Ditemukan 536 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natin nasution national natong navian nastion nasion nadion napion natiin nations natio
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 17 Nopember 2016 — - ISHAK, BA (PENGGUGAT I) - MUHAMMAD YUSUF (PENGGUGAT II) - SYAIFUDDIN ?(PENGGUGAT III) - YAFETI WARUWU (PENGGUGAT IV) - LOVRI SUSANTO (PENGGUGAT V) - IKHSAN LUBIS (PENGGUGAT VI) - AKHIRUDDIN SIREGAR (PENGGUGAT VII) - SYEFI ISWAN (PENGGUGAT VIII) - CIHAMDANY S (PENGGUGAT IX) - ALI WARDANA (PENGGUGAT X) - RAHMADSYAH SARAGIH (PENGGUGAT XI) - JOHN EF PERMANSIUS SINAGA (PENGGUGAT XII) - ALFINO (PENGGUGAT XIII) - ARDIANSYAH RANGKUTI (PENGGUGAT XIV) - SUSINDRA (PENGGUGAT XV) - M. YUSUF HARAHAP (PENGGUGAT XVI) - HADI SUYANTO (PENGGUGAT XVII) - DOHARMAN LUMBANTORUAN (PENGGUGAT XVIII) - MARDI SITINJAK (PENGGUGAT XIX) - ISMARDI (PENGGUGAT XX) - AGUSTIUS SINAGA (PENGGUGAT XXI) - SUDARMAWAAN (PENGGUGAT XXII) - MULIADI SYAHPUTRA (PENGGUGAT XXIII) - ANANG MARKOP (PENGGUGAT XXIV) - IBRAHIM (PENGGUGAT XXV) - PT. EXPRESS LIMO NUSANTARA (TERGUGAT)
61 — 14
  • bisnis dimana hal tersebut mempunyai nilai ekonomiskarena berguna dalam kegiatan usaha, dan perlu dijagakerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, PerjanjianKerjasama Operasi (PKO) memuat tata cara dan proses bisnisTERGUGAT atas skema Kemitraan, sehingga TERGUGATmemiliki hak untuk melindunginya dan PARA PENGGUGAT sudahdijelaskan sebelumnya di awal Perjanjian atas hal tersebut;Bahwa TERGUGAT juga perlu menjelaskan kepada PARAPENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah mendapatkanpenghargaan dari UNDP (United Nation
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-06-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Kbr
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TRI NURANDI SINAGA, S.H
Terdakwa:
Oki Rahmat Saputra Panggilan Oki
46 — 4
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Putusan No.74/Pid.Sus/2019/PN.Kbr An.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 12-01-2015 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt
Tanggal 24 Februari 2015 — 1. ABURIZAL BAKRIE; 2. IDRUS MARHAM;(Penggugat) Lawan; 1. H.R. AGUNG LAKSONO; 2. PRIYO BUDI SANTOSO; 3. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA; 4. LAWRENCE T.P. SIBURIAN; 5. ZAINUDDIN AMALI; 6. YORRYS RAWEYAI; 7. AGUN GUNANJAR SUDARISA; 8. IBNU MUNZIR; (Tergugat I); 1. H.R. AGUNG LAKSONO ; 2. ZAINUDIN AMALI ; (Tergugat 2)
294 — 451
  • Mengutip apa yang dikatakan oleh AbrahamLincoln: save guarding the nation and save guarding the constitution artinya lindungibangsa mu dan kemudian lindungi konstitusimu.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1963 — 1022
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • want), dan kebebasan dari rasa takut (the freedom of fear).Banyak diantaranya instrumen hukum internasional yang menjadi dasarpenegakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disingkat dengan HAM), ScottDavidson (1995: 108) menguraikan diantaranya, ICCPR (International covenanton Civil and Political Right), ICESCR (International Covenant On Economic,Social And Cultural Right), CRD (international Convention On TheElimination Of All Forms Of Racial Discrimination), Torcure Convention, danUCRC (United Nation
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-10-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pid.Pra/2017/PN Mks
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon:
1.H. ANDI MAPPANGARA, S.SOS
2.DRS. H. HARUN, M.M,
3.MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.AP
Termohon:
JAKSA AGUNG RI. CQ. KAJATI SULSELBAR CQ. ASISTEN PIDSUS KEJATI SULSELBAR
179 — 51
  • Mahkamah lebih memberikan kepastian hukumyang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasiinstrumenhukum nasional dan internasional, seperti dengan UU AdministrasiPemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.10.2 dan paragraf3.10.3 di atas, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang17Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-10-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 PK/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. PLN (PERSERO), vs. PT. DHARMA LAUTAN UTAMA, dkk
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun KM Kirana Ill tidak mengindahkan peringatanSATROLTAS untuk melakukan pengamanan lebih lanjut agar tidakterjadi kerusakan pada kabel bawah laut;Bahwa konvensi internasional, yang telah diratifikasi Indonesiamelalui UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985, tentang PengesahanUnited Nation Convention on The Law of The Sea, karena ituberlaku di Indonesia, pada Article 113 mengenai kabel bawah laut,diatur sebagai berikut:Ever State shall adopt the laws and regulations necessary toprovide that the breaking
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum
Putus : 05-04-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN Lbp
Tanggal 5 April 2018 — 1. Nama lengkap : UNTUNG Als. GANI Bin Alm. TUMINGAN; 2. Tempat lahir : Tanjung Morawa; 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Agustus 1970; 4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jl. Dusun IV, Desa Dalu XA, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
88 — 16
  • Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwa
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 26-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 151-K/PM.II-09/AD/X/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Fajar Bahari Mardianto
1121 — 4351
  • Bahwa benar sekira pertengahan 2019 Saksi2dan Terdakwa saling berkirim foto yang mana Saksi2hanya mengirim foto kepada Terdakwa kurang lebih 5(lima) kali saat Saksi2 mengenakan pakaian olah ragaStrong Nation/pakaian olah raga yang ketat dan Saksi2tidak mengenakan jilbab), Kemudian beberapa kali Saksi2, mengirim foto Saksi2 sedang mengenakan pakaiankerja, foto tersebut Saksi2 kirim kalau Terdakwamenanyakan kabar dan keberadaan Saksi2 yangTerdakwa balas dengan mengirimkan fotofoto Terdakwayang mengarah
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 19-01-2012 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SINJAI Nomor 11/Pid.B/2012/PN.Sinjai
Tanggal 28 Mei 2012 — AMRULLAH AMSAR, S.E. Bin AMIRUDDIN
107 — 141
  • 23 Bahwa mekanisme (sistemnya) pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaandigital forensic berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP)3 tentang akusisiHandphone dan sim card bersama sim card, dan SOP4 tentang analisa Handphonedan simcard yang merujuk kepada Good Practice Guide for ComputerBasedElektrinik Evidence yang diterbitkan ole Association of Chief Police Officer(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensik Examination of Digital Evidence : AGuide for law enforcement yang diterbitkan oleh Nation
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 30/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS
Tanggal 12 Oktober 2017 — Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM
57 — 33
  • Mahkamah lebih memberikankepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upayasinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional daninternasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahansebagaimana diuraikan dalam paragraf (3 .10.2) dan paragraf(3.10.3) di atas, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) danUndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsaAnti korupsi, 2003 (United Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 574 K/Ag/2016
PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
658 — 621 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdapatbanyak faktor yang membuat seorang pecandu narkoba untukmenjadi pecandu kembali, yaitu salah satunya lingkungan;Bahwa sebenarnya Termohon Kasasi yang telah terdaftar di FAN(For All Nation), salah satu kKampus rehabilitasi, akan tetapi tidakpernah dijalani oleh Termohon Kasasi, karena hanya baru pilihprogram;Berdasarkan persetujuan dari Termohon Kasasi, Saksi pernahmelakukan tes urin terhadap Termohon Kasasi dan hasil testersebut membuktikan bahwa dalam tubuh Termohon Kasasi positifterkandung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-06-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — HARIYANTO bin GIARTO
89 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajibmempertimbangkan kemungkinan sesuai oprinsipprinsip dasar hukumnasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yangmemberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justicecollaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.Bahwa ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB AntiKejahatan Transnasional yang Terorganisir (United Nation Convention AgainstTransnational
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 02-08-2022 — Putus : 19-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PA MALANG Nomor 1490/Pdt.G/2022/PA.MLG
Tanggal 19 Oktober 2022 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 17
  • Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Yan Fernanda, A.Md. bin Suez Nation) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (Nina Anggraini, S.Tr.Pt. binti Soebagio Slamet) di depan sidang Pengadilan Agama Malang ;

    Dalam Rekonvensi

    3. Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan sebagai berikut:

    3.1.

Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 121/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Penggugat : Don Paulus Centis Ximenes Da Silva Diwakili Oleh : PETRUS AULLA SOBALOKAN
Terbanding/Tergugat : Gabrielis Ivony Making Diwakili Oleh : MARIANUS MOA, S.H.M.H
114 — 24
  • semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap anakanak hasil perkawinannya denganPembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudahseharusnya pula menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan NegeriMaumere dalam perkara a quo pun menggunakan instrumen hukuminternasional lainnya yakni Konvensi Menentang Penyiksaan DanHalaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2019/PT KPGPerlakukan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, DanMerendahkan Martabat Manusia (The United Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 911 K/PID.SUS/2009
Tanggal 20 April 2010 — GUNAWAN M. SU
50 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 911 K/PID.SUS/2009United Nation Congress on The Prevention of Crime, New York, 1971, hal. 7)bahkan Benedict S Alper mengatakan kejahatan sebagai the oldest socialproblem ( Benedict S Alper, Changing Concept of Crime and Criminal Policy,Resources Material Series No. 6, 1973, hal. 85 ) ;Disisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost ofcrime).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
201 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ruang lingkup Pasal 7 ICCPRmeliputi hukuman terhadap tubuh, termasuk penyiksaanyang berlebihnan sebagai bentuk hukuman atas kejahatanatau sebagai tindakan edukatif atau disipliner,Bahwa lebih jauh, United Nation Human Rights Committeedalam Concluding Obeservation terhadap beberapanegara menegaskan penghukuman cambuk merupakanpelanggaran terhadap Pasal 7 ICCPR, antara lain: 1)Concluding Observation terhadap Sudan (UN DOC.CCPR/C/79/Add. 85) menyatakan: Flogging, amputationand stoning, which are recognized
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2015 — PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
225 — 1048
  • Jika dianalogikan dengan NKRI yang telahmenjadi anggota dari Persatuan Bangsa Bangsa ( PBB ) atauAssociation of South East Nation ( ASEAN ) bukan berarti NKRIadalah bawahan dari PBB atau ASEAN karena NKRI memilikikedaulatan tersendiri.
    perbuatanhukum atas nama pribadi ;Bahwa Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) pasal 70,merupakan Statuta atau AD / ART yang cacad karena menempatkanorganisasi sebagai organisasi diluar negara ;Bahwa yang tidak tunduk terhadap negara hanya duta besar karenaberdasarkan teori exteritorial atau teori fungsional duta besar bertindaksebagai wakil dari Presiden dari negaranya masing masing ;Bahwa pasal 70 Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia( PSSI ) tersebut bertentangan dengan asas nation
Pengadilan PN BREBES Pidana Khusus
Register : 18-04-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PN BREBES Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bbs
Tanggal 30 April 2018 — Pemohon:
TANDI, A.PI.MM Bin CASMIN
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI BREBES
80 — 20
  • menurutMahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil danbersesuaian dengan upayasinkronisasidanharmonisasiinstrtumen hukum nasional dan internasional seperti denganUU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalamparagraf3.10.2 dan paragraf 3.10.3 diatas, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PembendaharaanNegara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang UndangNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan(UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa AntiKorupsi, 2003 (United Nation
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH
1200 — 2802
  • Karena tidak ada satu punnegara yang dapat menjangkau dunia, yang ada adalah negarakebangsaan atau nation state. Jadi kalau negara zaman sekarang ituadalah negara kebangsaan, baik negara Islam, maupun negara denganberbangsa muslim, maupun negara yang tidak Islam.Bahwa ISIS ini adalah negara Khilafah yang dibawa oleh AlBaghdadiuntuk menyebut bahwa inilah Khilafah Islamiyah pada zaman sekarang.Tapi ini adalah sebuah frame, artinya bisa benar, bisa tidak.
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-06-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Kbr
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TRI NURANDI SINAGA, S.H
Terdakwa:
1.Muhammad Rizal Panggilan Rizal
2.Donal Catri Chaidir Panggilan Doni
31 — 5
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat