Ditemukan 574 data
87 — 7
Selain itu Penggugat II juga berkedudukan sebagai KetuaDewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Muda PAN (BM PAN)Provinsi Sumatera Selatan periode 20122017, (P18).. Bahwa Penggugat II adalah calon terpilin Anggota DPRD ProvinsiSumatera Selatan Pemilu tahun 2014 dari PAN Nomor Urut 6Daerah Pemilihan Sumatera Selatan IX (Kabupaten MusiBanyuasin) dengan jumlah perolehan suara 3.426 (tiga ribuempat ratus dua puluh enam), (P15).. Bahwa Penggugat Ill Sdr.
Foto copy Keputusan Nomor: BM PAN/A/Kpts/KUSJ/34/X1/2012 TentangSusunan Pengurus DPW Barisan Muda Penegak Amanat NasionalSumatera Selatan Periode 20122017, diberi tanda Bukti P.18.17.Foto copy Kartu Anggota PAN Nomor : 06.02.0000011.290372.1.99 atasnama Wahidin Sudiro Husodo, diberi tanda Bukti P.19.18.Foto copy Kartu Anggota PAN Nomor : 0602.0035265.170662.1.13 atasnama Ustandi, diberi tanda Bukti P.20.19.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YUSUF LUQITA DANAWIHARDJA ,SH
119 — 73
BLJ periode Tahun 20122017 yakni :e Komisaris Utama : Drs. H. MUKHLIS, MMe Anggota : Drs. BURHANUDDIN, MHe Anggota : RIBUT SUSANTO.yang kemudian dikukuhkan oleh terdakwa selaku Bupati Bengkalisberdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 206/KPTS/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 tentang pengangkatan Dewan KomisarisPT. BLJ.
BLJ periode Tahun 20122017 yakni :e Komisaris Utama : Drs. H. MUKHLIS, MMe Anggota : Drs. BURHANUDDIN, MHe Anggota : RIBUT SUSANTO.Yang kemudian dikukuhkan oleh terdakwa selaku Bupati Bengkalisberdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 206/KPTS/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 tentang pengangkatan Dewan KomisarisPT. BLJ.
PT BANK MANDIRI Persero Tbk Pusat cq Kantor Cabang Pembantu Perseroan di Asahan
Tergugat:
Ponidi
89 — 51
Majelis BPSK Batu Bara telahdiberhentikan oleh Menteri Perdagangan berdasarkanKeputusan Menteri Perdagangan RI karena telah terbuktimelanggar ketentuan peraturan perundangundangan padaperiode tahun 20122017, maka dengan demikian jelas terbuktisecara sah dan menyakinkan Putusan BPSK Kabupaten BatuBara aquo yang diputuskan pada tanggal 20 Juli 2016 adalahputusan yang termasuk dalam periode tahun 20122017 yangdiputus oleh Majelis BPSK yang tidak sah bertindak sebagaiMajelis BPSK dan karenanya putusan
11 — 7
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor1802256001930002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten Lampung Tengah tertanggal 20122017, bukti surat tersebutHalaman 6 dari 27, Putusan Nomor 1225/Pdt.G/2020/PA.Gsgtelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Seputin Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Nomor324/08/VII/2012 Tanggal 07 Juli
48 — 4
Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indoensia yang telah menjadisalah seorang Pengurus Harian salah satu Partai Politik Lokal di Acehyaitu sebagai Ketua Ill pada Dewan Pengurus Wilayah Partai DamaiAceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya sesuai degan Surat Keputusan DewanPengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA) Nomor 207/kpts/DPPPDA/IIl/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Pengesahan Hasil PerampinganDan Resuffle Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai DamaiAceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya Periode 20122017
22 — 9
, dan tanggal 27 Desember 2017, Penggugat datang menghadapsendiri didampingi serta diwakilii oleh Kuasa Hukumnya di persidangansedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pulamengirimkan orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara (relaas) pemanggilankepada pihak Tergugat tersebut Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Dum. ia telahdipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 2792017, 25102017, 15112017, 05122017, dan tanggal 20122017
146 — 47
Penggugat adalah salah seorang Anggota, Pengurus Partai PolitikLokal di Aceh yaitu Ketua III pada Dewan Pengurus Wilayah PartaiDamai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA)No.207/kpts/DPPPDA/III/2015tanggal 26 Maret 2015 tentangPengesahan Hasil Perampingan Dan Resuffle KepengurusanDewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA) KabupatenPidie Jaya Periode 20122017, Bukti P 1.2.
26 — 17
Perkara ini berkenan memutuskan :Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakanGugatan tidak dapat diterima ;Menyatakan hukum bahwa Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (DPCKSPSI) Kota Kupang tidak memiliki Kapasitas atauberwenang untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat ;Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Nomor : 014/DPCKSPSI/KTKGP/TV/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang susunan pengurus Unit Kerja (PUKKSPSI F.A Mitiara Indah Periode 20122017
86 — 34
Alasan Hukum Gugatan :TsBahwa Penggugat Maratamat Siregar, Penggugat II Dahler Siregar, danPenggugat Ill Zulkarnain Siregar adalah Ketua Umum, Sekretari danPembina Persatuan Olahraga Sabungan Sekitarnya (P.O.S.S), dalamkepengurusan P.O.S.S tahun 20122017, dan karenanya ketiganya bertindakuntuk kepentingan Persatuan Olahraga SabunganSekitarnyaj 22 o nn neon n nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nen en eeePersatuan Olahraga Sabungan Sekitarnya adalah Lembaga dalammasyarakat Kelurahan Sabungan Jae dan Desa Singali
120 — 75
., Notaris di Jakarta (fotokopisesual dengan aslinya).Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor130/P Tahun 2014 tertanggal 18 November 2014 tentangPengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Daerah Khususloukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 20122017 danPengesahan Pengangkatan Gubernur Daerah Khususloukota Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 20122017(fotokopi dari fotokopi).Berita media online kasus Kasus Gubernur Abdulah Puteh(Nanggroe Aceh Darussalam) (fotokopi sesuai dengan printOut).Berita) media
Terbanding/Penggugat : LIM KWONG TJEN
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat IV : NUR NADIA TADJOEDIN, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Ny. WILYAN HERLIANI
87 — 25
,PPATWilayah Kabupaten Bogor;Selanjutnya pada tanggal 3012018 sertifikat tersebut dibebaniHak Tanggungan Nomor : 1229/2018 Peringkat Pertamaberdasarkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan Nomor311/2017 tanggal 20122017 yang dibuat oleh dan dihadapanHENNY, SH., PPAT Wilayah Kabupaten Bogor ;Putusan.No.288/Pdt//2019/PT.Bdg. Hal 20 dari 69 halb.
,PPATWilayah Kabupaten Bogor;Selanjutnya pada tanggal 3012018 sertifikat tersebut dibebaniHak Tanggungan Nomor : 1229/2018 Peringkat Pertamaberdasarkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan Nomor311/2017 tanggal 20122017 yang dibuat oleh dan dihadapanHENNY, SH., PPAT Wilayah Kabupaten Bogor ;b. Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1466/Cileungsi, Surat Ukur No.23/Cileungsi/2008tanggal 15042008 seluas 27000Putusan.No.288/Pdt//2019/PT.Bdg.
,PPAT Wilayah Kabupaten Bogor; Selanjutnya pada tanggal 3012018 sertifikat tersebut dibebani HakTanggungan Nomor : 1229/2018 Peringkat Pertama berdasarkan AktaPengikatan Hak Tanggungan Nomor : 311/2017 tanggal 20122017 yangdibuat oleh dan dihadapan HENNY, SH., PPAT Wilayah Kabupaten Bogor ;2.)Peralihan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1466/Cileungsi, SuratUkur No. 23/Cileungsi/2008 tanggal 15042008 seluas 27000 m? atas namaLIM HALIM HENDRAWAN PERMANA kepada 1.
Terbanding/Penggugat : HANDOKO NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat I : TANTY HERAWATI, SH. Notaris atau PPAT di Semarang
Terbanding/Turut Tergugat II : YOHANA SOEKMAWATI KARTO RAHARDJO
59 — 29
Kemudianpada huruf (d) berbunyi sebagai berikut:apabila pada tanggal 20122017 (dua puluh Desember 2017)pihak penyewa tidak melunasi pembayaran harga jual belinya,maka pihak penyewa dianggap telah membatalkan secarasepihak pengikatan jual beli atas obyek sewa tersebut sehinggaseluruh uang muka/DP yang telah dibayarkan oleh penyewakepada pihak yang menyewakan tidak dapat dimintakankembali oleh pihak penyewewa dengan alasan dan dalambentuk apapun juga, disamping itu pihak yang menyewakanberhak untuk
261 — 88
,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Penggugat adalah salah seorang Anggota, Pengurus Partai Politik Lokaldi Aceh yaitu Ketua Ill pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh(PDA) Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Keputusan DewanPengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA) No. 207/kpts/DPPPDA/III/2015tanggal 26 Maret 2015 tentang Pengesahan HasilPerampingan Dan Resuffle Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah PartaiDamai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya Periode 20122017, Bukti P 1.Penggugat juga
127 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat adalah salah seorang Anggota, Pengurus Partai Politik Lokaldi Aceh yaitu Ketua III pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh(PDA) Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Keputusan DewanPengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA) Nomor 207/Kpts/DPPPDA/III/2015, tanggal 26 Maret 2015 tentang Pengesahan Hasil Perampingan danResuffle Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA)Kabupaten Pidie Jaya Periode 20122017, Bukti P1;2.
55 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi selaku Wakil Ketua Lembaga AdatDayak Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, KabupatenKotabaru berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat Dayak KabupatenKotabaru Nomor 003/DADKTB/SK/2012 tertanggal 28 Oktober 20122tentang Pengurus Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak,Kecamatan Kampung Hulu, Kabupaten Kotabaru periode 20122017 sesuaiBUM T.Il.Int4.
24 — 11
Perkara ini berkenan memutuskan : Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakanGugatan tidak dapat diterima ;Menyatakan hukum bahwa Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (DPCKSPSI) Kota Kupang tidak memiliki Kapasitas atauberwenang untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat ;Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Nomor : 014/DPCKSPSI/KTKGP/IV/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang susunan pengurus Unit Kerja (PUKKSPSI) F.A Mutiara Indah Periode 20122017
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FADLY.A. SAFAA,SH
114 — 46
SULBAR.1 (Satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP.SULBAR periode 20122017, tanggal 25 Maret 2012 yangditandatangani oleh pengurus MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP.SULBAR dan BASO BAHTIAR selaku Sekertaris KSP. SULBAR yangdiketahui oleh HAMZAH SE, MM. selaku Sekertaris Dinas Koperasi danUMKM Kab. Polewali Mandar.1 (Satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP.SULBAR periode 20132018, tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatanganioleh pengurus MUH.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi DanUsaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDBKUMKM) Resume PenyerahanPengurusan Piutang Koperasi Sulbar, Jumlah dalam penyerahanrupiah : Hutang pokok Rp 5.125.497.530, Bunga Rp 562.045.799, DendaRp 486.962.410, Total : 6.173.962.410.,.1 (satu) lembar fotocopySusuna Pengurus Dan Badan PengawasKoperasi Simpan Pinjam SULBAR Periode 20122017, tanggal 25 Maret2012, ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam SULBARHALAMAN 40 DARI 124 HAL. PUT.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi DanUsaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDBKUMKM) Resume PenyerahanPengurusan Piutang Koperasi Sulbar, Jumlah dalam penyerahanrupiah : Hutang pokok Rp 5.125.497.530, Bunga Rp 562.045.799, DendaRp 486.962.410, Total : 6.173.962.410.,.1 (satu) lembar fotocopySusuna Pengurus Dan Badan PengawasKoperasi Simpan Pinjam SULBAR Periode 20122017, tanggal 25 Maret2012, ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam SULBARMUH.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha MikroKecil Dan Menengah (LPDBKUMKM) Resume Penyerahan Pengurusan PiutangKoperasi Sulbar, Jumlah dalam penyerahan rupiah : Hutang pokok Rp5.125.497.530, Bunga Rp 562.045.799, Denda Rp 486.962.410, Total6.173.962.410,.. 1 (satu) lembar fotocopySusuna Pengurus Dan Badan PengawasKoperasi Simpan Pinjam SULBAR Periode 20122017, tanggal 25 Maret2012, ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam SULBARMUH.
63 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi selaku Wakil Ketua Lembaga AdatDayak Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, KabupatenKotabaru berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat Dayak KabupatenKotabaru nomor 003/DADKTB/SK/2012 tertanggal 28 Oktober 20122tentang Pengurus Lembaga Adat dayak Desa Bangkalaan Dayak,Kecamatan Kampung Hulu, Kabupaten Kotabaru periode 20122017 sesuaiBUM T.Il.Int4.
186 — 150
Bahwa setelah ke 9 anggota BPSK tersebut diangkat oleh Turut Tergugat(Menteri Perdagangan Rl) maka untuk pelaksanaan pelantikan danpengambilan sumpahnya diserahkan oleh Turut Tergugat (MenteriPerdagangan RI) kepada Tergugat (Walikota Pontianak), dimana haltersebut sesuai dengan surat Turut Tergugat tertanggal 21 September 2012kepada Tergugat yang isinya menugaskan kepada Walikota Pontianak(Tergugat) untuk melaksanakan pelantikan disertai pengambilan sumpahAnggota BPSK untuk periode 20122017, yang
113 — 46
dalam Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No.60/SK/DPP.PD/DPD/VII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang SusunanKepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi KepulauanRiau Masa bakti 20112016 mengangkat Augustinus Purba sebagai WakilKoordinator Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakatserta dalam Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No.60.07/SK/DPP.PD/DPC/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang SusunanKepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Batam Masabakti 20122017
bakti8 Bukti Penggugat 72 Surat Keputusan Nomor: 60/SK/DPP.PD/DPD/VIII/201,tanggal 18 Agustus 201 Tentang Susunan KepengurusanDewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat ProvinsiKepulauan Riau masa bakti 20112016, telah menetapkanPenggugat sebagai Wakil Koordinator Bidang KesatuanBangsa, Politik, dan Perlndungan Masyarakat;9 Bukti Penggugat 73 Surat Keputusan Nomor: 60.07/SK/DPP.PD/DPC/VII/2012, tanggal 30 Jui 2012, Tentang SusunanKepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokratKota Batam masa bakti 20122017