alasan sebagai uang muka sebanyak Rp.25.000.000, (dua puluhlima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2(dua) kali masingmasing sebesarRp.11.600.000, (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.13.400.000,(tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dibuatkan dalam 1(satu)kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2017 Terdakwa kembalimenghubungi Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa perlu uang untukpengurusan IPH (Izin Peralihan Hak) ke Otorita

dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN BtmRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2(dua)kali masingmasing sebesar Rp.11.600.000, (Sebelas juta enam ratus riburupiah) dan Rp.13.400.000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yangdibuatkan dalam 1(satu) kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani olehTerdakwa ;Bahwa pada tanggal 8 November 2017 Terdakwa kembali menghubungiSaksi korban mengatakan bahwa Terdakwa perlu uang untuk pengurusanIPH (Izin Peralihan Hak) ke Otorita

korban dengan alasan sebagai uang muka sebanyakRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2(dua)kali masingmasing sebesar Rp.11.600.000, (Sebelas juta enam ratus riburupiah) dan Rp.13.400.000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yangdibuatkan dalam 1(satu) kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani olehTerdakwa ;Bahwa pada tanggal 8 November 2017 Terdakwa kembali menghubungiSaksi korban mengatakan bahwa Terdakwa perlu uang untuk pengurusanIPH (Izin Peralihan Hak) ke Otorita

alasan sebagai uang muka sebanyak Rp.25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2(dua) kali masingmasingsebesar Rp.11.600.000, (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) danRp.13.400.000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dibuatkandalam 1(satu) kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani olehTerdakwa ;Bahwa ternyata, pada tanggal 8 November 2017 Terdakwa kembalimenghubungi Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa perlu uang untukpengurusan IPH (Izin Peralihan Hak) ke Otorita

,Notaris di Batam, sejak didirikan oleh pendiri, yayasan telahmendapatkan beberapa lokasi / lahan / tanah untuk tempat beraktifitasyayasan yang diperoleh dari Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam yaitu :a.

Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Pendidikan DanDawah Islam AlFurqan No: 98010082, tanggal 200798, yangdikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,diberi tanda P15;19. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Pendidikan DanDawah Islam AlFurgon No: 99010663, tanggal 8 Juli 1999, yangdikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,diberi tanda P16;20.

Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No:4213/F/PL/IX/2003, tanggal 3 September 2003, ditujukan kepadaMadrasah Dintyah Alawiyah Al Furgon, yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam, diberi tanda P18A;22. Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No:282/F/PL/VIII/1998, tanggal 31 Agustus 1998, ditujukan kepadaMadrasah Dintyah Alawiyah Al Furgon, yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam, diberi tanda P18B;23.

Syamsuar Ramli adalah sebagai Ketua PembinaYayasan Hidayatul Furqan Batam ; Bahwa Penetapan Lokasi Masjid AlFurgan diberikan olehOtorita Batam Kepada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam AlFurqan dengan Luas 2.371.98 M2 ; Bahwa Penetapan Lokasi SD Al Furqan diberikan oleh OtoritaBatam Kepada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam AlFurqandengan Luas 1. 495 M2 ; Bahwa Penetapan Lokasi Yayasan Daruddinil AlFurgan yangdiberikan Dari Otorita Batam dengan Luas 2. 820 M2 ; Bahwa Drs.

Dakwah Islam AlFurqan dengan Luas 1. 495 M2 ; Bahwa Saksi mengetahui Penetapan Lokasi YayasanDaruddinil AlFurqan yang diberikan Dari Otorita Batam denganLuas 2. 820 M2; Bahwa saksi mengetahui Bapak Syamsuar Ramli adalahsebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam AlIFurqan; Bahwa saksi juga mengetahui Bapak Samsuar Ramli jugamasih sebagai Ketua Pembina pada Yayasan Daruddinil AlFurgan; Bahwa Saksi mengetahui Drs.

PUTUSANNomor 721/Pid.B/2020/PN BtmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batamyang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:Nama : Wahyudy Megantara bin Wendy Suwendy;Tempat lahir Batam;Umur/tanggal lahir :29 tahun/ 9 Desember 1990;Jenis Kelamin :Lakilaki;Kebangsaan Indonesia;Tempat Tinggal :Bengkong Otorita No.28 A RT/RW 003/006Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Kota Batam.

/PN Btmbercerita kepada saksi, dimana setelah saksi Ahlas siap sholat hendakpulang dan sepeda motor saksi Ahlas hilang; Bahwa yang saksi lakukan bersama saksi Ahlas yaitu saksi Ahlaskorbanmelaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bengkong dan PolsekBengkong ada mengecek rekaman CCTV dan didapatkan bahwa motorterdakwa saat ke lokasi kejadian terlinat rekaman CCTV yaitu 1 (Satu)Unit R2 Jenis HONDA Vario, Nopol BP 2080 JF, Putih Hitam danberdasarkan plat motornya tersebut beralamat di Bengkong Otorita

JenisHONDA Type Beat warna Merah Hitam BP 2784 AD , dengan Nomor Rangka :MH1JM1127KK334221 , Nomor Mesin JM11E2316225;Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul19.00 Wib teman saksi lainnya mencurigai dengan alamat yang di dapatsehubungan setelah kejadian alat bantu yang di gunakan terdakwa saat kelokasi kejadian terekam CCTV yang mana terdakwa ada menggunakan alatbantu berupa 1 (Satu) Unit R2 Jenis HONDA Vario Nopol BP 2080 JF warbaPutin Hitam dan beralamat di Bengkong Otorita

SelBahwa untuk berlabuh dan bersandar itu ada ijin gerak jadi sebelum kapalbergerak agen akan mengurus ijin gerak ke otorita pelabuhan setempat jadikalau tidak diterbitkan adalah Pergerakan Illegal ;Bahwa pergerakan ilegal adalah Sebab kapal takluk kepada hukum benderayang dikibarkan oleh kapal misal kapal berbendera Indonesia maka kapaltakluk kepada yurisdiksi dan regulasi dari Pemerintah Indonesia dimanaotorita pelabuhan sebagai perwakilan dari otoritas setempat yang akanmengatur regulasi setempat

ini bahaya navigasi sudah jelas kapal nanti akan kandas, kalau kapalkandas lambungnya sobek maka berkemungkinan akan ada pencemaranlingkungan, korban jiwa dan kerugian properti ;Bahwa misalnya ahli mantan kapten pernanh membawa kapal, kapalmisalnya ditolak karena sesuatu hal apa yang ahli lakukan sebagai kaptenkita akan meninjau penolakan ini berdasarkan hal yang faktual atau lain halsepanjang sepengetahuan ahli tidak ada penolakan apabila semua keadaansesuai dan memungkinkan sebab masingmasing otorita

pelabuhan sudahmemiliki garis panduan masingmasing yang mana keagenankeagenankapal juga diberikan pengarahan peraturan tentang pelabuhan, SKSK yangditerbitkan, notifikasi marabahaya misalnya bulanbulan akhir tahun cuacaburuk maka otorita pelabuhan menerbitkan larangan berlayar karenacuaca ;Bahwa sebelum bertolak dari pelabuhan sebelumnya seorang kapten dapatmemperhitungkan perkiraan cuaca dan itu hanya sebagai tambahan sajauntuk berlayar maksudnya sebagai kehatihatian tetapi mengenaihambatanhambatan

memberikan suatu larangan untuk kapal bergerak,berlayar tentu ada hal pertimbangan yang diberikan jadi jika kapal tidakdiberikan ijin masuk karena kedalaman airnya tidak memadai ini efeknyananti akan menjadi besar alur pelayaran akan terhambat, kapalkapal laintidak bisa melalui alur tersebut maka otorita memberikan larangan diawaldan otorita tidak akan melarang apabila sesuai untuk kapal tersebut sesuaidengan standar keselamatan untuk pergerakan ataupun pelayaran ;Bahwa apabila terjadi pasang surut

jika sudahselesai dibuat dan menuju pelabuhan, dalam hal dikeluarkan SPBsyahbandar memeriksa barang yang akan diangkut atau tidak, tergantungSituasi tidak merupakan suatu kewajiban yang diperiksa oleh syahbandar ;Bahwa Fungsi SPB misalnya mengirimkan barang ada dokumenpengirimannya seperti delivery order kalau tidak ada delivery orderbagaimana kita memastikan bahwa barang ini sesuai dengan yangdisepakati ;Bahwa SPB sebetulnya dikeluarkan oleh masingmasing otoritas apabilaSPB yang dikeluarkan dari otorita

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Pasal 6, Seluruh arealtanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HakPengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam yang mempunyai wewenang untuk;1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;Halaman 9Putusan No.19/G/2018/PTUN. TPI3.

;g) Diterbitkannya Izin Pemindahan Hak dari Otorita Batam No. 4721/PL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 bertentangandengan Fatwa Planologi No. 480/FPREN/XII/2006 tanggal21 Desember 2006 yang telah di revisi tanggal 16 Juni 2008,Fatwa Planologi No. 174/FPRENTEK/5/2011 tanggal 25 Mei2011 dan perundangundangan terkait penyerahan sarana, prasarana dan utilitas perumahan.

Batammenyatakan terkait di terbitkannya Izin PemindahanHak dari Otorita Batam No. 4721/PL/X/2008 tanggal 09Oktober 2008 akan disampaikan kepada pimpinan.5) Rapat ke5, Hari Rabu Tanggal O05 Desember 2018bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Bersama KantorDPMPTSP Kota Batam : Pihak Biro Perencanaan BP.

