kedokteran,institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi, dan/atauKementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh KKI ;(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaanKeputusan MKDKI MKDKIP diatur dengan Perkonsil ;Pada Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004Tentang Praktik Kedokteran berbunyi :Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesiamengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia ;Isi Pasal 70 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang PraktikKedokteran

Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh suatu badan/lembaga/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugastugaspemerintahan dibidang Disiplin Praktik Kedokteran Indonesia ;b. Eksistensi dari Tergugat dan TergugatIl dalam menjalankantugastugas dan kewenangannya tersebut diatas selaindidasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan jugadidasarkan pada Perkonsil atau UndangUndang PraktikKedokteran ;c.

Kedokteran ;15.

Bahwa, Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskanbahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesiamerupakan lembaga otonom dari Konsil KedokteranIndonesia ;d.

Bahwa, Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 Tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembagaotonom dari Konsil Kedokteran Indonesia ;d.

Vera Dolores Lukman sebagai PemohonPeninjauan Kembali disamping diperlakukan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya sebagai profesidokter juga diperlakukan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran. Bahwa dalam Pasal 50 Undang UndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan"Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteranmempunyai hak:a.

Nomor 47 PK/Pdt.SusPHI/20156.6.2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebab apabila Pemohon PeninjauanKembali, dr.

Bahwa tindakan atasan yang tidak memperkenankan PemohonPeninjauan Kembali selaku dokter umum untuk melaksanakantugasnya pada bagian dokter jaga, sekaligus tidak memperkenankanPemohon Peninjauan Kembali memakai baju dokter dan tunjangandokter (Pot) sejumlah Rp5 juta tiap bulan tidak dibayarkan sejak 1Februari 2010, tindakan tersebut telah melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;Halaman 19 dari 24 hal. Put.

Oleh karena itu, tindakan atasan (WakilDirektur) yang menjatuhkan hukuman jabatan atau demosi terhadapPemohon Peninjauan Kembali selaku profesi dokter umum telahmelanggar ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang Undang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;9. Tentang gugatan Penggugat pada poin 13 dan 14 dalam uraiannya semuamengandung rekayasa karena Penggugat pada dasarnya telahmemutarbalikan fakta.

Pasal 161Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak cukupalasan untuk PHK bagi Pemohon Peninjauan Kembali karena PemohonPeninjauan Kembali adalah seorang dokter umum sehingga diperlakukanUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;Bahwa ditinjau dari undangundang tentang praktik kedokteran, PemohonPeninjauan Kembali selama melaksanakan tugas selaku dokter umum tidakditemukan pelanggaran yang jadi alasan untuk Pemutusan Hubungan Kerja(PHk);Bahwa kami selaku Kuasa

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2001 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran jo.Pasal 2 ayat (1) tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 2052/Menkes/Per/X/201 1 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran dan hal ini telah dipenuhi oleh Para Penggugat selaku dokterdalam menjalankan profesinya di Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Cimahi,adapun Surat Izin Praktik (SIP) Dokter dari Para Penggugat sebagai

kedokteran di sarana pelayanan kesehatantersebut, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo.

No. 2409 K/Pdt/2014dan ayat (2) tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan PelaksanaanPraktik Kedokteran yang menyebutkan Dokter dan dokter gigi yang akanmenghentikan kegiatan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi disuatu tempat, wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota = setempat = selanjutnya ayat (2) menyebutkan,Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secaratertulis dengan pengembalian

Kedokteran jo.

No. 2409 K/Pdt/2014Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (bukti P3), selain ituperbuatan Termohon Kasasi Il (dahulu Pembanding Il/Tergugat Il) yangtidak melakukan pencegahan atas tindakan Termohon Kasasi (dahuluPembanding I/Tergugat ) tersebut, hal ini jelas telah melanggar ketentuanPasal 50 huruf a UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran jo.

Kedokteran ;2.

