Ditemukan 451 data
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO, Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta c.q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan
61 — 50
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha."
128 — 5
Halaman 29Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, jugaketerangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangandalam perkara ini dimaka diperoleh faktafakta hukum yang terungkap sebagaiberikut : Bahwa benar pada tanggal 29 November 2014 terdakwa telah ditangkap olehanggota Polisi dari Polsek Kota Bungo pada tanggal 29 November 2014karena adanya laporan dari saksi Manumpak Simanjuntak berkaitan denganperbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap suami
Nurazma Pajri
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
242 — 1562
Objek Gugatan harusdibatalkan ;0) Bahwa dengan penolakan dan pengembalikan berkas dariTergugat kepada Penggugat in casu objek gugatan telahmerugikan kepentingan hukum, karena secara de factoPenggugatlah yang telan menguasai tanah tersebut sampai saatini, yang mana tanah tersebut Penggugat peroleh dengan carajual beli atau ganti rugi dimaka kemudian tanah tersebut tidakpernah Penggugat terlantarkan, sehingga dengan diterbitkannyaobjek gugatan a quo telah menyebabkan ketidakpastian hukumdan menimbulkan
47 — 16
Majelis Hakim YLPKKalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukangugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen*"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkanOrganisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapatmengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA, TBK cq PT. BANK UOB INDONESIA, TBK DIVISI RETAIL CREDIT MANAGEMENT
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
75 — 38
"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha. 7.
68 — 6
dan saksi Joko Tohirin yang ada pada surattanda terima sementara tertanggal 28 Oktober 2016 tersebut ditanda tanganioleh terdakwa dan saksi Joko Tohirin pada saat di rumah saksi Khaerudinalias Kateng;Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN.SlwMenimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, jugaketerangan terdakwa serta adanya alat bukti surat maupun barang bukti baik yangdihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa melalui PenasehatHukumnya dipersidangan dalam perkara ini dimaka
Pembanding/Penggugat II : H. LALU ABDUL DJABAR
Pembanding/Penggugat III : DRS. H. LALU BUKRAN
Pembanding/Penggugat IV : LALE TERADI
Pembanding/Penggugat V : LALE SEKAR KEDATON
Pembanding/Penggugat VI : H. LALU PARJA
Pembanding/Penggugat VII : H. LALU JELADRI
Pembanding/Penggugat VIII : H. LALU ABD. KAHAR
Pembanding/Penggugat IX : H. LALU TAUHID
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA, WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Terbanding/Tergugat III : LALU ERVI NAZWIN SRI GEDE
Terbanding/Tergugat IV : PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA PT. PPI. PT. ITDC
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
242 — 115
Praya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut:Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 4 dimaka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkMengingat dan Memperhatikan Pasal 160 RBg dan Pasal serta ketentuan hukum dan perundangundangan lain yang bersangkut:MENGADILIMengabulkan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 4;2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenatmengadili perkara Nomor : 39/ Pdt. G/ 2016/ PN. Pya.; 3.
165 — 81
Dengan demikian jelas bahwa AktaPengakuan Hutang dan Kuasa Menjual tanggal 13Nopember 2006 Nomor 15 yang dibuat dihadapan TURUTTERGUGAT 1 ti i iawal diMaka berdasarkan halhal tersebut di atas kami mohon agar Majelis Hakim yang mengadili pi Tkara ini untuk:1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
64 — 47
"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha.
298 — 55
AIP sejak tahun 2014 yakni samasama 4 (empat) bulan upah;Berdasarkan segala alasanalasan yang telah Para PENGGUGAT uraikan dimaka Para PENGGUGAT mohon kehadapan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikanputusan/memutus sebagai berikut :Halaman 22 dari 53 Putusan No. 48 /Pdt.SusPHI/2016/PN.PbrDalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
25 — 8
korbanterjatuh, selanjutnya dengan ditolong oleh masyarakat,korban dibawa ke Puskesmas Labuhan Ruku.Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korbandengan pisau.49e Bahwa sebelum berkelahi dengan Terdakwa, kondisikorban dalam keadaan baik dan tidak ada keluhan karenasaksi sempat berbincang dengan korban dan saat itukorban hanya berkelahi dengan Terdakwa tidak ada oranglain selain Terdakwa.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Khaidir Ali, saksiSyafrizal als Puyol, saksi Irfan Effendi dimaka
138 — 316
dapatdipertimbangkan lebih lanjut;bahwa karena atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut telah oleh Penggugat sebelum adanya putusan banding, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (5) PiPemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 atas kelebihan bayar akibat putusan PerPajak (yang menjadi dasar pemberian bunga di atas) seharusnya tidak diberikan imbalan bunga; Menurut Penggugat:bahwa berdasarkan uraian gugatan dan penjelasanpenjelasan yang telah Penggugat kemukakan dimaka
Terbanding/Terdakwa : SULDI TENUS Alias SULBIN Bin TENUS
112 — 50
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan indimdu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha."7.
141 — 75
hal ini semakin mempertegaskan dalildalil Tergugatdi atas bahwa Penggugat berusaha memanfaatkan keadaannya untukmelakukan tindakan memperkaya diri dan mengambil keuntungansecara tidak adil atau melanggar hukum (UNJUST ENRICHTMENT)dengan meminta sejumlah uang yang bukan merupakan haknya,termasuk dari Tergugat yang merupakan korban dari kejahatanpembobolan bank dari orang yang mengaku sebagai MAYA DWIHASTUTI;PERMOHONAN :Berdasarkan seluruh uraian Jawaban baik Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara dimaka
DEISY THIORIS
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK., YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA KENDARI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
187 — 367
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan indimdu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha."7.
93 — 46
Jadi jelassekali atas surat keterangan pernyataan tersebut bukan kapasitasnyasebagai wasiat sebab masalah harta warisan yang dimiliki pewaris(Bapak Putra) sudah dibagikan kepada anakanak dan cucunya jauhsebelum meninggal dunia, bahkan yang pertama kali menerima warisanadalah Penggugat sendiri, baik pemberian itu melalui surat hibah maupunlangsung atas nama pembeli pada surat jual beli maupun sertifikat dan diMaka berdasarkan halhal terurai di atas, dengan ini kami mohon perkenanyang mulia Majelis
168 — 58
*Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:*"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukangugatan untuk mewakili
25 — 16
hukum tetapMemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk me 3ngirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yangmewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatdalam register yang tersedia untuk itu.Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon 4Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondidampingi kuasanya maupun Termohon didampingi kuasanya telah hadir dimaka
59 — 13
ArisIndrawan dapatkan; Bahwa terdakwa pernah menerima bimbingan dan pembinaan serta arahanuntuk prosedur peminjaman sesuai SOP (standard Operation Prosedure) dankonsekwensi apabila melakukan perobuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, jugaketerangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang dihadirkandipersidangan dalam perkara ini dimaka diperoleh faktafakta hukum yangterungkap sebagai berikut :Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2016/ PN.Slw.
96 — 66
Bahwa atas dasar alasan dan dalil diatas dimaka Tergugatmenolak gugatan cerai dari Penggugat secara keseluruhan;28. Bahwa Tergugat menolak mengenai hak asuh anakyang diminta oleh Penggugat karena Tergugat sendiri tidak inginberpisah melainkan tetap ingin hidup bersama berumah tangga danmengasuh anak secara bersama sama;29.