Ditemukan 1399 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : samsidik st.sidi
Register : 28-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg
Tanggal 21 Maret 2023 — Pemohon:
JAKA SURYANTA, SH.
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
6169
  • Haji Nurohman adalah tidak sah;
  • Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/279.a/I/2023/ Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2023 atau surat perintah penyidikan terdahulu terkait laporan polisi ini yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 55, 56 KUHPidana adalah Tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
  • Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon
Register : 20-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 88/Pid.Prap/2016/PN. JKT.SEL
Tanggal 28 Juni 2016 — SONG JAE SUN,beralamat di Jalan Ciranjang No. 5 RT.02 RW.002, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, NIK. 3174070403470001, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALFONS SAMOSIR, SH., dkk para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum serta asisten pada Kantor Hukum “ALOY G. SAMOSIR & ASSOCIATES”, beralamat di Gedung Wisma Nugraha Lt. 5, Siute 504 Jalan Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SK/G/2-2016 tertanggal 16 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
12486
  • SP.sidik/848/VV/2015/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015;TENTANG PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON.10. Atas Pengaduan Pemohon tersebut, pihak Penyidik Polres Jakarta Selatan telahmelakukan tindakantindakan sebagai berikut:a. Pada tanggal 12 Juni 2015, Pemohon (Song Jae Sun) dipanggil untukdiperiksa dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat(1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;Halaman3dari 38 halaman Putusan Nomor : 88/Pid.Prap/2016/PN.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/848/V/2016/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015.Surat Kasat Reskrim selaku Penyidik atas nama Kapolres Metro JakartaSelatan Nomor : B/1394/Il/2016/Reskrim Jaksel, tanggal 17 Maret 2016,perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditunjukan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.Halaman10dari 38 halaman Putusan Nomor : 88/Pid.Prap/2016/PN.
    SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/848 /VV/2015/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015;PERKARADugaan tindak pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan PalsuKedalam Suatu Akta Autentik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 266KUHP yang terjadi pada tanggal 14 April 2011 di kantor Notaris RINAUTAMI DJAUHARI, SH, JI. Bangka X No. 44, Pela Mampang, MampangPrapatan, Jakarta Selatan yang diduga dilakukan oleh terlapor sdr. EUNHO SEUNG dengan caraterlapor sdr.
    Tugas/848/VV2015/Reskrim Jakseltanggal 12 Juni 2015 (surat bukti T2a), Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/848/VV/2015/Reskrim Jaksel tanggal 12 Juni 2015 (surat bukti T2b), SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/1394/IIV2016/Reskrim Jakseltanggal 17 Maret 2016 (surat bukti T10), Surat Panggilan NomorS.Pgl/5953/VV/2015/Reskrim Jaksel tanggal 12 Juni 2015 (surat bukti P2),selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi yaitu : saksi Song Jae Sunsebagai saksi Pelapor sebagaimana
Register : 04-10-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 45/Pra.Pid/2016/PN MDN
Tanggal 10 Juni 2016 — - ROBERT DERMAWAN (PEMOHON) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq.Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (TERMOHON)
8843
  • :LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus dan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus diterbitkan Termohon dengantanggal yang sama yaitu tanggal 27 Oktober 2015.4. bahwa Pemohon tidak pernah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal112 KUHAP untuk didengar keterangannya terlebin dahulu sebelumditetapkan sebagai tersangka.5.
    sehingga diduga keras PT.M3 melakukan melakukan tindakpidana penambangan emas tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalamPasal 158 dan/atau Pasal 161 UU.No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 109 UU.No. 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehinggahasil penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan dengan menerbitkanLaporan Polisi Nomor :LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober2015 dan dilakukan penyidikannya dengan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik
    Penyidikan:Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 142 / X /2015 / Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober 2015, telah melakukanpenyidikan dengan kegiatan:a.
    :LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27Oktober 2015 dan ditindaklajuti dengan penyidikan berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus tanggal27 Oktober 2015.Bahwa bersarkan alasan juridis tersebut diatas patut menurut hukum dalilPemohon untuk dikesampingkan.bahwa adiminstrasi penyidikan terhadap penetapan tersangka atas diriPemohon tidak sesuai dengan KUHAP, karena Laporan PolisiNo.Pol.
