Bahwa oleh karena Para Tergugat menduduki dan mengusai, sertamemperjualbelikan/mengalikan kepemilikan tanah milik Para Penggugat (objeksengketa) kepada pihak ketiga (para Turut Tergugat) tanpa izin dansepengetahuan Para Penggugat, maka perbuatan ini merupakan perbuatanmelawan hukum (PMH) (onrech matige daad); .

Mengalikan selisih volume masingmasing item pekerjaandengan harga satuan masingmasing item pekerjaan tersebut.e Berdasarkan metode/ cara penghitungan kerugian keuangannegara serta fakta yang diperoleh, pembayaran PekerjaanRehabilitasi Jalan ResemWae Ngencung Pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, telahmerugikan keuangan negara sebesar Rp. 61.078.000,00 (EnamPuluh Satu Juta, Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah); Perbuatan terdakwa I.

Mengalikan selisih volume masingmasing item pekerjaan dengan hargasatuan masingmasing item pekerjaan tersebut.Berdasarkan metode/ cara penghitungan kerugian keuangan negara sertafakta yang diperoleh, pembayaran Pakerjaan Rehabilitasi Jalan ResemWaeNgencung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai TahunAnggaran 2009, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.61.078.000,00 (Enam Puluh Satu Juta, Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah); Pts.No.18/Pid.Sus/PN.KPG/2012 halaman 19 dari 156 Perbuatan terdakwa

Kutipan Pasal 2 ayat 1, 2dan 3 PMK 70 adalah sebagai berikut: (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajakoleh Pengusaha Kena Pajak.(2) Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajakPertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan PajakHalaman 32 dari 44 halaman.

Terbanding/Pemeriksa) untuk mengoreksi Dasar Pengenaan Pajak,juga tidak dapat membuktikan bahwa arus kas masuk mencerminkanDasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9ayat (1) UU PPN;Pasal 9 ayat (1) UU KUP mengatur:Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan DasarPengenaan Pajak;Dalam memori penjelasannya, Pasal 9 ayat (1) UU PPN menjelaskan:Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalahdengan mengalikan

400.000, = Rp. 600.000.000, (enamratus juta rupiah), kKenyataan perhitungan yang sesungguhnya adalah: 3 x 50gr = 150 gr x Rp. 400.000, hasilnya adalah : Rp. 60.000.000, (enampuluh juta rupiah);Dalam hal yang sekeccil inipun terlihat jelas kelicikan dan keinginan untuk menagihlebin besar dari perhitungan yang sungguh dan benar yang dilakukan oleh Penggugatterhadap kakak kandungnya yaitu Tergugat;Coba kita pikir secara kenyataan dan logika dan pengalaman kita, kalkulator manayang hanya tiga kali mengalikan

yangdipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yangterutang;Pasal 1Butir 26Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleheksportir;Pasal 4 ayat (1) huruf fPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas ekspor BarangKena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;Pasal 7 ayat (2) hurufaTarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen)diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;Pasal 8A ayat (1)Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang dihitung dengancara mengalikan

KKBP pada Mei2012 sampai 2014, yakni pada saat perusahaan dijalankan olehTergugat 11 ;Bahwa, Tergugat Il menolak data yang dimiliki oleh Penggugat baikdata jumlah produksi dan hasil penjualan, karena untuk menghitungkeuntungan dari hasil penjualan tidak bisa dilakukan hanya dengancara mengalikan jumlah produksi langsung dengan harga/metric ton.Karena jumlah produksi harus dikurangi moisture terlebih dahulu barubisa terlinat hasil penjualannya, karena pada saat pe alanan menujutempat pembeli jumlah

