadi

Sepanjang membawamanfaat bagi wisudawan peserta UPI dan masyarakat, saya kira pungutan sebagai kontribusikegiatan tambahan, tidak ada masalah.

Kalau ditanya apakah sah pungutan kontribusi dari calonwisudawan Rp.1.500.000, sedangkan petunjuk melalui surat edaran Wakil Rektor UT Pusatdan Katalog 2012 ditetapkan Rp.625.000,, sah saja karena itu kebijakan kepala UPBJJ UTPalu, atas saran panitia pelaksana. Kepala UPBJJ Palu (Terdakwa) dalam mengeluarkanpenetapan kontribusi pungutan Rp.1.500.000, sah menggunakan kewenangan diskresinyamengingat ada kegiatan tambahan panitia UPI yang akan dilaksanakan.

ALEXANDER, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengetahui diminta sebagai saksi sehubungan dengan dugaan adanya TindakPidana Korupsi tentang Pungutan tidak resmi / pungutan liar pada kegiatan Wisuda danUpacara Penyerahan Ijazah (UPI) Univeritas Terbuka (UT) Palu tahun 2011 s/d 2012.Bahwa saksi mengenal Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M. Kes., karena beliau pernahmenjabat sebagai Kepala UPBJJUT Palu.

PalBahwa sepengetahuan saksi pungutan dengan nilai total sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah)tersebut yang berinisiatif adalah Kepala UPBJJ UT Palu Sdr. Drs. H.

yaitu :> Pungutan sebesar Rp. 625.000, yang merupakan keuangan negara., dan> Pungutan sebesar Rp. 825.000, yang tidak termaksud dalam kategori keuangan negarasesuai dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2003.Bahwa untuk pingutan Rp. 625.000 merupakan keuangan Negara karena sudah diatur dalamketentuan UT Pusat dan Buku Katalog namun sisa dari pungutan Rp. 825.000, bukanmerupakan keuangan Negara karena diperoleh dari pungutan yang tidak sesuai denganketentuan namun penggunaannya diperuntukan seluruhnya

Bahwa pungutan dilemar kemasyarakat lewat anak buahterdakwa kalau setuju lanjut kalau tidak setuju ya sudah ;4.

Bahwa pungutan di lempar ke masyarakat kalau sdetuju lanjut kalautidak setuju ya sudah ;4.

Prona yang dilakukan oleh saksi Abdul Hamidseluruhnya diserahkan kepada terdakwa begitu juga uang pungutan pronayang berasal dari Nasrullah dan H.

uang prona dari Hairudin sejumlahRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; Menimbang, bahwa selain terdakwa menerima uang pungutan Pronayang berasal dari saksi Abdul Hamid dan Hairudin terdakwa juga berturut turut menerim uang pungutan dari beberapa warga Desa Ritesebagaimana tercantum dalam bukti surat yang terdiri dari :83.

Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barangyang tergolong sangat mewah,Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan,Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap WajibPajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen)daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak

yang dapat menunjukkan Nomor PokokWajib Pajak.Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK254/KMK.03/2001 tentang PenunjukanPemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata CaraPenyetoran dan Pelaporannya,Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK392/KMK.03/2001 tentang PerubahanKeputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan PemungutPajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran danPelaporannya.Pasal 1:Mengubah beberapa ketentuan

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahanbahan untukkeperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK236/KMK.03/2003 tentang Perubahan KeduaKeputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan PemungutanPajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran danPelaporannyaPasal 1:Pemungutan

PNBP STNK biaya / pungutan STNK baikpembuatan baru, perpanjang serta biaya balik nama untukkendaraan roda 2 sebesar Rp. 50.000,00 ( Lima Puluh RibuRupiah ) sedangkan untuk kendaraan roda empat biaya /pungutan STNK baik pembuatan baru, perpanjang Serta biayabalik nama sebesar Rp. 75.000,00 ( Tujuh Puluh Lima RibuRupiah ) proses produksi dilakukan dikantor Samsat KotaKupang;Bahwa proses pencatatan dan pelaporan setelah prosesproduksi STNK dalam buku kas kemudian menyerahkan kepadabendahara Penerimaan