    :LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus dan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus diterbitkan Termohon dengantanggal yang sama yaitu tanggal 27 Oktober 2015.Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut :Bahwa oleh karena penemuan kegiatan penambangan emas yangdilakukan PI.M3 adalah dalam keadaan melakukan kegiatanpenambangan (tertangkap tangan) , yang selanjutnya temuan tersebutdibuatkan dalam Laporan Polisi Nol.
Register : 01-11-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 26-12-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi
Tanggal 22 Nopember 2022 — Pemohon:
FAKHRI, ST Bin DJUMARUDIN
Termohon:
Pos Gakkum LHK Kendari
4824
  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
    2. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang dilakukan tanpa didahului tindakan Penyelidikan yang sah adalah proses penyidikan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
    3. Menyatakan
    Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang diterbitkan Termohon, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP.11/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022, serta segala surat surat lain beserta turunannya yang dikeluarkan oleh Termohon sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  • Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor
Register : 18-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 8 Februari 2021 — Pemohon:
SUYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAMBI CQ. DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
5014
  • Penyidikan :Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1angka 2 KUHAP adalah :serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diaturdalam undangundang ini untuk mencari serta mMmengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang tenadi danguna menemukan tersangkanya.Bahwa atas Laporan Pemohon Termohon sudah melakukan penyidikanterbukti dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik /39/IV/RES.1.11/2020/Ditrekrimum
    Jambi/SPKT B tertanggal 14 Februari2020 tersebut pihak Termohon telah melakukan upaya penyelidikan danpenyidikan, namun pada kenyataannya dikarenakan tidak ditemukannyafaktafakta perbuatan tindak pidana atau tidak cukup bukti untukmenyatakan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana penipuanmaka demi kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuanPasal 109 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana pihak Termohon menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
    Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. Diberi tanda T22;23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T2324. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T24;25.
    Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. (bukti T22);23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.(bukti T23)24. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.
Register : 28-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN MARISA Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar
Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon:
AMINNUR J.DJ. MOHI,Spd.I.M.si
Termohon:
Kapolres Pohuwato Cq. Kepala Satuan Reskrim POLRES Pohuwato
12989
  • Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik 66! IX 2019 Reskrim, tanggal 2 September 2019 adalah SAHmenurut hukum;4. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 53 / IX / 2019 /Reskrim, tanggal 16 September 2019 adalah SAH menurut hukum;dan5.
    Mohi, S.Pd.l., M.Si, selanjutnya diberi tandaT11;12.Foto copy Laporan hasil penyelidikan tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnyadiberi tanda T12;13.Foto copy Laporan hasil gelar perkara naik ke tahap sidik tanggal 12 Agustus2019, selanjutnya diberi tanda T13;Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.14.Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/66/IX/2019/RESKRIMtanggal 2 September 2019 dan Surat Perintah Tugas NomorSP.GAS/137/IX/2019/RESKRIM tanggal 2 September 2019, selanjutnya
    Bahwa dari hasil penyelidikan dilakukan gelar perkara tanggal 21 Agustus2019 dan disimpulkan adanya tindak pidana pencabulan sehingga prosespenyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan kemudian terbit SuratPerintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/66/IX/2019/Reskrim tanggal 2September 2019 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan NomorB/65/IX/2019/Reskrim tanggal 4 September 2019 yang ditembuskankepada Pelapor dan Pemohon;3.
    untuk menguji tindakantindakan Termohon dalam perkaraaquo;Menimbang, bahwa dalam bukti P5 yang isinya sama dan sejalan denganbukti T25 berupa Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/53/IX/2019/ReskrimHalaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar.tanggal 16 September 2019 disebutkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangkatindak pidana perbuatan cabul didasarkan pada beberapa hal diantaranyaLaporan Polisi Nomor LP/122/VII/2019/SPKT/ResPhwt tanggal 10 Juli 2019,Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik
Register : 21-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
4971433
  • Betty Halim dan KawanKawan (PT MDS), sebagaimanalaporan polisi Nomor: LP/1277/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember2016, sesuai dengan Tanda Bukti Terima Laporan Nomor:TBL/918/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016;17)Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohontersebut kemudian Termohon telah melaksanakan penyidikan,sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/43/l/2018/Dittipideksus, tanggal 5 Januari 2018;18) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Termohon melalui
    Milenium;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.10.11.12.Foto copy dari asli Putusan Pra Peradilan Nomor:90/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 2 September 2020, diberi tanda T1;Foto copy dari asli Laporan Polisi Nomor.: LP/1277/XII/2016/Bareskrim,tanggal 29 Desember 2016, diberi tanda T2;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/344
    /V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T3a;Foto copy dari asli Surat Perintah Tugas NomorGas/345/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T3b;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/43/l/2018/Dittipideksus, Tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda T3c;Foto copy dari sli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/44/l/2018/Dittipideksus, Tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda T3d;Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/89/l/2019/Dittipideksus
Register : 20-08-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Psp
Tanggal 19 September 2019 — Pemohon:
ALVIN HARAHAP
Termohon:
1.Kepala Keplisian Resort Tapsel
2.Kepala Kesatuan Reskrim Kasat Reskrim Kepolisian resort Tapsel
3.Kepala Unit PPA Kepolisian Resort Tapsel
14945
  • Pelapor MASRIANTI PASARIBU;Bahwa pada hari bersamaan yakni tanggal 28 Juli 2019 olehPara Termohon telah menerbitkan Sprindik atas Laporan Polisitersebut yakni No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal28 Juli 2019 dan oleh Termohon s/d Ill mengeluarkan SuratPerintah Penangkapan No : SP.Kap/100/VII/2019/RESKRIMtanggal 28 Juli 2019 terhadap diri Pemohon;Bahwa merujuk Pasal 1 angka 20 KUHAP yang dimaksuddengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupapengekangan sementara waktu kebebasan tersangka
    Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28Juli 2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;3. Menyatakan Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka olehTermohon s/d Ill TIDAK SAH;4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAPTIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;5.
    Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuanadalah merupakan jebakan dari keluarga korban, yang selanjutnyakeluarga korban melakukan pemukulan terhadap diri Pemohon danselanjutnya membawa Pemohon ke Polres Tapanuli Selatan danmembuat pengaduan Laporan Polisi Nomor: LP / 196 / VII / 2019 /Tapsel / Sumut Tanggal 28 Juli 2019, dan satu hari itu juga diterbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/546/VII/2019/Reskrimtanggal 28 Juli 2019, selanjutnya hari itu juga dilakukan penangkapanterhadap
    Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28 Juli2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;2. Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka oleh Termohon s/d Ill TIDAK SAH;3. Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAP TIDAKSAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;4. Memerintahkan kepada Termohon I!
Putus : 16-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 4/Pid.Prap/2016/PN.Sgm
Tanggal 16 September 2016 — H. RAHMAN alias H. SIAMA, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; M e l a w a n : 1. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT GOWA SEKTOR MANUJU,selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I ; 2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGGUMINASA, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;
9020
  • kejadian perkara (TKP) atas perintah dari Tersangkasdra SYAMSUL DG NAI, dari hasi interogasi dengan pemilik mobil tersebutmaka penyidik membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk danmuatannya kekantor polsek manuju untuk diamankan, sedangkan yangmelakukan penebangan pohon kayu tersebut melarikan diri dari tempatkejadian perkara (TKP).Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukanlah bukti permulaan yang cukupsehinga ditingkatkan ketahap Penyidikan seseuai dengan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : SP.Sidik
Register : 06-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sak
Tanggal 21 Desember 2020 — Pemohon:
ADIL MAKMUR SIBUEA
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, Resor Siak
4030
  • penyelidikan danpenyidikan berdasarkan atas bukti permulaan yang cukup dan atau 2(dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUMK/2014juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana yang diaturdalam Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP sehingga penyidik menerbitkanSurat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/30/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020 dan SP.Gas/58/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus2020 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
    T9 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya pemeriksaan wawancara SiskaIndah Sari Sinaga Mamak Tere;10.T10 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikantanggal 19 Agustus 2020;11.T11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/43/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus 2020;12.T12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikannomor: Sp.Sidik/50/VIII/2020/RESKRIM tanggal 20 Agustus 2020;13.T13 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
    bertanda T39 berupa fotokopi sesualdengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Perkara Tindak PidanaPerbuatan Cabul terhadap Anak, di Ruang Unit Polsek Kandis, Rabu, tanggal 19Agustus 2020, dengan kesimpulan perkara dapat ditingkatkan ke tahappenyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T4 berupafotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: Sp.Gas/284/VIII/2020/Reskrim 20Agustus 2020, bukti Surat bertanda T11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinyaSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
    /43/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020, dan bukti surat bertanda T12 berupa fotokopi sesuai denganaslinya Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Sidik/50/VIII/2020/RESKRIMtanggal 20 Agustus 2020, Termohon telah mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan tertanggal 19 Agustus 2020 untuk melakukan penyidikan tentangdugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dengan menetapkanPemohon sebagai tersangkanya, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalamPasal 109 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8
Register : 16-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 15-08-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot
Tanggal 10 Agustus 2021 — - CATUR WAHYU ATMOKO bin SUKRIYANTO (alm);
6219
  • (tiga) buah plastik klipbening berisi narkotika jenis sabu;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB,Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersamasama dengan SaksiMAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN KotKap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik
    dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut; Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukulHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot03.30 WIB, Saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO bersamasama denganSaksi MAULANA YUSUP S.R bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik
    dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu adalah badanmenjadi lebih segar susah untuk tidur dan enak untuk kerja;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB,Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersamasama dengan SaksiMAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik
Register : 12-10-2022 — Putus : 10-11-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Pra/2022/PN Mdn
Tanggal 10 Nopember 2022 — Pemohon:
ERICK KURNIAWAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
4215
  • Sidik/193/V/2021/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 Novmber 2020 dan surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/319/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 15 Agustus 2022 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 November 2020 tentang perintah Penyidikan, oleh Ditreskrimum Polda Sumut terhadap perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374
Register : 17-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN LBB
Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon:
DASMAN
Termohon:
POLRES AGAM,
4923
  • sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Termohon; Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan DASMAN(Pemohon) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaara).Dalam Pokok Perkara: Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh DASMAN(Pemohon) seluruhnya (Ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakanpermohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima (niet ont vankelijkeverklaar); Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
    LP/67/K/VI/2019/Res Agam tanggal 15 Juni 2019tentang Tindak Pidana memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadisesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itusebenarnya tidak ada atau dugaan Tindak Pidana dengan sengajamemasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuanyang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatanatau nama baik orang itu menjadi tersinggung, diberi tanda Bukti T7;14.Potocopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
Register : 08-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN RBI
Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon:
I GEDE LAKEN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BIMA
7486
  • Sidik/75/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli 2018, Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/75.A/VIII/2018/Reskrim, tanggal 08Agustus 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/75.B/VIII/2018/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2018, dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.
    Sidik/75/V1I/2018/Reskrim, tanggal 20Juli 2018, ditandai T10;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/75.A/VIII/2018/Reskrim, tanggal08 Agustus 2018, ditandai T11;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/75.B/VIII/2018/Reskrim, tanggal15 Agustus 2018, ditandai T12;Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.
Putus : 08-04-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN LANGSA Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Lgs
Tanggal 8 April 2015 — Zulkhairi RF Bin T. Ramli DKK
9011
  • PLN (persero) yang dalam kedudukannya sebagai pihak yangdirugikan akibat surat Perintah Penghentian Penyidikan bernomor Sp.Sidik/16.b/II/2015/Reskrim tertanggal 24 Februari 2015;Bahwa Pemohon, telah diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 07Oktober 2013 pukul 14.15 Wib sampai dengan selesai di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Aceh Resort Langsa, atas kelalaian yangmenyebabkan kematian, yang dalam hal ini telah menyebabkan meninggalnyaSuami Pemohon akibat kesetrum kabel listrik milik
    Sp.Sidik/16.b/II/2015/Reskrim, yang pada intinyamenyebutkan yaitu:Menghentikan Penyidikan karena;a Belum cukup unsurb Barang bukti belum cukup untuk ditindak lanjuti perkara tersebut.I1c Karena sebab sesuai dengan ketentuan UndangUndang Penyidikdihentikan demi hukum; (Bukti P10)ANALISA HUKUMBahwa setelah dilakukannya pengaduan kepada Termohon, Termohon kemudianmelanjutkan dengan melakukan penyidikan, hal tersebut sebagaimanadisebutkan dalam surat yang dikirimkan Termohon kepada Pemohon bernomorSP2HP
    Sp.Sidik/16.b/II/2015/ Reskrimsecara tidak beralasan hukum dan tidak jelas alasanalasan yang termuatdidalam surat tersebut serta tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedursebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana;Bahwa Termohon telah memberikan tanggung jawab Penyidikan(Pembuktian) yang sangat tidak beralasan hukum Termohon melakukan haltersebut kepada Pemohon, maka dalam hal ini juga Termohon telahmelanggar ketentuan KUHAP;Bahwa batas waktu Penyidikan
    Sp.Sidik/16.b.II/2015/Reskrim terhadapperkara yang Pemohon laporkan secara tidak beralasan hukum dan tidak jelas alasanalasan yang termuat di dalam surat tersebut serta tidak sah karena tidak sesuai denganProsedur sebagaimana di atur dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana;Menimbang, bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yang dikemukan,maka kini akan dipertimbangngkan secara khusus apakah tindakan Termohon yangtelah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap
    dalam perkara ini dan Kuasanya sebagaimana buktiSurat yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P9;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T22 tersebut dapat menunjukan telahdiperoleh hasil gelar perkara dimana dari semua perserta Gelar perkara tersebutmenyimpulkan bahwa berkas perkara tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsursesuai petunjuk dari Jaksa;Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan gelar perkara yang dilakukan olehTermohon, Termohon mengelurkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
Register : 16-07-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BATAM Nomor 10/Pid.Pra/2021/PN Btm
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pemohon:
NURHADI
Termohon:
Kaploda Kepri C.q Kapolresta Barelang c.q Kasat Reskrim Polresta Barelang
4836
  • Menyatakan oleh karena itu, Surat Perintan Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 22. A/ V / 2021 / Reskrim, tanggal 07 Mei 2021 terhadap perkaradalam Laporan Polisi LPB/133/XII/2020/KEPRI/SPKT Polresta Barelang,tanggal 13 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum formal yangmengaturnya;4.
    Berdasarkan Laporan hasil Penyelidikan tanggal O06 Mei 2021selanjutnya telah di terbitkan Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a / V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.5)dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 22.b(2) / V / 2021/ ReskrimTanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.6) untuk melaksanakan tugaspenyidikan terhadap perkara dugaan Tindak pidana Penipuan dan atauPenggelapan.
    Sidik / 22.a / V / 2021 / ReskrimTanggal 7 Mei 2021 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukumkarena tidak tidak memenuhi ketentuan hukum formal adalah suatupenilaian yang keliru karena Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a/ V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 yang di terbitkanoleh termohon sudah memenuhi aturan tentang pembuatan suratperintah dimana PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATANASKAH
Register : 16-03-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 20/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 25 Juli 2016 — Penggugat : JUHADI Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA
8741
  • Bahwa Penggugat termasuk salah satu Penyidik Pembantu dalampenanganan kasus BNI Manado, sesuai dengan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.SIDIK/1/I/2014/DIT REKRIMSUS tanggal 7 Januari 2014 ; 4.
Register : 28-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg
Tanggal 21 Maret 2023 — Pemohon:
JAKA SURYANTA, SH.
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
5564
  • Haji Nurohman adalah tidak sah;
  • Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/279.a/I/2023/ Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2023 atau surat perintah penyidikan terdahulu terkait laporan polisi ini yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 55, 56 KUHPidana adalah Tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
  • Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon
Register : 24-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Tpg
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon:
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam
20254
  • Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.SIDIK 02.ak/PPNS-KAN/Lan.2/PP.520/XI/2017 yang menjadi dasar Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

    5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penangkapan, Penyitaan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;

    6.

    dilakukan Penyitaan atas barang barang dan dokumendokumen yang seharusnya dalam penguasaan PEMOHON melalui SuratPerintah Penyitaan No : SP.Sita.07.ak/PPNSKan/Lan.2/PP.520/X1/2017tertanggal 17 Nopember 2017 oleh TERMOHON; Bahwa ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana perikanansebagaimana diatur Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 94 jo Pasal 94 joPasal 28 ayat (1) Undang Undang No 45 tentang Perubahan UndangUndang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan melalui Surat PerintahPenyidikan No: SP.Sidik
    dan oleh karena adanya ketidak hatihatian terhadap upaya paksa berupa Penetapan PEMOHON sebagaiTersangka, maka terjadi perampasan hakhak dan kebebasanPEMOHON sehingga Penetapan Tersangka tersebut harus dinyatakancacat hukum ;Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidakdidasarkan Bukti Permulaan yang cukup, karena Penetapan Tersangkayang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dilakukansebelum atau dapat sekurang kurangnya bersamaan dengandikeluarkanya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK 02.ak/PPNSKan/Lan.2/PP.520/XI/2017 yang menjadi dasar PEMOHON ditetapkansebagai Tersangkan dinyatakan tidak sah5. Memerintahkan TERMOHON untuk mengganti setiap dan semuakerugian yang timbul diakibatkan Penangkapan, Penyitaan danditetapbkannya PEMOHON menjadi Tersangka yang dilakukan secaratidak sah oleh TERMOHON dihitung dihitung kemudian6.
    Pemeriksaan Pendahuluan KM Kawal Bahari dariPenyidik, tanggal 16 November 2017, selanjutnya diberi tanda T9;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik 0O2.ak/PPNSKan/Lan.2/PP.520?
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK 02.ak/PPNSKAN/Lan.2/PP.520/XI/2017 yang menjadi dasar Pemohon ditetapkansebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, danoleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkanlebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penangkapan, Penyitaandan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;6.
Register : 08-11-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Ffk
Tanggal 23 Nopember 2017 — Pemohon:
HENDRA HASYIMUDDIN
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor kaimana
12463
  • (Bukti T36);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 11 / Ill / 2017/Polres Kaimana, tanggal 13 Maret 2017. (Bukti T37);Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor :R/12/ll/ 2017 / Resktim , tanggal 17 Maret 2017 tanpa namatersangka (tembusan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Fakfakdan Komisi Pemberantasan Korupsi). (Bukti T38);Surat Perintah Tugas Nomor: Springas / 63 / VIII / 2017/Reskrim , tanggal 02 Agustus 2017.
    (Bukti T39);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 41 / VIII / 2017/Reskrim, tanggal 02 Agustus 2017. (Bukti T40);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 81 / IX / 2017/Reskrim, tanggal 26 September 2017. (Bukti T41);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 54 / IX / 2017/Reskrim, tanggal 26 September 2017.
    (Bukti T36);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/11 / Ill /2017/ Polres Kaimana,tanggal 13 Maret 2017. (Bukti T37);Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor : R / 12 / Ill /2017 / Reskrim, tanggal 17 Maret 2017 tanpa nama tersangka (tembusandiserahkan ke Kejaksaan Negeri Fakfak dan Komisi PemberantasanKorupsi). (Bukti T38);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/ 63 / VIIIl /2017/ Reskrim , tanggal02 Agustus 2017.
    (Bukti T39);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 41 / VIII / 2017/ Reskrim,tanggal 02 Agustus 2017. (Bukti T40);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 81 / 1X / 2017/ Reskrim, tanggal26 September 2017. (Bukti T41);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik /54/ IX / 2017/ Reskrim, tanggal26 September 2017.