Menurut pasal 52 ayat ( 2 )nya, wewenanglain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undangundang yang disebutdengan wewenang voluntir;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah persamaannama yang dalam peraturan perundangan tidak ditemukan adanya persyaratandengan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undangundang Nomor: 24 Tahun2013

Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa permohonan pemohondan selanjutnya menetapkan:;Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;Menetapkan bahwa dikKelurahan Kodoodan, Kecamatan Madidir KotaBitung pada tanggal 24 Juli 2008 telah meninggal dunia seorang ayahbernama FRANGKI YUSUF karena sakit dan dikebumikan dipekuburanumum Bitung Barat 2;Memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan sipil kota bitung untukmencatatkan tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipilyang

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya,walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyataketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendakmelakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor01/R.CAB.DIS/SBB/2020, tanggal 16 Januari 2020, dengan demikianPenggugat telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yangberwenang sebagaimana Surat Rekomendesi Pemberian Izin PerceraianNomor 01/R.CAB.DIS/SBB/2020, tanggal 16 Januari 2020, dengan demikianPenggugat telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil,Sumpah/Janji Jabatan Negeri dan PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil wajibditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyatamelanggar sumpah/janji atau melanggarPeraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipilyang berat dan menurut pertimbangan atasanyang berwenang tidak dapat diperbaikilagi, dapat diberhentikan sebagai PegawaiNegeri Sipil ; b.

= (empat)tahun atau diancamdengan........dengan ancaman hukuman yang lebih beratadalah merupakan tindakan pidana kejahatanyang berat, meskipun maksimum ancamanhukuman terhadap sesuatu tindak pidana telahditetapkan, namun hukuman yangdijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadapjenis tindak pidana itu) dapat berbeda bedasehubungan dengan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan dan atau besarkecilnya akibat yang ditimbulkannya.Berhubung dengan itu, maka dalammempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang

FADZOL AZHARI serta dicatat dalam Daftar Pencatatan Sipilyang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan buktibukti surat yaitu :1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3304150303780004, tertanggal14082015,atas nama M. FADZOL AZHARI yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara (diberi tanda P1) ;.

FADZOL AZHARI serta dicatat dalam Daftar Pencatatan Sipilyang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;4.

Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkanHalaman 3 dari 17 halaman Putusan.Nomor 0193/Padt.G/2020/PA.Pkp.tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halanganyang sah menurut hukum;Menimbang bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

dibidang perkawinan sebagimanadimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan keduaUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atasbahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa , memutus danmenyelesaikan perkara ini.Menimbang bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

pegawai pencatat nikah Kecamatan Tanete Rilau yangtelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh ketuamajelis di beri kode P1Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311020107710001, tanggal 2Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danpencatatan sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberimeterai cukup, diberi kode P2.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311022901050140, tanggal 4 April 2012yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipilyang

umum danselanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :123Mengabulkan permohonan Pemohon ;Menyatakan telah lahir seorang anak bernama MARSELLA AUREL ZAHRA,Perempuan, anak ke6, lahir di Malang pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2003 jam18.10 wib, adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah antara Pemohon(ZAINAL KUSDUN) dengan CHUSNUL CHOTIMAH ;Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dari Penetapan kelahiran anaksetelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang

serta ketentuan UndangUndangyang berkenaan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan telah lahir seorang anak bernama MARSELLA AUREL ZAHRA,Perempuan, anak ke6, lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 27 Maret 2003,adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah antara Pemohon (ZAINALKUSDUN) dengan CHUSNUL CHOTIMAH ;3 Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dari Penetapan kelahiran anaksetelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang

Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patutuntuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidakhadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yangmewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkandalam Pasal 130 HIR. junctis Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 junctis Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

dalam perkara a guo adalah mengajukan gugatan cerai, makaharuslah tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan dengan tegasbahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari pejabat secara tertulis;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

I917I30jo19198I;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 Aturan Peralihan Undangundang Dasar 1945, maka pasal 93 dan 94 Reglement Catatan Sipil Cina Stbl.L9I7I30 jo 191981 masih berlaku, karena belum ada peraturan Catatan Sipilyang baru;Menimbang, bahwa dengan tidak berlakunya lagi Keputusan PresidiumKabinet, No.I27/V/Kep.

Poso untuk mencatatkan pada catatanpinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipilyang bersangkutan.4.

Akta Kelahiran Nomor 3201LT071120170358 tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang menerbitkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SalinanPenetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka3 dapat dikabulkan;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PN CbiMenimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang timbul akibat permohonan ini;Menimbang, bahwa

kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Ambon kiranya berkenan memanggil pemohon dansaksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapatmemberikan penetapan sebagaiberikut :Mengabulkan permohonan pemohontersebut ;Menetapkan bahwa pada Tanggal 21 Mei 2007 telah meninggal duniaseorang lakilaki bernama :CRYSTOFEL PARINUSSA karena sakit dansudah dikebumikan.Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untukmencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipilyang

Menurut pasal 52 ayat ( 2 )nya, wewenanglain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undangundang yang disebutdengan wewenang voluntir;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah persamaannama yang dalam peraturan perundangan tidak ditemukan adanya persyaratandengan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undangundang Nomor: 24 Tahun2013

Cilandak Jakarta Selatan, terdakwa yang merupakan SopirMetromini 610 telah ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakain preman/sipilyang mengaku dari Polda Metro Jaya yaitu saksi YANUAR SYAHYADI, DODYAGUS SUPRIYATNO, SUHIRTO dan MUCHALIM yang telah dihadirkan sebagaisaksi di persidangan karena terdakwa telah kedapatan menjadi penjual/pengecer judiTogel tanpa dilengkapi suratsurat yang syah.