Batammenyatakan adanya Sertifikat SHGB No. 1930 tanggal18 Januari 2008 menjadi dasar di terbitkannya zinPemindahan Hak dari Otorita Batam No.4721/PL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008, BP. BatamHalaman 18Putusan No.19/G/2018/PTUN. TPImenyatakan bahwa data dan berkas yang sudah terbitsebagai bukti dari legalitas yang sah. ;b.

Senteksebelum ada peralihan dan UWTO pertama tanggal 12 juni2002, UWTO terakhir tanggal 03 Februari 2005, gambarPenetapan Lokasi tanggal 20 Maret 2002, Akta PerjanjianPengalokasian, dan Peruntukan Tanah atas bagian tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau Batam tanggal 21 Juli 2006 dibuatHalaman 38Putusan No.19/G/2018/PTUN.

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetepan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur jo.

TIV Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 375/KPTS/1993 tanggal 25 Agustus 1993 tentang Pedoman Administrasi BarangKekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur;5. Bukti Tl V tentang Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah danJenis Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara Yang Dikelola OlehPerusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur;6.

T VI tentang Berita Acara Serah Terima Barang Kekayaan/ MilikNegara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita JatiluhurAntara Departemen Pekerjaan Umum Dengan Perum Otorita Jatiluhurtanggal 30 Juli 1994;Halaman 59 dari 76Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Ckr7.T Vil tentang Daftar Inventarisasi Barang Untuk Barang TidakBergerak Status Kelola Per : April 1996 Perum Otorita Jatiluhur;Menimbang, bahwa Tergugat Il untuk membuktikan dalildalilsangkalannya mengajukan alat bukti berupa suratsurat

T ll3 tentang Daftar C Bks No. 734/ XIl tertanggal 5 September 1961atas nama Panitia untuk memperoleh tanah dengan jalan damai yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan Residen Jakarta tertanggal 12Maret 1953 no. 7/ Agr/ 53;T ll4tentang Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor375/KPTS/1993 tanggal 25 Agustus 1993 tentang Pedoman AdministrasiBarang Kekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur;T Il 5 tentang Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS

/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah danJenis Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara Yang Dikelola OlehPerusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur;T Il 6 tentang Berita Acara Serah Terima Barang Kekayaan/ MilikNegara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita JatiluhurAntara Departemen Pekerjaan Umum Dengan Perum Otorita Jatiluhurtanggal 30 Juli 1994;.

(empat puluh meter persegi) yang terletak saat ini disebut JalanGajah Mada Kelurahaan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam, sepertiyang disebut dalam point 2 di atas, selanjutnya mengadakan pemecahaan suratsurat penunjukkan lokasi atau (PL) kepada para Pembeli dan kesepakatanselanjutnya ialah Tergugat I dalam kapasitas sebagai Pihak Pertama dalam kerjasama tersebut mengurus segala suratsurat, Fatwa Panalogi, Surat KeputusanKepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

(empat puluh meterpersegi) dan US $ 2 (dua dollar Amerika Serikat) untuk setiap meter persegi dariseluruh luas lokasi tersebut diatas pada waktu Akta Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) dibayar selambatlambatnya tanggai 5 Nopember 1990 dan masih adabiaya yang ditanggung oleh Penggugat sesuai dengan Kesepakatan Bersama US$ 1 (satu dollar Amerika Serikat) untuk 1 (satu) meter persegi dari seluruh luaslokasi diserahkan Penggugat sewaktu ijin mendirikan bangunan (IMB) sudahkeluar;7 Bahwa apabila Total seluruhnya

I;Bahwa sehubungan dengan poin tersebut diatas, sesungguhnya Penggugatmengakui masih memberikan US $ 5 lagi per meter persegi dari luas tanahdimaksud kepada bapak Benjamin selaku pihak I sebagai tanda jasa ataskeberhasilannya membuat pendekatan kepada pejabat otorita Batam pada saatitu;Bahwa apabila ditotal keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan Penggugatuntuk tanah objek sengketa seluas 40.000 M2?

Mekar Abadi Sampoerna,sebagai pihak yang mendapatkan hak di lokasi objek sengketa a quo17berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 946 Tahun 2010 tertanggal 29 Juni 2010,tentang "Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas BagianBagianTertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam";Bahwa Penggugat tidak memasukkan/menarik Kepala Kantor Pertanahan KotaBatam, selaku pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atasnama PT.

30101990 (tiga puluh oktober seribu sembilan ratussembilan puluh), dengan Nomor faktur: 076/KUOB/T/X/90;Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam teranggal 30011991 (tiga puluh Januari seribu sembilanratus sembilan puluh satu), dengan Nomor: 007/UMPERJ/1/1991;Fatwa Planologi, dengan Nomor: 107/FP.DITREN/IV/1991;Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 25071991 (dua puluh lima

ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;

ERLAN SADRI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;

YANI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;

YANI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;

PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II sebagai Tergugat XVII18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu :18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN.18.2. MINDA bin SAMUN.18.3. WANDA bin SAMUN. sebagai Turut Tergugat IPara ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu:19.1. NY.ONIH binti OKIH. 19.2. NY.ONAH binti OKIH. 19.3. NY. ONIN binti OKIH.19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH.19.5. ENUR. binti ONAN PARIDI. sebagai Turut Tergugat II20.

Bahwa selain itu, Para PENGGUGAT juga mendalilkan pada. positabutir 6 huruf a Surat Gugatannya, sekitar tahun 19611962 sebagian tanahgirik C No.2251 Persil 221 S.IV, yaitu seluas + 1.500 M2 telah dibebaskanoleh Perum Otorita.

Bahwa sementara Perum Otorita Jatilunur (POU) itu sendiri berdiri pada2.12.tahun 1970 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970tentang Perum Otorita Jatiluhur dan sejak tahun pendirian itulah hakpengelolaan POJ atas tanahtanah wilayah sungai di Provinsi JawaBarat diberikan kepada POJ berdasarkan Keputusan GubernurPropinsi Djawa Barat No.

Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII1 ;2. Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum "Otorita Djatiluhur";diberi tanda TXVII2 ;3. Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum) "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII3;4.

Foto copy Daftar C tahun 1960,diberi tanda T XVII 10 ;11.Foto copy Daftar Inventaris Barang untuk Barang Tidak Bergerak Status Kelolaper April 1996 Perum Otorita Jatilunur, Nomor Registrasi 213 16 421112 02011039 dengan wilayah Tn.

Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek perkara telah dibebaskanoleh Perum Otorita Jatilunur, namun Perum Otorita Jatiluhur masih ditarikjadi Tergugat XVII ;Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dibagi rataantara Para Penggugat dengan Turut Tergugat , namun tidak diuraikanmengenai letak dan batasbatas tanah bagian masingmasing ;Para Penggugat mendalilkan bahwa Minem binti Samian telah mendapatbagian dari tanah C. 2251 tersebut sehingga tanah bagian Minem bintiSamian tidak menjadi

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyozipur I/DD, Saksi bersamabeberapa personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah pengamanan diperkebunan kelapa Sawit PTPNII di Afdelling12, Dusun Otorita, DesaSawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat di bekaliSurat Perintah dari Danyonzipur I/DD dibekali Senjata Laras Panjang JjenisSS1 dengan magazen namun tanpa munisi.3.

Bahwa Saksi tinggal di Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kec. PadangTualang Kab. Langkat dan bertetangga dengan Alm. Frengky Simamora.3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib,Saksi diberitahu oleh Saksi14 (Risnawati Br Manik) bahwa suaminya yaituFrengky Simamora dari kemarin belum pulang.4.

Langkat, korban penembakan tersebut bernama Sadr.Frengky Simamora berdomisi di Desa Otorita, Kec.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib,Terdakwa, Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5 dibawa keMakodam /BB tepatnya di Staf Intel dan dilakukan introgerasi dan padasaat itu Terdakwa mengetahui korban yang meninggal dunia terkenatembakan bernama Frengky Simamora penduduk Desa Otorita, Kec.

FrengkySimamora karena Saksi18 bersama warga Dusun Otorita mencarikeberadaan Alm. Frengky Simamora yang tidak pulangpulang ke rumahdan telah melaporkan tentang kehilangan Alm. Frengky Simamora kepadapihak Polsek Padang Tualang.23. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul24.00 Wib di Rumah Sakit Umum Bayangkara TingkatIl Medan, Saksi12(dr. Ismurrizal, S.H., SpF) melakukan Autopsi pada mayat korban a.n.Frengky Simamora penduduk Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kec.

Hutajulu menjadi 2 (dua) bagian dengan batasbatassebagai berikut:Bagian :Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lama 50 m;Sebelah Timur berbatasan dengan Siman/Musah 12 m;Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 50mM,Sebelah Barat berbatasan dengan Kontan/Musah 12 m; Gambar VI;a USJalan LamaUtara~~ 501Barat 12m 12 m TimurKontan/Musah Siman/MusaK.

Musah (Suami Penggugat), maka tanah yang diganti rugikepada Siman dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lama 21 m; Sebelah Timur berbatasan dengan Siman 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 21mM; Sebelah Barat berbatasan dengan K. Hutajulu/Musah 12 m;Gambar VIII;Jalan LamaHalaman 9 dari 38 Putusan 410/Pdt/2020/PT MDNUtara am Barat 12m 12m TimurK.

Hutajulu/Musah 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 31mM, Sebelah Barat berbatasan dengan Syarif 12 m;Gambar IX; Uit > Jalan LamaUtaraUBT UmBarat 12m 12m TimurSyarif Kontan/Musah K. Hutajulu/Musah31m SelatanJalan Accesroods 16.

Bahwa bukti P1 Pembanding merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 yang mana buktitersebut merupakan bukti yang sangat outentik terhadappenguasaan objek terperkara dimana pihak Otorita melaluiPemerintah Daerah Kabupaten Asahan telah mengundang danHalaman 30 dari 38 Putusan 410/Pdt/2020/PT MDNmengganti rugi sebahagian objek terperakara kepada Musah(Suami Penggugat/Pembanding);.

Bahwa Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum yang sesatdikarenakan bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 dinyatakan ditolakyang seolaholah Musah (suami Pembanding/Penggugat) bukanmerupakan orang yang berhak terhadap objek terperkara yangtelah mennerima ganti rugi dari pihak Otorita PengembanganProyek melaui Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan;.

Musah (SuamiPenggugat) oleh Panitia Pembebasan Tanah Proyek Alumunium dan P.L.T.AAsahan yang menyerahkan Otorita Pengembangan Proyek Asahan sebesarHalaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN KisRp1.084.950,00 (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluhrupiah) luas tanah 6.030 M? dengan perincian sebagai berikut:1. Tanah yang diganti rugi kepada K. Hutajulu yang terkena Pembangunan Jalanseluas 2910 M7;seluas 1260 M?

Musah (Suami Penggugat) maka tanah yang diganti rugi kepada K.Hutajulu menjadi 2 (dua) bagian dengan batasbatas sebagai berikut:Bagian I: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lama 50 m; Sebelah Timur berbatasan dengan Siman/Musah 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 50 m; Sebelah Barat berbatasan dengan Kontan/Musah 12 m;Gambar VI; Jalan LamaUtara 501mBarat 12m 12 m TimurKontan/Musah Siman/MusaK.

Musah (Suami Penggugat), maka tanah yang diganti rugi kepada Simandengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lama 21 m; Sebelah Timur berbatasan dengan Siman 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 21 m; Sebelah Barat berbatasan dengan K. Hutajulu/Musah 12 m;Gambar VIII; Jalan LamaUtara 2tmiBarat 12m 12m Timur K.

Hutajulu/Musah 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 31 m; Sebelah Barat berbatasan dengan Syarif 12 m;Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN KisGambar IX; UJalan LamaUtara ol mM Barat 12m 12m TimurSyarif Kontan/Musah K. Hutajulu/Musah31m SelatanJalan Accesroods 16.

Bahwa perlu Penggugat sampaikan sebelum proses ganti rugi yangdiberikan oleh pihak Panitia Pembebasan Tanah Proyek Alumunium dan P.L.T.AAsahan yang telah diberikan oleh Otorita Pengembangan Proyek Asahan padatanggal 13 Desember 1976 sesuai dengan Peta No. 298, sebagai berikut:a. Tanah yang dikuasai dan diusahai Siman telah dialihkan dan atau dig anti rugikepada Noni;b.

Remote Oilfild Service dalam waktu 2 (dua)bulan karena terdakwa mempunyai kenalan di Kantor Otorita Batam danterdakwa mengaku sudah sering melakukan pengurusan UWTO sebelumnya,Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN Btm.mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi DAVID JOHN EADE menjadiyakin dan percaya, kemudian pada tanggal 2 September 2015 terdakwamengirimkan draf penawaran pengurusan perpanjangan UWTO melalui Emailkepada PT.

berupaFotocopy PL Induk, Fotocopy Skep SPJ (surat perjanjian) Nomor 048/UMPERJ/VI/90 dan Fotocopy SKEP (Surat Keputusan) Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 173/UMKPTS/X/1990.Kemudian pada tanggal 18 September 2015 terdakwa melakukan penagihanuntuk biaya perpanjangan UWTO sebesar Rp. 40.409.280, (empat puluh jutaempat ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan alasanbahwa gudang sudah ada calon pembelinya dan perpanjangan UWTO dalampengurusan sudah diposisikan di Otorita

Remote Oilfild Service melakukanpembayaran perpanjangan UWTO kepada terdakwa, saksi GUSNI DEWIZALINA menanyakan perkembangan pengurusan tersebut kepada terdakwanamun terdakwa susah dihubungi, kemudian setelah waktu 2 (dua) bulansebagaimana seharusnya pengurusan perpanjangan UWTO tersebut sudahselesai namun tidak ada perkembangan dari terdakwa lalu saksi GUSNI DEWIZALINA melakukan pengecekan ke Kantor Otorita Batam dan diketahui bahwaHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN Btm.terdakwa tidak

Remote Oilfild Service dalam waktu 2 (dua)bulan karena terdakwa mempunyai kenalan di Kantor Otorita Batam danterdakwa mengaku sudah sering melakukan pengurusan UWTO sebelumnya,mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi DAVID JOHN EADE menjadiHalaman 6 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN Btm.yakin dan percaya, kemudian pada tanggal 2 September 2015 terdakwamengirimkan draf penawaran pengurusan perpanjangan UWTO melalui Emailkepada PT.

