Ditemukan 252 data
126 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put116729.99/2011/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan kepadaPengadilan Pajak untuk membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00579/NKEB/WPJ.27
/2017 tanggal 18 Agustus 2017 sehubungan denganPenolakan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKPKBHalaman 1 dari 9 halaman.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00579/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor00015/240/11/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa Pajak Juli2011, atas nama PT Barettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1201.000, dengan alamat di Jalan Palembang
Putusan Nomor 2909 B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00579/NKEB/ WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus
Dengan demikian penerbitan keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00579/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2)Nomor: 00015/240/11/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa PajakJuli 2011 telah sesuai dengan kewenangan hukum dan telah dilakukansecara terukur dan
23 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
H.Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, yangdiwakili oleh Agustian Rachmansjah Partawidjaja dan KosimSutiono, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86267/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp5.012.970.819,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 61.999.067,003 Kredit Pajak Rp 61.999.067,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86267/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put86267/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86267/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
136 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00581/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 sehubungan dengan PenolakanPermohonan Pengurangan atau Pembatalan SKPKB berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPhFinal Pasal 4 ayat (2) Nomor 00013/240/11/201/15 tanggal 18 November2015 Masa Pajak November 2011;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 27 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116731.99
/2011/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00581/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 (2) Nomor 00013/240/11/201/15 tanggal
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00581/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) WHuruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor00013/240/11/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa PajakNovember 2011, atas nama PT Barettamuda Pratama, NPWP01.101.776.1201.000, dengan alamat di Jalan Palembang,Nomor 19, Belanti
/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib PajakAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) Nomor 00013/240/11/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa PajakNovember 2011, atas nama Penggugat NPWP 01.101.776.1201.000,adalah yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.
Dengan demikianpenerbitan keputusan Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) Nomor KEP00581/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) #Nomor00013/240/11/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa Pajak November2011 telah sesuai dengan kewenangan hukum dan telah dilakukansecara terukur
123 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put116734.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan kepadaPengadilan Pajak untuk membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00584/NKEB/WPJ.27
/2017 tanggal 18 Agustus 2017 sehubungan denganPenolakan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKPKBHalaman 1 dari 9 halaman.
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00584/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal18 Agustus 2017perinal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor00031/240/12/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa PajakFebruari 2012, atas nama PT Barettamuda Pratama, NPWP01.101.776.1201.000, dengan alamat di Jalan Palembang Nomor19,
Putusan Nomor 3029 B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00584/NKEB/ WP4J.27/2017 tanggal 18 Agustus
Dengan demikian penerbitan keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00584/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2)Nomor 00031/240/12/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa PajakPebruari 2012 telah sesuai dengan kewenangan hukum dan telahdilakukan secara terukur dan
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1303 B/PK/Pjk/2018Put86249/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar seharusnya dihitungdengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan Cfm.
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp9.289.579.837,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 111.516.575,003 Kredit Pajak Rp 111.516.575,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 18 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86249/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86249/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86249/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2569 B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa April 2011 Nomor0001 1/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor KEP00035/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 dan menetapkansesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan kena Pajak
Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114175.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00035/KEB/WPJ.27/2017 tanggal
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00035/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00011/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak April 2011, atas nama Parisal,NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan(UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran Sentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jalan KramatRaya, Senen Jakarta Pusat), adalah
PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00035/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak April 2011 Nomor0001 1/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
31 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2223/PJ/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90122/PP/M.XIVA/27
/2017, tanggal 11 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman.
Keterangan Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajak 0,002 Pajak Penghasilan Pasal 15 yang Terutang 0,003 Kredit Pajak 0,004 Kompensasi Masa Pajak sebelumnya 0,005 PPh Kurang/(Lebih) Bayar 0,006 Sanksi Administrasi 0,007 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90122/PP/M.XIVA/27/2017, tanggal 11 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap
Menerima dan mengabulkan selurunnya Permohonan PeninjauanKembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90122/PP/M.XIVA/27/2017 Tanggal 18 Desember 2017 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90122/PP/M.XIVA/27/2017 Tanggal 18 Desember 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2567 B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa September 2011Nomor 00016/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan KeputusanKeberatan Nomor KEP00040/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 danmenetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan kena
Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114180.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00040/KEB/WPJ.27/2017 tanggal
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00040/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00016/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak September 2011, atas namaParisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI KotoSelatan (UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran Sentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jalan KramatRaya, Senen Jakarta Pusat),
PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00040/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak September 2011 Nomor00016/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP. 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
BHLN OCI Corporation;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88055/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding
Penghitungan PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Februari 2012menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut :Menurut Terbanding Menurut PemohonBandinge Dasar Pengenaan Pajak :Rp39.189.373.838,00 Rp.0,00;e PPh Ps 15 terutang >Rp 145.000.683,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP >Rp 69.600.328,00 Rp.0,00;e PPhyangharus dibayar :Rp 214.601.011,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88055/PP/M.XVIB/27
/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00785/KEB/WPJ.07/2016tanggal 9 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak FebruariHalaman 2 dari 8 halaman.
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88055/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal26 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1675/B/PK/Pjk/20182.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88055/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri :3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
58 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112317.16/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00020/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 14 PebruariHalaman 1 dari 8 halaman.
/2017 tanggal 14Pebruari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00072/207/12/201/15 tanggal 18 Nopember 2015 atas nama: PT.Barettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1201.000, beralamat di JI.Palembang No.19, Belanti Timur, Padang dengan alamat korespondensi diJl.
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00020/KEB/WP4J.27/2017 tanggal 14 Pebruari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00072/207/12/201/15 tanggal 18 Nopember 2015, atas nama: PTBarettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1201.000, beralamatdi JI Palembang No.19, Belanti Timur, Padang dengan alamatkorespondensi di JI.
/2017 tanggal 14 Pebruari2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00072/207/12/201/15 tanggal 18 Nopember 2015 atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.101.776.1201.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp791.542.406,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gatot Subroto 38, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatan ChiefRepresentative BUT OCI Corporation;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88039/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan
Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2010 menurutPemohon Banding menjadi sebagai berikut:MenurutMenurutPemohonTerbandingBanding Dasar Pengenaan Pajak : 23.805.113.547,00 0,00 PPh Final Pasal 15 terutang : 88.078.920,00 0,00Bunga Pasa; 13 ayat (2) > 42.277.882,00 0,00UndangUndang KUP PPh yang harus dibayar : 130.356.802,00 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 10 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88039/PP/M.XVIB/27
/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00503/KEB/WPJ.07/2016Halaman 2 dari 8 halaman.
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88039/PP/M.XVIB/27/2017 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1676/B/PK/Pjk/201826 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88039/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1319/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86157/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding sehinggajumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
Pemohon No Uraian Banding1 Dasar Pengenaan Pajak 7.410.611.788,002 PPh Pasal 15 yang terutang 112.808.860,003 Kredit Pajak 112.808.860,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86157/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86157/PP/M.IIIA/27/2017 tanggal24 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86157/PP/M.IIIA/27/2017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman.
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gatot Subroto 38, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatan ChiefRepresentative BUT OCI Corporation;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88042/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan
15 Masa Pajak Agustus 2010menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut MenurutTerbanding Pemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak : 30.312.636.729,00 0,00 PPh Final Pasal 15 terutang : 112.156.756,00 0,00Bunga Pasa; 13 ayat (2) : 53.835.243,00 0,00UndangUndang KUP PPh yang harus dibayar : 165.991 .999,00 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 10 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88042/PP/M.XVIB/27
/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00501/KEB/WPJ.07/2016tanggal 15 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanHalaman 2 dari 8 halaman.
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88042/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal26 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1677/B/PK/Pjk/20182.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88042/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
51 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2563 B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa Juli 2011 Nomor0001 4/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor KEP00038/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 dan menetapkansesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan kena Pajak
Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114178.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00038/KEB/WPJ.27/2017 tanggal
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00038/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00014/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Juli 2011, atas nama Parisal,NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan(UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran Sentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jalan KramatRaya, Senen Jakarta Pusat), adalah
PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00038/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juli 2011 Nomor0001 4/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak, atas namaPemohon Banding, NPWP 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
255 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1622/B/PK/Pjk/2018Put86264/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa banding ini berkenan untuk menerima dan mengabulkanseluruh banding Pemohon Banding sehingga jumlah pajak yang masihharus/(lebih) dibayar seharusnya dihitung dengan perhitungan sebagaiberikut
Keterangan Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp8.348.762.426,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 100.316.904,003 Kredit Pajak Rp 100.316.904,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86264/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86264/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya ;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86264/PP/M.1IIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku ;3. Dengan mengadili sendiri3.1.
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3768/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding menolak Keputusan Direktorat Jenderal PajakNomor KEP00016/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017sehubungan dengan Penolakan keberatan wajib pajak terhadap SKPKBPPN dan PPnBM Nomor 00068/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015Masa Pajak April 2012, dengan mengajukan Permohonan Banding agarpajak terutang Pemohon Banding
menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112313.16/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00016/KEB/WPJ.27/2017 tanggal14 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00016/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2012 Nomor00068/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015, atas nama:Halaman 3 dari 8 halaman.
putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00016/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 14 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2012 ##Nomor00068/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015 atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.101.776.1201.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp74.412.450,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
49 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114173.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk dapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 MasaFebruari 2011 Nomor 00009/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 danKeputusan Keberatan Nomor KEP00033/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 7 April2017 dan menetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah RupiahNo Uraian Menurut Wajib Pajak 1 Penghasilan kena Pajak /Dasar Pengenaan Pajak 0 oO2 PPh Pasal 21 yang terutang 3 Kredit Pajak a.
Putusan Nomor 2537/B/PK/Pjk/2019Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00033/KEB/WP.J.27/2017 tanggal 7 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00009/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Februari 2011,atas nama Parisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI KotoSelatan (UD DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran Sentra Kramat
Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali ;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00033/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00009/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Februari 2011, atas namaParisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI KotoSelatan (UD DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran
Putusan Nomor 2537/B/PK/Pjk/2019mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00033/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00009/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3833/B/PK/Pjk/2019Banding serta menolak Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00015/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00066/207/12/201/15 tanggal 18Nopember 2015 atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112312.16/
2012/PP/M.XXA Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00015/KEB/ WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00066/207/12/201/15tanggal 18 November 2015 atas nama PT Barettamuda Pratama, NPWP01.101.776.1201.000
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00015/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor00066/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015, atas nama PTBarettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1201.000, beralamat diHalaman 3 dari 8 halaman.
untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00015/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 14 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00066/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.101.776.1201.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp45.225.840,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114176.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk dapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 MasaMei 2011 Nomor 00012/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 danKeputusan Keberatan Nomor KEP00036/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 7 April2017 dan menetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah RupiahNo Uraian Menurut WajibPajak1 Penghasilan kena Pajak 0,002 PPh Pasal 21 yang terutang 0,003 Kredit Pajaka.
Putusan Nomor 2536/B/PK/Pjk/2019Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00036/KEB/WP.J.27/2017 tanggal 7 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00012/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Mei 2011, atasnama Parisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan(UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat Korespondensi: PerkantoranSentra Kramat Blok
Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00036/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00012/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Mei 2011, atas nama Parisal,NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan(UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran
Putusan Nomor 2536/B/PK/Pjk/2019mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00036/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Mei 2011 Nomor00012/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2321/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86266/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Pengadilan Pajakyang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa banding ini berkenanuntuk menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus/ (lebin
Jumlah Pph yang masih harus bayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86266/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00624/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86266/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86266/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman.