Ditemukan 563 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sidik sidiq sidin sikap sidhi sidup sidji sidep sidja sidjo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1126/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA
44 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NonFoodsebesar 59,81% dari total penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dan Majelis tidak memerintahkan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan jenis garam yangdijual ke industri Non Food ( garam industri) apakah sama jenisnya dengangaram konsumsi yang dijual ke Customer Food sesuai yang diatur dalamPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/MDAG/PER/9/2012.Bahwa sebagai tambahan informasi, mulai masa pajak Oktober 2010 sampaidengan sekarang berdasarkan data SIDJP
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 10-01-2022 — Putus : 24-03-2022 — Upload : 04-04-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb
Tanggal 24 Maret 2022 — Penuntut Umum:
FAUZI SANJAYA, SH., MH
Terdakwa:
AHMAD RODIA BURKON
61 — 14
  • CV ARBIE dan Berita Acara Serah Terima Softcopy Sertifikat Elektronik. 1 (satu set) print-out data SIDJP Lampiran V SPT PPh Badan Tahun 2016 a.n. CV ARBIE. 1 (satu set) print-out data pelaporan SPT Masa PPN dan data penerbitan Faktur pajak yang dilaporkan a.n. CV ARBIE Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017. 1 (satu) set asli print-out rekening BNI Nomor 8211606093 a.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ANUGERAH PASIFIC JAYA
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan faktafakta yang ada, termasuk hasilpenelusuran dalam Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP), serta mempertimbangan ketentuanperpajakan yang ada dengan ini Pemohon PK (semulaTerbanding) sampaikan halhal sebagai berikut:oBahwa berdasarkan penelusuran dalam SIDJPdiketahui Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak pada tanggal 19 Juni 2008, dan bergerakdalam bidang angkutan laut domestik umum lineruntuk penumpang (KLU: 50111)Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-12-2014 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1130 B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA;
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NonFoodsebesar 59,81% dari total penjualan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), dan Majelis tidak memerintahkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan jenisgaram yang dijual ke industri Non Food (garam industri) apakah samajenisnya dengan garam konsumsi yang dijual ke Customer Food sesuaiyang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/MDAG/PER/9/2012;Bahwa sebagai tambahan informasi, mulai masa pajak Oktober 2010sampai dengan sekarang berdasarkan data SIDJP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 621/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. DELTA PACIFIC INDOTUNA,
47 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan data Master File Nasional (MFN), TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) terdaftar pada KPPPratama Bitung dengan NPWP: 02.385.961.4823.000.Bahwa selanjutnya berdasarkan penelitian pada data Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) per 12 Januari 2015, diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar padaKPP Pratama Bitung sejak tanggal 10 Oktober 2005 dan dikukuhkansebagai PKP sejak tanggal 23 Maret 2006.Bahwa Termohon Peninjauan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Putus : 01-12-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1407/Pid. Sus/2015/PN. Plg
Tanggal 1 Desember 2015 — SANA MASNI BINTI AKHMAD
64 — 34
  • BAPPenyidikan;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP PratamaPalembang llir Barat sejak Februari 2014;Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP PratamaPalembang llir Barat adalah salah satunya melaksanakan penerimaan danpenatausahaan suratsurat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnyatermasuk permohonan pendaftaran NPWP dan NPPkKP;Bahwa terdakwa sebagai Bendahara Badan Kesbangpollinmas denganNPWP:00.374.267.3307.000;Bahwa system informasi ODirjen Pajak atau SIDJP
    Sangkut,namun tidak mempunyai hubungan keluarga;Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya di BAPPenyidikan;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data danInformasi pada KPP Pratama Palembang llir Barat;Bahwa system informasi Dirjen Pajak atau) SIDJP untukNPWP:00.374.267.3307.000 terdaftar pada administrasi KPP PratamaPalembang llir Barat atas nama Bendahara Badan KesbangpollinmasPalembang;Bahwa di Direktorat Jenderal Pajak terdapat Aplikasi yang terhnubung secaraon line
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 25-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516/B/PK/PJK/2013
Tanggal 25 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TRIAS SENTOSA, Tbk
