Kedokteran.

profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undangundang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

LI telah memenuhi unsur Pasal 76 Undang undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikarenakandengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin praktik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat praktik kedokterandilaksanakan. Perbuatan LI SHENGZAO Als dr.

LI telah memenuhi unsur Pasal 76 Undang undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikarenakandengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin praktik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat praktik kedokterandilaksanakan;PROF. DR. Dr. HERKUTANTO, S.p.

profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undangundang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dr.

Bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dariberbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harusHal. 5 dari 18 hal. Put.

Perangkat hukum yang ~~ mengaturpenyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi dirasakanbelum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dankepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang;.

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindunganhukum, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi landasanhukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengaturpenyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu diaturpraktik kedokteran dalam suatu undangundang. Untuk itu, perludibentuk UndangUndang Tentang Praktik Kedokteran;2.

Isi Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 47 UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;e Rekam Medis digunakan di dalamnya terdapat segala catatantentang tindakan, pelayanan, terapi, waktu terapi, tanda tangandokter yang merawat , tanda tangan pasien yang bersangkutan,dan lainlain.

Dapat ditanggapi sebagaiberikut:Permasalahan utama yang diuji adalah apakah benar telah terjadiinkonsistensi antara Permenkes dan aturan yang lebih tinggi dalamhal ini UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sepertidi dalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

Pasal 73 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran .2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telahdijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)subsidair 2 (dua) bulan penjara.3.

kedokteran terhadap seorang perempuandengan cara mencampurkan obat bernama platinum atau whiteningdengan menyuntikanya/injeksi dicampur dengan cairan infus kemudianmemasang jarum infus ditangan kanan perempuan Hal tersebut sudahtermasuk dalam tindakan praktik kedokteran dan perbuatan tersebut tidakHalaman 14 dari 38 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN PIkdiperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 jo pasal 73 ayat (2)UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Bahwa Terdakwa NIRA OKTRIANY

termasuk dalam tindakan praktik kedokteran dan perbuatan tersebutHalaman 21 dari 38 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN PIktidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 jo pasal 73 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Bahwa menurut pendapat Ahli WAHYU PUSPITA DEWI, S.

Pasal 73 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran;Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukanTindak Pidana sebagai mana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggarPasal 78 Jo. Pasal 73 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik kedokteran tersebut maka perbuatan Terdakwaharuslahmemenuhi semua unsurunsur dari dakwaan Kesatu Penuntut umum di manayang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap Orang;2.

cairan infus kemudian memasangjarum infus ditangan kanan perempuan Hal tersebut sudah termasuk dalamtindakan praktik kedokteran dan perbuatan tersebut tidak diperbolehkansebagaimana diatur dalam Pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak dapatmenunjukan jjin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang di dalammengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar serta juga tidak

Meningkatkan mutu praktik kedokteran yang diberikan dokter dan doktergigi;Bahwa benar, ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran berbunyi : Dokter atau dokter gigiyang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenangmelakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensiyang di miliki, yang terdiri atas :a. mewawancarai pasien ;b. memeriksa fisik dan mental pasien ;menentukan pemeriksaan penunjang ;. menegakkan diaknosis ;. menentukan

Kedokteran terdakwa dr.

Meningkatkan mutu praktik kedokteran yang diberikan dokter dan dokter gigi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran berbunyi : Dokter ataudokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenangmelakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas :a. mewawancarai pasien ;memeriksa fisik dan mental pasien ;menentukan pemeriksaan penunjang ;menegakkan diaknosis

OT (K) Spine telah dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpamemiliki Surat Tanda Registrasi (STR) ;Menimbang, bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) habis masa berlakunyakemudian tidak dilakukan daftar ulang, maka hal tersebut telah sesuai yangdimaksudkan dalam Pasal 33 poin b. UndangUndang RI Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran.

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidakterbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanalternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

Menyatakan terdakwa Iwan Sianturi bin Horas Sianturi bersalah melakukan tindakpidana melakukan praktik kedokteran tanpa hak sebagaimana diatur dan diancam pidanaHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Bntpasal 78 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana dalamDakwaan ketiga ;2.

kedokteran menggunakan sarana 1 unit sepeda motor Yamaha Vixionwarna hitam dengan Nomor Polisi KH 3607 DH milik terdakwa, dan pekerjaan terdakwaadalah agen Asuransi Jiwa Allianz ; Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran dan pendidikan tenagakesehatan, dan terdakwa melakukan praktik kedokteran di Desa Baru tidak ada ijin praktik ;Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Bnt Bahwa terdakwa berinisiatif sendiri membuat KTP dan Kartu Keluarga denganmencantumkan pekerjaan

kedokteran menggunakan sarana 1 unit sepeda motor Yamaha Vixionwarna hitam dengan Nomor Polisi KH 3607 DH milik terdakwa, dan pekerjaan terdakwaadalah agen Asuransi Jiwa Allianz ; Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran dan pendidikan tenagakesehatan, dan terdakwa melakukan praktik kedokteran di Desa Baru tidak ada ijin praktik ; Bahwa terdakwa berinisiatif sendiri membuat KTP dan Kartu Keluarga denganmencantumkan pekerjaan sebagai Perawat, namun sudah diperbaiki di DinasKependudukan

Kedokteran ;Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.BntATAUDakwaan Ketiga : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ; ;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum yangdisusun secara alternatif, maka bentuk dakwaan demikian memberikan hak kepada MajelisHakim untuk memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri terdakwaberdasarkan fakta hukum yang terungkap

Kedokteran ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakimunsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpahak melakukan praktek kedokteran sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADHITAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Dokter dan dokter gigi warga negara asing (WNA)yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harusdilakukan evaluasi.

Kedokteran.

dan melaksanakan ketentuan etika profesisebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undangundang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran.

Unsur dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigisebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;Menimbang, bahwa Pasal 42 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran mengatur Pimpinan sarana pelayanan kesehatandilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izinpraktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatantersebut;Menimbang, bahwa dalam M.v.T.

Pasal 42 UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Bahwa campur tangan Menteri Kesehatan dalam urusan kompetensipada pelaksanaan praktik kedokteran yang menggunakan peralatandengan modalitas radiasi pengion dan non pengion sebagaimanadiatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 bertentangan danbahkan merusak pengaturan pemberian kompetensi dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yangsudah disusun secara lengkap dan terpadu dari hulu hingga hilir dariBAB IV Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Dan KedokteranGigi, BAB V Pendidikan

kedokteran.

UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran(selanjutnya disebut UndangUndang Praktik Kedokteran); dan2. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan juncto UndangUndang Nomor 15Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan(selanjutnya disebut UndangUndang Pembentukan PeraturanPerundangundangan), yang menyatakan:Dengan alasanalasan Para Pemohon sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 3 P/HUM/2021antara lain harus memiliki sertifikat kompetensi (vide Pasal 1angka 4, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 30 ayat (2) huruf b,UndangUndang Praktik Kedokteran), Surat Izin Praktik (videPasal 1 angka 7, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 ayat(2), UndangUndang Praktik Kedokteran), dan Surat TandaRegistrasi dokter dan dokter gigi (vide Pasal 1 angka 8, Pasal29, Pasal 30 ayat (4), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 38,UndangUndang Praktik Kedokteran).Bahwa terkait dengan Permenkes

UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2.

Jakarta Selatan,Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatanmelakukan pembinaan kepada Saudara Tamtam OtamarSamsudin, dr, SpOG dengan mengacu kepada pedomanpenyelenggaraan praktik kedokteran yang baik palingsedikit (satu) kali. e Tujuan pembinaan praktik kedokteran yang baikbukan hukuman bagi Teradu tetapi merupakansalah satu bentuk pembinaan untuk mengubahperilaku kita agar kedepan menjadi lebih baik dalamrangka proses pendewasaan~ dan salingmengingatkan sesama profesi agar perlindungankepada

masyarakat dapat terwujud ;e Makna akan kehadiran Teradu pada acarapembacaan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesiadan Pembinaan praktik kedokteran yang baik, sesuaiPasal 71 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, berarti StakeholdersHalaman 43 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUNJKT44(Pemerintah Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia,Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi) untukberperan aktif dalam membina dan mengawasipraktik kedokteran sesuai dengan fungsi dankewenangan

Kedokteran, menegaskan bahwa dalamrangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutudan melindungi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang ini, perlu dilakukan pembinaan terhadapdokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran ;Pasal 54 ayat (2), UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pembinaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KonsilKedokteran Indonesia bersamasama dengan OrganisasiProfesi ; Pasal 71, UndangUndang Nomor

kedokteran.

. 121/G/2013/PTUNJKT52Pasal 71, UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pemerinta Pusat,Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, OrganisasiProfesi membina dan mengawasi praktik kedokteran sesuaidengan fungsi dan tugas masingmasing :Diktum Kesatu.

Bahwa kepentingan Para Penggugat didasari oleh terkait adanyapengabaian hakhak Para Penggugat yang di atur dalam Pasal 14 ayat(4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Kedokteran;IV.

Kedokteran adalah sesuai dengan norma perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran.32.

Kedokteran.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, Keanggotaan Konsil KedokteranIndonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri;.

KEDOKTERAN DAN PERATURANMENTERI KESEHATAN.Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat dalam Gugatannya Angka914 Halaman 35 yang mendalilkan bahwa resume medis yangdiberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak seusai denganketentuan UndangUndang Praktik Kedokteran dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tanggal 12Maret 2008.

Penggugat telah salah mengartikan ketentuansebagaimana tersebut dalam ketentuan UndangUndang PraktikKedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PERTIII/2008 tanggal 12 Maret 2008.Bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran)disebutkan bahwa :Dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanankesehatan sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.16

Kedokteran karenamenghadirkan perwakilan untuk melakukan pertemuan denganPenggugat yang bukan karyawan dari Tergugat dan Tergugat IIharuslah ditolak.TERGUGAT DAN TERGUGAT II TIDAK MELAKUKANPERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TELAH MEMENUHIKETENTUAN UU PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UU RUMAHSAKIT KARENA TELAH MEMPEKERJAKAN TERGUGAT IIIYANG TELAH MEMILIKI SURAT WIN PRAKTIK (SIP) DANSURAT TANDA REGISTRASI (STR).Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat pada gugatannyaAngkgatrga 2434 halaman 69 yang menyatakan bahwa Tergugat

dan Tergugat II telah melanggar Pasal 29 ayat (1), (4) dan Pasal36 UU Praktik Kedokteran dan Pasal 13 ayat (1) UU Rumah Sakitkarena membiarkan dokter melakukan praktik tanpa ijin.

Dalil aquosangat keliru dan tanpa dasar hukum karena fakta membuktikanbahwa Tergugat III memiliki SIP dan STR.Bahwa dalam dunia praktik kedokteran dikenal istilah SIP dan STRdimana pengaturannya terdapat di Undangundang Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran)dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan23242429;Praktik Kedokteran (Permenkes Nomor 2052).

Kedokteran dinyatakane Pasal 1 angka 3 dinyatakan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifatindependen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan KonsilKedokteran Gigi ;e Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesiabertanggung jawab kepada Presiden ;e Pasal 6 dinyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mempunyaifungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokterdan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran,

Kedokteran serta ObjekSengketa, maka dapat disimpulkan Konsil Kedokteran Indonesia diberikantugas serta wewenang oleh UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, yang mana Konsil Kedokteran Indonesiabertanggung jawab kepada Presiden, serta anggaran untuk pelaksanaantugastugas dari Konsil Kedokteran Indonesia dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Konsil KedokteranIndonesia dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasehingga Keputusan yang diambilpun

kedokteran,institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan atauKementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh KonsilKedokteran Indonesia ;Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atasPengaduan Nomor 34/P/MKDKI/XI/2011, tertanggal 10 Juni 2013tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran;Alasannya hukumnya yaitu Pasal 55 ayat (3) UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskanbahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalammenjalankan

tugasnya bersifat independen tidak terpengaruh olehsiapapun atau lembaga manapun;f Keputusan Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa sudah sesuaidengan perundangundangan dan dasar hukum : f.1 Pasal 54 ayat (1), UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran, menegaskan bahwa dalam rangkaterselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu dan melindungimasyarakat, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini, perludilakukan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi yangmelakukan praktik

kedokteran ;f.2 Pasal 54 ayat (2), UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pembinaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesiabersamasama dengan OrganisasiProfesi ;fi Pasal 71, UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat, KonsilKedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesimembina dan mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsidan tugas masingmasing ;f.4 Pasal

Kedokteran sebagimana yang kami dakwakandalam dakwaan kedua ;2.

Kalteng, saksi telah mengamankanterdakwa yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana diBidang Praktik Kedokteran;Bahwa benar pada saat ditangkap dan diamankan terdakwaPURIWATI Binti KARNADI SIDHIL telah selesai melayanipasien yaitu Saksi. KADARIANSYAH dan Saksi.

dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,yang unsurunsurnya sebagai berikut;1.

Bahwa yang dimaksud dengan Praktik Kedokteran menurut pasal 1angka 1 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalahrangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigiterhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Kedokteran adalahbukti tertulis yang diberikan Pemerintah kepada dokter dan dokter gigiyang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhipersyaratan.Bahwa yang dimaksud dengan Surat Tanda Registrasi Dokter danDokter Gigi menurut pasal 1 angka 6 UU No. 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KonsilKedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telahdiregistrasi.Bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiaporang yang mengabdikan

kedokteran ataukedokteran gigi dilaksanakan.Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011Tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran pasal 2 ayat (1)Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wayibmemiliki SIP.Bahwa selanjutnya pasal 2 ayat (2) S/P sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Bahwa selanjutnya pasal 13 ayat (1) SIP dokter, SIP dokter gigi, SIPdokter spesialis, SIP dokter gigi spesialis

Kedokteran yang menyatakan bahwa untukmemperoleh Surat Izin Praktik (SIP) tersebut Penggugat harus mengajukanpermohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempatpraktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :a. fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;b.

kedokteran ;Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehTergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara materiilmaupun immateriil, yang kesemua kerugian tersebut harus dibayar Tergugatkepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap.Bahwa adapun kerugian yang Penggugat alami akibat dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Tergugat dapat dirinci sebagai berikut :Kerugian MateriilTidak bisanya Penggugat melakukan Praktik kedokteran sejak

Kedokteran, yang menjadi dasar sertaHalaman 13 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor: 22/Padt.G/2021/PN Pmnrujukan oleh selurunh Dinas Kesehatan Kab/Kota di Indonesia dalammemberikan izin praktik bagi dokter umum/dokter gigi/dokterspesialis/dokter spesialis gigi serta dalam melakukan pengawasanterhadap setiap dokter dalam berpraktek dan menurut hemat Tergugat(Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman) tidak kapasitasPenggugat (dr.

yang termasuk Pejabat TataUsaha Negara; Berisi tindakan hukum yang pada pokoknya menarik Surat Izin PraktikPenggugat; Bersifat konkret yakni tentang izin praktik; Bersifat individual yakni hanya ditujukan kepada Penggugat saja; Bersifat final yakni surat dari Tergugat tersebut tidak perlu adanyapersetujuan dari pihak manapun lagi; Surat tersebut menimbulkan akibat hukum yakni Penggugat tidak lagi dapatmelakukan praktik kedokteran sejak 24 Februari 2021 sampai dengansekarang di Rumah Sakit Umum Daerah

Bahwa menurut Pasal 55 ayat (2) jo Pasal 56 UU No. 29 Tahun 2004Tentang Praktik Kedokteran, MKDKI merupakan lembaga otonom dariKKI dan bertanggungjawab kepada KKI;.

Bahwa menurut Pasal 6 UU No. 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan,pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yangmenjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutupelayanan medis;. Bahwa Tugas Tergugat menurut Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah:1. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;2.

Kedokteran diatur:Pasal6 : Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan,pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yangmenjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutupelayanan medis;Pasal7 : Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas:a.

Muhammad lqbal, Sp.S., karena Teradu dinyatakanbersalah Melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten, tidak merujukpasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki Kompetensi yang sesuai,tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information)kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran, dan tidakmembuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja.

Kedokteran);Halaman 82 dari 87 halaman.

Kedokteran;6.

Huruf h yang berbunyi: tidak memberikan penjelasan yang jujur,etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien ataukeluarganya dalam melakukan praktik kedokteran. Dalam hal inimemberikan induksi tanpa informad consent tertulis;e. Huruf n yang berbunyi : menjalankan praktik kedokteran denganmenerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yangbelum diterima atau diluar tata cara praktik kedokteran yanglayak. Dalam hal ini melakukan praktik persalinan dengan waterHalaman 11 dari 59 hal.

Pasal 38, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 50,Pasal 51 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran yang terjabarkan padahukum ~ praktik kedokteran yang utamanyamendasarkan pada kesepakatan upaya bidang praktikkedokteran antara dokter dengan pasien baik secaralisan / tertulis ternyata tidak dipertimbangkan denganbenar oleh Judex Factt;2.12.6.

Kedokteran;Bahwa.

Facti selainmelanggar prinsipprinsip hukum praktik kedokteran,juga tidak ada kajian tentang kesalahan ilmukedokteran yang dilakukan Para Pemohon Kasasi2.1.2.4.

Sus/2018Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Batu Zamrut I, Nomor 6, Rt.10/Rw.010,Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan PuloGadung Jakarta Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Dokter;Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaPusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 UndangUndang R.Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut

ARIF MUSTIKA JUFRIANSYAH telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpamemiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,sebagaimana yang didakwakan Pasal 76 UndangUndang R.I Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, dalam dakwaan Tunggal:2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa 1. Dr. RUDY EKOFITRANTO dan Terdakwa 2. dr.

Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan denganpenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatukenyataan.

Jabat Parlindungan Napitupulu, terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Secara bersamasama dengansengaja memperkerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42: Pimpinan sarana kesehatan dilarang mengizinkandokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untukmelakukan praktik kedokteran disarana pelayanan kesehatan tersebut Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 42 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran juncto Pasal55 Ayat (

alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkanputusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama tidak memiliki Surat izin praktik untuk melakukan praktik

kedokteran disarana pelayanan kesehatan, tidak salah dan telah menerapkan peraturanhukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang;Bahwa putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan faktahukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai faktahukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiilHal. 5 dari 7 hal.

dalamputusannya telah mempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkandan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 42 UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut