Ditemukan 2284 data
93 — 7
Struktur Organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk danjabatan Kepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak adadalam organisasi Sekretariat Presiden, Kementrian SekretarianNegara RI.e Selanjutnya Dokumen Bukti Nomor : BB0526/2015/DCF berupa : 1 (satu)lembar Surat Tugas Monitoring Perjalanan Dinas Kepresidenan RI No.003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 Berkop Kementrian Sekretariat Negera RISekretarian Presiden, tertera Jakarta 24 Januari 2015, dimana pada dokumenbukti tersebut terdapat
Struktur Organisasi Staf Khusus Kepresidenan belum terbentuk danjabatan Kepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak adadalam organisasi Sekretariat Presiden, Kementriabn SekretarianNegara RI.e Selanjutnya Dokumen Bukti Nomor : BB0526/2015/DCF berupa :1 (satu) lembar Surat Tugas Monitoring Perjalanan DinasKepresidenan RI No.003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 BerkopKementrian Sekretariat Negera RI Sekretarian Presiden, terteraJakarta 24 Januari 2015, dimana pada dokumen bukti tersebut capstempel
Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk, dan jabatanKepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak ada dalamstruktur organisasi Sekretariat Presiden, Kementrian Sekretariat Negara RI.Demikian klarifikasi kami, dan atas perhatian Bapak Gubernur, kamiucapkan terima kasih. surat ditanda tangani oleh Plt. Kepala Sekretariat21Presiden oleh Djarot Sri Sulistyo. Dari penjelasan tersebut saksi meyakinibahwa Ir.
Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk, dan jabatanKepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak ada dalam strukturorganisasi Sekretariat Presiden, Kementrian Sekretariat Negara RI.Surat ditanda tangan oleh Plt. Kepala Sekretariat Presiden oleh DJAROT SRISULISTYO.Berdasarkan keterangan Saksi Ir. SUPARDI menerangkan yangmembuat surat adalah terdakwa SANDI ARIONO, SE JabatanKasubag Sekretariat Kepresidenan, dan yang menyerahkan suratkepada saksi Ir.
Veteran no 16Jakarta10110 telepon (021) 23545001.Surat Monitoring Perjalanan Dinas Kepresidenan RI no. 003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 di keluarkan di Jakarta 24 Januari2015 terdakwa SANDI ARIONO SE 030248731 untukmelaksanakan pengawasan pejabat aparatur Negara danPengguna Anggaran Dana Negara bahwa surat tersebut tidakhanya mengubah isinya tetapi tidak pernah ada, tidak pernahterjadi serta Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belumterbentuk, jabatan Kepala Subbagian Sekretaris PribadiHal. 61
78 — 61
Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya j;Ahrul Fahziar, SH., Jabatan StafSub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya jf nnnnnnnnn nnn nnnBagus Tirta Prawita, SH., JabatanStaf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ;8. Rerry SetianingTiyaswati, SH.
65 — 26
., Staf SubBagian Wilayah I pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri.7 MAULIDIA NOVITA, S.H., Staf Sub BagianWilayah II pada Biro Hukum Kementerian DalamKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor7 Jakarta 10110, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :183/3083/Sj, tertanggal 30 Juli 2010, selanjutnya disebutSCDAGAL 0... eee eee cece cence eee eeneeeeeeeeesTERBANDING;II. M.
131 — 40
., Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah KabupatenManggarai, beralamat di Jalan Motang Rua Nomor: 01,Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggra Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.034.1/31/2019, tanggal 18 Januari 201 9;Halaman 1 dari9 Halaman, Putusan Nomor : 212/B/2019/PTTUN.SBYSelanjutnya
PT. BINTANG TAMBANG NUSANTARA
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH Cq. DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGAH
101 — 45
ROHANA JUSUF DJAFARA, SH, Jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan Hukum Pada Biro Hukum SetdaProv Sulawesi Tengah ;3. IRWANTO, SH., Jabatan Staf Bagian Pelayanan danBantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda ProvSulawesi Tengah ;4. ERWIN, SH., Jabatan Staf Bagian Pelayanan danBantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda ProvSulawesi Tengah ;5. AMIR PAKUDE, SH., Pekerjaan Advokat ;6.
75 — 32
ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya );15.RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya );16.
90 — 39
., Kepala SubBagian Bantuan dan Konsultasi Hukum pada BagianHukum Setda Kota Tegal ;Kesemuanya beralamat di Jalan Ki Gede Sebayu No. 12Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/022tertanggal 23 Oktober 2017 selanjutnya disebut PEMBANDING/TERGUGAT ilINTERVENSI1 ;ll GUBERNUR JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 9Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;Hal 1 Putusan No. 24/B/2018/PT.TUN.SBYDalam hal ini memberi Kuasa Kepada : 1). Indrawasih, SH.,MH.
71 — 27
., Jabatan Kepdla SubBagian Pertimbangan dan Advokasi Hukuim DitjenPlanologi Kehutanan dan Tata Ling kurjan: co10. M.ZAENURI, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum peace11. FRANSISKA BUDIVANTISSAMH, Jabatan Staf Biro12.
28 — 23
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumHal. 1 dari 8 hal. Put.
52 — 20
,Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit BantuanHukum, ODirektorat Peraturan Perpajakan5 Nama: Muhamad Kurniawan,Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit BantuanHukum, ODirektorat Peraturan Perpajakan6 Nama: Lestari,Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kantor Wilayah DJP Jawa BaratJabatan :Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, KPPPratama Cikarang Utara;8 Nama: Rinaldi Turnip,Jabatan :Penilai PBB Muda, KPP Pratama CikarangJabatan :Penilai PBB Muda, KPP Pratama Cikarang10
82 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaHalaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 47 P/HUM/2014Singkawang, beralamat di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 KotaSingkawang Provinsi Kalimantan Barat;3. Herlia Damaiyanti, S.H., Pekerjaan PNS, Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaSingkawang, beralamat di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 KotaSingkawang Provinsi Kalimantan Barat;4. G.K.
194 — 48
;Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan;TH STV OIG, BH) pn n nanan nnn nnn nnerPelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danKepatuhan Internal Kanwi DJP Jawa Tengah Il;Tri S@tyONO, SH. ; nn2 ne nae nnn en nnn nnn nee nee nnnPelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danKepatuhan Internal Kanwi DJP Jawa Tengah Il;Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 3Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilih alamat padaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Il, JalanM.T.
Terbanding/Tergugat I : PT.BPR Universal Kalbar
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
Terbanding/Turut Tergugat : Irvan Ariyanto
91 — 45
,Kepala Subbagian Advokasi IIB pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal:;6) Agus BudiantaKepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Kalimantan Barat;7) Marwandi SinagaKepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pontianak;8) Ferry HidayatKepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL Pontianak;9) Calvinus W.
., LL.M.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;10) Erni Nuraeni Santosa, S.H., M.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;11) Randika Yoga Perdata, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;12) Arsy Febriya Wardani, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;13) Margareta Windy Sinatra, S.H.Penanganan Perkara Tk
Ill pada Subbagian Advokasi IIB,Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal;14) Bernadeta RosarianaPelaksana pada KPKNL Pontianak;15) Ahmad Hilmi Khoirul ArifinPelaksana pada KPKNL Pontianak;16) Siska NadiaPelaksana pada KPKNL Pontianak; Hal 2 dari 56 hal Putusan No.69/PDT/2021/PT PTKBerdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU59/MK.1/2021, tanggal10 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak dengan No.153/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 2 Maret 2021selanjutnya disebut sebagai TERBANDING
81 — 26
., Kepala Subbagian Bantuan HukumIIA Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;DEWI SRI, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;DWI SUSIANTO GUNTORO, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIICBiro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;KOGSOSPOL SIREGAR, SH., MH., Kepala Subbagian Bantuan HukumIID Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;KURDI, SH., Kepala Seksi Hukum dan Informal
91 — 44
., NIP.196409201990031002, lahir di Pinaras pada tanggal 20 September 1964, pangkatPenata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana Masyarakat BAUK Universitas Negeri Manado, terhitung mulaiAKHIR BULAN MARET 2010 (obyek sengketa) tersebut telah bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik, dan sangat merugikan kepentinganPenggugat ; 22222 222222 nn nnnBerdasarkan uraianuraian tersebut
;NIP : 1964092019903 1002;Pangkat, Golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d; Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakatBAUK Universitas Negeri Manado; Unit kerja : Universitas Negeri Manado; Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 8huruf b peraturan Nomor 32 Tahun 1979;3 Lampau Waktu : a Penggugat pada butir 14 gugatan mendalilkan : bahwa pada tanggal 14 Mei 2014Penggugat menemui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UniversitasNegeri Manado
I, Golongan ruang III/d, Jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakat BAUKUniversitas Negeri Manado, terhitung mulai AKHIR BULAN MARET 2010 ;b Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 yangterakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya
asli, Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 3617/PT08.H15/ C/1990 tanggal 30Agustus 1990 Pengankatan CPNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA;2 Bukti P p) : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Rektor Institut Keguruan danIImu Pendidikan Manado, No. 4809a/PT08.H/ C/1991 tanggal 28 November1991 tentang Pengangkatan PNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA; 3 Bukti P a3 Foto copy dari copy, Keputusan Rektor Universitas Negeri ManadoNo. 3312/H41/KP/2008, tentang Pengangkatan Kepala Subbagian
85 — 33
., Jabatan Kepala SubBagian PerundangUndangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Banyumas ; Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 1 dari 10 halaman6.
PT. Rifan Financindo Berjangka
Tergugat:
CARMELITO JUNDIS SAGRADO
448 — 307
Amser Irawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam halaman 68 Putusan Arbitrase, menyatakan bahwaTERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, dalamkenyataannya TIDAK PERNAH diberi kesempatan oleh Sdri. Viradan Sdri.
Amser Irawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam butir 69.13. huruf a (2) Putusan Arbitrase, halaman 91,TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, telahmenyetorkan dana ke rekening terpisah (segregated account)PEMOHON KEBERATAN, Termohon Arbitrase, terlebin dahulusebelum
Amser lrawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam butir 69.13. huruf a (5) Putusan Arbitrase, halaman 91,menyatakan bahwa semua transaksi atas akun TERMOHONKEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, tanpa ada instruksi dar!TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase.
Amser Irawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam halaman 91 Putusan Arbitrase, berdasarkan hasilpemeriksaan Bappepti terhadap PEMOHON KEBERATANditemukan kejanggalan berupa adanya perubahan password danSiapa yang membuat email Nasabah, namun yang pasti telahterbukti bahwa semua
A B D U L L A H
Tergugat:
Kepala Desa Usar Kecamatan Plampang
213 — 99
;Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan PerundangUndanganSekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;4. Nama : Arif Rahman, S.H.;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;5. Nama : Lita Restuwati, S.H.
145 — 80
., Kepala Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;9. DEWI SULAKSMINIJATI, S.H., M.Kn., Kepala Seksi Keberatandan Banding I Kanwil DJP Jakarta Khusus; Hal. dari 21 hal. Put.
,Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; VINNA DIEN ASMADY PUTRI, S.H., Pelaksana SubdirektoratBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;WIDYA MAYA KARTIKA, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;HERY SUTRISNO, S.E., M.M., Account Representative padaSeksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Penanaman ModalAsing Empat; Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan
115 — 32
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Yapen danYOHANIS BURUMI, SH., staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda KabupatenKepulauan Yapen, berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani Bupati Kepulauan Yapentertanggal 9 November 2010, untuk TergugatII hadir sendiri dan selanjutnya memberikuasa secara insidentil kepada DAUD KAMAREA, SH sesuai dengan penetapan KetuaPengadilan Negeri Serui Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Sri tanggal 24 Februari2011;Menimbang, bahwa pada