NABU (Pegawai Negeri Sipilyang menguasai objek sengketa);Tergugat V, W.

SOEKARJONO (Pegawai negeri Sipilyang menguasai tanah sengketa);Tergugat VI, SAWARDI, B.A;Tergugat VII, SAAD NAYU (dalam perkarasekarang ini sebagai salah satu11Penggugat) ;Dengan amar putusan tertanggal 3 Juni 1986:Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;e Putusan Pengadilan Tinggi Palu (BuktiT.2):Dalam Putusannya tertanggal 10 Desember 1987Nomor: 27/Pdt/1987/PT.Palu yaitu: MenguatkanPutusan pengadilan Negeri Poso Nomor:3/Pdt.G/1985/PN.Pso tertanggal 3 Juni 1986;e Putusan Mahkamah Agung (Bukti T.3):

SOEKARJONO (Pegawai Negeri Sipilyang menguasai tanah sengketa);Di mana setelah dilakukan 3 (tiga) kali sidang,Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan16kemudian gugatan' ditarik sebelum para Tergugatmemberikan jawabannya;B. Gugatan Kedua;Nomor Perkara: 3/Pdt.G/1985/PN.Pso (bukti T.1);Penggugat: ISMAIL NAYU yang diwakili kuasanya ILHAMNORMAN dan MUH. SALEH ISMAIL;Tergugat:Tergugat Il, Bupati Kepala Daerah Tingkat IIPoso,Cq.

SUKARJONO (Pegawai Negeri Sipilyang menguasali tanah obyeksengketa) ;Di mana perkara ini telah diputus oleh PengadilanNegeri Poso tanggal 16 Desember 1993 dengan amarputusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapatditerima dan Putusan ini telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Palu tanggal 31 Mei 1994 Nomor:15/Pdt/1994/PT.Palu) dan Putusan ini dikuatkan puladi tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agungtanggal 29 September 1997 Reg.

SUKARJONO (Pegawai Negeri Sipilyang menguasai tanah sengketa);Di mana perkara ini telah diputus oleh PengadilanNegeri Poso tanggal 8 Januari 1999 dengan amarputusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima. Sehingga dengan demikian olehkarena tidak ada upaya banding oleh Penggugat, makaputusan ini telah berkekuatan hukum tetap(Inkracht );.

yang terbuka untuk umum danselanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :1Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan telah lahir seorang anak bernama TARIZA DWI RAMADHANI,3Perempuan, anak ke2, lahir di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 20 Oktober 2005,adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah antara Pemohon (LI IDIL FITRDdengan SURYANAH ;Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dari Penetapan kelahiran anaksetelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang

, serta ketentuan UndangUndang yang berkenaan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan telah lahir seorang anak bernama TARIZA DWI RAMADHANI,Perempuan, anak ke2, lahir di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 20 Oktober 2005,adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah antara Pemohon (LI IDIL FITRDdengan SURYANAH ;3 Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dari Penetapan kelahiran anaksetelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagai PeraturanDasar dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dengan jelas dan gamblang dalam "penjelasan umumnya"menyatakan bahwa untuk jelasnya dikutip secara utuh sebagai berikut:"Tujuan Hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidikPegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, oleh sebabitu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebihdahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukanpelanggaran

Muhono masuk perangkapberhadapan dengan hukum yang sudah direkayasa sebelumnya,termasuk saya (Pemohon Kasasi) sebagai bendaharawan DinasKehutanan Kabupaten Muara Enim yang menjadi korbankebringasan seorang Bupati Muara Enim.Selain dari pada itu Bupati Muara Enim menjadikan DinasKehutanan Kabupaten Muara Enim sebagai tumbal di Daerahkekuasaannya dengan melindungi Pejabat/Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran aturan dan perundangundanganseperti contoh berikutini : Pegawai Dinas PU Bina Marga

Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggaranomor:00002/21104/AZ/01/20 tentang pemberian kenaikan pangkatpengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia Pensiun, tanggal 7 Januari 2020, yangdikeluarkan oleh Bupati Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah dinazegeling dan diberi tanda bukti (P.14);Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Aceh atas nama Sarudin Nomor07402230000548, Tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh BankHal. 6 dari 15 Hal.

dan keterangan yang ada dalam surat tersebut relevan dengan perkara ini, olehkarena itu meskipun alat bukti tersebut tidak memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat, namun dapat memberi petunjuk kepada Majelis Hakimbahwa Para Pemohon memiliki hubungan kewarisan dengan XXXXXX;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa Surat KeputusanBupati Aceh Tenggara nomor:00002/21104/AZ/01/20 tentang pemberian kenaikanpangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipilyang

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintan Kota Medan ditempat untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebutdi Akta Kelahiran Nomor 503/2009 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan;4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp.341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 April 2019, oleh KamiAbd.