Bahwa adapun ketentuan Pasal 36 UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004Tentang Praktek Kodokteran menyebutkan :Setiap dokter dan dokter gigiyang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat IzinpraktikSelanjutnya didalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) menyebutkanbahwasanya surat izin praktik dokter atau dokter gigi hanya diberikan untukpaling banyak 3 (tiga) tempat praktik, sehingga dengan adanya ketentuantersebut Penggugat selaku dokter bisa memperoleh 3 (tiga) surat izinpraktek sekaligus

Bahwa Tergugat adalah suatu organisasi profesi kedokteran yangmenghimpun para dokter di Kota Medan, bersifat independen, tidakberaviliasi dengan kekuatan politik dan ideologi manapun yang dilandasioleh Pancasila, UUD 1945, Sumpah Dokter, serta Kode Etik KedokteranIndonesia yang pada saat sekarang ini Tergugat diketuai oleh Tergugat Il,yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menerbitkan SuratRekomendasi kepada anggotanya yaitu para dokter yang akanmelaksanakan praktik kedokteran, yang merupakan

,+TOtal 00... eee eee ete eee eeeeee esses RP. 270.000.000,Kerugian ImmateriilAkibat perbuatan melawan hukum yangDilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il telahMengganggu ketenangan Penggugat Il sehinggapengurusan masalah tersebut Penggugat telahmengalami kelelahan pisik dan psikis dan selainitu juga Penggugat Il menjadi malu denganrelasirelasi Penggugat sehingga berakibatkepada berkurangnya kepercayaannya kepadaPenggugat Il Yang telah berdampak kepada tidakBerjalan Praktik kedokteran Penggugat Il,

Kedokteran yang manatertuangsebagai berikut ;Pasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokterandi Indonesia wejib memiliki surat izin praktik.Pasal 37(1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang dikabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigidilaksanakan.(2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimanadimaksud pada ayat(3) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.(4) Satu surat

Kedokteran, yang menyebutkan:Pasal 50Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuaidengan standar profesi dan standar prosedur operasional;b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar proseduroperasional;c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;dand. menerima imbalan jasa.

50 UU Praktik Kedokteran, menyebutkan:Pasal 50Dokter atau dokter sisi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuaidengan standar profesi dan standar prosedur operasional;b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedurOperasional;c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujurdari pasien atau keluarganya;dand. menerima imbalan jasa.Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan, menyebutkan:Pasal 57Tenaga Kesehatan

Dimana kewajibanTergugat Rekonvensi yang dilanggar/tidak dipatuhi oleh Tergugat Rekonvensiadalah diatur dalam Pasal 53 UU Praktik Kedokteran, yang menyebutkan:Pasal 53Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyaikewajiban:a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter sisi;c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dand. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, perbuatan Tergugat Rekonvensi ternyatatelah melanggar Pasal 53 huruf (bo) UU Praktik Kedokteran dengan dasar danalasan sebagai berikut:a.

Tergugat Rekonvensi terbukti secara sengajamelanggar ketentuanketentuan dalam Pasal 50 huruf (a) dan Pasal 53huruf (b) UU Praktik Kedokteran, Pasal 58 ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 57huruf (a) UU Tenaga Kesehatan dan Pasal 30 ayat (1) huruf (f) UU RumahSakit.

kedokteran, mempunyaihak:a.

;Pasal 3 ayat (1)Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harusmemperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhakmemberikan persetujuan.Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Nomor29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo.

Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkatkesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehinggatidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;f. Tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai padasituasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;g. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yangtidak sesuai dengan kebutuhan pasien;h.

Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai(adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalammelakukan Praktik Kedokteran;Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017i. Melakukan tindakan/asuhan medis' tanpa memperolehpersetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, ataupengampunya;j. Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengansengaja;7.

Kedokteran dengan tidak kompetendan tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai padasituasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;Halaman 15 dari 22 hal.

Bahwa, benar Tergugat Rekonvensi bekerja di tempat PenggugatRekonvensi selama + 3 tahun, sebagai dokter spesialis Penyakit Dalam,namun dalam operasional kerja Praktik kedokteran di RSAH UW sejakmenjalani masa percobaan, diangkat sebagai karyawan tetap sampai akhir,yakni keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diambil, kinerja TergugatHal. 7 dari28 hal. Put.

Melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran :Melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 29 / 2004, Bab Il, Pasal2 dan pasal 3 huruf a danbPasal 2:Praktik Kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dandidasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan,keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien:Pasal 3: Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan untuk:Huruf a: Memberikan perlindungan kepada pasienHuruf b:Mempertahankan dan meningkatkan mutu Pelayanan

Bahwa oleh karenanya pada tanggal 13 April 2009, Penggugat memberikanskorsing untuk Pemutusan Hubungan Kerja, guna menindaklanjuti danmemenuhi ketentuan permohonan izin Pemutusan Hubungan Kerja , ataskinerja Praktik Kedokteran Tergugat yang tidak lagi dapat ditolelir baik darisisi PKBRSAHUW maupun Ketentuan UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagaimana diuraikan pada dalildaliltersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;13.Bahwa patut diketahui, Surat

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melanggarHukum atau setidaktidaknya telah melakukan Perbuatan yang bertentangandengan ketentuan dalam PKBRSAHUW dan Undangundang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagaimana dalam gugatanPenggugat pada Point 3;3.

No. 295 K/Pdt.Sus/2010ditentukan dalam Permenkes, Kepmenkes maupun UndangUndangPraktek Kedokteran tersebut di atas;Dengan demikian adalah jelas dan tegas terbukti bahwa pertimbanganhukum Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya a quo adalah tidak memenuhi ketentuan PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MENKES/PER/IV/2007tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, pasal 1 angka(13) jo.

Kedokteran Jo Pasal 73 ayat (2) Undangundang Nomor 29tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut;1.

Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokteratau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulusuji kompetensi.5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memilikisertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lamnya serta diakuisecara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.6.

Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dandokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.8.

Kedokteran JoPasal 73 ayat (2) Undangundang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dari dakwaan Kesatu PenuntutUmum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa IINWIJAYANTI Binti JUNAIDI Allm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 78Undangundang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo

Pasal 73 ayat (2)Undangundang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;Put.

Sebagaimana yang tersebutdalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Mengingat selama Tergugat menjalankan tugasnya di Klinik Dermaster,pada waktu itu belum mempunyai izin praktik, sedangkan pekerjaan yangdilakukan Tergugat disana adalah melakukan praktik kedokteran;Secara aturan berdasarkan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pada :BAB Vil PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi

yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Maka pekerjaan yang dilakukan Tergugat mengacu kepada perjanjiankerjasama dokter, jelasjelas bertentangan dengan undangundangpraktik kedokteran tersebut.

Dalam perjanjiantersebut diatur mengenai tehnis pekerjaan tenaga kesehatan seorangdokter yakni Penggugat Rekonvensi pada Klinik Demaster milik TergugatRekonvensi namun dalam perjanjian tersebut status dokter PenggugatRekonvensi belum memiliki surat izin praktik (SIP) sebagaimana diaturdalam UndangUndang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;Perjanjian kerjasama dokter tanggal 2016 tersebut disiapkan olehTergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi langsung disodorkanHalaman 14 Putusan No.

Kedokteran, menyebutkan pada :BAB VIl PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Dan:Pasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.Halaman 15 Putusan No. 262/PDT/2018/PT.DKIKarena perjanjian tersebut telah

bertentangan dengan UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran maka berdasarkanPasal 1820 KUHPerdata, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ke4sahnya perjanjian tentang suatu sebab yang halal.Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah,maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat.

Kedokteran jo.

Sebagaimanadiamanatkan oleh pasal 45 ayat (1),(2),(8) dan (5) Undang undang No. 29Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran Jo. Pasal 3 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/Il/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwasetiap tindakan kedokteran yang mengandung risisko tinggi harusmemperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhakmemberikan persetujuan.Hal. 5 dari 27 hal Putusan. Nomor :37/Pdt.G/2015.

/PN.Kwg..39.40.Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik danPelaksanaan Praktik Kedokteran;Bahwa Pasal 39, Undangundang No. 29 tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, yang pada intinya berbunyi Praktik kedokterandiselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter denganpasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,peningkatan, dan pemulihan kesehatan;Bahwa sebagaimana bunyi pasal diatas, seharusnya TERGUGAT sebagaioperator bedah WAJIB meminta izin dalam

Apalagi sebagian dari Tim Dokteryang TERGUGAT pimpin tersebut masih berstatus sebagai residen(masa pendidikan).Bahwa, pasal 45 ayat (1), (2), (8) dan (5) Undangundang No.29 tahun 2004tentang Praktik Kedokteran berbunyi :Ayat1: Setiap tindakan kedokteranatau kedokteran gigi yang akandilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap Pasien harus mendapatpersetujuan.Penjelasan:Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetjuan atau penolakantindakan medis adalah Pasien yang bersangkutan.Namun, apabila