144 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • palinglambat tanggal 11 April 2007;d Bahwa terbukti pula Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)secara eksplisit mengakui SPT Tahunannya tidak lengkap dengan memenuhipermintaan kelengkapan data tersebut via email dan eSPT tersebut diupload olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 10 April 2007sehin gga tanda terima dicetak lagi tertanggal 10 April 2007 dan kriteria SPT lengkap;e Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Pelaporan SPT Tahunan PPh BadanTahun 2007 pada SIDJP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DWIPA BHIRAWA PERSADA
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan data pemenuhan hak dankewajiban perpajakan sebagaimana data yangdiambil dari SIDJP, dapat disimpulkan bahwaTermohon PK telah mengetahui dan memahamihak dan kewajiban yang melekat pada Penggugatberdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan;c. Bahwa mengingat bahwa aturan perundangundangan perpajakan telah diumumkan padaLembaran Negara, maka seluruh Wajib PajakHalaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2016dianggap mengetahui aturan perpajakan yangberlaku;d.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 16-11-2023 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 12-02-2024
Putusan PN PELALAWAN Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Plw
Tanggal 5 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.ALEXANDER JOSUA HUTAGALUNG, S.H.,M.H.
2.SITI RAHAYU, SH.
3.EDDY SUGANDI TAHIR, SH.,M.H
4.MUHAMMAD HABIBI, S.H.
5.ALEXANDER JOSUA HUTAGALUNG, S.H.,M.H.
7.HARPENI DAMAYANTI,SH
8.AGUNG DWI WICAKSONO, S.H
9.DIMAS DWINOFANTO PUTRA, S.H
Terdakwa:
JUNAIDI Bin PARMIN
60 — 40
  • ., M.Kn No:03 tanggal 27 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) set;
  • Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) untuk masa Februari, Maret, April, Juni dan Juli atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 1 (satu) set;
  • Profil Utama Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
  • Detil pelaporan SPT PPN Tahun 2019 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP
    Juli 2019 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.0011 (satu) set;
  • Persandingan Data Faktur PKPM pada Aplikasi Portal DJP CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
  • Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
  • Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 September 2020;

    • Dikembalikan

Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 01-03-2024 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 03-04-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR
Tanggal 3 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : ALEXANDER JOSUA HUTAGALUNG, S.H.,M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JUNAIDI Bin PARMIN
37 — 28
  • ., M.Kn No:03 tanggal 27 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) set;
  • Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) untuk masa Februari, Maret, April, Juni dan Juli atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 1 (satu) set;
  • Profil Utama Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
  • Detil pelaporan SPT PPN Tahun 2019 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP
    Juli 2019 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.0011 (satu) set;
  • Persandingan Data Faktur PKPM pada Aplikasi Portal DJP CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
  • Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
  • Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 September 2020;

    • Dikembalikan

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tepat dan harusdibatalkan;7) Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.50168/PP/M.XII/15/2014 tanggal 29 Januari 2014, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan amar putusanMajelis Hakim Pengadilan Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:7.1.7.2.7.3,Bahwa sesuai dengan Klasifikasi Lapbangan Usaha dalam SIDJP
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Tanggal 3 April 2018 — Penuntut Umum:
1.NOVI SAFITRI, SH
2.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
3.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
AGUS MULYA
273 — 1660
  • untuk menggunakan efaktur sudah dimilikioleh PT GUNA DAYA ENERGITAMA, apalagi tim penyidik menunjukkanbeberapa hard copy efaktur yang telah diterbitkan ;Bahwa kantor pajak sudah menentukan batas waktu penggunakan efaktur, yaitu. terhitung sejak 1 Juli 2016, seluruh Pengusaha Kena Pajak(PKP) diwajibkan untuk efaktur; Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT GUNA DAYAENERGITAMA adalah Terdakwa Agus Mulya yang menandatangani Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP
    CbiForm01/SOP/155/2017Pajak nomor LHPL236/WPJ.33/KP.0703/ 2017; Bahwa yang mengajukan Permohonan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA berdasarkan FormulirPengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMAadalah Terdakwa ; Bahwa setahu saksi Terdakwa AGUS MULYA selaku DirekturBahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT GUNA DAYAENERGITAMA adalah Terdakwa AGUS MULYA selaku Direktur PTGUNA DAYA ENERGITAMA;Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP
    RT 004/RW 006, Kedaung, Pamulang, TangerangSelatan;f) Kartu NPWP nomor 44.213.191.8411.00 atas nama AGUSMULYA;g) Pas foto terbaru saudara AGUS MULYA dalam bentuk softcopy;Menimbang, bahwa saksi dea puspita anggreini menerangkanBahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT GUNA DAYA ENERGITAMAadalah Terdakwa AGUS MULYA selaku Direktur PT GUNA DAYAHalaman 74 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/155/2017ENERGITAMA;Dan berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1152/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang Bentuk,Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangkaPembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan,Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, danTata Cara Pembatalan Faktur Pajak Nomor Urutpada Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dantanggal Faktur Pajak harus dibuat secaraberurutan, tanpa perlu dibedakan antara KodeTransaksi, Kode Status Faktur Pajak dan matauang yang digunakan;Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dalam SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Agustus 2020 —
253 — 207
  • Berdasarkandata Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) kewajiban perpajakanPT. Royal Industries Indonesia meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPhPasal 25/29, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat(2) ;Bahwa PT. Royal Industries Indonesia berdasarkan Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) bergerak dalam bidang usaha MinyakGoreng, Kelapa Sawit, namun berdasarkan keterangan dari Direktur dankaryawan PT.
    Royal IndustriesIndonesia adalah wajib pajak (WP) yang terdaftar di di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) PMA Empat dengan Nomor NPWP : 02.418.901.1057.000sebagaimana tertera dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP), dan menyatakan dalam kurun waktu Desember 2015 sampai denganApril 2016 Terdakwa menjabat selaku Direktur PT. Royal Industries Indonesia,dalam masa itu, PT.
    Royal Industries Indonesia yang menerangkanbahwa :Berdasarkan data SIDJP KPP PMA Empat, diketahui bahwa PT. RoyalIndustries Indonesia, NPWP 02.418.901.1057.000 belum atau tidakmelaporkan SPT Masa PPN untuk Masa Desember 2015, Masa Januari 2016,Masa Februari 2016, Masa Maret 2016, dan Masa April 2016. Dan tindakanyang telah dilakukan oleh KPP PMA Empat dalam kaitan pengawasanterhadap PT.
    Royal IndustriesIndonesia, yang berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)bergerak dalam bidang usaha Minyak Goreng Kelapa Sawit, namun berdasarkanketerangan dari Terdakwa dan karyawannya, PT. Royal Industries Indonesiabergerak dalam bidang usaha industri refinery dengan produk yang dihasilkanantara lain minyak goreng, sabun dan margarine. Selain itu PT.
    Sel.Berdasarkan data SIDJP KPP PMA Empat, diketahui bahwa PT. RoyalIndustries Indonesia, NPWP 02.418.901.1057.000 sampai hari ini tanggal 15Oktober 2019 belum atau tidak melaporkan SPT Masa PPN untuk MasaDesember 2015, Masa Januari 2016, Masa Februari 2016, Masa Maret 2016,dan Masa April 2016 ;Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh KPP PMA Empat dalam kaitanpengawasan terhadap PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 841/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PANASONIC LIGHTING INDONESIA
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menurut SIDJP adalah industri bola lampu pijar,lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet;b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen sales contract diketahuibahwa seluruh penjualan adalah kepada perusahaan afiliasi yaituPanasonic Trading (s) Pte Ltd dan Panasonic Asia Pacific Pte Ltd;Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 841 /B/PK/PJK/2014Royalti dan Brand tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA;
61 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Biaya Usahatersebut termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih danmemelihra penghasilan, sehingga sesuai dengan ketentuanPasal 6 ayat (1) UndangUndang PPh merupakanpengurang penghasilan bruto.3.6. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut:a. bahwa sesuai dengan data Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), KLU Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah Industri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-10-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — MULYADI ADLI Bin M. ADLI HASYIM
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agro Sinergi Nusantara;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP), dalam kurun waktu 2011 s.d 2013 diketahui Wajib Pajakatas nama PT. Geuruete Meugah Perkasa dengan NPWP.02.171.632.9103.000 menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPNNIHIL.Bahwa SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2014,PT.
    Agro Sinergi Nusantara;Bahwa Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP), dalam kurun waktu 2011 s.d 2013 diketahui Wajib PajakPT. Geuruete Meugah Perkasa dengan NPWP.02.171.632.9103.000 menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPNNIHIL.atas namaBahwa Terdakwa Mulyadi Adli tidak menyampaikan SPT Masa PPNMasa Pajak Januari 2014 s.d Desember 2014, PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS FREDY GONI
48 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai dengan hasil penelitian padadata SIDJP, diketahui bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha(KLU) adalah 47112 atau Perdagangan Eceran BerbagaiMacam Barang yang Utamanya Makanan dan Minuman.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Termohon PKmelakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP);2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mencatat penghasilanyang diperolehnya, dicatat sebagai komisi dan bukan sebagaiHalaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 174 B/PK/PJK/2017peredaran usaha bruto.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1511 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RELACOM INDONESIA
169 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1511/B/PK/PJK/201713.14.15.16.17.Dunia (NPWP 01.761.227.6405.000) Nomor DWFJN4050002955tanggal 10 Mei 2005 dengan PPN sebesar Rp5.520.000,00, NomorDWFJN4050002956 tanggal 10 Mei 2005 dengan PPN sebesarRp5.520.000,00 dan Nomor DWFJN4050002957 tanggal 10 Mei 2005dengan PPN sebesar Rp5.520.000,00 yang telah dikreditkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada masapajak Mei 2005;Bahwa berdasarkan pengecekan melalui Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP) untuk
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Perpajakan
Register : 09-05-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 132/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 18 Mei 2018 — Ferry Alias Ferry Sutanto bin Eddy Sutanto
166 — 97
  • 1,463,107,079 hal 43 dari 57 hal Perkara No.132/Pid.Sus/2018/PT.DKI Berdasarkan Sistem Administrasi DJP, PT BERKAH MANDIRI SUKSES telahterdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 22 Juni 2010 dan telahdikukuhkan sebagai sebagai PKP tanggal 3 September 2010Berdasarkan Sistem Administrasi DJP, PT SURYA INDO MAKMUR telahterdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 24 Juli 2009 dan telahdikukuhkan sebagai sebagai PKP tanggal 16 November 2009Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP
    .21/KP.0503/2015 (21,476,000.00) 27/02/20152 01Jan PembetulanKe1 $01021865/PPN1111WPJ.21/KP.0503/2015 (27,172,000.00) 16/03/20153 01Jan PembetulanKe2 $01072073/PPN1111WPJ.21/KP.0503/2015 (11,392,000.00) 27/08/20154 02Feb Normal S01026980/PPN1111WPJ.21/KP.0503/2015 (5,696,000.00) 31/03/20155 03Mar Normal $01036279/PPN1111WPJ.21/KP.0503/2015 (5,696,000.00) 30/04/20156 04Apr Normal $01045521/PPN1114WPJ.21/KP.0503/2015 533,650.00 29/05/2015 Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP
    2015 (86, 194,500.00) 27102/2015if 02Feb Normal $01027035/PPN 111 1/WPy.21/KP.0503/2015 (39,906,680.00) 31/03/20158 03Mar Normal $01036276/PPN1111/WPu.21/KP.0503/2015 (123,853,680.00) 30/04/20159 04Apr Normal $01044979/PPN 111 1/WPy.21/KP.0503/2015 (181,496 362.00) 28/05/201510 05Mei Normal $01061810/PPN1111/WPy.21/KP.0503/2015 (257,854,362.00) 28/07/201511 06Jun Normal $01069063/PPN 111 1/WPy.21/KP.0503/2015 (477,064,362.00) 19/08/2015 Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP