Ditemukan 3760 data
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YUSRAN ALIAS IWAN
148 — 95
,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel ;Halaman 178 dari 205 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos Bin SUYITNO Alm
166 — 31
itu di sahkan dan menjadi produk hukum, yakniPeraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang PenambahanPenyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusahaan DaerahAneka Usaha dan Jasa; Bahwa dana penyertaan modal yang diatur dalam PeraturanDaerah Nomor 11 Tahun 2014 telah memenuhi legalitas secara hukumdikarenakan perda tersebut merupakan payung hukum dalampelaksanaan penyertaan modal kepada Perusda AUJ yangdikategorikan sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBDKota Bontang Tahun 2014, dan walapun
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
AMAS KUSDIANA Bin DUDUN
109 — 45
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, yangmendapatkan dana/uang ganti rugi.Bahwa tidak benar kalau ada uang sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluh jutarupiah) tersebut yang dibayarkan dari rekening tabungan Terdakwa, gunamembayar hutang milik Saksi terdahulu kepada Saksi UJANG SAMA ASAD,dikarenakan Saksi hanya merasa berhutang dari Saksi UJANG SAMA ASADdari dana talangnya dan itupun hanya sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh jutarupiah) dan akan dibayar sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)walapun
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
SUKANDI SUTIA MIHARJA BIN ENTAS SUTISNABin ENTAS SUTISNA.
101 — 36
MekarjayaKecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, yang mendapatkandana/uang ganti rugi.Bahwa tidak benar kalau ada uang sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluh jutarupiah) tersebut yang dibayarkan dari rekening tabungan Terdakwa, gunamembayar hutang milik Saksi terdahulu kepada Saksi UJANG SAMA ASAD,dikarenakan Saksi hanya merasa berhutang dari Saksi UJANG SAMA ASADdari dana talangnya dan itupun hanya sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh jutarupiah) dan akan dibayar sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)walapun
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
161 — 114
,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel;Halaman 162 dari 216 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN MnkMenimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah
ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.MATHEUS ANOIT
2.KRISTIANUS ATITUS
289 — 157
Rp.1.500.000 yang merupakan tunjangan/insentif BPD untuk 2 oranguntuk Agustus 2020.Rp. 6.530.000 yang merupakan operasional BPD tahun 2019.Rp. 9.380.000 yang merupakan operasional BPD tahun 2020.Rp. 600.000 yang merupakan insentif Linmas.Rp. 300.000 yang merupakan insentif Kader posyandu.ol pe prRp.10.120.000 merupakan lainlain kegiatan yang tidak dibayarkan.Halaman 36 dari 290 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg@Yes Bahwa walapun terhadap dana sebesar 71.630.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus
49 — 21
Dalam hal ini dimaksudkan adalah Ariamadiano;Bahwa sampai sekarang dana sebesar 10% yang saksi sampaikan pada wakturapat tanggal 27 September 2012 tersebut, sampai sekarang tidak ada saksiterima dari M.Abduh maupun dari Arimadiano;Bahwa saksi, tidak ada membuat dan menyerahkan Surat perjanjian kerja samapenunjukan Mitra Kerja kepada Kepala sekolah maupun kepada Arimadianobahkan saksi tidak tahu soal ini, dan saksipun tidak pernah mengarahkan agarpekerjaan itu dikerjakan oleh Arimadiano, walapun memang
74 — 28
diperlihatkan saksi membenarkannya;Bahwa yang seharusnya yang membuat Berita Acara Pemeriksaan HasilPekerjaan adalah saksi (ketua P2HP), tapi saksi dalam hal ini tidak adamembuatnya;Bahwa saksi 2 kali sebagai ketua P2HP tapi saksi tidak ada mempunyaisertifikasi namun saksi mengerti tentang uji fungsi yakni dimana barang diujifunsgsikan oleh teknisinya;Bahwa hasil uji fungsi ini disampaikan kepada PPK sedangkan ke KPA dr.Yuendri tidak pernah dilaporkan;Bahwa saksi tetap melakukan pengecekan terhadap barang walapun
90 — 38
Tobing Sibolga walapun saksi sebagaiDirektur PT. Tiara Donya.Saksi ketahui bahwa yang berperan dalam pengadaan alat kesehatan padaRSUD Dr. F.L. Tobing Sibolga adalah RIDWAN WINAT Adan beberapa orangpekerjanya seperti misainya MUKLIS, EDWAR dan FADLI dan yangmelakukan pendaftaran melalui LPSE untuk pengadaan alat kesehatan padaRSU Dr. F.L.
