Ditemukan 390 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-03-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 21 Maret 2017 — MANARSAR SITORUS VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG RANTAUPRAPAT
72 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuan Pasal6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb
Putus : 03-08-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 38/Pdt.Sus/2016/PN.Psp Tanggal 3 Agustus 2016 — Pemohon Keberatan : PT. BANK RAKYAT INDONESA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PADANG SIDIMPUAN;
Termohon Keberatan : PONIMAN
94 — 59
94 — 59
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menqqugat pelakuusahamelalui Lembaga yang bertugas meyelesaikan sengketa konsumendan pelaku, usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb)Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.Melaksanakan penanqganan dan pekvelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui
Register : 21-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
156 — 52
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
156 — 52
bertentangan dengan ketentuan :Halaman 18 dari 162 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN Smr1.Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara :a.Pasal 3 ayat (1):Bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutanUndangundang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang DanaDesaa.Pasal 29 :Kepala Desa dilarang :a) Merugikan kepentingan Umumb
Pasal 29:Kepala Desa dilarang :Halaman 29 dari 162 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN Smra) Merugikan kepentingan Umumb) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentuc) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya3.
Merugikan kepentingan Umumb. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentuc. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannyac.
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN DUMAI Nomor 37/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Dum Tanggal 3 Nopember 2016 — PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL,Tbk (Bank BTPN) KANTOR UMK CABANG DUMAI, berkedudukan di Jln. Pangeran Diponegoro No. 31 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota Kota Dumai Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI HENDRA, Karyawan Bank BTPN selaku Kuasa Direksi, beralamat di Jln. Pangeran Diponegoro No. 31 Kel.Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU.395/ DIR/LTG/IX/2016 tanggal 29 September 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Nomor: 138/SK/2015/PN.DUM pada tanggal 19 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦.........â¦â¦â¦. PEMOHON;
--------------------------------- L A W A N --------------------------------
JON HENDRI, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Al Muttaqin Desa Sukajadi Kec.Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦.... TERMOHON
309 — 44
309 — 44
UndangUndang Nomor:8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), yang menyatakan:a.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumendengan cara melalui mediasi
Register : 31-08-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 93/Pdt.Sus/BPSK201 6/PN.Bkn Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk melawan Miftah Nur Asrofi
131 — 59
131 — 59
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :a) Menurut Pasal 45 Ayat 1 , yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang betugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb). Bahwa Menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.
Register : 01-10-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 19/G/2019/PTUN.PL Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
HAMSIR, BE
Tergugat:
1.KPU KOTA PALU
2.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
397 — 457
HAMSIR, BE
Tergugat:
1.KPU KOTA PALU
2.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
397 — 457
Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa ProsesPemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Kesatu tentangKewenangan Pengadilan, Pasal 2 ayat 1 mengatur:Bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umumb.
Putus : 15-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 15 Mei 2017 — MASHUDI, VS BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk, KANTOR UMK CABANG RIMBO BUJANG
73 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:a.
Register : 08-08-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Kag Tanggal 21 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 30
117 — 30
Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan Tata Usaha5. Selanjutnya undangundang yang menjadi dasar keberadaanmasingmasing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudahsecara tegas menentukan batas yurisdiksi kewenanganmengadili.6.
Putus : 19-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 8/Pdt.Sus/2016/PN.Psp Tanggal 19 April 2016 — PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Sibuhuan (Pemohon Keberatan) ;
Oloan Hasibuan (Termohon Keberatan)
96 — 59
96 — 59
PemohonKeberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;Bahwa menurut UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Badang Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) adalah :1 Undang Undang Nomor 8 Tahin 1000 Tentang Perlindungan Konsumen :87a Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi : Setiap Konsumen yang dirugikandapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yangbertugasmenyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umumb
Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 19 Desember 2017 — ASMA DEWI DAMANIK VS PT. BANK BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL, Tbk
105 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
Putus : 29-03-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 29 Maret 2017 — YUNI (AHLI WARIS/ISTRI DARI ALMARHUM BORIAN) VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., RANTAUPRAPAT, diwakili oleh Kholis Syafroni, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Rantauprapat
274 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Judex Facti tidak berwenang atau telah melampauiwewenangnya;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb
Putus : 30-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 30 Mei 2017 — IRWANSYAH RITONGA VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk., KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU-RANTAUPRAPAT
119 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketakonsumen (BPSk) adalah:UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
Register : 22-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 124/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
SULHENDAR
Tergugat:
KEPALA DESA TULUNGREJO
164 — 243
SULHENDAR
Tergugat:
KEPALA DESA TULUNGREJO
164 — 243
Melanggar Pasal 51 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Perangkat Desa dilarang:a. merugikan kepentingan umumb. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataud. ....... dst.Dalam konteks a quo beberapa pelanggaran fatal yang dilakukan olehPenggugat (SULHENDAR), di antaranya: Memalsukan SK.
Register : 30-12-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 16/PID.TPK/2021/PT PLG Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : Wan Susilo Hadi, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IBRAHIM HAMID Bin PUZAKAL HAMID Diwakili Oleh : ANGGA SUTISNA DWIJAYA, S.H
173 — 73
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IBRAHIM HAMID Bin PUZAKAL HAMID Diwakili Oleh : ANGGA SUTISNA DWIJAYA, S.H
173 — 73
Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umumb. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang No.42/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg tanggal 16 Desember 2021.c.
Register : 05-11-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2014/PTUN.Mks Tanggal 9 April 2015 — - Mukhlis Badawi, S.Sos - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
M E L A W A N :
- Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar - untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
106 — 58
106 — 58
gugatannya Penggugat mengajukan permohonan (petitum ) yang mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa( dwangsom ) sebesar Rp.2.500.000, ( dua juta lima ratus riburupiah ) setiap hari jika Tergugat lalai menjalankan isi Putusan initerhitung sejak Putusan berkekuatan hukum Tetap, hal manadidalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dikenaladaya upaya pemaksa, karena hakikat dari Putusan dalam hukumAcara PTUN adalah bukan menghukum sebagaimana hakikatputusan dalam hukum~ acara Perdata ( umumb
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/TUN/2015 Tanggal 3 Maret 2016 — PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA, DK vs. PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO
269 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
269 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/41EKS/Ekonomi/I/2008 Tanggal 24 November 2008 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumb.
Register : 18-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 94/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim Tanggal 30 Nopember 2016 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Perdagangan LAWAN WIDODO
112 — 54
112 — 54
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen :a) MenurutPasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yangmenyatakan :Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 94/Pdt GSus/2016/PN Sim.
Register : 29-09-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb Tanggal 1 Nopember 2016 — -PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
-LAWAN
-RATNA WILIS
195 — 72
195 — 72
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen :a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalul Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.
Register : 30-08-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 43 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb Tanggal 24 Oktober 2016 — - TERGUGAT : RUSMAWATI
- PENGGUGAT : PT. BANK PENSIUNAN NASIONAL, TBK KANTOR UMK CABANG KISARAN
163 — 45
163 — 45
Undangundang nomor : 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumena) Menurut pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :danpelakuusahaataumelaluiperadilanyang beradalingkunganperadilan umumb) Bahwa menurut pasal 52 tentang tugas dan wewenang badanpenyelesaian sengketa konsumen (BPSK),yang menyatakan :Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 43 /Pdt.SusBPSK/2016/PN Tjba. Melaksanakan penanganandan penyelesaian sengketakonsumen,dengancaramelaluimediasiatauarbitase ataukonsiliasi;.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 93/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim Tanggal 5 Desember 2016 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, CABANG KISARAN
LAWAN
MEI LING
145 — 62
145 — 62
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKomsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungqan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang badanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :a.