Penerimaan Negara BukanPajak adalah Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor50 Tahun 2010 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia danSurat Edaran Kapolri Nomor tentang mekanisme pungutanPNBP dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Bahwa prosedur penerimaan pungutan PNBP dari masingmasing pembantu bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB,Mutasi Keluar dan Simulator yaitu : Pembantu BendaharaPenerimaan melakukan pungutan PNBP langsung

Menerima penyetoran pungutan PNBP dari PembantuBendahara Penerimaan STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluardan Simulator ;d. Menyetorkan pungutan PNBP dari Pembantu BendaharaPenerimaan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi denganSurat Setoran Bukan Pajak ;e. Bendahara Penerimaan Wajib menyetorkan PNBP diterimapaling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kasnegara, apabila hari berikutnya adalah hari libur makadisetor pada hari berikutnya ;f.

Menerima penyetoran pungutan PNBP dari PembantuBendahara Penerimaan STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluardan Simulator ;. Menyetorkan pungutan PNBP dari Pembantu BendaharaPenerimaan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi denganSurat Setoran Bukan Pajak ;.

, Roda 4 / R4 = Rp.50.000,e Mutasi Keluar Roda 2 / R2 dan Roda 4 / R475.000,Rp.e Simulator Roda 4 / R4 = Rp. 50.000Bahwa proses produksi dan pungutan PNBP untuk STNK,TNKB, Mutasi Keluar Daerah Kendaraan dilkukan di KantorSamsat Kota Kupang di Jalan R.

SYAMSUDDIN yang menjaga portaluntuk menarik pungutan sebagai uang jaSa penggunaan jalan karenaTruk melewati lahan miliknya pada waktu sebagaimana tersebut diatas.Tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilahParang Arit, panjang keseluruhan 57 cm, dengan hulu terbuat dari kayuwarna Coklat dan dalam keadaan marahmarah mengatakan handakapa ikam, bejajagauan kah sembari mengayunkan parang yangdibawanya kebelakang seperti akan ditebaskan ke arah Saksi M.Syamsuddin.

SYAMSUDDIN yang menjaga portaluntuk menarik pungutan sebagai uang jasa penggunaan jalan karenaTruk melewati lahan miliknya pada waktu sebagaimana tersebut diatas.Tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilahParang Arit, panjang keseluruhan 57 cm, dengan hulu terbuat dari kayuwarna Coklat dan dalam keadaan marahmarah mengatakan handakapa ikam, bejajagauan kah sembari mengayunkan parang yangdibawanya kebelakang seperti akan ditebaskan ke arah Saksi M.Syamsuddin.

Saksi tidakmengetahui apa yang diributkan;e Bahwa, Saksi melihat posisi Terdakwa ada ditengah jalan denganmemegang sebilah parang pada tangan kanannya, sambil memberiabaaba pada sopir truk pengangkut batu yang lewat agar jalan terus,sedangkan Saksi Syamsuddin hanya berdiri dipinggir yang tidak jauhdari posisi Terdakwa;e Bahwa, tempat Terdakwa berdiri tersebut terdapat portal yang biasanyadijaga oleh Saksi Syamsuddin, yang digunakan untuk memberhentikansetiap sopir truk yang lewat dan menarik uang pungutan

;e Bahwa, Saksi Syamsuddin sudah bertahuntahun memungut uang darisopir truk pengangkut batu yang melewati portal tersebut;e Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinyakeributan antara Terdakwa dengan Saksi Syamsuddin, dan Saksi jugatidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa ada dilokasi tersebutsambil marahmarah dan membawa parang;e Bahwa, Terdakwa memberi abaaba kepada sopir truk bermuatan batuagar jalan terus dan tidak usah membayar uang pungutan;e Bahwa, melihat kejadian tersebut

adalah Terdakwa berdiri di dekat portal sambil teriak memberiabaaba kepada setiap sopir truk yang lewat agar jalan terus tanpaharus membayar;Bahwa, Saksi Syamsuddin yang biasa menjaga dan menarik pungutanuang juga ada dilokasi tersebut dan hanya berdiri dipinggir jalanmemperhatikan Terdakwa dan setiap truk yang lewat;Bahwa, Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa yang berdiri didekatportal dan menyuruh agar setiap truk lewat tanopa membayar dan apayang menyebabkan Saksi Syamsuddin tidak menarik pungutan

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, di kenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000, per Ha, per bulan. Buah kelapa sawit dibeli oleh KUDRaharja Tani Jaya dan di bentuk tugas yang menangani sebanyak 2 orang.2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya, dan uangnya disetor keKaur Desa/ Bendahara Desa I bulan sekali selama 12 bulan.3.

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, di kenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000, per Ha, per bulan. Buah kelapa sawit dibeli oleh KUDRaharja Tani Jaya dan di bentuk tugas yang menangani sebanyak 2 orang.2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya, dan uangnya disetor keKaur Desa/ Bendahara Desa 1 bulan sekali selama 12 bulan.3.

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, dikenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000,per Ha, perbulan. Buah kelapa sawit dibeli KUD RaharjaTani Jaya dan bentuk tugas yang menagani sebanyak 2 orang2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya dan uangnya disetor kekaur Desa/Bendahara Desa I Bulan sekali 12 bulan.3.

Yang telah dikuasaidan ditanami tanaman kelapa sawit wajib untuk membayar uang pungutan desa sebesarRp. 35.000, per Ha.

Lokasi tersebutsudah sering dijadikan tempat untuk melakukan pungutan liar.

.;= Bahwa yang menyerahkan uang terkadang supir dan terkadang kernetnya.Bahkan terkadang supirnya sendiri yang turun dan menyerahkan uang kepadapara pelaku pungutan liar .;= Bahwa mobil jenis Truk dan Mobil Tengki yang biasa diminta uang olehpara pelaku. ; Bahwa Para supir mau menyerahkan uang Karena sudah ada perjanjiandengan Reza, dengan alasan uang tersebut untuk perbaikan jalan.;= Bahwa yang mengelola uang pungutan liar tersebut adalah Reza.

uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan makan.; Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan.; Bahwa Jalan lokasi Para Terdakwa melakukan pungutan liar merupakan jalan umum.

Bahwa benar peranan Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa III adalahmelakukan pungutan/meminta uang kepada supir truk tersebut secarabergantian.

Bahwa benar sebelumnya Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa Illsudah pernah melakukan pungutan kepada setiap mobil truck yangmelintas di Jalan Lintas Tanjung Medan Desa Tanjung Medan.Bahwa benar Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa III mengakuibahwa Jalan Lintas Tanjung Medan Desa Tanjung Medan merupakanJalan Umum. Bahwa benar Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa II membenarkanbarang bukti yang diajukan dipersidangan.Bahwa benar para saksi membenarkan barang bukti yang diajukandipersidangan.

pada waktu penerimaan siswa baru ;Bahwa pungutan itu ada setelah penerimaan siswa baru on line dan saksi lupa tanggal berapa ;Putusan Perkara No.78/G/2015/PTUN.Mks.

Rahmat ;Bahwa terkait dengan masalah Pungutan liar ; Putusan Perkara No.78/G/2015/PTUN.Mks.

,Halaman 50 dari 71 halamanBahwa yang merekomendasikan untuk memberikan sanksi bahwapernyataan tidak puas adalah Inspektorat : Bahwa alasan menyatakan pernyataan tidak puas sesuai dengan faktabahwa ada terjadi pungutan ; Bahwa yang diperiksa pada saat itu, lebih dari 2 Kepala sekolah ;Bahwa pungutan ini sehubungan dengan masalah penerimaan siswa baru; Bahwa ini dalam satu tahun ajaran ;Bahwa sebelumnya Sdr.

