Ditemukan 1277 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulakan ulaan ulayat urusan ucapan usaman ukasah urasan ularan ulisan unasan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 02-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 18-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 256/PDT/2011/PT SMG
Tanggal 14 Nopember 2011 — Pembanding/Penggugat : NY. LILIE WIBOWO
Terbanding/Tergugat : Tn. CHRIS SUTRISNO UNARTO
Terbanding/Tergugat : Ny. CHRISTINE TJIPTONO d.h. TAN KIEM TJU
128 — 25
  • Tergugat II Konpensi /Penggugat IT Rekonpensi /Terbanding II tersebutberpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak termasuk halhal yang diatur di dalam. 1" 1 we 2 SAN TITRE a re 1 a 14 1Tudally UUpKUp pdsdi 25 ayal (2) FIs telapl SUUAL LELLUUSUK LUALErL PUKUK PerKdlrd sehingga harus dinyatakan ditolak ; seraciospunsitmmeeneteenn ee aADALAM POKOK PERKARA :Dalam Konpeusi :Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulanHakim tingkat pertama dalam Konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan ulasan
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 18-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA BATAM Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Btm
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 15
  • batas yang dimaksukkan dalam obyeksengketa;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka sangat beralasanhukum jika ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini menolak baiksebagian maupun keselurunhan gugatan penggugat, atau setidaknyamenyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima.Dalam pokok perkara1.Bahwa apa yang tergugat kKemukakan dalam pokok perkara ini masih tetapberkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yang telah diuraikan dalameksepsi, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pbr
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
IWANDI SIRAIT
Termohon:
polsek bukit raya
63 — 21
  • Nomor 03/Pid.Prap/2019/PN Pbr6)7)8)1.Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telan Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangkaPemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan
    Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka sepatutnya menurut Pasal 56 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-04-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 22-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mnk
Tanggal 23 April 2018 — Pemohon:
SUGANDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Bintuni cq Kepala Kepolisian Sektor BAbo
82 — 43
  • .; Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangPutusan Perkara No: 01/Praperadilan/2018/PN Mnk. 13Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan
    yang tidak sah; Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapatdibatalkan,; Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yangdilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara
    menurut ketentuan peraturan perundangundangan atausurat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.; Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkankeahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintasecara resmi dan padanya; 0 Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi darialat pembuktian yanglain.; Berdasarkan ulasan
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 1982/Pdt.P/2020/PA.Sby
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 4
  • Bahwa sebagaimana ulasan tersebut diatas dan dikaitkan denganPasal 49 huruf B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 174 dan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,Penetapan Nomor 1982/Padt.P/2020/PA.Sby.him. 4 dari 18 him.Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh PARA PEMOHONini merupakan wewenang Pengadilan Agama Surabaya untuk menerima,memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 16-03-2012 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 27-02-2013
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 632/Pdt.G/2012/PA.TA
Tanggal 21 Juni 2012 — Penggugat Tergugat
10 — 0
  • yang paling pokokmendidik anak saya yang menginjak remaja karena saya pribadi kurang memahamikarakter seorang perempuan, dengan segala kekurangan seorang ayah yang merangkapjadi seorang ibu, dengan melakukan segalanya, memasak, menjaga, mendidik, mencariuang / nafkah sebisa mungkin, kalau saya dikatakan kurang memberi nafkah sedangkandia berada di luar negeri, untuk ini saya mohon ada saksi yang menguatkan ini, saya masihpunya laporan pekerjaan saya selama ditinggal isteri saya ;Demikian sedikit ulasan
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 03-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA.Bms
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 2
  • dan hutang di Bank Harian 3 juta Penggugat sendiri yang ditagih,dengan banyaknya hutang Tergugat dan tidak bertanggungjawabmengembalikan; Bahwa puncaknya terjadi bulan Desember 2019, akhirnyaPenggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang 9 (Sembilan) bulanlamanya; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan,namun tidak berhasil;Bahwa dalan persidangan Tergugat juga menyampaikan kesimpulansebagai berikut: Bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Tergugat tetap berpegangteguh pada jawaban dan ulasan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 30-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pemohon:
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda Bali
68 — 28
  • Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan
Pengadilan PA TAREMPA Perdata Agama
Register : 21-11-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA TAREMPA Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Trp
Tanggal 12 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 2
  • Bahwa Termohon Konvensi membenarkan semua ulasan positapermohonan Termohon.Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA Trp.2. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena saatini Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain danmeninggalkan Termohon.3. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, makaTermohon akan mengajukan rekonvensi.ll. Dalam Konvensi1.
