Ditemukan 556011 data
1.Reza Pahlevi, S.H.
2.JAINUARDY MULIA, S.H
3.Muhammad Taufik Wahab, S.H.
Terdakwa:
YUSRANG alias YUSRAN
30 — 26
OKTAVIANDI SAMSURIZAL, SH
Terdakwa:
1.NURUDIN Bin H. ABDUL WAHAB
2.LAPALOMA Bin Alm LAMARUKA
3.SUTARMAN LATANI Bin LATANI
53 — 10
tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut sertamelakukan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber dayaikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004
ABDULWAHAB, terdakwa Il LAPALOMA Bin (Alm) LAMARUKA, dan terdakwa IIISUTARMAN LATANI Bin LATANI sebagaimana diatur dan diancam PidanaPasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 106 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.ATAUKEDUABahwa para terdakwa, yaitu terdakwa NURUDIN Bin H.
Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 7 ayat (6) UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa, "yang dimaksud dengan jenisikan adalan sebagaimana dimaksud dalam poin b adalah Udang,Rajungan, Kepiting dan sebagainya (Crutacea).
tahun 2004 tentang PerikananAd 1.
tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 tahun 2004 tentang PerikananMenimbang bahwa Bahwa berawal sekitar awal April 2019, terdakwa diperkenalkan kepada sdr.
Agus Hariyanto, S.H.
Terdakwa:
BAMBANG SUHARTONO Bin RAHMANI
47 — 25
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.H. EMMANG Bin HAJI MURSIDI
2.GUNTUR Bin ACO
48 — 16
ZULKARNAEN
Terdakwa:
IRHAM
153 — 35
Menyatakan terdakwa IRHAM terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Nahkoda kapal perikanan yang tidakmemiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dalam surat dakwaan,diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UU 45tahun 2009 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.2.
Amanah 05 GT 27di dekati oleh Kapal Patroli KP XXII 2004 milik Ditpolairud Polda NTT dankemudian dilakukan pemeriksaan kapal dan dokumen oleh Tim PatrolliDitpolairud Polda NTT. Bahwa terdakwa di dalam melakukan pengangkutan ikan tersebutterdakwa tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan atau SIKPI.Selanjutnya kapal KMN. Amanah 05 GT 27 yang dinahkodai oleh terdakwaditangkap oleh Kapal Patroli KP XXII 2004 pada wilayah Perairan BaranusaKab.
Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur posisi 08 11' 781" LS dan 124 04'236" BT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 07.26Wita.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana sesuai Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.ATAUKEDUA:Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN KIbBahwa ia terdakwa IRHAM alias IRHAM sebagai Nakhoda KMN.Amanah 05 GT 27 pada hari
Amanah 05 GT 27di dekati oleh Kapal Patroli KP XXII 2004 milik Ditpolairud Polda NTT dankemudian dilakukan pemeriksaan kapal dan dokumen oleh Tim PatrolliDitpolairud Polda NTT. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 02.00 Witaterdakwa berlayar dari Pelabuhan Baranusa menuju Perairan Baranusa danselanjutnya melakukan kegiatan pengankutan ikan dari nelayan, terdakwatidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Selanjutnya kapal KMN.Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN KIbAmanah 05 GT 27 yang dinahkodai oleh terdakwa ditangkap oleh KapalPatroli KP XXII 2004 pada wilayah Perairan Baranusa Kab.
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
TAUFIK KURAHMAN Bin SYAHWANI
40 — 6
Menyatakan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SYAHWANI bersalahmelakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.
atau tidak diperbolehkankarena dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber dataikan dan/atau lingkungannya.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menangkap ikan di Aliran Sungai DesaPalangkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas denganmenggunakan alat setrum adalah untuk mempermudah terdakwa dalammenangkap ikan.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
mempertimbangkan unsur kesalahan dalamrangka pertanggungjawaban pidananya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindakpidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa denganbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Perbuatan terdakwatersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkanHalaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN KIkPasal 22 ayat (4) UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1)UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
bukti tersebut akan ditetapkan/ disebutkan dalam amar putusan dibawahini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan daripembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAPkepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
Terbanding/Terdakwa I : Parto Bin Juhaepa
Terbanding/Terdakwa II : Ilma Bin Jamaludin Nohong
76 — 46
1.LEONARD SARIMONANG SIMALANGO, S.H.
2.M. KHOIRUN NI'AM, S.H.
3.ADAM PRIMA MAHENDRA, S.H.
Terdakwa:
1.NASRUDIN Als UDIN Bin MAWARDI (alm)
2.MAHMUDIN Als MAHMUD Bin AHMAD JUMASARI
66 — 42
1.KARMILA ANDRIANI, S.H
2.A. INDRI NUR REZKI, SH
Terdakwa:
SAENAL Bin GAU
25 — 0
Agusjayanto, S.H., M.H
Terdakwa:
Rahun Sabbun Bin Jiun
27 — 14
INDRASWATY, S.H., M.H.
Terdakwa:
BASRI bin H. BACOTANG
3 — 2
MUHAMMAD ASSAROFI, SH.
Terdakwa:
MANDALA PUTRA JAYA Bin A. SUBADIHAN
227 — 67
1.FERDIANSYAH, SH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
YAKINI GUNAWAN Bin IDRIS
111 — 0
1.IRMANSYAH ASFARI, S.H.
2.NURUL ANISA, S.H.
Terdakwa:
WIWING BIN PARMAN
45 — 13
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
FIRMAN Bin DAENG MANESSA
38 — 15
Pasal42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum dan Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat(1) UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalamdakwaan kumulatif Penuntut Umum.2.
Pasal 27 ayat (1) UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukankeberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan dengan dibawahSumpah masingmasing sebagai berikut :1.
Dan sesuai yangtercantum di dokumen kapal tersebut;Bahwa benar Sesuai Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Thn 2009 TentangPerubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Setiapkapal perikanan yang akan berangkat berlayar melakukan penangkapanikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajibmemiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandardi pelabuhan perikanan;Bahwa benar Yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaituDokumen kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar
Setiap Kapal Perikanan :Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap kapal perikanan menurutketentuan pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah termuat dalam penjelasan pasal 1 angka 9 adalah kapal, perahu, ataualat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan,mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan, pengolahan ikan, pelatinan ikan, dan penelitian / eksplorasi perikanan
Pasal 42ayat (3) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaanPertama terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Kedua yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Ad.1.
SARPIN, SH.
Terdakwa:
ALI HASAN
36 — 9
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
M. Darwis Bin Muhayyang
36 — 12
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
M. Ansar
31 — 8
tentang Perikanan,sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan2.
dan diancam dalam Pasal 85 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.4.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa juga Juga berdampak pada menurunnyaproduktifitas perikanan.yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayanpesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energigelombang dan arus yang menerpa pantai.wenn n nnn nn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.SUBSIDIAIR Bahwa terdakwa M.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudahmengerti akan isi dakwaan tersebut namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Bahwa Ahli menjelaskan penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahanpeledak sangat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan diatur secara tegas di dalam UndangUndang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan pasal 85 jo pasal 9 ayat (1).
1.DEWI PERMATA ASRI, SH
2.MISZUARTY, SH. MH.
Terdakwa:
EDI BIN SAMSUDIN PGL. EDI LAYEN
24 — 8
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut lepas tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagai mana dimaksud dalam 27 ayat (1) yang menimbulkan korban/Kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004
1.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN,S.H.
2.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
SYAMSUDDIN alias UDIN bin AROL
47 — 7