Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Keputusan No.0220/PL1/KP/2017 Tentang Pemberhentian Ketua Jurusan Teknik Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2017. Sehingga surat dimaksuddapat dikualifikasikan bersifat konkrit (P6 dan P7) ; b. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyatanyata ditujukan pula kepadaPenggugat tidak ditujukan kepada umum. Dengan demikian keputusanTergugat dimaksud harus dikualifikasikan sebagai bersifat individual. .;c.

Bahwa dikarenakan Para Pemohon pernah bertempat tinggal di Dusun XV No.10.40,Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sekira padatahun 2006 dan ternyata Para Pemohon masih terdaftar dan tercatat di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka Para Pemohonmengajukan permohonan pembuatan data kependudukan dan Akta Pencatatan Sipilyang baru, dan pada masa itu belum sistem elektronik (online);Bahwa adapun Akta Pencatatan Sipil atas nama Para Pemohon dan

hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danHalaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ##/Pdt.G/#####/PN SruPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa (1) PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atausurat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa berdasarkan Surat Undangan Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 005/1317/BKD/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah dilakukanrapat koordinasi persiapan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang tersangkut permasalahan hukum.4.

pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXVI/2018. frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

pada adanya surat pemerintahanatasan yang menginstruksikan agar PNS yang melakukan tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan agardilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, dan setelah itu badanHalaman 49PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNkepegawaian daerah sudah membuat rapat dengan tim untukmenindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Repormasi Birokrasi dan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteriterkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat Jambiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKesehatan Propinsi Jambi Nomor : KP.00.02.2.4.222 tanggal 08Maret 2001 (Vide Bukti P7);2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padaDinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui SuratKeputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor821.13/28/SK.PN/UP tanggal 10 Juni 2002 (Vide Bukti P8)3.

September2015 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakanbersalah Melakukan Korupsi secara bersamasama, dandijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).14.Bahwa dari ketentuan hukum perundangundangantersebut diatas, jelas secara nyata tidak ada mengenalatau tidak ada menentukan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dikarenakan melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama, makamenurut hukum untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

(b) Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangaparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor. 11tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNo.17 tahun 2020 ;Obyek sengketa dibuat / diterbitkan Tergugat telah salah prosedurmemberhentikan Penggugat langsung dari Pegawai Negeri Sipil tanpapemberhentian sementara;Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipilberdasarkan keputusan Bupati Asahan Nomor : 82BKDTahun 2020tertanggal 14

Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1207280310120008 atas nama Agus Diharsyahyang dikeluarkan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, tertanggal3 Oktober 2012 yang ditandatangani Kadis Kependudukan dan Catatan Sipilyang telah dibubuhi meterai cukup dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena Penggugat tidak menunjukkan aslinya (P2)..

meminjam melaluiTerdakwa mencapai 118 (seratus delapan belas) orang yang terdiridari anggota Yonif 403/WP sebanyak 68 (enam puluh delapan)orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 6.132.000.000, (enammilyar seratus tiga pulun dua juta rupiah), mantan anggota Yonif403/WP sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan total pinjamansebesar Rp. 1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh jutarupiah), anggota yang desersi 1 (satu) orang sebesar Rp.145.000.000, (Sseratus empat puluh lima juta rupiah) dan orang sipilyang

Penggugat sertaperkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkanPasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan bahwa perkara inimenjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan AgamaTernate ;on Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat

Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan. (Fotokopi sesuai fotokopi);: Surat an.

madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan4, JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemulaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandungmakna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipilyang

perkara,terlebin dahulu mempertimbangkan formalitas dari padaGugatan tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan iniadalah sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yangsedang menjabat sebagai Kepala Dinas di Gunung Sitoli;Menimbang bahwa sebagai seorang PNS (Pegawai NegeriSipil) untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkanketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentangPeraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil menurut Pasal 6 ayat 3 Seorang Pegawai Negeri Sipilyang

dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b danhuruf c merupakan keputusan yang batal atau dapatdibatalkan.Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017;Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019dan berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019,sehingga objek sengketa secara nyata telah bertentanganPasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Bukti T.15Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13 September 2018;Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang discan, SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur SipilNegara Yang Melakukan Tindak Pidana

IP, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerangkan bahwa di Loleo pada tanggal 17 Desember 2003 telahlahir Anak Korban anak ke tiga, perempuan dari ayah Anak Korban dan IbuSaksi 2.* Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korbanberdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/270/PKMW/2020 UPTDPUSKESMAS RAWAT INAP WAIRORO tanggal 14 Juli 2020 yangditandatangani oleh dr.

Melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwaPemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamencapai batas usia pensiun, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan I ( satu ) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiuntersebut ; =~ == == = + = $= nn nnn none nb.

Jabatan struktural eselon II ; Menimbang, bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipilyang sedang menduduki jabatan eselon II di Pemerintahan Kabupaten Flores Timur,kewenangannya ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten, yang dalam hal iniadalah Bupati Flores Timur yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipilatas nama Penggugat (bukti P.4 = T II.2); Menimbang, bahwa Objek sengketa II in litis

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/003/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 NomorHalaman 18 dari 91 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.2/065/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/003/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/065/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ismail.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/003/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/065/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ismail.4.

lanjut sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam permohonan tertanggal 5 November 2020yang diajukan oleh Pemohon, khususnya pada halaman 3 bagian ObjekPermohonan angka 10 disebutkan bahwa Pemohon Prinsipal atas nama Subri Sadalah paman kandung dari Titin Suryani, sedangkan ketika Pemohon Prinsipalhadir pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 November 2020menyatakan bahwa dirinya adalah paman kandung dari Andi Noprizal yangmerupakan mantan suami dari Sinta Arzaniah in casu Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan dari Pemohondalam perkara ini, ternyata pihak Pemohon belum mencantumkan izin dariatasan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Pereceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang pada intinya : Seorang suami (yang Seminggu setelahnya Pemohonberkata di depan orang tua Termohon) " saya

Hal ini terkait dengan kondisi konflikyang terjadi di Aceh yaitu konflik TNI versus GAM dan terkait juga dengankondisi pasca perdamaian yang menimbulkan euforia pada mantanmantan kombatan (tentara panglima GAM) yang cendrung memberikanrasa ketakutan pada masyarakat sipil, khususnya bagi masyarakan sipilyang berstatus PNS, in casu Kepala Sekolah.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru menerapkan hukumatau menerapkan hukum

Hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Nomor: 392 K/Sip/1969 kewajibanmembiayai penghidupan pendidikan dan pemeliharaan anak,tidak hanya dibebankan kepada ayah saja, tetapi jugaterhadap ibu ;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang pegawaiNegeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang ijinperkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil,pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang

dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari KartuTanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah masingmasingkuasa hukum Pemohon, maka Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telahmemenuhi syarat formil dan materil serta berkualifikasi sebagai Advokat ataukuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telahmemenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 Tentang Advokat;Izin Atasan Bagi PNSMenimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pegawai negeri sipilyang