TERGUGAT tidak pernah meminta persetujuantindakan pembedahan tersebut pada PENGGUGAT.MENGENAI HAK PASIEN, hal ini diatu dalam Pasal 52 UndangUndangNo. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran bahwa :Pasien dalam menerima pelayanan dalam praktik kedokteran, mempunyaihak :a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medissebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) :Bahwa TERGUGAT yang menangani Pasien tidak pernahmemberikan penjelasan yang lengkap dan jujur.

Sebagaimana yang tersebutdalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Mengingatselama Tergugat menjalankan tugasnya di Klinik Dermaster, pada waktuitu belum mempunyai izin praktik, sedangkan pekerjaan yang dilakukanTergugat disana adalah melakukan praktik kedokteran;Secara aturan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, menyebutkan pada :BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Maka pekerjaan yang

kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Dan:Pasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.Karena perjanjian tersebut telah bertentangan dengan UU Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran maka berdasarkan Pasal 1320KUHPerdata, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ke4 sahnyaperjanjian tentang suatu sebab yang halal.Untuk

Kedokteran sehingga melanggar syaratobyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata berkenaandengan obyek perjanjian.

Sudah jelas juga dikatakan di dalamundangundang praktik kedokteran pasal 42 pimpinan sarana dilaranguntuk meperkerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak mempunyai izinpraktek.

Tergugat mempunyai hakmemperoleh perlindungan hukum, dimana hak perlindungan tersebut diaturdalam Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, yang menyebutkan:Pasal 50Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuaidengan standar profesi dan standar prosedur operasional;b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar proseduroperasional;c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau

50 UU Praktik Kedokteran, menyebutkan:Pasal 50Dokter atau dokter sisi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuaidengan standar profesi dan standar prosedur operasional;b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar proseduroperasional;c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;dand. menerima imbalan jasa.Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan, menyebutkan:Pasal 57Tenaga Kesehatan

Dimana kewajibanTergugat Rekonvensi yang dilanggar/tidak dipatuhi oleh Tergugat Rekonvensiadalah diatur dalam Pasal 53 UU Praktik Kedokteran, yang menyebutkan:Pasal 53Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyaikewajiban:a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter sisi;c. mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan; dand. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, perbuatan Tergugat Rekonvensi ternyatatelah melanggar Pasal 53 huruf (6) UU Praktik Kedokteran dengan dasar danalasan sebagai berikut:a.

Tergugat Rekonvensi terbukti secara sengajamelanggar ketentuanketentuan dalam Pasal 50 huruf (a) dan Pasal 53huruf (b) UU Praktik Kedokteran, Pasal 58 ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 57huruf (a) UU Tenaga Kesehatan dan Pasal 30 ayat (1) huruf (f) UU RumahSakit.

Bahwa tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandungrisiko tinggi sebagaimana dimaksud di atas adalah seperti tindakanbedah atau tindakan invasif lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalampenjelasan Pasal 45 ayat (5) UndangUndang No.29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran;21.

;Hal 7 dari 29 Hal Putusan No.669/PDT/2016/PT.DKI.22.23.24.Pasal 3 ayat (1)Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harusmemperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yangberhak memberikan persetujuan.Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (5) UndangUndangNo. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo.

Kedokteran Penggugat sangat benar sekali menurut UU tersebut dan memangmenjadi hak pasien namun pada tanggal 25 Juli 2014 bukanlahmerupakan tindakan operasi pemasangan implant melainkan tindakanbone graf.

Adam Chasawi SH: Bahwa,Hal 21 dari 29 Hal Putusan No.669/PDT/2016/PT.DKI.Malpraktik adalah dokter atau orang yang ada dibawah perintahnyadengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasifdalam praktik kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatanyang melanggar standar profesi dan standar prosedur, prinsip prinsipprofessional kedokteran atau dengan melanggar hukum (tanpawewenang) karena tanpa informed consent atau di luar informedconsent, tanpa SIP atau tanpa STR tidak sesuai dengan

Tidakada pelanggaran Pasal 45 ayat (1) dan (5) UndangUndang No. 29 Tahun2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo.Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG Persetujuan Tindakan KedokteranMenteri Kesehatan Republik Indonesia karena Implan Termasuk BedahMinor Sehingga Cukup Dengan Persetujuan Lisan;B.

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI Alias MANDA Binti ZAINALARIFIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Praktik Kedokteran Tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI AliasMANDA Binti ZAINALARIFIN, SE telah bersalah melakukan tindak pidana "PraktikKedokteran Tanpa Jj in" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 UU RINo. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2.

kedokteran setiap dokter harus memiliki SuratIzin Praktik yaitu bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokteryang akan setelah memenuhi persyaratan;Bahwa benar Bracket atau behel adalah salah satu alat kedokteran gigi yangdigunakan untuk melakukan koreksi pada kelainan gigi mulut dari sudut pandangkelainan cranio facial baik yang bersifat dental dan atau skeletal sedangkan Alatortodonti cekat adalah suatu kumpulan alat kedokteran gigi yang digunakan untukmelakukan koreksi pada

Kedokteran telah terpenuhi,Majelis juga memperoleh keyakinan atas buktibukti yang dijadikan dasar untukmendukung pembuktian tersebut.

Kedokteran serta ketentuanhukum lain yang berkaitan ; 19nanan MENGADILI 1.

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI Alias MANDA BintiZAINALARIFIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Praktik Kedokteran Tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.

Bahwa tindakan praktik kedokteran yang sering terdakwa lakukanterhadap pasien yang datang berobat ke klinik BCare adalah sesuaikebutuhan seperti memberikan suntikan, menyuruh untuk rawat inap danjuga memasang infus.

Bahwa motivasi melakukan praktik kedokteran dan seolaholah menjadidokter sejak tahun 2012 di Klinik BCare yakni untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup.

Tenaga kerja dokterHalaman 9 dari 44 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Timyang melakukan praktik kedokteran di Klinik BCare adalah saudaraANDREW SANTOSA.

Sus/2019/PN Timjalan Budi Utomo Timika yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan,praktik kedokteran dan juga penjualan obatobatan dengan biaya sewakontrak bangunan pertahun Rp. 140.000.000, ( seratus empat puluh jutarupiah).

Sus/2019/PN Tim Bahwa motivasi melakukan praktik kedokteran dan seolaholah menjadidokter sejak tahun 2012 di Klinik BCare yakni untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup.

No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Kedokteran sesuaidengan surat dakwaan Penuntut Umum di atas dan dalam uraian dari fakta tersebut akan dapatmenyimpulkan perbuatan terdakwa, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah di dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut dinn Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara Tunggal, yaitu terdakwadidakwa melanggar pasal 78 Undangundang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, dan selanjutnya

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sehinggaapabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 78 Undangundang Republik IndonesiaNo. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalamdakwaan Tunggalnya tersebut maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya danapabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya MajelisHakim mempertimbangkan dakwaan sebagai berikutnya; Menimbang

, bahwa dalam dakwaan Tunggal terdakwa didakwa melanggar pasal 78 Undangundang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang unsurunsurnyasebagai berikut : 1.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur unsur daripasal 78 Undangundang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yangdidakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan dalam pemeriksaanperkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yangdilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehinggamemenuhi rasa keadilan; wonn Menimbang, bahwa terhadap

Kedokteran jo.Hal. 3 dari 29 hal Putusan.

Kedokteran Jo.

Kedokteran dan pasal 3 ayat 1PerMenKes No. 290/menkes/per/lll/2008 tentang PersetujuanTindakan Kedokteran yaitu TERGUGAT tidak memberikanHal. 13 dari 29 hal Putusan.

Kuwg..39.40.Kasudin Yankes, diatur juga oleh Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik danPelaksanaan Praktik Kedokteran;Bahwa Pasal 39, Undangundang No. 29 tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, yang pada intinya berbunyi Praktikkedokterandiselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter denganpasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,peningkatan, dan pemulihan kesehatan;Bahwa sebagaimana bunyi pasal diatas,

MENGENAI HAK PASIEN, hal ini diatu dalam Pasal 52 UndangUndangNo. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran bahwa :Pasien dalam menerima pelayanan dalam praktik kedokteran, mempunyaihak;a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medissebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) :Bahwa TERGUGAT yang menangani Pasien tidak pernahmemberikan penjelasan yang lengkap dan jujur. BahkanTERGUGAT melakukan pembedahan terhadap Pasien tanpa adapersetujuan dari PENGGUGAT.b.

kedokteran.

Kedokteran,seseorang yang tidak memiliki keahlian sebagai dokter tidak diperbolehkanmelakukan kegiatan praktik kedokteran;Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan sepengetahuan saksi IDI Cabang Pasertidak pernah memberikan rekomendasi kepada terdakwa baik sebagaiFRIEDUANSYAH, S.Kep maupun sebagai dr.

Kedokteran;Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkannya.

melanggar Pasal 77 UndangUndang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana dalamDakwaan Kedua Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRIEDUANSYAH, S.Kep. Alias dr.

Kedokteran serta pasalpasal dari peraturan hukum lain yangbersangkutan ;39MENGADILIMenyatakan Terdakwa FRIEDUANSYAH, S.Kep Alias dr.

Kedokteran ;Bahwa adapun ketentuan Pasal 36 UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004Tentang Praktek Kodokteran menyebutkan :Setiap dokter dan dokter gigiyang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat IzinpraktikSelanjutnya didalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) menyebutkanbahwasanya surat izin praktik dokter atau dokter gigi hanya diberikan untukpaling banyak 3 (tiga) tempat praktik, sehingga dengan adanya ketentuantersebut Penggugat selaku dokter bisa memperoleh 3 (tiga) surat izinpraktek

Berdasarkan ketentuan pasal 36 dan 37 Undang Undang No. 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang mana tertuangsebagai berikut ;Pasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokterandi Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.Pasal 37(1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang diHalaman 19 dari 63 Putusan Nomor 360/Pat/2017/PT MDN.kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigidilaksanakan.(2) Surat

Kedokteran Jo.

Pasal 15 Peraturan MenteriKesehatan RI No. 2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik danPelaksanaan Praktik Kedokteran;Bahwa adapun bunyi Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, bahwa :1.

Kerugian MateriilTidak bisanya PEMBANDING Ilmelakukan Praktik Kedokteran sejakbulan November 2014 s.d. Juni 2015 (8bulan) di RS. Siloam dimana setiapbulannya PEMBANDING II memperolehpenghasilan ratarata Rp. 20.000.000,sehingga 8 bulan x Rp. 20.000.000.adalah SGb@Sal ansennensnnnnesennonecsceTidak bisanya PEMBANDING Ilmelakukan praktek kedokteran sejakbulan April 2015 s.d. Juni 2015 (3 bulan)di RSUP. H.

kedokteran.2.

Bahwa Saksi melihat tempat praktek, fotofoto di akun Facebook milikROBI SUGARA dan hasil investigasi Saksi bahwa Terdakwa telahmelakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan metode danalat praktik kedokteran Gigi dan juga di Flank tempat praktek tersebutyang terletak di Jalan Surabaya dengan nama " MR.

Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh individu atau orang untukdapat melakukan kegiatan praktik kedokteran atau dokter gigi di Indonesiaadalah :a. Individu tersebut harus lulus(ijazah) dari intitusi pendidikanKedokteran atau kedokteran Gigi.b. Memiliki Sertifikat Kompetensi dari KOLEGIUM di Jakarta.c. Memiliki Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh KKI.Halaman 8 dari 34 halaman Putusan No. 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbrd.

diberikan kepadaBadan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.Bahwa persyaratan untuk bisa mendapatkan surat ijin praktik kedokteranbaik bagi dokter ataupun dokter gigi sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktik danPelaksanaan Praktik Kedokteran adalah : Mengajukan permohonankepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modalsetempat ataupun ke Kepala Dinas Kesehatan setempat denganmelampirkan :a.

kedokteran;atauKedua : Melanggar pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29tahun 2004 tentang praktik kedokteran.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusunsecara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan langsung terhadapdakwaan yang mendekati faktafakta persidangan yaitu terhadap dakwaanKedua melanggar pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 tahun 2004tentang praktik kedokteran yang mengandung unsurunsur pidana sebagaiberikut :1.