Ditemukan 3384 data
271 — 182
keturunanya baik yang sudah ada maupunyang belum ada merupakan dilarang, dan merupakanpenyalahgunaan Narkotika, dengan begitu jika ada narkotikajenis baru permenkes tersebut sudah mengatur untuk melarangmengkonsumsi narkotika jenis baru tersebut.Bahwa menurut Ahli, sejarah pembentukan pasal 6 UUNarkotika melakukan delegasi officio terhadap peraturanmenteri kesehatankarena peraturan menteri kesehatanbisadikeluarkan secepat mungkin apabila ada Narkotika jenis barutanpa persetujuan presiden maupun DPR, Menkes
115 — 260
Pemberhentian dalam dan dari JabatanStruktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bahwa terdakwa adalahPegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan pada Kantor PusatPerencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber Daya Manusia105Kesehatan dan menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan SumberDaya Manusia Kesehatan pada Bidang Perencanaan dan Informasi;Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa NURDIANA yang dikuatkandengan barang bukti nomor 24 berupa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor1575/MENKES
91 — 16
Makrifat Putra Koto, SH, 4.Ryder Sitorus, SH, Penasehat Hukum/Advokad pada Tim Penyelesaian MasalahHukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (SK Menteri Kesehatan RINo.HK.02.02/Menkes/137/2015 yang berkedudukan dan beralamat:1Kementerian Kesehatan RI Lt.15 Blok X5, Jl. H.R Rasuna Said Kav.49,Jakarta 12950, Telepon: 02152015902 Ji. Jend.
403 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MKM, M Hum, Kepala Biro Hukum dan Organisasi,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.05.04/Menkes/390/2020, tanggal 1 juli 2020;Halaman 1 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/20203.
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun hasil monitor tanggal 12 April 2007 tidakdiketemukan kegiatan usaha sesuai Lampiran Il keputusan Menkes tanggal 27November 2006 No. 98/Kep/Dep.2/XI/2006 tentang usaha produksi pencetakbriket, sehingga terbukti perbuatan Terdakwa membantu memperkaya oranglain dan merugikan keuangan Negara/Kementrian Koperasi dan Usaha KecilMenengah (UKM)/Pemerintah Kabupaten Lebak qq. Kantor Koperasi UKMsebesar Rp 4.550.000.000,00, sebagaimana disebut dalam dakwaan II subsidairPasal 3 jo Pasal 18 jo.
119 — 53
Olen karena ituMajelis Hakim berpendapat akan menerima sangkalan Terdakwa3ini, tetapi hasil pemeriksan secara internal di Lanal Simeulue yangdilakukan oleh Saksi3 tersebut Majelis Hakim tidak akanmemakainya sebagai alat bukti karena bertolak belakang dengan alatbukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Labfor PolriCabang Medan yang merupakan laboratorium pemeriksa yang Projustisia sebagaimana diatur di dalam Lampiran Keputusan MenteriKesehatan No. 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012tentang
298 — 183
Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa peraturan terkaitpenerbitan izin edar alat kesehatan yang berlaku pada saat izin edar atas namaTergugat Ill dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2013 adalah Peraturan MenteriKesehatan No. 1190/MENKES/PER/VIIV2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatandan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ("Permenkes 1190").Pasal 10 ayat (1) Permenkes 1190 menyebutkan:"Permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT diajukan kepadaDirektur Jenderal dengan mengisi formulir
54 — 8
tanggung jawab dari masingmasing pengelola untuk dikembangkan, kepadapribadipribadi yang diserahkan sapisapi tersebut mulai dari awal makan sapidicarikan, sampai kotorannya diantar kerumah kompos;Bahwa tidak ada perjanjiannya;Bahwa tahun 2012 entah 2013 dibuat surat perjanjian kerja sama Saksi;Bahwa setelah terima sapi baru bikin perjanjian;Misalnya setelah 4 bulan terima sapi, alau terjadi apaapa itu tanggung jawabkelompok tani, dan bersedia mengganti;Bahwa ada sapi sakit, itu ada diberitahu ke Menkes
97 — 101
Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 052/MENKES/SK/II/2012 tentang Penerimaan Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;14. Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No.
1.REZA VAHLEFI, SH
2.MEFFY OLIVIA, SH.
Terdakwa:
YAZERDION YATIM
298 — 147
Sitanala; (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI)
- 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
218 — 134
Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pembangunan IPAHalama 744 sampai dengan 1239 Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT MDN1433.fikapasitas minimum 200 Itr/detik dan kualitas minimum sesuaidengan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentangKualitas Air Minum.Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pengoperasian,perbaikan dan pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluhlima) hari kalender.g.
Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjapembangunan IPA kapasitas minimum 200 Itr/detikdan kualitas minimum sesuai dengan Permenkes RINo. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Kualitas AirMinum.f. Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjapengoperasian, perbaikan dan pemeliharaan selama365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.g. Surat Jaminan tentang tidak akan ada tuntutandari pihak ketiga pemegang hak paten atas prosesdesain yang diajukan / diusulkan.h. Penugasan Personali.
Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pembangunan IPAf.kapasitas minimum 200 Itr/detik dan kualitas minimum sesuaidengan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentangKualitas Air Minum.Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pengoperasian,perbaikan dan pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluhlima) hari kalender.g. Surat Jaminan tentang tidak akan ada tuntutan dari pihak ketigapemegang hak paten atas proses desain yang diajukan/diusulkan.h.
Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjapembangunan IPA kapasitas minimum 200 Itr/detikdan kualitas minimum sesuai dengan PermenkesRI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentangKualitas Air Minum.ee. Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjaHalama 1180 sampai dengan 1239 Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT MDNpengoperasian, perbaikan dan pemeliharaanselama 365 (tiga ratus enam puluh lima) harikalender.ff.
Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pembangunanIPA kapasitas minimum 200 Itr/detik dan kualitas minimumsesuai dengan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010tentang Kualitas Air Minum.f. Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pengoperasian,perbaikan dan pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluhlima) hari kalender.g. Surat Jaminan tentang tidak akan ada tuntutan dari pihak ketigapemegang hak paten atas proses desain yangdiajukan/diusulkan.h.
481 — 247
THOMAS PATRIA, dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Zulvia, tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.Bahwa saksi dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan KB LINAC selakuKetua Panitia Lelang berdasarkan SK Menkes Nomor HK.00.06.1.3.65tertanggal 5 Januari 2007, yang Kepanitiannya terdiri dari :# Ketua Ir.
PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA DIWAKILI OLEH IR. R.A. SUTRISNO KGA
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
354 — 290
Melalui beliau waktu itu Ketuanya BapakMaleik dari Irjend ke Menkes RI. Dan menyampaikan dan meminta kepadasaksi salah satunya mengirimkan bukti bahwa berkas ke PT.
130 — 608
Saksi sendiri tidak pernah menerima uang kesejahteraansebab saksi menolak pada saat bendahara Ari Danil sekitar bulan Februari2011 memberikan uang kesejahteraan tersebut ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 356/Menkes/Per IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor KesehatanPelabuhan, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mempunyai tugasMelaksanakan Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan danpengendalian kekarantinaan, pengamatan penyakit karantina
89 — 17
.- FOTOKOPY KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1752 / MENKES / SK / XII / 2010, TANGGAL 2 DESEMBER 2010, TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DITINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.- 1 (SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN PEMBAYARAN PENGADAAN PERALATAN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RSUD SAMBAS
DT / C / SBS / 00881.- FOTOKOPY KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 1869 / MENKES / SK / IX / 2011.- 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan dari RSUD Pemangkat tertanggal 8 November 2011 kepada sdr. H. ZAINAL ABIDIN, S.Km perihal undangan rapat struktural hari kamis tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh direktur RSUD Pemangkat dr. FATAH MARYUNANI.- 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan dari RSUD Pemangkat tertanggal 9 November 2011 kepada sdr. H.
98 — 149
Dharmasraya tersebut berasal dari Dana APBNyang untuk tahun 2009 2011 dengan kontrak tahun Jamak/multi years dari Dirjen BinaPelayanan Medik Depkes RI dan sebagai Pengguna Anggaran ( Menkes ) dan KPA saksisendiri selaku Direktur RSUD Sungai Dareh;Untuk Tahun 2009 dikerjakan oleh PT. Duta Graha Indonesia ( PT.DGI) dengan danauntuk Tahun 2009 sebesar sebesar Rp. 19.011.000.000.
63 — 19
Ronggur Rajabolon Sibarani, SKM berperan sebagai pemberi masukkanapakah perencanaan Poned dapat meningkatkan kapasitas sarana danprasarana kesehatan dalam menunjang program kesehatan Ibu dan Anak diPuskesmas dan untuk Lab TB Paru sejak berdirinya PRM (PuskesmasRujukan Mikroscopis) Satria yang ditetapbkan ke Menkes belum ada memilikisarana gedung yang memadai untuk Program penurunan angka kesakitandan kematian penderita TB. Paru.d.
INDRIANI N, SH. MH.
Terdakwa:
RASDIANA ALIAS ROSDIANA ALIAS DG. KANANG BINTI DENGGE
37 — 3
HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 TentangKosmetik, Pasal 1 Angka 1 Permenkes RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, Pasal 1Angka 1 Perka BPOM No.
(vide Pasal 1 Angka 4 Permenkes RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika).Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 108 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 108 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 108 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 108 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 108 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 108 dari
65 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp.56.988.000,(lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),padahal Terdakwa tahu dan sadar bahwa uang tersebut tidak bisadipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan Terdakwa juga tahu sertasadar uang dana kapitasi hanya untuk jasa pelayanan, jasa sarana, danobatobatan ;Bahwa Judex Facti Tingkat Kedua mengabaikan Terdakwa telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan mengabaikan Keputusan BersamaMenteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :616.A/MENKES
No. 1392 K/PID.SUS/2010Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 616.A/MENKES/SKB/VI/2004, Nomor :155 A Tahun 2004 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan bagi PesertaPT.
235 — 58
mengembalikan dana jaspel sebesar Rp.1.900.000.000,00 (sebagaimana bukti Nomor 37); Bahwa penunjukan Pihak Ill sebagai Penyedia Jasa, dalam pelaksanaankegiatan penunjang akreditasi, tidak melalui prosedur sebagaimanaketentuan peraturan pengadaan barang dan atau jasa Pemerintah; Bahwa ditunjukan kepada Terdakwa, bukti tentang pemberian THR kepadapara Karyawan/Pegawai RSUD Banten, ter,asuk juga kepada yang Non PNS; Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kegiatan akreditasi harus dilakukansegera sesuai peraturan Menkes