rekonvensi)tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena acessoir dengan gugatanpokok(konvensi) yang ditolak karena tidak terbukti ;Dalam Konpensi dan Rekonpensi:Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah

PA.TA Halaman 25 dari 30Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syariyyahyang termaktub dalam Kitab lanatut Thalibin juz IV halaman 85 yang diambilalin sebagai pendapat Majelis:Laid aule Lg) Gu > 6 rol SLL yo nro Lo grow dguiSII g asaillsdio 3 99 V5 grilNafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadihutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi.Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkahmadyah dan iddah selain dari hujjah syar'iyyah

mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kolaka;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan huyah syar'iyyah

ule ule prio awlaodl I>Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatMajelis sebagai berikut:ale(aall wolall ale glb erg) arg ll ancy pre risul SleJelollArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu

maka sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PemohonHal.37 dari 40 halaman Putusan No.xx/Padt.G/2020/PA.BtmKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera dalamamar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Hal ini sejalan dengan hujjah syar'iyyah dalam Kitab Manhaj alThullab,Juz VI, halaman 346:dalle wolill lale glb bro aro!

No. 18/Pdt.G/2019/PA.KIbMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. DALAM KONVENSI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Samani bin Saleh) untukmenjatuhkan talak satu Raj'i teryhadap Termohon (Muhlisa binti Lasau)di depan Sidang Pengadilan Agama Kalabahi;Il. DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;2.

., majelis berpendapat bahwa Tergugatterbukti telah murtad;Menimbang, bahwa...Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah keluar dariagama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakanfasakh; majelis mengambil alih dan sependapat dengan kaidah syar'iyyah yang tertuang dalamKitab Fatawa AlAzhar halaman 44 juz 6 yang terjemahannya :"Ketika telah nyata bahwaseorang suami murtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diterimasebagian, maka harus dinyatakan dalam bagian rekonvensi diterima untuksebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatukemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatunkan putusandengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkandalildalil syar'iyyah

mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatukemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatunkan putusandengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkandalildalil syar'iyyah

kesepakatan bersama tersebut, Pemohonberjanji akan memberi nafkah Termohon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)perbulan di luar biaya kesehatan, maka majelis menghukum Pemohon untukmembayar nafkah Termohon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 danperubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

Penggugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakimberkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian danmenolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi:;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah

I :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi:;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Konvensi:4. Mengabulkan permohonan Pemohon;Him. 28 dari 30 Him. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP. 2. Memberi ijin kepada Pemohon (H. Muh.

membiarkan anak berlepotan najis (kotoran BAB) di sekujurtubuh anak, adalah merupakan pembiaran terhadap anak, dan tidakadanya perhatian/kasih sayang Pemohon Rekonpensi terhadap anak, sertamerupakan salah satu bentuk nyata pembangkangan terhadap suami atauNUSYUZ;Hal itu disebabkan tamatan SMK swasta (Pemohon Rekonpensi) itu tidakmemiliki Kemampuan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, tidakmemiliki Kemampuan mendidik anak dengan cara yang baik dan benar,Pemohon Rekonpensi tidak mengenal hukumhukum syar'iyyah

, sertamerupakan sikap tidak bertanggung jawab Pemohon Rekonpensi terhadapanak, sehingga sangat dikhawatirkan apabila tamatan SMK swasta yangtidak mengenal nilainilai syar'iyyah dan etika dalam berumah tangga itudiberi kepercayaan menjadi pemegang amanah hak asuh anak, makaPemohon Rekonpensi yang tidak amanah itu dapat dipastikan akanmenjadikan masa depan anak menjadi hancur baik dalam urusan duniawi,apalagi dalam urusan ukhrowi.

yang juga tercakup didalamnya maskan dan kiswah, adalah kewajiban syari dan bersifat taabbudi sertaterbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat rekonvensitidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak nafkah, maskan dan kiswahselama masa iddah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal152 Kompilasi Hukum Islam, dan kepada Tergugat rekonvensi dihukum pula untukmemberi nafkah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah, hal manasejalan pula dalil/hujjah syar'iyyah

masalah perkawinan, maka sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Halaman 31 dari 33 halamanPutusan Nomor : 0078/Pdt.G/2016/PA.LLGmaka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilaimut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikitcukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 dan perubahannya tentang Peradilan Agama, biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah

mengucapkan ikrartalak di depan sidang Pengadilan Agama Padang;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku serta hukum syar'iyyah

No 102/Pdt.G/2013/PA.SjMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSIMengabulkan permohonan pemohon;Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidangPengadilan Agama Sinjai;Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk mengirmkansalinan penetapan ikrar talak selambatlambatnya 30 hari setelahpemohon mengucapkan ikrar talak, kepada