• Bahwa pada tanggal 07 Npopember 2012, PENGGUGAT mendapatUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Future Agropia Indonesia dari TERGUGAT melalui email maupunsurat tercatat, dimana RUPSLB akan diadakan pada :Hari / tanggal : Kamis, tanggal 29 November 2012 ;Pukul : 10.00 Wib s/d selesai ;Tempat : Ruang Meeting Hotel Aston Summarecon,Gading Serpong, Tangerang ;Dengan acara :Perubahan domisili alamat lengkap perseroan perusahaan ;Perubahan Anggaran dasar Perseroan Pasal 20 ayat 2 mengenaisusunan

  (TURUT TERGUGAT), pada halaman 2 (dua) sangat jelasdisebutkan bahwa RUPSLB diadakan di tempat kedudukanperseroan yakni di Sunter, Jakarta Utara; Namun faktanya RUPSLB diadakan di Ruang Meeting Hotel Aston Summarecon GadingSerpong, Tangerang. Hal ini sesuai dengan Undangan RUPSLBtertanggal 07 November 2012 ;d.

  Bahwa demikian pula halnya dengan keputusan RUPSLB tertanggal 29November 2012 yang dituangkan dalam Akta Notaris padaa TURUTTERGUGAT adalah tidak sah, oleh karena telah melanggar Pasal 105ayat (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Hal 7 dari 53 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.10.11.12.dimana di dalam RUPSLB tersebut PARA TERGUGAT tidak pernahmemberikan kesempatan kpada PENGUGAT untuk membela dirisebelum PENGGUGAT diberhentikan sebagai Komisaris Perseroan,sehingga

  Nomor 118 tertanggal 12 Desember 2012, bahwa RUPSdilaksanakan pada hari Kamis, pukul 10:05 sampai dengan pukul 21:00pada tanggal dua puluh sembilan Nopember tahu dia ribu dua belas(29112012) Indonesia berkedudukan di Jakarta Utara ;Dalam poin 2, Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa agenda RUPSLB adalah susunan Komisaris, pertanggung jawaban Komisaris, perubahanssunan pemegang saham perseroan ;Akan tetapi dalam surat undangan agenda RUPSLB adalah :1.

  hukum ;Akan tetapi dalam kenyataannya dalam surat undangan RUPSLB ada yangtidak sesuai dengan UU PT Pasal 82 ayat 3 dan ayat 5, bertentangandengan dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 1 ;Dimana Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan bukanlah hal yang mengaturRUPSLB, akan tetapi mengatur tentang Rapat Direksi yang tidak adakatanya dengan RUPSLB ;Sehingga RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas BAB VI Pasal 76 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5);Pasal 82

• Dana penyertaan modal dari Pemerintah DIY tersebutselanjutnya dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal 28Desember 2005;Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.

  Nomor : 9 Tanggal 29 Desember2005, yakni pada Berita Acara RUPSLB tentang Perubahan Anggaran Dasar PTAMI, di dalam Pasal 4, menyatakan bahwa : modal dasar yang semula Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000, (lima puluhmiliar rupiah) dan menyetujui setoran penempatan modalsebesar Rp14.474.000.000, (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;Bahwapenyertaan modal sebesar Rp 6.302.000.000, (enam miliar tigaratus dua juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam

  Selanjutnyadana tersebut dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal28 Desember 2005; Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.

  Berdasarkan RUPSLB tersebut, disepakati bahwa programprogram rincian penggunaan dana penyertaan modal sebagaimanaditetapbkan dalam Keputusan Gubernur DIY No Kep197/KEP/2005 tanggal20 Desember 2005 harus dilaksanakan dan selanjutnya dimasukkan dalamRencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT AMlsehingga programprogram tersebut menjadi program yang wajib dan harus dilaksanakanPerusahaan pada Tahun Anggaran 2006.Hal ini sesuai dengan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT

  Anindya Mitra Internasional No : 4Tanggal 9 Mei 2007;15.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional No.: 9 Tanggal 29 Desember 2005;16.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTI. Anindya Mitra Internasional Nomor :7 Tanggal 26 Desember 2005;17.Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;18.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra International No.9 Tanggal 18 Maret 2008;19.Foto copy Surat Direktur Utama PT.

• M E N E T A P K A N:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPSLB-nya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Majelis Hakim mengabulkan PPRUPSLB Pemohon dengan agenda;

  • Mengubah masa jabatan direksi dan komisaris yang semula 5 tahun menjadi 10 tahun pada Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar PT.

  Dwimitra Nuansa Satria;

• Persetujuan segala akibat yang timbul pada saat kekosongan hukum tersebut ditanggung oleh Para Pemegang Saham;
• Memperbaharui maksud dan tujuan dalam Perusahaan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46639 menjadi KLBI: 46633, 46634, 46635, 46636,46637, 46638, dan 46639;

Dimana RUPSLB tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili minimal 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan perseroan tersebut, dimana Keputusan RUPSLB tersebut haruslah diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

• Serta menunjuk Pemohon PPRUPSLB sebagai ketua dalam forum Rapat tersebut;

3.

• JAYA PACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON) telahterlebih dahulu mengadakan RUPSLB dan telah memperolehHalaman 6 Nomor 32/Pdt.SusPailit/2020/PN Niaga Jkt.Pstpersetujuan dalam RUPSLB untuk mengajukan PermohonanPernyataan Pailit secara sukarela terhadap PEMOHON, sesuai buktibukti sebagai berikut: Akta Berita Acara RUPSLB No. 5 dari PT. KING SANDINTERNATIONAL;Bahwa Akta No.5 tersebut dibuat karena PT. KING SANDINTERNATIONAL adalah sebagai pemegang saham di PT.

  JAYAPACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON);(Bukti P.15) Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 dari PT. JAYA PACIFICPROPERTINDO. (Bukti P.16)Kedua akta RUPS tersebut dibuat di hadapan IDING SUPANDI, SH.,MKn., Notaris di Tangerang, tertanggal 9 Maret 2020.Adapun isi keputusan RUPSLB PT. KING SAND INTERNASIONAL,antara lain:Menyetujui Permohonan Pernyataan Pailit Perseroan Terbatas(vide Bukti 15 halaman7)Dan isi keputusan RUPSLB PT.

  JAYA PACIFICPROPERTINDO telah terlebih dahulu mengadakan RUPSLB dan telahmemperoleh persertujuan dalam RUPSLB untuk mengajukan PermohonanPailit terhadap PT.

  JAYA PACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON);: Fotocopy Akta No. 7, tertanggal 01 Agustus 2008, perihalBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), dibuat dihadapan RUSTIANAH, S.H., M.Kn.

  JAYAPACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON);: Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lampung TimurNo.B.24/24/SK/IUPOP/2014, tanggal 11 November 2014;: Fotocopy Akta Berita Acara RUPSLB No. 5 dari PT. KINGSAND INTERNATIONAL;: Fotocopy Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 dari PT. JAYAPACIFIC PROPERTINDO;: Fotocopy adalah surat dari Badan Meteorologi Klimatologidan Geofisika Bandar Lampung, tertanggal 27 April 2015,tentang Keadaan Cuaca PT.

• Surya LestariAbadi) untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, oleh karenanyaPemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar Pemohondiijinkan untuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

  Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan ketua rapat,Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2016/PN Tngsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT. Surya LestariAbadi.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini Pemohonmohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kiranyaberkenan menetapkan sebagai berikut:1.

  Bahwa benar sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, olehkarenanya Termohon tidak keberatan dan setuju agar Pemohon mengajukanpermohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar dlijinkanuntuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

  Surya Lestari Abadi, denganjangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasarPT.

  Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serla penunjukan ketua rapat,sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT.

• AMT yang tidak sah) mengirimundangan Nomor : 001/DirRUPSLB/II/2013 kepada Direktur PT.AMT yang sah (Drs. lbrahim Hasan), untuk dapat hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AMTyang diselenggarakan versi Sdr. Firdan Jaya Lesmana tanggal 14Maret 2013, bertempat di JI.

  Firdan Jaya Lesmana yang isinya menyatakanmenolak dengan tegas dan tidak mengakui apa yang dimaksudsebagai RUPSLB PT. AMT tersebut.

  FirdanJaya Lesmana tetap bersikeras melaksanakan apa yangdisebutnya RUPSLB PT. AMT, pada 14 Maret 2013 ;Bahwa Penyelengaraaan RUPSLB PT. AMT tanggal 14 Maret2013 tersebut, di Notarilkan dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. AMT Nomor : 12 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuatdan ditandatangani oleh Notaris Yanses Saam, SH., Notarisberkedudukan di Padang, yang diadakan oleh Sdr. Firdan JayaLesmana (yang mengaku sebagai Direktur) didasarkan pada AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.

  AMT No. 12 tanggal 25 Maret 2013 tersebut tidak sah dan telahdibatalkan melalui RUPSLB PT. AMT yang sah tanggal 30 Juli2012, yang dinotarilkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatPT. AMT No. 26 tanggal 17 September 2012, yang dibuat oleh dandi tandatangani dihadapan Notaris Jaafar, SH. Notaris di Padang.Sehingga PT.

  ObjekSengketa yang di dasarkan pada Akta Pernyataan KeputusanHalaman 19 dari 32 Putusan Nomor 429 K/TUN/2015Rapat dari RUPSLB tidak sah yang dibuat oleh Sdr.

• TSUM, dan dihadiri oleh:e Termohon I, pemilik 2.180 saham;e Termohon Il, pemilik 2.180 saham;e Pemohon, pemilik 1.460 saham;tanpa dihadiri oleh Termohon , pemilik 2.180 saham, sehingga jumlah yanghadir dalam RUPSLB tersebut, adalah sebanyak 5.820 saham, yaitu72.75% dari seluruh saham PT. TSUM, padahal berdasarkan Pasal 22 ayat(1) huruf (a) Anggaran Dasar terakhir PT.

  TSUM disebutkan bahwa:Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebih dari % (tiga per empat) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkanPerseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini";Dengan demikian kehadiran pemegang saham pada RUPSLB PertamaPT. TSUM tanggal 17 Oktober 2013, tidak mencapai kuorum;Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat PT.

  TSUM yang kedua dilaksanakan dengan agenda yangsama dan dihadiri oleh:e Termohon I, pemilik 2.180 saham;e Termohon Il, pemilik 2.180 saham;e Pemohon, pemilik 1.460 saham;Tanpa dihadiri oleh Termohon Ill, pemilik 2.180 saham, sehingga jumlahyang hadir dalam RUPSLB tersebut, adalah sebanyak 5.820 saham, yaitu72.75% dari seluruh saham PT. TSUM, padahal berdasarkan Pasal 22 ayat(1) huruf (e) Anggaran Dasar terakhir PT.

  TSUM disebutkan:Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikatapabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya % (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroandengan hak suara yang sah;Dengan demikian kehadiran pemegang saham RUPSLB Kedua PT.

  TSUM;Selain itu, kami mohon agar keputusan RUPSLB yang sah, cukup disetujuidari jumlah suara yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 22 ayat (8) dalamAnggaran Dasar terakhir PT. TSUM, semula %4 bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, menjadi 2 bagian + 1, atau 50% + 1 dari jumlah suarayang dikeluarkan;16.

• ., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum

  tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB

• RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 tidak mencapai kuorum, karenaPenggugat, sebagai pemegang saham PT Unilink Prima,bersama dengan pemegang saham yang lain, yakni Bpk.Soegiharto dan Bpk. Njoo Henry Susilowidjojo, tidak menghadiriRUPSLB tanggal 14 Juli 2020 sehingga dalam hal ini tidakmenyetujui hasil RUPSLB.

  RUPSLB tanggal 14 Juli 2020, disahkan keputusan yang tidak sesualdengan kaidah hukum yang berlaku, di mana Bpk.

  Unilink Prima tertanggal 04Juni 2020 tertulis bahwa mata acara dari RUPSLB PT.

  Soegiharto, yang seyogyanya harusdigantikan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh para ahli warisnyatermasuk Penggugat ... dst, karena faktanya dan nantinya dapatdibuktikan oleh Tergugat II Intervensi pada saat pembuktian bahwa ataspelaksanaan RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 tersebut Penggugat telahmendapatkan undangan untuk menghadiri RUPSLB namun Penggugattidak menggunakan haknya serta tidak hadir dalam RUPSLB, sehinggaketidakhadiran Penggugat dalam RUPSLB adalah bukan kesalahanTergugat Il Intervensi

  mengingat RUPSLB telah dilaksanakan sesuaiketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1dan pasal 82 ayat 2 UndangUndang No. 40 Tahun 2007.

• GLORY GEMILANG JAYAMAKMUR namun karena Dewan Direksi tidak memberikan tanggapanmaka berdasarkan kewenangan Dewan Komisaris untuk dapatmelaksanakan RUPSLB termasuk di dalamnya guna merubah susunanDireksi dan Komisaris.

  Sebagai contoh, apabilaperseroan ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris,mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan,dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, direksi memiliki fungsi danwewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris.

  Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah ditempuh sebagaimanamestinya, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan kapan sajaketika kepentingan perseroan membutuhkannya.

  Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS). Dalam hal direksitidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), maka:a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; ataub.

  Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) diajukan oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diterima.Hal yang demikian telah dilakukan

• No.093 PK/PDT.SUS/2008mengambil sikap/menanggapi hal tersebut, sehingga dari hasil keputusan RUPStahun 2003 tanggal 15 Januari 2004 serta RUPSLB tanggal 20 Oktober 2004Pekerja diberhentikan dengan suratnya Nomor : MRG/0538 tanggal 20 Oktober2004 ;Bahwa sesuai daftar Fasilitasi Pengurus PT.

  Berdasarkan halhal tersebut maka pihak komisaris BPR Swadharma Mranggenmengadakan Rapat RUPSLB dalam rangka penggantian pengurusBPR Swadharma Mranggen ;Bahwa penyebab dari diberhentikannya Termohon PeninjauanKembali adalah karena peraturan perundangundangan yang berlakudan dalam rangka menyelamatkan BPR Swadharma Mranggen agartidak mengalami kerugian yang lebih besar sebagaimana telahdisebutkan pada point No. 9 dan 10 tersebut di atas.

  Jadi bukansematamata atas keputusan RUPSLB sebagaimana diatur dalam AktaPerubahan pasal 11 angka 8 huruf e Akta Perubahan yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, S.H., tertanggal 18031998di bawah No. 46 yang disahkan berdasarkan SK Menteri KehakimanNomor C.27551. HT. 01.04. Th.98, tanggal 25 Juni 1998 ;Bahwa setelah pemberhentian Saudara FX.

  Soemarmo(Termohon Peninjauan Kembali) dalam RUPS (Vide: Bukti P 10 danBukti P 11) yang bersangkutan tidak menggunakan haknyasebagaimana telah diatur dalam pasal 91 ayat 2 UndangUndang No.1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa ditindaklanjuti melalui RUPSLB hanya sebagaiperubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut karena adaperubahan pengurus Perseroan Terbatas ;Bahwa berakhirnya jabatan anggota direksi tersebut bukanmerupakan hasil keputusan RUPSLB~ saja, sehingga ataspemberhentian

  Th.98, tanggal 25 Juni 1998 ;Bahwa ditindaklanjuti melalui RUPSLB hanya sebagai perubahanAnggaran Dasar PT tersebut karena ada perubahan pengurus PT ;Bahwa berakhirnya jabatan anggota direksi tersebut bukanmerupakan hasil keputusan RUPSLB~ saja. sehingga ataspemberhentian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdisalahkan atas permasalahan tersebut ;Hal 13 dari 17hal. Put. No.093 PK/PDT.SUS/2008Bahwa permasalahan tersebut bukan merupakan pemutusanhubungan kerja dari pihak pengurus PT.

• Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19Mei 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH, Notaris diJakarta,menyetujui Penawaran Umum Terbatas (PUT ) dan memberi kuasakepada Direksi untuk merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasarPerseroan dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.

  AHU.AH.01.10.12967 tanggal 26 #Meifis Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 Juni 2008yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Nomor 114, tanggal 28 Juni 2008, yang dibuat olehFathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui untuk melaksanakanpenjualan atas asetaset perkebilnan kelapa sawit yang berlokasi di daerahPercut, Kecamatan Sei Tuan, Sumatera Utara;Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTg.

  Perseroan tanggal 19 Mei 2008yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19 Mei 2008,yang dibuat dihadapan Fatinah Helmi, SH, Notaris di Jakarta; dan karenanyabertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam menjalankan seluruhlindakan tindakan PerSerodn0nssnnanenannsHal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST4.

  TERGUGAT VI adalah Para DirekturPerseroan yang diangkat antara lain berdasarkan keputusan RUPSLBPerseroan tanggal 19 Mei 2008 yang termaktub dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanNomor 39, tanggal 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH,Notaris di Jakarta; dan ikut di dalam menjalankan seluruh tindakantindakanperseroan;5. Bahwa pada tahun 2007, TERGUGAT s.d.

  Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

• , maka TIDAK AKAN TERLAKSANA RUPSLB PemohonKasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) pada tanggal 14 Juni2005. sehingga tidak akan ada obyek gugatan Termohon Kasasisemula Terbanding/Penggugat dalam perkara a quo ;e TANPA TINDAKAN Gandhu Agoes Baskoro selaku PimpinanRapat yang mengesahkan Agenda RUPSLB tanggal 14 Juni 2005,Hal. 49 dari 83 hal.

  Keberatan terhadap kesalahan penerapan hukum dalam pertimbanganhukum atas ketentuan Pasal 19 jis. 20. 21. 22 Anggaran Dasar PTDwima Mandiri Jayatama (Pemohon Kasasi IV) mengenai prosespenyelenggaraan RUPSLB dan pengambilan keputusan RUPSLB : Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 95alinea terakhir, halaman 96 dan 97, Judex Facti telahmempertimbangkan mengenai proses pelaksanaan RUPSLB PTDwima Mandiri Jayatama (Pemohon Kasasi IV) tanggal 14 Juni 2005,namun dalam pertimbangan hukum

  Judex Facti dalammembuat pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan dan tidakmengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi IV (PTDwima Mandiri Jayatama) khususnya Pasal 19, 20, 21 dan 22, yangmengatur mengenai proses penyelengraan RUPSLB yang dimulaidari tatacara permintaan RUPSLB sampai kepada pengambilanKeputusan RUPSLB, sehingga dalam membuat pertimbanganhukumnya Judex Facti telah menggambarkan seolaholahpenyelenggaraa RUPSLB PT Dwima Mandiri Jayatama direkayasadan dipaksakan, padahal

  Perubahan Susunan Pengurus Perseroan ;Bahwa penambahan agenda Rapat dalam RUPSLB Perseroanadalah sah sepanjang disetujui oleh para pemegang saham yanghadir dan RUPSLB memenuhi quorum Rapat karena segalasesuatu yang berhubungan dengan perseroan maka Rapat UmumPemegang Saham adalah organ ttertinggi yang dapatmemutuskannya, dan oleh karena dalam RUPSLB PemohonKasasi IV telah memenuhi quorum karena dihadiri 97,56 % sahamdan penambahan agenda rapat disetujui oleh para pemegangsaham maka penambahan agenda

  rapat dalam RUPSLB PemohonKasasi NV tersebut adalah sah, dan hal ini juga sesuai denganHal. 75 dari 83 hal.

• NAM YOON JU, sehingga akhirnyapada tanggal 28 Februari 2014 dibuatlah Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang seolaholah telah terjadiRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di KantorPerseroan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 16, JI.Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pukul 12.00wib. dengan dipimpin oleh Presiden Direktur PT. DCG Indonesia saksi Mr.ROH JAE CHUNG dan dihadiri oleh Mr. BRENT G.

  ROH JAE CHUNG sedang tidak beradadi Indonesia (berada di Korea) namun terdapat tanda tangannya dalamBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 28 Februari 2014 dan Almarhumah YANNIE saat itu sedangberada di PT. IPPE JI. HR.

  Rasuna Said, Gedung Palma One, Kuningan,Jakarta Selatan, namun Almarhumah YANNIE menandatangani BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut diKota Casablanca sebelum tanggal 28 Februari 2014 tersebut.Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tertanggal 28 Februari 2014 tersebut kemudian diaktakan padaNotaris LIEZ SAVITRI MATURIDI, S.H., sehingga terbitlah Akta No. 02tanggal 26 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan akta itutelah dipergunakan

  HARYO BIMO ARIANTO.65) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr. ROHJAE CHUNG.66) 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.1425 tertanggal 17 Mei 2016dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.

  HARYO BIMO ARIANTO.65.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr. ROHJAE CHUNG.66.1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.1425 tertanggal 17 Mei 2016dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.

• Oligo Infrastruktur Indonesia (OII) pada RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah cacat hukum;

• Menyatakan bahwa kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama pada Perseroan Tergugat II (PT.

  Oligo Infrastruktur Indonesia-OII) adalah tetap dan sah secara hukum;

• Menyatakan secara hukum bahwa RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah cacat hukum;
• Menyatakan secara hukum bahwa seluruh hasil keputusan RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah dinyatakan tidak sah;
• Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.578.000,00 (satu juta lima ratus tujuh

• Emrindo untukmelakukan panggilan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang akan dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari terhitung sejak Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam cqMajelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan a quo dengan agendapersetujuan pengalihan/ penjualan aset Perseroan;4.

  Terdapat Kekhilafan Judex Facti Dalam Pertimbangan TerkaitPermintaan Dilaksanakannya RUPSLB;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti pada alinea ke3 Putusanhalaman 15 yang menyebut bahwa:Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidangan bahwa Pemohon sebagai Direktur PT.

  Permohonan RUPS a quo adalah untuk pelaksanaan RUPSLB ke3pada PT. Emrindo selaku pemilik asset jaminan yang hendak dijual,sehingga dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Direktur,komisaris, maupun pemegang saham dari PT. EMR Indonesia yangHalaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2917 K/Pdt/2016adalah subjek badan hukum perseroan yang berbeda dari materipermohonan;2. Jika pun yang dimaksud oleh Judex Facti sebagai PT. EMR Indonesiaadalah PT.

  Emrindo, maka syarat adanya permintaanpenyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon selaku Komisarisdisampaikan kepada Termohon Il yang saat itu berada di penjaraakibat perbuatannya yang tidak dapat mempertanggungjawabkankeuangan perusahaan menjadi tidak mengikat, sebab dengankeadaan Termohon Il yang saat itu masih menjabat sebagai Direkturberhalangan tetap (karena di penjara) maka pihak yang berwenangmenjalankan pengurusan perseroan termasuk penyelenggaraanRUPS sesuai Anggaran Dasar adalah Termohon yang

• PETRO INDAH INDONESIA sebagai pemegangsaham 49 (empat puluh sembilan) % telah mengajukan gugatanpembatalan RUPSLB yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kendaridengan Nomor: 13/Pdt.

  PETROINDAH INDONESIA sebagai pemegang saham 49 (empat puluh sembilan)% telah mengajukan gugatan pembatalan RUPSLB yang terdaftar diPengadilan Negeri Kendari dengan Nomor: 13/Pdt. G/2019/PN kdi,Tanggal 11 Februari 2019;Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor13/Pat.

  G/2019/PN.Kdi14.15.UndangUndang Perseroan dan dengan alasan yang dicaricarimengajukan permintaan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui Pengadilan Negeri Kendari sesuaidengan penetapan Nomor: 138/PDT.P/2018/PN.KDL.."; Poin 20,Bahwa kemudian hasil RUPSLB tersebut Mengangkat anggotaDireksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru yangbukan dinominasikan oleh Penggugat dengan susunan sebagaiberikut:a. DirekturUtama : Tuan AKHMAD BULDAN NURIb. Direktur : Tuan YUDO KASYANTOc.

  Bahwa selanjtnyaTergugat dan Ill tidak memiliki peran apapun dalam pelaksanaanRUPSLB, dan pula Tergugat II telah malaksanakan RUPSLB yangjuga di ikuti oleh Penggugat dengan yang dikuaskan kepada sdr.Deni Ramon Siregar, SH;.

  Duta Tambang Gunung Perkasa mengadakan RUPSLB PT. DutaTambang Gunung Perkasa dengan terlebih dahulu mengajukan Permohonanke Pengadilan Negeri Kendari dimana kemudian keputusan pada RUPSLBtersebut mengganti Susunan Komisaris dan Direksi PT.

• ) SHJ dengan hasil RUPSLB adalah menyetujuipengalinan seluruh saham milik Tergugat 1 di SHJ.

  Padahal RUPSLB untuk menyetujui Divestasi tersebut baru dilakukantanggal 15 Oktober 2009.

  Asas asas ini semestinyamenjadi pilar di dalam transaksi mengalihkan saham dan menentukannilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yangditunjuk oleh RUPSLB tersebut.

  DALAM RUPSLB Tergugat PADA TANGGAL 15 OKTOBER 2009 ... dst...

  2010, Perihal ; Usulan Agenda Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) PT.

• Menyatakan Permohonan Penetapan Ijin Penyelenggaraan RUPSLB Termohon Intervensi I s/d Termohon Intervensi IV tidak dapat diterima (Niet Onvanlijke Verklaard) ;3. Menghukum Para Termohon Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.706.000,- (Satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

  No. 5 tanggal 4 Agustus 1998 mengenai BeritaAcara RUPSLB Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. GambirTrading Co. yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir denganAkta No. 4 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Risalah RUPSLB PT. GambirTrading Co. yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum danHAM RI Nomor AHU0944600.AH.01.02.Tahun 2015 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

  Memberikan ijin kepada Pemohon IV, Deepak Bhagwandas Dodani untukmelakukan dan mengajukan, melaporkan hasil RUPSLB Termohon padaKementerian terkait melalui Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon atashasil RUPSLB ;Hal 6 dari 153 Penetapan Nomor 993/Padt.P/2018/PN. Jkt. Sel.7.

  Dodani telah mengajukansecara tertulis untuk diadakan RUPSLB kepada Termohon/TurutTermohon Intervensi I.6. Bahwa dengan demikian jelas tujuan diadakannya permohonanpenetapan ijin RUPSLB ini adalah untuk mengisi kekosongan Direksi,demi kelangsungan kinerja Termohon/Turut Termohon Intervensi I.Hal 99 dari 153 Penetapan Nomor 993/Pat.P/2018/PN.Jkt. Sel.7.

  Bahwa hal ini menunjukan permohonan RUPSLB bukanlah untukmengisi kekosongan Direksi sebagaiman Posita dari ParaPemohon/Para Termohon Intervensi tetapi merupakan upaya pengambilalihan secara paksa (hostile take over) atas kepemilikan perusahaan danmengganti seluruh pengurus termasuk Komisaris perusahaan melaluimekanisme Permohonan Penetapan jin RUPSLB.9.

  Ketentuan pasal tersebut di atas mensyaratkan Pemegang Saham yangmeminta penyelenggaraan RUPSLB dapat mengajukan permohonanRUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri, artinya pemegang sahamyang namanya tercatat dalam daftar buku pemegang saham maupunanggaran dasar perusahaanlah yang dapat mengajukan permohonpenetapan ijin penyelenggaran RUPSLB..

• Notaris di Kabupaten Bekasi untuk rencana diadakannya RUPSLB pada tanggal 23 Agustus 2011 ; Bahwa rencana RUPSLB segera dilaksanakan, sehingga pada tanggaltersebut telah dipersiapbkan absendi, berita acara RUPSLB, pernyataanpembagian dividen, dan sebagainya dan sesuai dengan ketentuan telahdiundang ; a. Para pemegang saham ;HaJf6 dari 103 hal. Putusan No.; 9 VIMt.G/2012/PN.JKT.PST.Bb. Komisaris, in casu Tergugat ; c. Para Direksi, in casu Penggugat bersama isteri;Hal 11 dari 103 hal.

  Yahya Setiadi (sebagai undangan);Dengan agenda RUPSLB ;a. Persetujuan jual beli saham dari Tergugat kepada Tergugat Il (600 lembar saham); b. Persetujuan jual beli saham Djuliana Suganda sebanyak 300 lembarkepada sdr. Yahya Setiadi; c. Persetujuan jual beli saham dari Penggugat sebanyak 100 lembarkepada Sdr. Yahya Setiadi; d. Perubahan susunan direksi dan komisaris ; a25. Bahwa ternyata yang hadir dalam RUPSLB adalah : a.

  RUPSLB dan mengatakan untuk komisaris, saya yang bertanggung jawab ...";27. Bahwa selain itu, Tergugat Ill dengan nada yang keras dan memaksa jugameminta hak dividen Tergugat dengan mengatakan bahwa saham Tergugat sebenarnya adalah milik Tergugat Ill dan isterinya Efi Supriyati, in casu Tergugat Il ;28.

  Bahwa dalam kesempatan tersebut, Tergugat Ill juga telah memaksa Sar.Miko (salah satu staf Perseroan) yang hadir dalam RUPSLB) untukmenandatangani surat atas nama Tergugat , selain itu Tergugat Ill jugamenandatangani dokumen RUPSLB, daftar hadir dan serah teri.na deviden atas nama Tergugat ;29. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka RUPSLB dikatakan olehHal 12 dari 103 hal. Putusan No.: 91/?

  49.Bahwa ketika Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang sahamdan Direktur Utama Perseroan hendak memenuhi undangan RUPSLB,ternyata Penggugat tidak diijinkan masuk dan kantor berada dalam posisiterkunci. Sehingga Penggugat dan isteri Penggugat baik dalam kedudukansebagai pemegang saham dan dewan direksi tidak diberikan kesempatanmenjelaskan duduk masalah dalam RUPSLB ; Hal 20 dari 103 hal.