120 — 115
, dan Rustam Efendi, dimana dipersidangan saksi saksitersebut mengakui tidak tahu itu dimana letaknya Mabes Polri danbahkan mereka menyatakan baru pertama kali datang ke Jakarta, halini membuktikan telah terjadi rekayasa terhadap saksisaksi.12.Bahwa saksi Wendy dan Kapo secara tegas membantah keteranganyadipersidangan, dan di persidangan saksi Wendy mengakui bahwaketeranganya diarahkan oleh saksi Pelapor Ernawati melalui pesansingkat (SMS) sebelum memberikan kesaksian di persidangan, akantetapi walapun
75 — 30
keadilan terhadap diriterdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidanapenjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana denda yang dimohonkanoleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, Majelis hakim berpendapatadalah tidak pantas apabila terdakwa dijatuhi pidana denda sesuai dengan SuratTuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa terdakwa telahmelaksanakan tugas pokok fungsinya dan faktanya ada pekerjaan yang telahdilaksanakan walapun
84 — 19
diperlihatkan saksi membenarkannya;Bahwa yang seharusnya yang membuat Berita Acara Pemeriksaan HasilPekerjaan adalah saksi (ketua P2HP), tapi saksi dalam hal ini tidak adamembuatnya;Bahwa saksi 2 kali sebagai ketua P2HP tapi saksi tidak ada mempunyaisertifikasi namun saksi mengerti tentang uji fungsi yakni dimana barang diujifunsgsikan oleh teknisinya;Bahwa hasil uji fungsi ini disampaikan kepada PPK sedangkan ke KPA dr.Yuendri tidak pernah dilaporkan;Bahwa saksi tetap melakukan pengecekan terhadap barang walapun
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
437 — 615
Ditaputri Waranawa walaupun sudah mengetahuiadanya keterlambatan pekerjaan sejak minggu ke5 sampai denganminggu ke10 dan akhirnya tidak dapat diselesaikan ketika masakontrak habis;e Memberikan addendum perpanjangan waktu pelaksanaan186pekerjaan melewati tahun anggaran yang tidak tersediaanggarannya;e Tidak melakukan pemutusan kontrak dan membiarkan penyediajasa tetap bekerja setelah addendum perpanjangan waktupelaksanaan pekerjaan selesai walapun tidak ada dasar kontraktual;e Tidak meminta pendampingan
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
210 — 79
Ditaputri Waranawa walaupun sudah mengetahuladanya keterlambatan pekerjaan sejak minggu ke5 sampai denganminggu ke10 dan akhirnya tidak dapat diselesaikan ketika masakontrak habis; Memberikan addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaanmelewati tahun anggaran yang tidak tersedia anggarannya;e Tidak melakukan pemutusan kontrak dan membiarkan penyedia jasatetap bekerja setelahn addendum perpanjangan waktu pelaksanaanpekerjaan selesai walapun tidak ada dasar kontraktual;e Tidak meminta pendampingan
101 — 27
perseorang swasta (yang bukanpegawai negeri) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No. 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984, Terdakwa dan Terdakwa Il dalamkedudukannya masingmasing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV,telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 3 Tahun1971;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurutMajelis Hakim, Terdakwa walapun
169 — 127
LinggarjatiPerkasa kepada DARIUS JEFRI ATMADJA dan selanjutnya walapun tanpakehadiran dari DARIUS JEFRI ATMAJA telah dibuatkan akte Kuasa DirekturNo12 tanggal 09 Mei 2014.Bahwa maksud terdakwa Mardjuki, MS.BE membuat akte kuasa direktur iniadalah untuk mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggungjawab ataspekerjaan sesuai Kontrak Nomor :086/PPK1PDK/Dep.VPDT/V/2014 tanggal8 Mei 2014 kepada DARIUS JEFRI ATMADJA Selaku Penerima Kuasa ataspermintaan ARYA PERMADI TANATAKUSUMA.Bahwa terdakwa Mardjuki,MS.BE
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
133 — 58
Oleh karenaitu, apabila sudah dianggarkan maka hal tersebut tidak boleh dipungut lagidari orang tua peserta didik;Halaman 86 dari 212 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2017/PN PikBahwa nomor induk siswa secara nasional dikeluarkan setelah masukdapodik ke Kemendikbud, namun hal ini tidak menghambat berlangsungnyaproses ngajarmengajar di sekolah itu, artinya walapun nomor induk siswa/iitu belum keluar proses ngajarmengajar tetap dapat dilaksanakan.
66 — 24
temui vendorvendor untuk meminta surat dukungan dan penawarankarena itu semuanya bisa sehari dikerjakan karena bisa lewat/by Phon;Bahwa terdakwa memang datang ke RSUD dr.Murjani sampit kara ada ditelponterdakwa II Erlina selaku PPK dan diinformasukannya bahwa pencairan danapaling lambat tanggal 15 Desember 2012 sehingga terdakwa ada membuat suratpernyataan tentang kesanggupan untuk mengadakan/mendatangkan barang alkesyang belum datang sebelum berakhir masa kontrak dan Berita acara penyerahanbarang walapun
64 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya tidak menyatakan APBDKabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 20001; Tahun Anggaran2002; dan Tahun Anggaran 2003 terdapat cacat hukum sehinggadinyatakan batal atau batal demi hukum, walapun dikatakan bahwadidalam penyusunan APBD tersebut tidak menggunakan danmenyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
216 — 115
. : 32/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBYe Tidak melakukan pemutusan kontrak dan membiarkan penyedia jasatetap bekerja setelah addendum perpanjangan waktu pelaksanaanpekerjaan selesai walapun tidak ada dasar kontraktual;e Tidak meminta pendampingan pengelola teknis proyek dari OPD teknisterkait.Bahwa Penyimpanganpenyimpangan sebagaimana diuraikan dalam butir 14diatas, menurut pendapat ahli tidak sesuai dengan:a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah sebagaimana diubah