Saraka Dani, lahir di Kessi Pute pada tanggal 31Desember 1930 anak sah suami istri Caraka dan Ati sedangkan didalam SetoranBPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon nama Pemohon adalahJawiada Binti Saraka Bin Dani, lahir tanggal 12 Oktober 1952 ;Bahwa perbedaan tersebut terjadi pada saat Pemohon mendaftar sebagai calonjamaah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang;Bahwa Pemohon sekarang ingin melaksanakan ibadah haji ;Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya dalam Setoran BPIH danSurat

namanama : ASEP, ASEP SENDJAJA, dan ASEP ARIFINSENJAYA adalah merupakan orang yang satu atau sama orangnya, yaitu :Pemohon sehingga semua surat yang menggunakan namanama tersebutfetap: Derakul 5 ====3sene enema seen memes te i eineBahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yaitu : dalamKutipan Akta Kelahiran memakai nama : ASEP, dalam Akta Nikah memakainama : ASEP SENDJAJA, didalam ljazah Sekolah Dasar hingga ljazahMagister (strata dua), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) danSurat

menguatkan dalil permohonannya tersebutPemohon mengajukan 10 (Sepuluh) buah bukti surat dan 2(dua) orang saksi ; wannennna= Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut dan2(dua) orang saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubahnama Pemohon yaitu : dalam Kutipan Akta Kelahiran memakai nama : ASEP, dalamAkta Nikah memakai nama : ASEP SENDJAMJA, didalam ljazah Sekolah Dasar hinggajazah Magister (strata dua), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) danSurat

Lamongan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,Penggugat telah ternyata menghadap sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangansebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya secara resmi dan patut melalui Mass mediaRadio Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan suratpanggilan pertama tertanggal 22 Februari 2011 dansurat

Lamonganuntuk memanggil Tergugat melalui mass media:Menimbang bahwa pada persidangan yang telahditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangansebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya melalui mass media RPD Radio PemerintahDaerah Kabupaten Lamongan secara resmi dan patut dengansurat panggilan pertama tertanggal 22 Februari 2011 dansurat

KepalaKejaksaan Negeri Singkil pada Kantor Kejaksaan NegeriSingkil, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/613.d/11/2015, tertanggal 2 Nopember 2015 danSurat Kuasa Substitusi Nomor : B1211/N.1.25/Gtn.1/11/2015, tertanggal 17 Nopember 2015, dariNISLIANUDDIN, S.H., M.H kepadaMUKHSIN, S.H, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor KejaksaanNegeri Singkil, beralamat di Jalan SingkilSubulusssalam KM 22,Kota Subulussalam;INDRA NUATAN, S.H, Jaksa Pengacara Negara pada KantorKejaksaan Tinggi Aceh, beralamat

Saksi : MULYONOBahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan bahwa namaAyah Pemohon KASIYO yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) danSurat Keterangan Kelahiran dengan Nama WARSIDI yang tertulis padaAkta Cerai adalah satu orang yang sama dan yang benar adalahWARSIDI;Bahwa saksi tahu dalam Kartu Kelurga (KK) nama Ayah Pemohon yaituKASIYO ;Bahwa saksi tahu dalam Surat Keterangan Kelahiran nama AyahPemohon yaitu KASIYO ;Bahwa saksi tahu dalam Akta

Saksi : ENY SISWATIBahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan bahwa namaAyah Pemohon KASIYO yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) danSurat Keterangan Kelahiran dengan Nama WARSIDI yang tertulis padaHalaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 267/Pdt.P/2020/PN.Pwd.Akta Cerai adalah satu orang yang sama dan yang benar adalahWARSIDI;Bahwa saksi tahu dalam Kartu Kelurga (KK) nama Ayah Pemohon yaituKASIYO ;Bahwa saksi tahu dalam Surat Keterangan Kelahiran

Btm.Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan PasporBiasa Pasal 24 menyatakan:Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yangmeliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepadaKepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa,

Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri Batam (cq Hakim yang memeriksa perkara aquo) berpendapat bahwaprosedur untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa adalahdengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data pasporbiasa pada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimanatersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Desember 2014 dibawah Nomor.268/Pdt.P/2014.PN.PDG.mengajukan permohonan sebagaiberikut : e Bahwa pemohon dilahirkan di Tanah Datar tanggal 25 Desember 1962 dengannama SUPRATMAN dari perkawinan orang tua pemohon yang bernama SABIRIN( Bapak ) dan KAMSIAH ( ibu ), Sesuai dengan Akta KelahiranNomor.1371CLT0410201000222,yang dikeluarkan oleh Dinas KependudukanDan Catatan Sipil Kota Padang ;e Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Kartu Keluarga Buku Nikah danSurat

Pemohonmenyatakan tidak keberatan danmembenarkannya ; Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyampaikan halhalsebagaiberikut : Bahwa pemohon dilahirkan di Tanah Datar tanggal 25 Desember 1962 dengannama SUPRATMAN dari perkawinan orang tua pemohon yang bernama SABIRIN( Bapak ) dan KAMSIAH ( ibu ), Sesuai dengan Akta KelahiranNomor.1371CLT0410201000222,yang dikeluarkan oleh Dinas KependudukanDan Catatan Sipil Kota Padang ;e Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Kartu Keluarga Buku Nikah danSurat

perkara permohonan ini ;Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal15 November 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLhoksukon tanggal 15 November 2018 dibawah register permohonan Nomor :151/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut : Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Paspor danSurat

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohondihubungkan dengan buktibukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukanke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh faktafakta hukum yangdapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut: Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu) TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Paspor danSurat

Lhokseumawe, tanggaldan Kartu Keluarga Nomor : 1173021903120001 atas nama pemohon,pemohon lahir tanggal 20 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 19 Maret 1012,dan Akta Nikah atas nama pemohon, pemohon lahir tanggal 20 April 1981yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal24 Agustus 2005 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P4 dan P4 tersebut,berupa ljazah atas nama pemohon, pemohon lahir tanggal 20 April 1980 danSurat

Mengizinkan pemohon memperbaiki tahun lahir pemohon pada KTP, KartuKeluarga dan Akte Nikah agar sesuai dengan yang tertera pada ljazah danSurat Keterangan dari Keuchik Desa Ujong Blang yaitu dari tahun 1981menjadi lahir tahun 1980;3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki data pada KTP, KartuKeluarga dan Akte Nikah pemohon tersebut dan dicatatkan dalam registeryang tersedia untuk itu;4.

Dimana pagi sekitar jam 11.00Wit korban meminjamkan / memberikan uang cas sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah ) dan siangnya sekitar jam 11.51Wit saya mentranferkan uang Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)melalui sms Banking kepunyaan saksi ke Rekeningnya terdakwa;Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Son Bahwa bukti peminjaman uang dari terdakwa ada berupa Kwitansi danSurat perjanjian / Surat Pinjaman Uang; Bahwa terdakwa tidak pernah mencicil atau mengganti uang pinjamanapalagi

Dimana pagi sekitar jam 11.00Wit korban meminjamkan / memberikan uang cas sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah ) dan siangnya sekitar jam 11.51Wit saya mentranferkan uang Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)melalui sms Banking kepunyaan saksi ke Rekeningnya terdakwa; Bahwa bukti peminjaman uang dari terdakwa ada berupa Kwitansi danSurat perjanjian / Surat Pinjaman Uang; Bahwa terdakwa tidak pernah mencicil atau mengganti uang pinjamanapalagi mau memberikan bunga yang di janjikan ke

Dimana pagi sekitar jam 11.00Wit korban meminjamkan / memberikan uang cas sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah ) dan siangnya sekitar jam 11.51Wit saya mentranferkan uang Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)melalui sms Banking kepunyaan saksi ke Rekeningnya terdakwa; Bahwa bukti peminjaman uang dari terdakwa ada berupa Kwitansi dansurat perjanjian / Surat Pinjaman Uang; Bahwaterdakwa tidak pernah mencicil atau mengganti uang pinjamanapalagi mau memberikan bunga yang di janjikan ke

Dimana pagi sekitar jam 11.00Wit korban meminjamkan / memberikan uang cas sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah ) dan siangnya sekitar jam 11.51Wit saya mentranferkan uang Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)melalui sms Banking kKepunyaan saksi ke Rekeningnya terdakwa;Bahwa bukti peminjaman uang dari terdakwa ada berupa Kwitansi danSurat perjanjian / Surat Pinjaman Uang;Bahwa terdakwa tidak pernah mencicil atau mengganti uang pinjamanapalagi mau memberikan bunga yang di janjikan ke

ANDRIANY WIDIE ASTUTI kepadaANDY RUDIANTO tanggal 14 Desember 2012 dengan register KecamatanSungai Pinang No.590/370/IXI/KSP/2014, tanggal 27 Februari 2014 danSurat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ANDY RUDIANTO denganNo. Reg. Kecamatan Sungai Pinang No. 590/370/IXI/KSP/2014, tanggal 27Februari 2014 yang diterima Terdakwa dari Sdr.

AndrianyHalaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 278/PID/2020/PT SMRWidie Astuti kepada Andy Rudianto, tanggal 14 Desember 2012,dengan dengan Register Kecamatan Sungai Pinang No.590/370/IXI/KSP/2014, tanggal 27 Februari 2014 dan Surat dansurat pernyataan penguasaan tanah atas nama Andy Rudiantodengan No.Reg Kecamatan Sungai Pinang No.590/370/IXI/KSP/2014, tanggal 27 Februari 2014, sedangkandalam pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusanmajelis Hakim Judex factie pengadilan tingkat pertama adalah

SyahranNo.590/280 /V/2007 tgl. 2852007 (Register Kelurahan Mugirejo)dan No.590/567/V/KASU/2007 tgl. 31052007 (RegisterKecamatan Samarinda Utara) yang terdapat kalimat berasal dariSKPT tgl 22 Mei 1984, surat keterangan waris tgl 2482004 dansurat penunjukan tgl 682004 dan surat tersebut telah disita olehpihak penyidik sebagaimana bukti yang telah Terdakwasampaikan yaitu bukti tertanda Tdk8 akan tetapi bukti tersebuttidak pernah dijadikan bukti dalam perkara incasu ;Bahwa berdasarkan keterangan dari

SyahranNo.590/280/V/2007 tgl. 2852007 (Register Kelurahan Mugirejo)dan No.590/567/V/KASU/2007 tgl. 31052007 (RegisterKecamatan Samarinda Utara) yang terdapat kalimat berasal dariSKPT tgl 22 Mei 1984, surat keterangan waris tgl 2482004 dansurat penunjukan tgl 682004 ;Bahwa kemudian Terdakwa memohon untuk dilakukannyapengukuran atau pengecekan lokasi atas bidang tanah yang dijualkepada Saksi Andy Rudianto sebagaimana Berita AcaraPeninjauan Tanah/Perwatasan tanggal 11 Desember 2012 dengandi hadiri oleh

, seperti yangtercantum dalam Pemberian Hak Milik oleh Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat, tertanggal 17 September 1984 No.107 D/PLD/VIII/50/64, danSurat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, Petikan dari BukuPenetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) Buku Penetapan luranHuruf C (Girik C);Dalam Pokok Perkara :Memutus Perkara diluar hadirnya Tergugat;Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;Menyatakan bahwa Penggugatpenggugat adalah Pemilik yangsyah atas tanahtanah yang terletak di Kelurahan

;Dalam hal ini seluruh sebahagian bidang tanah tersebut di atas, dalam Perkaraa quo telah menjadi dalam Pemberian Hak Milik oleh Kepala Inspeksi AgrariaJawa Barat tertanggal 17 September 1964 Nomor 10/D/PLD/VIII/50/64 danSurat Ketetapan Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan luranPembangunan Daerah (Huruf C) Buku Penetapan Huruf C (Girik C);Bahwa, dengan demikian Kami selaku Kuasa Hukum Pembantahmemohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaluiYth.

, atau setidaktidaknya termasuk sebahagianbidang tanah yang telah memperoleh Pemberian Hak Milik oleh KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat tertanggal 17 September 1964 Nomor 10/D/PLD/VIII/50/64 danSurat Ketetapan Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapanluran Pembangunan Daerah (Huruf C) Buku Penetapan Huruf C (GirikC);Adalah mempunyai Fungsi Sosial dan demi Kepentingan Umum;Menyatakan atau setidaktidaknya menetapkan kepada TerbantahI, Hl, Ul, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk menyerahkan

, atau setidaktidaknya termasuk sebahagian bidang tanahyang telah memperoleh Pemberian Hak Milik oleh Kepala Inspeksi Agraria :Jawa Barat tertanggal 17 September 1964 Nomor 10/D/PLD/VIII/SO/64 danSurat Ketetapan Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan luranPembangunan Daerah (Huruf C) Buku Penetapan Huruf C (Girik C);Karena telah berdiri Pemakaman Umum Pindahan Pejuang PerintisKemerdekaan R.I. yang dikelola oleh Pembantah demi Kepentingan Umumdan mempunyai Fungsi Sosial;e Menyatakan dan menetapkan

No. 1317 K/PDT/2012yang telah memperoleh Pemberian Hak Milik oleh Kepala Inspeksi AgrariaJawa Barat tertanggal 17 September 1964 Nomor 10/D/PLD/VIII/SO/64 danSurat Ketetapan Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan luranPembangunan Daerah (Huruf C) Buku Penetapan Huruf C (Girik C);e Menyatakan kepada Terbantah XI untuk tunduk dan mengikuti PutusanPerkara ini;e Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adaupaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;e Menetapkan biaya yang

;Menimbang, Laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tanggal 19 Januari 2009 dansurat permohonan Penggugat tertanggal 02 Pebruari 2009/ secara lesan dipersidangan yangisinya bahwa Penggugat mohon untuk mencabut kembali gugatannya yang telah diajukan diPengadilan Agama Blitar, Nomor : 3018/Pdt.G/2008/PA.BL, tanggal 10 Desember 2008,beserta alasanalasannya ;Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali gugatan tersebut diajukanoleh Penggugat pada saat perkaranya masih dalam proses pemeriksaan

, Bahwa sangat jelas surat yang dibuat oleh DPC (Tergugat I),DPW (Tergugat II) dan DPP (Tergugat III) Partai Bintang Reformasi mengenaipemberhentian dan Pengganti Antar Waktu belum pernah ditembuskan kepadaPenggugat II maka Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bertentanganHal. 5 dari hal. 21 Putusan No.467 K/Pdt.SusParpol/201413141516dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang ReformasiPasal 12 ayat 2 dan 3;Terbitnya Surat Keputusan DPP PBR Nomor 0433/KPTS/DPPPBR/X/2013 danSurat

Yon Sobri,S.S, dan rekomendasi PAW saudara Yon sobri, S.S, kepada saudara Usman, S.E, dansurat DPW Nomor 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/2013 tentang Mohon persetujuanpencabutan status keanggotaan Isa Ansori, AR, S.H, dan rekomendasi PAW saudaraIsa Ansori, AR, S.H, kepada Herman Sawiran dalam hal ini tersebut bertentangandengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang ReformasiPasal 7 dan Pasal 12, adalah Perbuatan Melanggar Hukum;21 Bahwa selanjutnya, begitu juga dengan Tergugat III (Dewan

SumateraSelatan (Tergugat II) serta Surat Keputusan Nomor 0434/KPTS/DPPPBR/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Bintang Reformasi (Tergugat HI), tidak sah (Tidak mempunyai kekuatanmengikat secara Hukum) dan Batal Demi Hukum, karena bertentangan dengannilainilai Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiBintang Reformasi;Surat Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi RawasNomor 083/A/DPCPBR MURA/VI/2013 pada tanggal 10 Oktober 2013 danSurat

,adalah Perbuatan Melawan Hukum;3 Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Mohon Prosespergantian antar waktu yang di tujukan kepada Ketua DPRD Kabupatem MusiRawas Nomor 82/A/DPCPBRMURA/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 danSurat Nomor 83/A/DPCPBRMURA/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013Tentang Permohonan Proses Pergantian antar waktu anggota DPRD Sdr. YonSobri, S.S, kepada Sdr. Usman S.E, dan dari Sdr. Isa Ansori AR, S.H,KepadaSdr.

Yon Sobri, S.S, kepada Usman, S.E, danSurat Nomor 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/2013 Tentang Mohon PersetujuanPencabutan status keanggotaan Sdr. Isa Ansori AR, S.H, . Sebagai AnggotaPartai Bintang Reformasi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr. IsaAnsori AR, S.H,Kepada Sdr.

Bahwa pada tanggal XXXXXxXxXxXAyah Pemohon telah meninggaldunia karena Sakit Tua, dan pada XXXXXXXXX Pemohon meninggaldunia, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia AyahXXXXXXXXXX) dari Kepala Desa Mukuh nomor XXXXXXXXXX dansurat keterangan meninggal dunia lbu (XXXXXXXXXXX dari kepalaDesa Siman nomor XXXXXXXXXXXXXXX;3.

Penetapan Nomor 144/Pat.P/2017/PA.Bjblegal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukanpermohonan perubahan identitas buku nikah a quo (vide, bukti P.4);Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon a quo adalahadanya perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam buku nikah ParaPemohon dengan identitas Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran danSurat Tanda Tamat Belajar atasnama Pemohon .

2000 tentang PerubahanTarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yangDikenakan Bea Meterai.Menimbang, bahwa bukti P.1, P2, P3 dan P.4 sebagaimana dimaksudtelah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alatalat bukti (dokumen) diPengadilan dan telah diperlinatkan aslinya, sehingga secara formil dapatditerima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran danSurat

Taufik lahir di Bandungtanggal 12 September 1984;Bahwa orang tua Pemohon adalah Neti Herawati dan Eddy Rusiadi;Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untukmemperbaiki nama Ibu dan Ayah Pemohon dalam Kutipan AktaKelahiran Pemohon yang semula tertulis Eddi Rusiadi dan Herawatimenjadi Eddy Rusiadi dan Neti Herawati;Bahwa setahu Saksi Pemohon mau memperbaiki nama Ibu dan AyahKandung Pemohon dikarenakan untuk menyesuaikan dengan namayang tercantum pada Surat Keterangan Kelahiran Ibu Pemohon danSurat

Taufik lahir di Bandungtanggal 12 September 1984; Bahwa orang tua Pemohon adalah Neti Herawati dan Eddy Rusiadi; Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untukmemperbaiki nama Ibu dan Ayah Pemohon dalam Kutipan AktaKelahiran Pemohon yang semula tertulis Eddi Rusiadi dan Herawatimenjadi Eddy Rusiadi dan Neti Herawati; Bahwa setahu Saksi Pemohon mau memperbaiki nama Ibu dan AyahKandung Pemohon dikarenakan untuk menyesuaikan dengan namayang tercantum pada Surat Keterangan Kelahiran Ibu Pemohon danSurat

Tirtomukti Timur II No. 9,Semarang, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ; Membaca berkas perkara No. 140/Pdt.P/2019/PN.Smg dansurat Permohonan tanggal 13 Maret 2019; Membaca berita acara sidang tanggal 25 Maret 2019 ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,Pemohon datang menghadap;Menimbang, bahwa oleh karena sesuatu hal pihak Pemohondengan suratnya tanggal 25 Maret 2019 menyatakan mencabut perkaraNo. 140/Pdt.P/2019/PN.Smg. tersebut;Menimbang, bahwa oleh

(Alm.)RAMADITempat lahir : SemarangUmur / Tanggal lahir : 31 tahun /04 Maret 1983Jenis Kelamin : Laki LakiKebangsaan/ : IndonesiaKewarganegaraanTempat Tinggal : Kampung GenukKaranglo RT. 04/ RW.08 Kelurahan TegalsariKecamatan CandisariKota Semarang Agama : IslamPekerjaan : WiraswastaPendidikan : SMA (tidak lulus) Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2014, selanjutnya terdakwa ditahandengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan dansurat penetapan penahanan yang sah sebagai berikut

Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dibawahRegister Perkara Nomor : 153 / G/ 2010 / PTUNJKT, dantelah puladiperbaiki / disempurnakan pada tanggal 16 November 2010,dengan mengemukakan alasan sebagai berikutOBJEK GUGATANSurat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4)Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/2010/PTUNJKTNo. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 ;Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dan segelNo.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 ; danSurat

tidak pernah ada laporanpengurus RT 008 yang bernamaHalaman 13 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/2010/PTUNJKTSumargo, Asep, Haryono, Bin bin, Amin, Melan danSulistiyo RusliBahwa dengan adanya desakan dan laporan palsu daribeberapa orang yang mengaku Pengurus Paguyuban ilegaltersebut membuat' Tergugatmengeluarkan Surat Perintah Penghentian PekerjaanPembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30Agustus 2010, Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dansegel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 danSurat

untuk saat inibangunan bedeng tersebut sangat dibutuhkan untukkelancaran aktivitas beribadah di lokasi tanah milikPenggugat ;Bahwa dengan adanya tindakan dari Tergugat, hal ini telahmenghambat proses aktivitas beribadah di lahan gerejamilik Penggugat ; Bahwa Tergugat di dalam mengambil tindakan denganmengeluarkan Surat Perintah Penghentian PekerjaanPembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30Agustus 2010, Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dansegel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 danSurat

, Surat Penyegelan No.822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebutadalah hanya demi segelintir orang saja, sedangkanbedeng Penggugat adalah untuk kepentingan ratusanorang, dalam hal ini jemaat Penggugat ;Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4)BahwaNo. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010,Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dan segelNo.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 danSurat

Dan mengenaipenyebutan obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatanPenggugat , tiga surat keputusan hal itu justru)= menjadijelas, karena merupakan rangkaian atau satu kesatuankeputusan dari Tergugat yang sama, dan apabila yangdijadikan obyek sengketa hanya surat perintah bongkar sajamaka surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan dansurat penyegelan yang diterbitkan lebih dahulu~= masih eksisdan dapat untuk menerbitkan kembal i surat perintahHalaman 65 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/