Jadi, penentuan nilai bumiuntuk tubuh bumi operasi produksi, yang ditentukan dengancara mengalikan hasil bersih produksi galian tambang dalamsatu tahun sebelum tahun pajak dengan Angka Kapitalisasi,adalah metode bagaimana cara menghitung nilai objek pajakkeadaan pada tanggal 1 Januari sebagaimana diamanatkanPasal 8 ayat (2) UndangUndang PBB;Dengan demikian, sangat jelas dan terbukti bahwa dalil Pemohonyang menyatakan pengaturan sebagaimana Pasal 9 ayat (4) PER32/PJ/2012 bertentangan dengan Pasal

Putusan Nomor 791/B/PK/PJK/2017Pasal 7 ayat (2) huruf a:Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen)diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;Pasal 8A ayat (1):Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang dihitung dengancara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputiHarga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor ataunilai lain;Pasal 13 ayat (1) huruf a:Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajakuntuk setiap penyerahan Barang Kena

sehingga tepatlah apabila Penggugat menarikpihak pertanahan MUBA sebagai pihak tergugat dalam perkara inidan bukan menggugat Tergugat V pada Pengadilan Tata UsahaNegera, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atasEKSEPSI Tergugat I poin 1 (satu) harus ditolak ;2 Menimbang, bahwa tehadap EKSEPSI Tergugat I poin 2 tersebut diatas yang mendalilkan bahwa penyebutan luas oleh penggugat padabatasbatas tanah objek sengketa adalah penulisan yang tidak layakkarena ukuran untuk mencari luas adalah dengan mengalikan

Besarnya ganti rugimateriil yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding adalah 2 macam yaitupertama, dengan mengalikan luas tanah yang dianggap miliknya yaitu 8.200M2 dengan harga pasaran tanah tersebut versi Penggugat yaituRp.2.000.000,/meter hingga tercapai angka Rp.16.400.000.000, danditambah yang kedua adalah pembayaran sisa harga tanah yang mereka jualkepada Tergugat/Terbanding yaitu Rp.420.000.000 dikurangi Rp.111.330.000,= Rp.308.670.000, Dengan demikian total ganti rugi yang dituntut adalahRp

sehingga tepatlah apabila Penggugat menarikpihak pertanahan MUBA sebagai pihak tergugat dalam perkara inidan bukan menggugat Tergugat V pada Pengadilan Tata UsahaNegera, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atasEKSEPSI Tergugat I poin 1 (satu) harus ditolak ;2 Menimbang, bahwa tehadap EKSEPSI Tergugat I poin 2 tersebut diatas yang mendalilkan bahwa penyebutan luas oleh penggugat padabatasbatas tanah objek sengketa adalah penulisan yang tidak layakkarena ukuran untuk mencari luas adalah dengan mengalikan

pada poln 3, Penggugatmenolaknya dengan tegas dan ditanggapi sebagai berikut : bahwa dalilini sengaja ditampilkan oleh Tergugat untuk menghindari fakta hukumyang sebenarnya terjadi karena diantara Penggugat dan Tergugat adahubungan kerja sebagaimana apa yang didalilkan oleh Penggugat dalamReplik poin 2 diatas, oleh karena ada hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat maka pada bulan April 2013 Tergugat mengalihkanPenggugat untuk menjadi karyawan pada Tergugat Il, dan kalaupunTergugat tidak mengalikan

sehingga tepatlah apabila Penggugat menarikpihak pertanahan MUBA sebagai pihak tergugat dalam perkara inidan bukan menggugat Tergugat V pada Pengadilan Tata UsahaNegera, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atasEKSEPSI Tergugat I poin 1 (satu) harus ditolak ;2 Menimbang, bahwa tehadap EKSEPSI Tergugat I poin 2 tersebut diatas yang mendalilkan bahwa penyebutan luas oleh penggugat padabatasbatas tanah objek sengketa adalah penulisan yang tidak layakkarena ukuran untuk mencari luas adalah dengan mengalikan

tepatlah apabila Penggugat menarikpihak pertanahan MUBA sebagai pihak tergugat dalam perkara inidan bukan menggugat Tergugat V pada Pengadilan Tata UsahaNegera, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atasEKSEPSI Tergugat I poin 1 (satu) harus ditolak ;392 Menimbang, bahwa tehadap EKSEPSI Tergugat I poin 2 tersebut diatas yang mendalilkan bahwa penyebutan luas oleh penggugat padabatasbatas tanah objek sengketa adalah penulisan yang tidak layakkarena ukuran untuk mencari luas adalah dengan mengalikan

semuladiakui menerima Rp 2.000.000,/bulan pada perobahan jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi dirobah menjadi Rp 13.300.000,/oulan padahalmenurut keterangan para saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, saat iniPemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja ditempat kerja semulaHalaman 57 dari 62 hal Putusan Nomor : 1309/Pdt G/2015/PA Mtsehingga hanya paspasan untuk biaya hidup sendiri dan tidak dapatmengirimkan uang kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi dan anaknyanamun Termohon/ Penggugat Rekonpensi justru mengalikan

benarbenar milik Para Penggugatselaku ahli waris dari PAULUS SELLY Almarhum yang dalam perkara ini didukung dengan alatalat bukti yang sangat memiliki kekuatan pembuktianyang sangat sempurna, maka sangatlah beralasan jika Pengadilan NegeriKlas IA Kupang dapat menjatuhkan keputusan yang dapat dilaksanakan lebihdahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding atauKasasi dalam perkara ini ;12.Bahwa mengingat sangat dikawatirkan kalau Para Tergugat dengan etikadyang sangat tidak baik akan mengalikan

Tugas Pokok Manager Pelayanan adalah Melaksanakan danmengendalikan pengelolaan layanan loket surat dan paket, jasa keuangan(pospay, weselpos, dan jasa keuangan lainnya) dan ecommerce sertapenjualan prangko, bandapos, filateli dan materai serta benda pihak ketigalainnya pengelolaan operasional dan layanan giro, serta penyaluran danauntuk menapai sasaran pendapatan likuiditas perusahaan dan mutu sertakepuasan pelanggan, dan melaksanakan serta mengalikan pelaksanaanpekerjaan pelayanan dan melaksanakanserta

Putusan Nomor 1898/B/PK/PJK/201742.43.44,dengan mengalikan Rp6.500,00 dan jumlah unit terjual sebesar 600 unitsehingga harus diperoleh Gross Profit sebesar Rp3.900.000,00.

Bahwa dalam ilustrasi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmenganggap Marginal Profit adalah Gross Profit sehingga Gross Profit yangharus diperoleh dengan mengalikan Rp 6.500 dan jumlah unit terjual sebesar600 unit sehingga harus diperoleh Gross Profit sebesar Rp 3.900.000,00.Dengan demikian, dalam Putusan Pengadilan Pajak, Majelis HakimPengadilan Pajak telah nyatanyata salah menyimpulkan angka MarginalProfit sebagai Gross Profit sehingga putusan yang mempertahankan koreksiTermohon

perkebunanPasahapen Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara dan PT.Cipta Beton Sinar Perkasa yang memiliki lokasi tambang galian Cbertempat di kelurahan Kinilow Lingkungan Tomohon Utara.Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang PajakPengambalian dan Pengawasan bahan Tambang Galian Golongan C,yaitu :Pasal 4 ayat (1)Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Eksploitasi atau mengambilBahan galian C:;Pasal 4 ayat (2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitungdengan mengalikan

CIPTA BETON SINAR PERKASA dan PT.MARGA DWITA GUNA;Bahwa sesuai Perda No. 1 Tahun 2005 bahwa pelaksanaanpenentuan pajak dari masingmasing perusahaan berdasarkannilai jual eksploitasi atau pengambilan bahan galian golongan Cdihitung dengan mengalikan volume hasil eksploitasi dengan nilaipasar atau masingmasing jenis bahan galian goloingan C dengantarif pajak ditetapkan sebesar 20 %, jika berdasarkan kesepakatanTerdakwa tidak tahu dasar hukumnya maupun tehnisperhitungannya karena perhitungan dilakukan