Ditemukan 8933 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-07-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp
Tanggal 12 Juli 2019 — Terdakwa
13841
  • Menyatakan Anak Yozi Pgl Yozi telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadapOrang atau barang, jika mereka para terdakwa dengan sengajamenghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakanmengakibatkan lukalukasebagaimana diatur dalamDakwaanPasal170 Ayat (2) Ke1 KUHP Jo Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2.
    Yozi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 170 Ayat (1)Kitab Undangundang Hukum PidanaJo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ;LEBIH SUBSIDIAIR :Bahwa ia Anak Yozi Pgl. Yozi bersama dengan Saksi Pgl.
    anak, Subsidair perbuatan anaksebaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak LebihSubsidair perbuatan anak sebaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat1 ke1 KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistemHalaman 13 dari 20 hal.
    /PN Tip.peradilan pidana anak maka Hakim anak akan langsung mempertimbangkanunsurunsur yang terkandung didalam pasal yang didakwakan yaitu pasal 363ayat 1 ke3,5 KUHP jo UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak ;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan dari penuntut umum dalambentuk subsidairitas maka Hakim anak akan mempertimbangkan terlebihdahulu) unsurunsur yang terkandung didalam pasal 170 ayat 2 Ke1KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilanpidana
    Anak jo UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 18 dari 20 hal.
Register : 28-12-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 33/PID.SUS_ANAK/2016/PN RAP
Tanggal 12 Januari 2017 — Pidana - EWIN
278
  • PUTUSANNomor : 33/Pid.SusAnak/2016/PN.RAP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara pidana anak padapengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Anak :Nama Lengkap : EWIN.Tempat Lahir : Ledong Barat.Umur/ TanggalLahir : 17 tahun/ 23 Agustus 1999.Jenis Kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Dusun V Desa Ledong Barat Kecamatan AekLedong Kabupaten Asahan.Agama : Islam.Pekerjaan : MocokmocokPendidikan
    No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Subsidair :Bahwa ANAK EWIN pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekirapukul 18.40 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember2016, bertempat di Lingkungan IV Wonosari Kelurahan Aek Kanopan Kec. KualuhHulu Kab.
    Menyatakan Anak EWIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanaDengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum,membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I",sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam DakwaanPrimair.2.
    Anak, Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan primair dimana apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan namun sebaliknya apabila dakwaan primairtidak terbukti maka kepada Anak pelaku harus
    dibebaskan dari dakwaan primairtersebut dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair ;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan primair Penuntut Umum,Terdakwa didakwa melanggar ketentuan dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.
Register : 11-01-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN Wangi Wangi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw
Tanggal 5 Februari 2021 — Terdakwa
17039
  • Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindakpidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajibanyang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapanhukum yang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksuddengan Anak Yang Berkonflik dengan
    Anak;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telahterpenuhi;Ad.2.
    anak;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak,sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (3) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, makaHakim terlebin dahulu) akan mempertimbangkan laporan penelitiankemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh PembimbingKemasyarakatan;Menimbang, bahwa BAPAS dalam Laporan PenelitianKemasyarakatan, Nama: , No.
    Anak, pada pokoknya berbunyisebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
    Anak, dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 29-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son
Tanggal 11 Februari 2019 — Terdakwa
6918
  • Menyatakan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID bersalahmelakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK dalamdakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVIDberupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi seluruhnyamasa penahanan selama ABH berada dalam tahanan;3.
    ELVINA WABISER,Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAAN :oO Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan Sadar;DIDAPATI : Terdapat luka bengkak pada tulang pipi atas kanan;KESIMPULAN : Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul; Perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK; Atau KeduaHalaman
    ELVINA WABISER,Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAAN : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan Sadar;DIDAPATI : Terdapat luka bengkak pada tulang pipi atas kanan;KESIMPULAN : Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul; Perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK; Menimbang
    ANAK Atau Kedua Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana JoUndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILANPIDANA ANAK;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifatalternative maka Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggab palingtepatdikenakan kepada anak pelaku sesuai dengan faktafakta yang terungkapdidalam persidangan yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndangRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut;Halaman
    Anak, dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Putus : 10-03-2015 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kis
Tanggal 10 Maret 2015 — Anry Nainggolan alias Anry
7822
  • dengan demikian pemeriksaan perkara akan dihentikan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perlu diterbitkan penetapanpenghentian pemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.SusAnak/2015/PN Kis dihentikan, maka salinan penetapan ini harus disampaikan kepadaPenyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua danPenasehat Hukumnya serta Orang Tua Korban;Memperhatikan ketentuan Pasal 12 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana
    Anak Jo.
    Pasal 6 ayat (5) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman PelaksanaanDiversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENETAPKAN1. Menyatakan proses Diversi dalam perkara Nomor 2/Pid.SusAnak/2015/PN Kistelah berhasil;2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.SusAnak/2015/PN Kisdihentikan;3.
Putus : 30-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 51/Pid.Sus/P.A/2015/PN.Lbp
Tanggal 30 Nopember 2015 — 1. Nama lengkap : PRISKA SISWANDA ; 2. Tempat lahir : Karang Anyar ; 3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 21 Nopember 1997 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang; 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Buruh bangunan.
288
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejaktanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5Desember 2015;Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu NURSIDA, SH dari PosBantuan Hukum LBHPK PERSADA, berdasarkan Penetapan No.51/Pid.Sus/P.A/2015/PN.Lop tertanggal 16 Nopember 2015 dan didampingi olehorangtuanya ;Putusan Pidana Anak No.51/Pid.SusAnak/2015/PN.Lbp, hal. 1Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 49/Pid.Sus/P.A/2015/PN.Lbp
    Anak No.51/Pid.SusAnak/2015/PN.Lbp,hal.5Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No.
    Lab : 10052/NNF/2015 tanggal 05 Nopember 2015 yang dibuat oleh Zulmi Erna danSupiyani, S,Si, Apt selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa A. 1 (satu) setbong terbuat dari satu gelas plastik merk Nurtri Jeruk terpasang dua pipetdan satu pipa kaca kecil milik Sudarno dan Priska Siswanda, D.1 (satu)botol plastik bersi 25 ml Urine milik Sudarno, D.1 (satu) botol plastik bersi 25ml Urine milik Priska Siswanda, positif mengandung MetamfetaminaPutusan Pidana Anak No.51/Pid.SusAnak/2015/PN.Lbp,hal.9Terdaftar
    Lab : 10052/NNF/2015 tanggal 05 Nopember 2015 yang dibuat oleh ZulmiErna dan Supiyani, S,Si, Apt selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa A. 1 (satu)set bong terbuat dari satu gelas plastik merk Nurtri Jeruk terpasang dua pipet danPutusan Pidana Anak No.51/Pid.SusAnak/2015/PN.Lbp,hal.11satu pipa kaca kecil milik Sudarno dan Priska Siswanda, D.1 (satu) botol plastikbersi 25 ml Urine milik Sudarno, D.1 (satu) botol plastik bersi 25 ml Urine milikPriska Siswanda, positif mengandung Metamfetamina Terdaftar
    Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 27-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab
Tanggal 11 Nopember 2021 — Terdakwa
12032
  • Bahwa akibat dari perbuatan Anak, mengakibatkan kerugian yang dialamisebesar + Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal363 ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
    Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
    belas) tahun 6 (enam) bulan, oleh karena itu terhadap AnakAnak hanya dapat dikenai tindakan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dikenai tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentanga Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan yangdapat dikenakan kepada anak meliputi : (a). pengembalian kepada orang tua/wali; (b). penyerahan kepada seseorang; (c). perawatan dirumah sakit jiwa; (qd).perawatan
    di LPKS; (e). kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatihnan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f). pencabutanSurat izin mengemudi; dan/ atau (g). perbaikan akibat tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undangundang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajibmempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk AnakYang Berkonflik Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Nabireatas nama Anak Anak tanggal O6 Juli
    Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Putus : 17-03-2015 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 09/Pid.Sus.A/2015/PN.PSP
Tanggal 17 Maret 2015 — RISWANDI HASIBUAN
8234
  • TengahKabupaten Padang LawasAgama : IslamPekerjaan : Ikut Orang Tua Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :e Penyidik sejak tg 17022015 s/d tg 23022015 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 24022015 s/d tg 03032015 ;e Penuntut Umum sejak tg 03032015 s/d tg 07032015 ;e Hakim Pengadilan Negeri sejak tg 04032015 s/d tg 13032015 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 14032015 s/d tgl28032015; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana
    Anak, maka pemeriksaan terhadap terdakwa wajib didampingi olehPenasehat Hukum selanjutnya Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum untukmendampingi terdakwa yang bernama RAFIDAH, SH., dan membebankan biaya kepadaNCGALA 5 $= nnn nn nanan nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh ibu kandungterdakwa dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan KlasIIB Padangsidimpuan yang bernama RUDY NASUTION ;2015e Setelah
    Anak yaitu :1 Pasal 79 ayat (2) menyebutkan Pidana pembatasankebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama %(satu. perdua) dari maksimum pidana penjara yangdiancamkan terhadap orang dewasa ;2 Pasal 79 ayat (3) menyebutkan minumum khusus pidanapenjara tidak berlaku terhadap anak ;3 Pasal 71 ayat (3) menyebutkan apabila dalam hukum materiildiancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidanadiganti dengan pelatihan kerja ; Menimbang, bahwa setelah menghubungkan ketentuan Pasal 114 ayat
    (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2), (3) dan Pasal 71ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ancamanpidana terhadap terdawa yaitu paling lama 10 (dua puluh) tahun dan pelatihan kerja ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikankesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anakselanjutnya
    Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporanpenelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkanputusan perkara, faktor terjadinya tindak pidana yaitu :1 Usia klien masih muda dan pola pikir klien dangkal sehingga klienkurang mengetahui akan akibat yang akan ditimbulkan ;2 Pengaruh pergaulan klien yang tidak baik tingkah lakunya ;3 Kurang selektif dalam berteman dan bergaul ;4 Kurang pengawasan dari orang tua klien sebab orang tua klien sibukdalam mencari nafkah.Apabila dalam
Register : 30-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN KUNINGAN Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kng.
Tanggal 13 September 2018 — Almar Rahmat Syujiwa bin Jahur;
5516
  • Bahwa Anak Almar adalah paman S aksi Deden;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5KUHP J o Undangundang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut
    Anak telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan. pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 13
    2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak perlu mendapatpelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat,arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagianorang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalamkehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilakuAnak;Menimbang, bahwa Pidana Dengan Syarat dalam Ketentuan Pasal 73Undangundang Republik Indonesia
    Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus,pengertian Syarat umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akanmelakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat(vide Pasal 73 ayat 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian Syaratkhusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yangditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan
    kebebasan Anak(vide Pasal 73 ayat 4 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa terhadap syarat khusus sebagaimana Pasal 73 ayat(4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, maka Hakim menetapkan berdasarkan keinginan orangtua Anak dan Anak sendiri yang menyatakan ingin tetap dapat melanjutkansekolahnya di SMK BM Yalti Cilimus, oleh karena itulah Hakim perlumenetapkan Syarat Khusus adalah
Register : 13-07-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Spn
Tanggal 6 Agustus 2021 — Terdakwa
8710
  • Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal;

    2.Menghukum Anak dengan Pidana Peringatan;

    3.Menetapkan mengembalikan Anak JIMMI PRANDIKA Bin M.

    Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;2. Mengembalikan Anak kepada orang tua atau wall;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan putihdengan No.Pol BH 2696 DC, No. Mesin JM11E1473360, No. RangkaMH1JM1116HK491545;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DENO KURNIADI BinSAMADI; 1 (Satu) helai jaket merah tali putin bertuliskan Dont Trust Anyone 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan putih tanpaNo.Pol, No.
    Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:1. Saksi DENO KURNIADI Bin SAMADI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keteranganyang sebenarnyaHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2021/PN SpnBahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 22.15 Wib.
    Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Barangsiapa;2.
    NomorHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2021/PN Spn11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi,maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Anak tidak menemukanalasanalasan yang dapat menghapuskan pidana Anak baik sebagai alasanpembenar ataupun sebagai alasan pemaaf, maka Anak haruslah dinyatakanbersalah;Menimbang, bahwa Anak dianggap
    Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menghukum Anak dengan Pidana Peringatan;Menetapkan mengembalikan Anak kembali kepada Orang Tua Anak;Memerintahkan Orang Tua Anak untuk mengawasi dan membina Anak agartidak mengulangi tindak pidana;5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan putih denganNo.Pol BH 2696 DC, No. Mesin JM11E1473360, No.
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjk
Tanggal 16 Desember 2020 — Terdakwa
18258
  • Anak;AtauKedua, melanggar Pasal 82 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan Kedua atas Undang UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undangundang JoUURI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut tersebut berbentukalternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaanyang dianggap tepat pada perbuatan
    Anak;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktafakta hukum makamenurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkandakwaan alternatif Pertama yang melanggar Pasal 81 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2016, tentangperubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi undangundang Jo UURI No 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang
    58/Pid.SusAnak/2020/PN Tjkmeyakinkan tersebut, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatanyang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahan atas perbuatannya itu;Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 UU No 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidanaperingatan, pidana dengan syarat, pelatinan kerja, pembinaan dalam lembagadan penjara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebin dahulu akandipertimbangkan laporan
    Merry Lisa Stiawati yang pada pokoknyamerekomendasikan agar Anak (klien) diputus Pidana Penjara dan PenuntutUmum dalam tuntutannya meminta Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapanak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan pelatihan kerjaselama 1 (Satu) bulan;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (1) Pidana pembatasankebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atautindak pidana disertai kekerasan
    , lalu dalam ayat (2) Pidana pembatasankebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (Satu perdua) darimaksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindakpidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya,dikaitkan dengan Pasal 79 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, dimana perbuatan Anak tergolong tindak pidanaberat yang berkaitan dengan kesusilaan;Menimbang, bahwa
Putus : 22-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PT GORONTALO Nomor 1/pid.sus.Anak/2017/pt.gto
Tanggal 22 Maret 2017 — Terdakwa
9433
  • PUTUSANNomor : 1/PID.SUS.AN/2017/PT GTODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana Anak pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Anak:Nama Lengkap : Taufik Abdullah Alias Upik;Tempat Lahir : Pentadio Barat;Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun /01 Desember 2001;Jenis Kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Pentadio Barat, Kec.
    Aloe Saboe Kota Gorontalo;Perbuatan Anak TAUFIK ABDULAH alias UPIK sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RIHalaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS.AN/2017/PT GTONo.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 1 angka 3UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriKabupaten Gorontalo tertanggal 30 Januari 2017 No. Reg.
    Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang SistimPeradilan Pidana Anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Taufik Abdullah Alias Upik denganpidana dengan syarat pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahundalam LPAS Gorontalo;3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DM 3499 BZ; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio DM 3499 BZ an.Liston Kau;Dikembalikan pada pemiiknya an.
    berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Februari 2017 Nomor : 8/PidSus.An/2016/PN Lbo, yang dimohonkan banding tersebut diatas haruslahdikuatkan;Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat 4 Jo Pasal 229 ayat 4 UU RilNo.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jo Pasal 1 angka 3UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana
    Anak danUndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum AcaraPidana serta ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADLLI1.
Register : 21-10-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 08/PID.SUS_ANAK/2014/PN Rap
Tanggal 18 Nopember 2014 — Pidana - ABDUL MUIS SIAGIAN Als MUIS
2611
  • PUTUSANSeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ABDUL MUIS SIAGIAN Alias MUISTempat lahir : Padang Lais Bandar LamaUmur/tanggal lahir : 18 Tahun /02 September 1996Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Simpang Membot Desa Damuli Pekan Kecamatan KualuhSelatan Kabupaten Labuhanbatu
    UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak dalam dakwaan Primair;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MUIS SIAGIAN AliasMUIS dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda yang berwarna merah tipe CS1@AIRR M/T BK4462ZP;Dikembalikan kepada saksi korban HAOGOSIBAI LAFAO Alias AMA LENTA;4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan
    Agus tidak ada mendapatyin dari saksi korban mengambil sepeda motor tersebut dan akibat perbuatanterdakwa ABDUL MUIS SIAGIAN Alias MUIS tersebut, saksi korbanmengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN RapPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat 2 KUHP Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Subsidiar:Bahwa terdakwa ABDUL MUIS SIAGIAN Alias MUIS bersamasama
    Agus tidak ada mendapatyin dari saksi korban mengambil sepeda motor tersebut dan akibat perbuatanterdakwa ABDUL MUIS SIAGIAN Alias MUIS tersebut, saksi korbanmengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat1 ke 4 KUHP Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi yang memberikan keterangan di
    UU RI No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta ketentuanketentuan hukumlain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN Rap1 Menyatakan Terdakwa ABDUL MUIS SIAGIAN Als.
Register : 01-02-2016 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN LMJ
Tanggal 17 Februari 2016 — Pidana - VIAN DANA SAPUTRA bin SARIYONO
6731
  • Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa VIAN DANA SAPUTRA Bin SARIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA;2.
    Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bersamadengan Terdakwa maka adalah tepat, arif, adil, dan bijaksana apabila keduabarang bukti tersebut dikembalikan kepada Dian Purnama;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani pulauntuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini;Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP, Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
    Anak dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 21-01-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PT PEKANBARU Nomor 2/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR.
Tanggal 18 Maret 2015 — 1. Muhammad Taufik Alias Topik Bin Abdullah Sani. dan 2. Ferdy Wahyu Aji.
5318
  • Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
    peradilan tingkat banding;Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27Oktober 2014 Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN yang dimohonkanbanding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab UndangUndang Hukum Pidanajuncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana
    Anak, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum juncto UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang PeradilanUmum juncto UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,serta ketentuanketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Penuntut
Putus : 15-04-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/PID.SUS/2019
Tanggal 15 April 2019 — ANAK
10863 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 395 K/PID.SUS/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana Anak pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan,telah memutus perkara Anak:Nama : ANAK ;Tempat lahir : Desa Padang Pandan, Kecamatan Manna,Kabupaten Bengkulu SelatanUmur/Tanggallahir: 14 tahun/20 April 2004;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Selatan;Agama : Islam;Pekerjaan :
    bagiperkembangan mental, jiwa dan masa depan Anak, oleh karena itu hasilPenelitian Kemasyarakatan merekomendasikan Anak untuk dijatuhipidana di lembaga yang diserahkan ke Panti Sosial Marsudi PutraHandayani di Jalan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur;Bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur Pasal 80 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana
    Anak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 80 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Nomor 11 Tahun2012
    tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Hal. 5 dari 6 hal.
Register : 19-10-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 1/JN.Anak/2020/MS.Sgi
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.T. Tarmizi, SH
2.Muhammad Abduh, SH
3.Dahnir, S.H
4.Ernita, SH
5.Sri Wahyuni, S.H
Terdakwa:
Miftahul Jannah binti Ahmad Yani
17646
  • UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) ;AtauKedua :Bahwa Anak MIFTAHUL JANNAH Binti AHMAD YANI bersamasaksi M. ADAMI Bin (Alm) HAYATULLAH (berkas splitsing), pada hariKamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempatdirumah ayahnya Sdr. MUAMMAR KHADAFI (dilakukan penuntutanterpisah) yang sedang dibangun di Gp. Reung Reung Kec. KembangTanjung Kab.
    UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) ;AtauKetiga :Bahwa Anak MIFTAHUL JANNAH Binti AHMAD YANI bersamasaksi M. ADAMI Bin (Alm) HAYATULLAH (berkas splitsing), pada hariKamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempatdirumah ayahnya Anak MUAMMAR KHADAFI Bin MUSNIADI yang sedangdibangun di Gp. Reung reung Kec. Kembang Tanjung Kab.
    UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Anak atau PenasihatHukum menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, PenuntutUmum telah menghadirkansaksisaksi sebagai berikut:1.
    UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),atau kedua perbuatan Anak melanggarketentuansebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 1butir 24 Jo.Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atauketiga perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancamUqubat dalam Pasal 1 butir 23 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.
    UU No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA);Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahuludakwaan alternatif kKesatu yaitu perouatanAnak melanggar Pasal 1 butir 26 jo.Hal 15 dari 23 hal. Putusan No. 1/JN.Anak/2020/MSSgi.Pasal33 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat yangmengandung unsurunsur sebagai berikut:1.
Register : 13-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dpk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Terdakwa
7732
  • (Pasal 226 ayat (1) KUHAP).www.pndepok.go.idPETIKAN PUTUSANNomor 27/Pid.Sus.Anak/2018/PN.DpkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana anak dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Anak :Nama lengkap : Didi Prasetyo Bin Yohanes Tugimin;Tempat lahir : Jakarta;Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 16 Desember 2002;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kelapa Dua
    RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika., UndangUndang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 8 tahun 1991tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.
Register : 15-12-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 2/PID.SUS.ANAK/2014/PN.SKL
Tanggal 5 Maret 2015 — -Monika Sri Ayu Binti Gaya Manik,;
9936
  • kesepakatan diversi tersebut juga telah dituangkan dalamBerita Acara Diversi yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 13 Februari2015;Menimbang bahwa fasilitator diversi telah membuat laporan hasil diversikepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 13 Februari 2015;Menimbang bahwa Ketua Pengadilan Negeri Singkil telah mengeluarkanPenetapan tanggal 16 Februari 2015 tentang Diversi Berhasil Dilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena proses diversi berhasil dilaksanakan makapemeriksaan perkara pidana
    anak Nomor: 2/Pid.SusAnak/2014/PN SkI atas namaTerdakwa Monika Sri Ayu Binti Gaya Manik dihentikan dan biaya perkaradibebankan kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana tertera dalampenetapan ini;Memperhatikan pasal 52 ayat (5) UndangUndang Nomor: 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 6 ayat (5) Perma Nomor: 4Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan peraturan lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN.
    Menghentikan pemeriksaan perkara pidana anak Nomor: 2/Pid.SusAnak/2014/PN SklI atas nama Terdakwa Monika Sri Ayu Binti Gaya Manik;3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepadaPenuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korbandan para Saksi;4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah);Demikianklah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 oleh kamiASAD RAHIM LUBIS,SH.
Register : 26-05-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 8/PID.SUS/2015/PN DPU
Tanggal 22 Juni 2015 — - IRWANSYAH alias IRON
14877
  • Anak;Putusan No. 08/Pid.SusAnak/2015/PN.Dpu hal. 2 dari 19 hal2.
    Anak, Subsidair melanggar Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undangundang RI Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusunsecara subsidairitas maka terhadap pembuktian tindak pidana demikian terlebihdahulu dibuktikan dakwaan primairnya, apabila terbukti maka dakwaan subsidairtidak perlu lagi dipertimbangkan
    sedang apabila tidak terbukti dakwaan primairnyamaka dilanjutkan pembuktian dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa olehPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (2) UndangUndang RINomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Anak, Anak tersebut dinyatakan sebagai anak nakal, selanjutnya terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak mengamanatkan untuk semua perkara anak diwajibkanmelakukan diversi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada anak tersebut dapatdilakukan diversi sesuai pasal 7 undangundang tersebut.
    Anak, Kitab Undangundang Hukum Pidana,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49 tahun 2009Tentang Peradilan Umum dan Pasalpasal lain dari Peraturan perundangundanganyang berhubungan dengan perkara ini;Putusan No. 08/Pid.SusAnak/2015/PN.Dpu hal. 18 dari 19 halMENGADILI1.