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Cbd
Tanggal 13 Mei 2020 — Pemohon:
YUSTENDI als IYUS bin ENDANG
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisan Resort Sukabumi
53 — 19
  • Sehingga apabilasesuai dengan ulasan PEMOHON dalam Permohonan A Quo sebagaimanadiulas panjang lebar dalam alasan PERMOHONAN PRAPERADILAN inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
    Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapat dibatalkan.Bahwa Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTERMOHON kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 01-04-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 219/Pdt.G/2014/PN.Mks
Tanggal 1 April 2015 —
21 — 1
  • Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan dalam Pokok Perkara inimasih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yangtelah diuraikan dalam. bagian eksepsi, sehingga tidak tertutupkemungkinan pada ulasan ulasan berikut ini terjadi pencerminanmakna yang kurang lebih sama;2.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 31-07-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 2865/Pdt.G/2017/PA.Cbn
Tanggal 11 Desember 2017 —
10 — 7
  • Pemohon akan memberikan biaya idah kepada termohon sesuai dengankesanggupan pemohon sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) /hari salama 3 bulan IO hari yg dibayarkan sekaligus dengan jumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupian) dan memberikan hadiah mud'ah kepadatermohon yang tidak pemohon sebutkan di ulasan ini yang akan di berikankepada termohon langsung di depan sidang.Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Dupliksecara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;Dari
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Khusus KDRT
Register : 31-08-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 05-07-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 406/Pid.Sus/2017/PN Krs
Tanggal 26 Oktober 2017 — Terdakwa: Ribut Hariyanto Bin Abdul Salim
107 — 51
  • ataupemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dankewajiban suami. istri, anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 joKompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak 5(c) Atau karena nersetuiuan atau nerianiian ia waiih memberikan kehidunan nerawatanatau pemeliharaan kepada orang itu. apabila ada perjanjian atau persetujuan yangharus dipenuhinya:(d) Berdasarkan ulasan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-09-2016 — Putus : 18-11-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 579/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 18 Nopember 2016 — MAHER ALGADRI CS >< TRIHATMA KUSUMA HALIMAN
183 — 201
  • Atja Sondjaja, SH dalam ulasan hukumnya yang bedudul"Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Geldschieters Ordonanntie1938, yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VNo. 49 Edisi Oktober 1989, juga berpendapat, sebagai berikut:"Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana kalau si pelepasuang/kreditur itu bukan badan/lembaga keuangan melainkan orangperorangan (individu) biasa ?
    Bahwa ulasan hukum H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1384 K/Pdt/2009
Tanggal 9 Juni 2010 — IMAM MULYADI, Dipl. Rad., S.E., VS PEMERINTAH RI Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA PUSAT di Jakarta, Cq. PT BRI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi/Penggugat menyatakan tidak setuju dan tidaksependapat serta tidak dapat menerima pertimbangan hukum PengadilanTinggi Surabaya dalam putusan perkara a quo yang pada pokoknyamenganggap bahwa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk sudah benar dansudah tepat secara yuridis dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Surabayamenyetujui dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut ;Bahwa setelah mempelajari dan mencermati isi atau amar putusan perkaraPengadilan Tinggi Surabaya a quo ternyata dalam ulasan
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama Waris Islam
Register : 21-05-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PA MADIUN Nomor 0156/Pdt.G/2013/PA.Mn
Tanggal 26 Februari 2014 — Para Penggugat dan Tergugat
46 — 5
  • porsihasil penjualan dibagi sesuai hak yang telah ditentukan oleh hukumIslam yang berlaku untuk masingmasing ahli waris;Bahwa untuk kepentingan semua ahli waris dank arena gugatan aquodidasarkan pada buktiobukti yang autentik, maka dimohonkan dalamputusan aquo dapat dilaksanakan terlebin dahulu, meskipun adaupaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbar bij vorraad);Bahwa dengan demikian sah dan berdasar hukum gugatan aquodiajukan oleh Penggugat dan dikabulkan seluruhnya;Maka berdasarkan seluruh ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2011 — Upload : 09-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3114 K/PDT/2010
Tanggal 28 September 2011 — KIMAN NAINGGOLAN dk ; MEGAWATI SIREGAR
44 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini benarbenar tercermin rasa keadilan yang hakiki/yangsesungguhnya yang beralaskan kebenaran hukum ;Bahwa adapun pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yangdikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding tersebut seluruhnya tidakberalaskan kebenaran hukum atau telah memihak kepada TermohonKasasi atau telah melanggar Azas Hukum Audi Et Alteram Partem atautelah salah menerapkan hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum ataukeputusan yang demikain haruslah dibatalkan dengan alasansebagaimana terdapat pada ulasan
Pengadilan PN FAK FAK Perdata
Register : 13-02-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk
Tanggal 2 September 2019 — Penggugat:
1.MUHAMAD RAMLI USWANAS Sebagai Direktur CV. FATAGAR
2.LA SYARUDDIN ODE SADIKI Sebagai Direktur CV. SPECTA INTI PRIMA
Tergugat:
1.POKJA ULP Pokja I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak
2.POKJA ULP Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
3.POKJA ULP Pokja V Dinas Kesehatan
4.POKJA ULP Pokja IV Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak
5.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
8.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
9.Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak cq, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak
10.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik
11.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Perdagangan dan Perindus
232 — 33
  • Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai KetuaMA) menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
    Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cli586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
    Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:hitos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
    Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PID.SUS-LH/2019/PT PLK
Tanggal 20 Maret 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : Anton Mariano, SH
Terbanding/Terdakwa : JUMADI bin PARNO SUWITO
339 — 22
  • KarenaTerbanding merasa tidak melakukan pengrusakan hutan maupunekosistem yang lain disekitar area kerja Terbanding, melainkanmembenahi dan mengembalikan gundukan pasir ketempat semula yangpernah digali oleh orang lain.Bahwa berdasarkan dalil dan ulasan yang Terbanding/Terdakwa uraikantersebut diatas, mohon Kehadapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiKalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadiliperkara ini mengesampingkan alasan Memori Permohonan Banding dariPembanding/Jaksa
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 04-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Sim
Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
Nurmala Marbun
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Polsek Tanah Jawa
38 — 56
  • Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A quo sebagaimana ditulis panjang lebar dalamalasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menrutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UU No.34 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakanKeputusan yang tidak sah;e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadalam
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan negeriSimalungun yang memeriksa perkara a quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala sesuatu yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakanmerupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut