mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapatdiperbaiki di kantor catatan sipil guna kepentingan pendidikan dan masadepan anak Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 sebagailampiran VIIl Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005, antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 14:Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untukdimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan ataumenarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalahkepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)Halaman 11 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 413/B/PK/PJK/20172.11.2. 12.bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niatuntuk memperjualbelikan atau menarik kembali;Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 sebagailampiran VIIl Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005, antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 15:Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasiyang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untukmendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang

Investasipermanen ini dapat berupa:Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai definisi, antara lain menyatakan sebagaiberikut:Angka 5:Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikioleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkandapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sertadapat diukur dalam satuan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai Aset Infrastruktur, antara lain menyatakansebagai berikut:Angka 72:Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset inibiasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;(c) Tidak dapat

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai Penghentian dan Pelepasan (Retirement AndDisposal), antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 77:Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harusdieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atasLaporan Keuangan;3.

bukti P2tertulis Yuyun Perawira Sembiring agar disesuaikan dengan nama yangterdapat dalam bukti P1, P3 dan P4 yaitu KTP, ljazan Pemohon dan KartuKeluarga dengan nama Yuyun Sembiring, maka Pemohon memerlukanpenetapan dari pengadilan sehingga Pemohon dapat mendaftarkanpenyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

ANAK KEDUA , umur 24tahun, 3. ANAK KETIGA , umur 22 tahun, 4. ANAK KEEMPAT,umur 18 tahun, 5.

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

kelahirantersebutkepadaPengadilanNegeri Wonosobo,danselanjutnyadalamwaktupaling lambat 30 (tigapuluh)harisejakditerimanyasalinanpenetapandimaksud,pemohonwajibmelaporkannyakepadadiDinasKependudukandanC atatanSipilkK abupatenWonosobo;Hal8daril0O halaman, No. 52/Pdt.P/2017/PN.Wsb.Menimbang, bahwadengandemikian, telahterbuktiadanyaurgensi yangmemadai yang menjadidasarhukumpermohonanpemohon,yakniuntukmendapatkanperlindunganhukumataspenggantiannama, bulan dantahun kelahirantersebut, sebagaimanadimaksudkandalamPasal 52 UU No.24Tahun

tertanggal 29 Juni 2010 penulisannama dari NASIB menjadi NGASIP dan tanggal lahir dari 15 Januari 1996menjadi 15 November 1995sebagaimanadisebutkanpadapetitumkeduaadalahberalasandanberdasarkanhukumdanuntukharusdikabulkan;Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di atas,makapermohonanpemohonadalahberalasandanberdasarkanhukumdanuntukharusdikabulkan;Menimbang, bahwakarenapermohonanpemohondikabulkan,makabiaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadapemohon;MengingatPasal 52 UndangUndang No. 24Tahun

P UT U S A NNomor: 0572/Pdt.G/2014/PA.BmsBISMILLAHIRRAHMANIRRAHTEMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyumas yang memeriksa danmengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalamSsidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Cerai Gugat antara :ASTRIATI WULANDARI binti SLAMET RIYADI, umur 24tahun, agama Islam, pekerjaan Pendidikan , bertempat tinggal di RT.04RW. 06 Desa Sidabowa Kecamatan PatikrajaKabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah,sebagai

dari 6 Penetapan Nomor 398/Pat.P/2020/PN Mdnmaka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan agarnama Pemohon dalam bukti P1, P2 dan P3, dinyatakan adalah orang yangsama dengan nama yang tertulis dalam bukti P4 dan P6 sehingga Pemohondapat mendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebut ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

2011, (P.2);Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetanggaPenggugat;Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat kurang lebih selama 24tahun

mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 17Tahun;Saksi II :, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KabupatenMalang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupuPenggugat;Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat kurang lebih selama 24tahun

Suheni dan disaksikan olehmasyarakat lainnya dengan mas kawin berupa Emas 3 Gramdibayar tunai; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah hidup rukun sampaisekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memelukagama Islam, dan selama perkawinan telah dikaruniai 1orang anak bernama Jimly; Bahwa status Pemohon jejaka dalam usia 27 tahun,sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 24tahun; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak adahubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahanPemohon dengan

dan Pemohon II menikah; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Suherman ayah kadungPemohon II berwakil kepada Naib dengan saksi nikah saksisendiri dan Maftuhi dan disaksikan oleh masyarakat lainnyadengan mas kawin berupa Emas 3 gram dibayar tunai; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah hidup rukun sampaisekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan belumpernah bercerai serta masih memeluk agama Islam; Bahwa status Pemohon jejaka dalam usia 27 tahun,sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 24tahun

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 40 tahun.4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Ill tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada larangan untuk menikahbaik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.5.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 40 tahun. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semendadan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa selama Pemohon dengan Pemohon Il tinggal bersama tidak ada yangkeberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalamusia 26 tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 24tahun.4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada larangan untukmenikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.5.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalamusia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24tahun. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa selama Pemohon dengan Pemohon Il tinggal bersama tidak adayang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampaisekarang.

saksitetangga Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 12 Maret 1994; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan maskawin berupa Uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai danyang menjadi saksi nikah adalah PARA SAKSI dan juga dihadiri undanganlainnya;Halaman 3 dari 7 halamanBahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun

para Pemohon karena saksitetangga para Pemohon;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 12 Maret 1994;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan maskawin berupa Uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai danyang menjadi saksi nikah adalah PARA SAKSI dan juga dihadiri undanganlainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

para Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Senin, 12Februari 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULUdengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000, dibayar tunai danyang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2dan juga dihadiri undangan lainnya;Halaman 3 dari 7 halamanBahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

karena saksitetangga dari para Pemohon ;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Senin, 12Februari 2003;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULUdengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000, dibayar tunai danyang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

Christian Ferdinand Wenas telah meninggaldunia kurang lebih 28 (dua puluh tahun) tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasmaka menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang administrasi kependudukan merumuskan :Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh

Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalampendaftaran Penduduk dan Pencatatan ;Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN ArmMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang administrasi kependudukan merumuskan :1.

yang tercantum di dalam ljazah atas nama Pemohon ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan danberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 24Tahun

dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tersendiri, makaketentuan tentang perubahan nama tersebut, harus diartikan termasukjuga, dalam hal terjadi kekeliruan data identitas penduduk yangbersangkutan, meliputi juga tanggal dan bulan kelahiran;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenWonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 jo.

permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa surat yang kemudian diberi tanda P1 s/d P5dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawahsumpah ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjutmengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untukdikabulkan atau tidak, terlebin dahulu) akan dipertimbangkan apakahPermohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri JakartaPusat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun

tersebut terdapatperbedaan nama Anak Pemohon di ljazah dengan Akte Kelahiran anakPemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untukmengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon untukmelamar pekerjaan sebagai TentaraMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Halaman 4 dari 6 Nomor 75/Pdt.P/2021/PN STBMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkanperistiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yangberwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karenadokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatanhukum

P2 oleh karena dalamKTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), nama Pemohon telahtertulis dan terbaca status Kawin, seharusnya tertulis dan terbaca menjadi"status Belum Kawin harus ada perubahan terhadap Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon yang memerlukan Penetapan dariPengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UndangUndang Nomor 24Tahun