menafkahi anak bukanlah sematamatakewajiban seorang ayah, karena apabila ayah adalah seorang yang tidakmampu maka ibu dapat menafkahi anak tersebut sesuai dengankesanggupannya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayah saat ini tidakmempunyai penghasilan yang tetap, akan tetapi dipandang sebagai orang yangmasih sehat dan mampu mencari pekerjaan yang menghasilkan uang untukmembantu biaya nafkah kedua orang anaknya, sedangkan Penggugat sebagaiibu mempunyai penghasilan menetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

sebanyak 2 (dua) bakul, 1 (satu) buah karung yangberisikan padi namun saksi tidak mengetahui secara pastiberat dari karung tersebut, atap bangunan yangmenggunakan seng, bantalan seng, kayu usuk yangdijadikan regel dinding bangunan penggilingan sebelahbarat namun saksi tidak mengetahui padi yang berada didalam penggilingan tersebut ikut terbakar dan miliknyaBahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mengidap suatupenyakit bawaan ataupun seorang yang tidak normalkarena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

bertanda P 5 yaituadanya izin menggugat cerai yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 1Raya, Kecamatan Raya Kabupetan Simalungun tertanggal 14 Maret 2016;Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PNPms.Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

pemindahan jabatan lama kejabatan baru;;120 1 (satu) rangkap foto copypetikan Keputusan Walikota PagarAlam beserta lampiran nomor821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangPemberhentian dan pengangkatanhalaman 17 dari 168 Putusan Nomor: 16/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg18pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli2010;121 1 (satu) rangkap foto copyBerita Acara Sumpah beserta daftardan tanda tangan yang bersumpahpada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota PagarAlam untuk Pegawai Negeri Sipilyang

bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dantanggal lahir masingmasing dua digit;b 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkantahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulanpengangkatan pertama dua digit;c 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkanjenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

I Nyoman Arsa,SH,M.Si (direktur pengadaan PNS) tercantum195309151974011001 yang seharusnya 195812311984031001;2 Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28Juni 2010 (IX) seharusnya VI.Terdakwa telah mengetahui adanya Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 yang efektif berlaku palinglambat satu tahun sejak ditetapkan, tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipilyang mengatur tentang perubahan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipilsebanyak

adalah Nomor yang diberikan kepada Pegawai NegeriSipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir tahun danbulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Jenis KelaminPegawai Negeri Sipil dan nomor urut.Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :a 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun,bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

adalah Nomor yang diberikan kepadaPegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dantanggal lahir tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil, Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :a 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun,bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

atas Keputusan Mentert Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009tanggal 29 April 2009 berupa pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yaitu HeryWibadi NIP. 060079004;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 042/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang perubahan Jenis HukumanDisiplin Menteri Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009 tanggal 29 April2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

tertulis DIMAS SETIYAWANagar dirubah sedemikian rupa menjadi DIMAS ERMA SETIAWAN, yang dalam amarPenetapan ini akan diganti dengan redaksional kalimat yang lebih menegaskan lingkupkewenangan Pejabat Pencatatan Sipil di maksud terkait kegiatan pencatatan atasperubahan nama sesuai norma ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No. 25 Tahun262008, yaitu sebagai berikut : ...untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahannama tersebut pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipilyang

dirasakan keduanya atau salah satunya, dalamkeadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapatHalaman 27 dari 30 Ptsn.No.1091/Padt.G/2017/PA.Krwmenyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan,daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal manasejalan dengan maksud kaidah fighiyyah:syd ida pio ide ub alladlArtinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkanKemaslahatan.Menimbang, bahwa Penggugat ternyata Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa dengan demikian dari ketentuan pasal Pasal 282 PeraturanPemerintah Nomor.11 tahun 2017 dan Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor.5 tahunHalaman 20 Put.48/G/2020/PTUNMdn2014 tersebut, prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang tersangkut dalam kasus pidana, harus diawali denganpemberhentian sementara.6.

Dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : b.

HukumTetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1001/99,tertanggal 26 Desember 2018, perihal Tindak Lanjut Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN ;Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor880/3712/SJ, tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat, Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Pasal 250Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30September 2016 yang berarti Keputusan tersebut telah berlaku surut;Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:Pasal 57Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamKeputusan atau ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang menjadidasar

Oleh karena itu pelaksanaankedua Pemerintah Pemerintah tersebut, termasuk pembagian gaji Pegawai Negeri Sipilyang bercerai, menjadi wewenang Pejabat yang ditentukan oleh Peraturan tersebut ,sehingga apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintahtersebut menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Agama, sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim menetapkan kepadaTergugat untuk memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluardari biaya

MmjBahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor : 45 tahun 1990 tersebut,sangat jelas bahwa menyangkut masalah perizinan bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melangsungkan perceraian adalah besifat wajib dipenuhi terlebihdahulu sebagai persyaratan mengajukan Permohonan cerail;Bahwa ternyata Pemohon dalam surat Permohonannya tidak dilampiri surat Izinuntuk melangsungkan perceraiannya dengan isterinya (Termohon), hal manamembuktikan kalau persyaratan formal mengajukan Permohonan perceraianyang diajukan

bercerai dengan Pemohon kecualirumah yang disengketakan sebagai harta milik Termohon dan mohon agarperkaranya segera diputus; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhalhal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; 19PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konpensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PemohonKonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

H.ASMUI, MH dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihakyang berperkara ;Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyaitu sebagai Dosen pada Universitas Udayana Denpasar Bali, danberdasarkan berdasarkan pasal 3 ayat (1 ) Peraturan pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setiapPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh

undangundang tentangKepegawaian yang bersifat "MAKSIMUM REMIDIUM, sehinggadalam hal ini tidak harus melihat pada ancaman atau tuntutan saja,akan tetapi juga haruslah dipertimbangkan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan ; Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakahPegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kesalahan itu akandiberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang

Yang dapatdipertanggungjawabkan adalah terbatas pada Pegawai Negeri Sipilyang memiliki kewenangan ; Unsur ke2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi.Kata dengan tujuan sebelum kalimat selanjutnya menunjukkan bahwajenis kesalahan delik ini harus merupakan kesengajaan dengan maksud(opzet als oogmerk), artinya akibat perbuatan pidana yaitumenguntungkan diri sendiri atau orang lain harus benarbenardikehendaki oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Bahkan Prof. Dr.

Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Tergugat bersama Anakkandungnya EDO kembali mendatangi Penggugat untuk menjemputuang muka atau panjar biaya pengurusan seleksi Pegawai Negeri Sipilyang dijanjikan oleh Tergugat dan Penggugat menyerahkan uangsebesar Rp. 25.000.000, kepada Tergugat dan anaknya di rumahPenggugat pada sekitar bulan April 2017, kemudian Tergugatmembuatkan kuitansi tanda terima uang panjar tersebut untukPenggugat dan setelah lebih kurang satu minggu kemudian TergugatHalaman 2 dari

Satu Milyard rupiah ), hal ini merupakan kerugianakibat perbuatan tergugat yang telah menimbulkan Perasaan malubagi Penggugat karena kendaraan yang di ambil paksa oleh Tergugatdilakukan di depan umum, menimbulkan Stress dan Tertetakan, IsteriPenggugat mengalami Shock pada saat kejadian penarikan tersebut,banyak kerugian waktu yang terbuang percuma akibat Tergugat harusberurusan dengan Perusahaan Tergugat, di perlakukan dengan tidaksopan oleh Tergugat, harga diri Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menolakatas eksepsi yang diajukan oleh Termohon;Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetapsebagaimana dalam eksepsinya;Menimbang, bahwa alasan eksepsi pada angka 1 menurut Majelis Hakim15merupakan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon yang berarti sudahmasuk dalam pokok perkara oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Dalam gugatan dan jawabanTergugat dan Penggugat serta para saksi Penggugat dan para saksi Tergugattelah menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dantinggal di Xxxxxxx Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati, sehinggaPenggugat tergolong isteri yang tidak nusyuz, karena itu Penggugat tetap berhakuntuk memperoleh nafkah iddah karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepadaTergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan bersih setiap bulannya

Putri Mayanda Sari lahir pada tanggal 22 Agustus 1992, danMenimbang bahwa dipersidangan seorang ahli yang berasal Petugas Pencatatan Sipilyang telah menjelaskan yang pada pokoknya memang pada tanggal 13 Oktober 2010telah dikeluarkan Akta Kelahiran an.