Remote Oilfild Service melakukanpembayaran perpanjangan UWTO kepada terdakwa, saksi GUSNI DEWIZALINA menanyakan perkembangan pengurusan tersebut kepada terdakwanamun terdakwa susah dihubungi, kemudian setelah waktu 2 (dua) bulansebagaimana seharusnya pengurusan perpanjangan UWTO tersebut sudahselesai namun tidak ada perkembangan dari terdakwa lalu saksi GUSNI DEWIZALINA melakukan pengecekan ke Kantor Otorita Batam dan diketahui bahwaterdakwa tidak ada mengajukan permohonan perpanjangan UWTO atas

Pemerintah Republik Indonesia, c/q OTORITA BATAM, beralamat diJalan EngkuputriBatam Center, Kota Batam,Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;Dalam hal ini diwakili oleh AZWAR, SH Pegawai / KepalaBagian Hukum Badan Pengusahaan Kawasan PerdagnganBebasa dan Pelabuhan Bebas Batam beralamat di JalanJendral Sudirman No. Batam Centre Pulau Batam 29400.berdasarkan Surat Tugas / Kuasa Khusus tanggal Desember2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Batam ;3.

CitraShipyard Dimana Tanah Jalan Masuk dimaksud merupakan Asset Otorita Batam ;T39Fotocopy : Bukti Pengambilan Atau Penerimaan Uang yang diterima oleh : Bapak M.Ali Wasyim dengan berdasarkan pada :Kwitansi, tertanggal : Pelita, 20 02 2012,40.41.Sebagai Penerima Uang Dari PT. Citra Shipyard Kepada : Bapak M.

Surya Prima mendapatkan lahan dari Otorita dimana didalamnya ada kebunmilik Lerahman & Shaleh;Bahwa Peta tersebut disetujui oleh Badan Pertanahan Batam;Bahwa saya tidak tahu PT. Citra Shipyard;Bahwa saya tidak tahu berapa dari sedikitnya yang sudah diganti rugi oleh PT. SuryaPrima;2. Abdullah Ali, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa yang dibayar oleh PT.

tersebut;Bahwa tidak ada ganti rugi lagi karena sudah dibebaskan oleh otorita tahun sembilanpuluhan ;Bahwa bisa saya tahu lokasinya yang untuk jalan masuk pabrik ;Bahwa sudah diganti rugi bareng dengan tanah milik saya yang lainnya.Bahwa waktu itu tidak ada saksi dari pemerintah setempat;Bahwa saya dikampung Panau sejak tahun 1949;Bahwa saya membeli tanah tersebut dari Anum.

Tanah tersebutdibuat jalan;Bahwa tanah tersebut milik Otorita Batam;Bahwa tanah itu dipinjam sementara oleh PT. Citra Shipyard;Bahwa PT.

SK Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OtoritaBatam) tentang penetapan penggunaan tanah tanggal 20 November1985, Nomor 140/UMKPTS/XI/85;b. Kwitansi yang dikeluarkan oleh Otorita Batam tanggal 24 April 1986,Nomor 026/ KUOB/T/IV/86 untuk Pembayaran Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) selama 5 tahun, terhitung tanggal 20 November 1985Halaman 2 dari 218 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt/2016sampai 19 November 1990;c.

Kwitansi yang dikeluarkan oleh Otorita Batam tanggal 18 Oktober 1990,Nomor 058/ KUOB/T/X/90 untuk Pembayaran Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) selama 5 tahun;d. Kwitansi yang dikeluarkan oleh Otorita Batam tanggal 12 Januari 1991,Nomor 004/ KUOB/T/I/91 untuk Pembayaran Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) selama 5 tahun, terhitung tanggal 20 November 1990sampai 20 November 1995;e.

Kwitansi yang dikeluarkan oleh Otorita Batam tanggal 26 Maret 1996,omor 003/KUOB/T/III/96, peruntukan jasa Marine Base di Batu Ampar,tanggal 15 Maret 1996;f. Faktur tagihan UWTO tanggal 13 September 2001 Nomor 1252/F/PL/IX/2001 untuk masa 25 tahun, terhitung sejak tanggal 17 Juni 1990s/d 16 Juni 2015;g. Faktur yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, Nomor 427/F/PL/2002:h.

Rachim, S.H;Menimbang, bahwa adapun objek surat perjanjian kerjasamatersebut, yaitu sebidang tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, seluas lebih kurang 68.633,28 m? , yangmerupakan sebagian dari sebidang tanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam seluas lebih kurang100.015,46 m?

Rachim, S.H;Menimbang, bahwa adapun objek surat perjanjian kerjasamatersebut, yaitu sebidang tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, seluas lebin kurang 68.633,28 m? , yangmerupakan sebagian dari sebidang tanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam seluas lebin kurang100.015,46 m?

.: 32/KPPL/2009yang akan diajukan keberatan oleh = Pemohon,yaitu Menyatakan TERLAPOR : Badan PengusahaanBatam (d/h Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam), TERLAPOR II : PT. JasaRaharja (Persero) Batam, TERLAPOR II! : PT.Asuransi Jasa Raharja Putra Batam TERLAPOR IVPT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam(seharusnya PI.

OtoritaBatam), dan Badan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam pada masa itu) adalah sebagai perpanjangantangan Pemerintah Pusat di Pulau) Batam, sehinggakebijakan yang diambilnya adalah kebijakan Pemerintah,dan dengan demikian perbuatan yang dilakukan PT.Synergy Tharada melaksanakan asuransi Wisatawan dalamperkara quad non adalah termasuk perbuatan yangbertujuan melaksanakan peraturan yang berlaku yangdiwajibkan penguasa/Pemerintah melalui Otorita Batam,sebagaimana ketentuan pasal 50 huruf

Dalamsurat tersebut BP Batam mewajibkan semua BiroPerjalanan Umum/Cabang yang beroperasi' diwilayah otorita Batam untuk memberikanjaminan asuransi kecelakaan diri bagiwisatawan.12.

Menyatakan Terlapor : Badan Pengusahaan Batam(d/h Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam), Terlapor Il: PI Jasa Raharja (Persero)Hal. 99 dari 228 hal. Put.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas danadanya permintaan dari BP Batam (Turut TermohonI), melalui Surat Keputusan Kepala BadanPelaksana Otorita Batam Nomor 10/SKEP/KA/IV/90Tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan DiriWisatawan dan surat yang dibuat oleh KepalaSatuan Pelaksana Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau Batam NomorB/301/KA/V/1997, maka hal itu selanjutnyaditindaklanjuti oleh BP Batam (Turut Termohon) bersamasama dengan para pengelola pelabuhan(PT Indodharma Corpora sebagai Turut

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor: 1098/KPTS/KATA/VI/2001, tertanggal 21 Juni 2001tentang Penggunaan Tanah atas Tanah BagianBagian Tertentu DariPada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, Kepada Koperasi Serba Usaha Melayu Raya.(c.)

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam no. 1098/KPTS/KATA/V1I/2001, tertanggal 21 Juni 2001, tentangPenggunaan Tanah atas Tanah Bagianbagian tertentu dari pada tanahHak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ,Kepada Koperasi Serba Usaha Melayu Raya.4.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 1098/KPTS/KATA/VI/2001, tertanggal 21 Juni 2001,tentang Penggunaan Tanah atas tanah Bagianbagian tertentu dari padatanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam , Kepada Koperasi Serba Usaha Melayu Raya.6.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No. 1098/KPTS/KATA/V1I/2001 tanggal 21 Juni 2001.e.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No. 1098/KPTS/KATA/V1/2001 tanggal 21 Juni 2001;2.

Bahwa penjelasan tersebut diatas dipertegas lagi denganKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No. :068/KPTS/KA/III/1999 tentang Pemilikan RumahTempat Tinggal atau Hunian dan Rumah Tempat Usaha olehorang Asing dan / atau Perusahaan Asing di Daerah IndustriPulau Batam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:Orang asing dan/atau perusahaan asing yang memiliki rumahtempat tinggal atau hunian dan atau rumah tempat usaha jikatidak dapat memenuhi syarat syarat atau salah satu sebab,dalam

Bahwa Tergugat adalah pemegang hak atas tanah yangdikeluarkan Otorita Batam dengan berlaku sampai dengantahun 2022 yang di atasnya dibangun Perumahan Rosedaletermasuk rumah di Blok E No. 100 yang menjadi objeksengketa perkara a quo.6.

Skenario ini dibuat dan mudah dipahami yaitu kenapasewa menyewa dibuat sangat panjang yaitu) selama 20 tahunkarena sudah diperhitungkan sampai dengan tahun 2019 masaberakhimya pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) danmasa berlaku Sertipikat HGB juga berakhir secarabersamaan sehingga dengan leluasa PT. Surya PratamaInvestment cq William Chandra dapat menguasai rumah rumahtersebut dari pihak Penggugat WNA karena masa hak pakai WNAsudah berakhir dan kemudian menuntut memaksa PT.

Igata JayaPerdania selaku pemegang hak atas tanah sesuai denganSurat Perjanjian antara Otorita Batam degan developerPT. Igata Jaya Perdania. Bukankah skenario ini masuk diakal untuk kita waspadai bersama? Tercatat lebih dari 20unit rumah yang statusnya adalah sewa menyewa selama 20tahun antara pemilik WNA Singapura dengan PT. Surya PratamaInvestment cq Sdr. William Chandra.

rumah antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum karena Penggugat adalah Warga Negara Asing(Singapura) yang tidak pernah berdomisili dan berusaha diIndonesia dan Penggugat tidak mengalihkan haknya kepada pihaklain setelah lewat waktu 1 tahun, sesuai dengan amanat Pasal 6ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.41 tahun 1996 tentang3839Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yangberkedudukan di Indonesia;Bahwa tindakan Tergugat adalah pemegang hak atas tanahyang dikeluarkan Otorita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Mei 1970(Bukti Pl);2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur,tanggal 13 Oktober 1980 (Bukti P2);3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1990tentang Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Agustus 1990 (Bukti P3); Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 5 dari 1581.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 Tahun 1999Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il, tanggal 13 Oktober1999.

Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai penyertaan modalNegara dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 164.547.635.935,00 (seratusenampuluh empat miliar limaratus empatpuluh tujuh juta enamratustigapuluh lima ribu sembilanratus tigapuluh lima rupiah) denganperincian sebagai berikut :a.sejumlah Rp. 46.000.000.000,00 (empatpuluh enam miliar rupiah),berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur

jo Keputusan MenteriKeuangan Nomor 202/KMK.13/1992;sejumlah Rp. 60.287.829.310,00 (enampuluh miliar Quaratusdelapan puluhtujuh juta delapanratus duapuluh sembilanributigaratus sepuluh rupiah), berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 78 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan ModalNegara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur;sejumlah Rp. 18.439.506.625,00 (delapanbelas miliar empatratustigapuluh sembilan juta limaratus enam ribu enamratus duapuluhlima rupiah),

Proyek Irigasi Jatiluhur berupa Barang Bergerak dan TidakBergerak; Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris antara DepartemenPekeijaan Umum dengan Perum Otorita Jatiluhur tanggal 13September 1993 dari Dep.

Nomor 828 K/PDT/201510.11.12.13.ditarik sebagai pihak karena pihakpihak tersebut sangat menentukanproses pemeriksaan perkara a quo;Bahwa pihak lain yang paling menentukan dalam perkara ini adalahBadan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khususlbukota Djakarta, sebagai pihak pemerintah yang melakukanpembebasan tanah termasuk tanah objek perkara (yang dibentukberdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaDjakarta Nomor Da.11/13/37/72 tanggal 9 Mei 1972 tentangPembentukan Badan

Pelaksana Otorita Pembangunan KuninganDaerah Khusus lbukota Jakarta, selanjutnya akan disebut "BadanOtorita"), juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karenaBadan Otorita adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah DKIJakarta dan merupakan satusatunya pihak yang berhak melakukanpembebasan tanah di seluruh wilayah Kuningan, Jakarta Selatan;Bahwa Walikota Jakarta Selatan sebagai pelaksana KeputusanGubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 369 tanggal 1Juni 1979 tentang Pembubaran

pada tahun 1972, kKemudian diserahkan olehBadan Otorita kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan PerjanjianTahun 1972 juncto Perjanjian Tahun 1974;Hal 19 dari 39 hal.

Nomor 828 K/PDT/2015Bahwa kebenaran dan keabsahan atas pembebasan yang dilakukan olehBadan Otorita atas objek perkara a quo telah dibenarkan oleh PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah AgungNomor 1963/2010, salah satu pertimbangannya menyebutkan :"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa perolehan hak dari TergugatIV atas tanah sengketa adalah bermula dari pembebasan yang dilakukanoleh Badan Otorita Pembangunan

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini telah dibebaskan dandiganti rugi sejak tahun 1972 dari saudara Cholid Basir oleh BadanPelaksana Otorita Pembangunan Kuningan/Tergugat V Intervensi;8.2. Bahwa terhadap tanah yang dikaim oleh Tergugat Intervensi sebagaimiliknya tersebut oleh saudara Cholid Basir sebelumnya sudahbeberapa kali dipindah tangankan kepada pihak lain yaitu : Berdasarkan Surat Akta Pemindahan Hak Nomor 142 tanggal 27November 1984 dibuat di hadapan H.