Rahmat denganWalikota Makassar adalah masalah penerimaan pungutan dari calon siswabaru ; Putusan Perkara No.78/G/2015/PTUN.Mks.

Rahmat melakukan pungutan melalui calon siswa pada saatpenerimaan siswa baru ; Bahwa pungutan terhadap siswa baru dilakukan di SMA Negeri 5 MakassarBahwa setahu saksi penerimaan siswa itu berdasarkan hasil ujian Nasional:Bahwa dasarnya untuk menentukan lulus atau tidaknya yaitu sekolah ;Bahwa SMA Negeri 5 Makassar ini memiliki akreditasi A ;Bahwa saksi lupa jumlah nilai Ujian Nasional yang diterima di SMA Negeri 5Makassar ; Bahwa kewenangan Dinas Pendidikan dalam penerimaan siswa baru adalahmenentukan

padasaat itu, kKnususnya pungutan dan retribusi daerah;Bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemohonBanding, undangundang mengenai retribusi daerah No. 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah belum ada, peraturan yang berlaku dan mengatur pajakatau retribusi daerah pada saat kontrak karya ditandatangani

Tahun 1986 adalahUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 Tahun 1959, sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusidaerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusidaerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957,Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanyapula, secara Lex Specialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 kontrak karya tidak bertentangandengan

kepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenaipemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerahdan peraturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelisberpendapat seharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndangPajak Daerah sebagai hukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan

2012adalah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antaraPemerintah dengan Pemerintah, karena itu Kontrak Karya masuk dalamgolongan hukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukanperjanjian; Bahwa pungutan

Putusan Nomor. 843/B/PK/PJK/2012pajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang berlaku adalah yang telahada sebelumnya dan besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atauretribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebin besar dari undangundangdan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu.

melakukan,tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatuperbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakaiancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Berawal ketika terdakwa mendapat kabar dari ayah terdakwa bernamaSAEPUDIN Alias SAYE yang inti masalahnya yaitu saksi ODED terlalu banyakmengatur masalah pungutan

kencleng di jalanmenjadi pusing karena banyak aturan dari korban Oded dan dia terlalumenguasai pungutan jalan untuk jembatan darurat dan perlintasan keretaapi, sehingga terdakwa tersulut amarah;Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korbanOded Sutisna dan terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatantersebut;Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut danberjanji tidak akan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan

lantai teras rumah korban Oded, kemudian terdakwa pergimeninggalkan tempat kejadian;e Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi terhadapsaksi Oded Sutisna sehingga saat diteras rumahnya terdakwamembacokkan parang tersebut ke arah korban Oded sebanyak satu kalinamun oleh karena korban Oded menghindar maka mengenai keramiklantai teras korban Oded Sutisna sehingga menjadi cacat;e Bahwa perbuatan itu dipicu oleh katakata bapak terdakwa mengenaimasalah kencleng, mereka bilang masalah pungutan

kencleng di jalanmenjadi pusing karena banyak aturan dari korban Oded dan dia terlalumenguasai pungutan jalan untuk jembatan darurat dan perlintasan keretaapi, sehingga terdakwa tersulut amarah;Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yangterdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; Menimbang, bahwa selanjutnyaMajelis Hakim

kencleng di jalan menjadi pusing karenabanyak aturan dari korban Oded dan dia terlalu menguasai pungutan jalan untukjembatan darurat dan perlintasan keretaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkeyakinanbahwa unsur ketiga pasal ini dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan telah terpenuhinya unsurunsur daridakwaan tersebut diatas, maka para Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secarasyah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanJaksa

Banding diterima di Sekretariat PengadilanPajak, masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelisberkesimpulan pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 002/Nov/11 tanggal 18 November 2011 dilampiri dengansalinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masih harusdibayar sebesar Rp 10.241.000 dan 50%nya adalah sebesar Rp 5.120.500;bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkan fotokopi dan/atauasli bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak (SSPCP) dan Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidakmenyerahkan atau mengirimkan fotokopi dan asli bukti pelunasan dimaksud oleh karenaitu Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa 50% daritagihan

pungutan impor telah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelisberkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 002/Nov/11 tanggal 18 November 2011 ditandatanganioleh XX, jabatan: Direktur;bahwa dalam surat bandingnya Pemohon Banding tidak melampirkan asli dan/ataufotokopi akta Notaris tentang pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yangmenyebutkan XX menjabat sebagai Direktur dan

tidak sah ataupungutan liar terhadap kontraktor pemenang pekerjaan di Bidang Bina Marga yaitupaket pekerjaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus TransportasiPedesaan (DAK TP) dan Paket Tender /lelang, pungutan tersebut tidak sah danmelawan hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan mengenai Pelayanan Publikdan Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayarandengan potongan, yaitu apabila kontraktor atau rekanan

Rincianbiaya pungutan tersebut ditentukan oleh Terdakwa sendiri yang mana lebih tinggi daribiaya yang dianggarkan. Bahwa kegiatan pungutan liar tersebut terbongkar setelahadanya operasi tangkap tangan oleh Penyidik Polres Majene di Kantor DinasPekerjaan Umum Kabupaten Majene dan ditemukan sisa uang hasil pungutan liarHalaman 5 dari 47 halaman Putusan perkara No.34/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSsejumlah Rp. 7.800.000, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

kontraktor tersebut dipergunakanuntuk biaya foto copy /penggandaan dokumen, biaya pembuatan papanproyek dan pembuatan RAB pada Bidang Bina Marga, padahal untuk biayatersebut telah dianggarkan dalam kontrak dan DPA;Bahwa pembayaran yang seharusnya diperoleh oleh kontraktor untuk biayafoto copy /penggandaan dokumen, biaya pembuatan papan proyek danpembuatan RAB diambil alih oleh Terdakwa dengan nilai yang tidak wajar;(10) Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pertemuan dengan rekanansehubungan dengan pungutan

tidak sah atau pungutan liar terhadapkontraktor pemenang pekerjaan di Bidang Bina Marga yaitu paket pekerjaan DanaAlokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Transportasi Pedesaan (DAK TP) danPaket Tender /lelang, pungutan tersebut tidak sah dan melawan hukum karena tidaksesuai dengan Peraturan mengenai Pelayanan Publik dan Peraturan mengenaiPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, yaitu apabilakontraktor atau rekanan

Rincian biaya pungutan tersebutditentukan oleh Terdakwa sendiri yang mana lebih tinggi dari biaya yangdianggarkan. Bahwa kegiatan pungutan liar tersebut terbongkar setelah adanyaoperasi tangkap tangan oleh Penyidik Polres Majene di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Majene dan ditemukan sisa uang hasil pungutan liar sejumlahRp. 7.800.000, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

lokasi, sedangkan besi pendek pada pilar di lipat dan betonnya pecahkan; Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan Saksi sempat teringat akankehadiran Warga Desa Benihading pada hari sebelumnya tanggal 4November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atas Nama Daswan, Marjuki,Yoris Dan Dedi, yang bertemu saya di kantor desa menyampaikan bahwaanak muda di atas mereka sedang minum dan rencananya setelahminum mau bongkar GET (pintu masuk ) dibawah dan mau bikin kacau,dan meminta Saksi untuk menjelaskan mengapa adanya pungutan

dimata air Weilawan; Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa adanya pungutan itu karenaadanya Peraturan Desa Panama, lalu Saksi sampaikan kepada keempatWarga Desa Benihading tersebut untuk pulang sampaikan kepada anakanak bahwa jangan lakukan hal itu (bongkar dan bikin kacau) dan kalaukebijakan Pemerintah Desa ini merugikan kepentingan masyarakat, makasampaikan kepada kepala Desa Benihading, supaya Saksi fasilitasipertemuan untuk penyelesain, dan setelah itu keempat warga DesaBenihading tersebut

pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di mata air Weilariq dandatang saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi menemui Saksi dansaudara Daswan mengatakan kepada Saksi bahwa anak anak diatassedang minum mabuk, mereka mau turun tapi, Saksi bilang biar Saksilebih dahulu ke bawah tanya, dan saudara Daswan bilang kamu punyaaksi pungutan

sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengankejadian pengrusakan;Bahwa kejadian pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari Leuwayan dalam suatuurusan dan sesampainya dirumah Saksi melihat ada banyak warga yangsedang berada di rumah Saksi, dan dan masyarakat menyampaikanbanyak keluhan terkait pungutan

retribusi air bersih di mata air Weilawanyang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panama;Bahwa tujuan pungutan retribusi air masih menurut masyrakat belumjelas, sehingga masyarakat desa Benihading merasa tidak puas,sehingga masyarakat secara spontan pergi ke mata air Weilawan danmembongkar portal/pipa palang pintu masuk;Bahwa menurut Saksi akibat kerusakan palang pintu (pintu. masuk)tersebut, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebihRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa

Bengkalis yangtertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar (Pungli) tersebut adalahSdr. ZULKIFLI EDDY alias PAK ITAM, Umur 50 tahun, Pekerjaan KaryawanSwasta/Honorer TU di SMPN 5 Mandau, Alamat Jalan Jawa Gg SusilaNomor 25 RT.002 RW.004 Kelurahan Gajah Sakti Kec. Mandau Kab.Bengkalis; Bahwa pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh Sdr.

Bengkalis yangtertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar (Pungli) tersebut adalahSdr. ZULKIFLI EDDY als PAK ITAM, Umur 50 tahun, Pekerjaan KaryawanSwasta / Honorer TU di SMPN 5 Mandau, Alamat Jalan Jawa Gg SusilaNomor 25 RT.002 RW.004 Kelurahan Gajah Sakti Kec. Mandau Kab.Bengkalis; Bahwa Pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh Sdr.

ZULKIFLI EDDY alsPAK ITAM pada saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebutadalah pungutan kepada wali murid yang hendak memindahkan anaknyakesekolah ke SMPN 5 Mandau; Bahwa barang bukti yang Saksi dan Team temukan ketika melakukanoperasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sdr. ZULKIFLI EDDY als PAK ITAMsaat melakukan pungutan kepada wali murid yang hendak memindahkananaknya kesekolah ke SMPN 5 Mandau adalah :1.

5 Mandau jika Saksi tidak memberikan uang pungutan tersebut; Bahwa Sdr.

Perbuatan memberikan suatu atas permintaandimana keadaannya ia tidak dapat mengelak dari permintaan itu tergolongsebagai perbuatan memaksa; Bahwa pungutan yang tidak ada dasarnya adalah pungutan liar karenadilakukan dengan cara melawan hukum. Segala sesuatu yang diperoleh dengancara melawan hukum adalah salah walaupun hasilnya dipergunakan untuksesuatu yang bermanfaat.

EKO CAHYONO Bin SULOMO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R-2 dan R-4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;

ARIEF, SH.Bahwa dalam penangkapan tersebut tersangka mengakui atasperbuatannya yaitu melakukan pungutan terhadap pengendara R2dan R4 dengan alasan jasa parkir melebihi jasa retribusi daerah dantidak dilengkapi karcis parkir.Kedua tersangka pada saat ditangkap memperoleh penghasilanRp.76.000, (tujuh puluh enam ribu rupiah).Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telahselesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri

EKO CAHYONO BinSULOMO melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4 denganalasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcisparkir;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ,maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwasecara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4 denganalasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapikarcis parkir