Sangat jelas dalam perjanjian jual beli yangtermaktub dalam RUPSLB yang dicatatkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, SHbernomor: 78, tanggal 11 September 2012, Tergugat akan melakukan pembayaran sahammilik Para Penggugat dari hasil pekerjaan proyek Instalasi Jaringan Data di bandaraSepinggan di Balikpapan dan bandara Ngurah Rai Bali.

Yang semestinya, Para Penggugat menuntut Tergugat agar sahamnyadikembalikan kepada Para Penggugat sebagaimana bunyi RUPSLB yang didalamnyamengatur tentang jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat dan saudaraChardin Trinanda, sebagaimana bunyi Berita Acara RUPSLB tanggal 7 September 2012lembar kedua dan seterusnya:wBahwa dalam rapat ini telah diputuskan secara bulat mengenai halhal berikut:A. Menyetujui, pengunduran diri dari dst..............08:B.

Selain itu, pembelian saham Para Penggugat oleh Tergugat dibayarkan dari proyek tiga proyekPT Avia Global Teknologi sebagaimana termaktub pada Berita Acara RUPSLB lembar ketiga dankeempat yang ditungkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH bernomor: 78, tanggal 11 September 2012, lembar ke 4,5 dan 6:Dengan cara pembayaran sebagai berikut:1.

EKSEPSIEXCEPTIO PEBRIUM LITIS CONSORTTIUM (kurang pihak);Halaman 36 Putusan No.698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.BarMenimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa ( RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2012 ,pukul 13.00 wib yang sudah dituangkan dalam Akta Notaris NETTY HAERANI BANGUN,SH bernomor 78 tanggal 11 September 2012, penjualan saham PT.

menjualsebnyak 59(lima puluh sembilan) lembar saham dan bukti P3 Penggugat Ill SUGANDAGUNAWAN SUTANTO menjual sebanyak 66(enam puluh enam) lembar saham;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P8 dan T.I , para pihak mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yakni pada tanggal 7 September2012;Menimbang, bahwa pada saat yang sama sesuai dengan bukti P.1.P2.

2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT :
Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hak Penggugat berupa gaji dan Tunjangan semenjak Juli 2017 hingga Desember 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghilangkan kepemilikan saham Penggugat sebesar 300 (tiga ratus) lembar saham atau 3% (tiga persen) pada Pt.PPA Consultants/saat ini bernama PT.Putera Pendawa Asli melalui RUPSLB

PuteraPandawa Asli, yakni terdapat : (i) RUPSLB bulan Januari 2018 yangmenghasilkan Akta Perubahan Susunan Pemegang Saham No. 02tanggai 8 Januari 2018, (ii) RUPSLB bulan Maret 2018 yangmenghasilkan Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018, dan (iil) RUPSLBbulan Desember 2018 yang menghasilkan Akta No.01 tanggal 3Desember 2018 :Ternyata ketiga RUPSLB dimaksud tidak membahas mengenaipemberhentian sementara PENGGUGAT selaku Direktur PT. PPAConsuitants/saat ini bernama PT.

Bahwa belakangan diketahui ternyata TERGUGAT sekitar bulanjanuari 2018 telah menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan Akta PerubahanSusunan Pemegang Saham No. 02 tanggal 8 Januari 2018 yangdibuat oleh atau dihadapan Notaris ANDREAS, S.H.,LL.M., namundalam RUPSLB tersebut tidak ada pembahasan mengenaipengesahan mengenai' status pemberhentian sementaraPENGGUGAT selaku Direktur PT. PPA Consultants/saat inibernama PT.

baik RUPSLB yangmenghasilkan akta No. 02 tanggal 8 Januari 2018 maupunRUPSLB yang menghasilkan Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018yang keduanya dibuat oleh atau dihadapan Notaris ANDREAS,S.H.

Putera Pandawa Asli, yakni terdapat ; (I) RUPSLBbulanJanuari 2018 yang menghasilkan Akta Perubahan SusunanPemegang Saham No.02 tanggal 8 Januari 2018, (II) RUPSLBbulan Maret 2018 yang menghasilkan Akta No. 07 tanggal 21Maret 2018, dan (III) RUPSLB bulan Desember 2018 yangmenghasilkan Akta No. 01 tanggal 3 Desember 2018;Ternyata ketiga RUPSLB dimaksud tidak membahas mengenaipemberhentian sementara PENGGUGAT selaku Direktur PT. PPAConsultants/saat ini bernama PT.

Yahya Harahap, S.H dalambukunya Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, 2015 pada halaman426, ....RUPS tentang ini harus merupakan RUPSLB yang khususdiadakanuntukmembicarakan mataacarakeputusan pemberhentiansementara Dewan Komisaris dimaksud. Dengan demikian RUPS yangdisebut Pasal 106 ayat (4) adalah RUPSLB yang khusus diadakanuntuk membicarakanmataacara pemberhentian sementara tersebut.... ;Dan, pendapat M.

., Notaris di Jakarta (Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 Bukti PP8);Sekalipun tidak memiliki kuasa untuk mewakili Para Pemohon danmengeluarkan suara dalam rapat, RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 2005) tetap diselenggarakan dengan dihadirioleh Termohon Il sendiri yang mengaku sebagai kuasa dari ParaPemohon.

(Penebalan kata sengaja dilakukan) (RUPSLB inidiselenggarakan oleh Para Pemohon selaku parapemegang saham PT.

Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II dalam gugatan tersebut)atas kemauan Termohon II sehingga hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005(Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005) tidak dapat didaftarkan padaMenteri Hukum dan HAM; dan (ii) pengadaan RUPSLB sendiri olehTermohon II pada 18 Maret 2005 serta dibukanya akses SISMINBAKUMoleh Tergugat Il sehingga hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 (AktaNomor 16 tanggal 18 Maret 2005) dapat didaftarkan di KementerianHukum dan HAM; merupakan perbuatanperbuatan yang termasuk

Bahwa dengan demikian seolaholan ada 2 (dua) versibadan hukum yaitu versi hasil RUPSLB TPI tanggal 17Maret 2005 dan versi RUPSLB tanggal 18 Maret 2005.Akan tetapi yang diakui sah dalam Putusan BANI tersebutadalah versi Badan Hukum Dengan RUPSLB TPI Tanggal18 Maret 2005 yaitu Pemohon Intervensi yang diakuisebagai pihak dalam Putusan BANI oleh Majelis Arbiterseperti dikutip di atas;. Bahwa bukti bahwa Pemohon Intervensi adalah PT.

: Hotman Paris & Partners;Setelah memeriksa buktibukti, mendengarkan saksisaksi fakta danketerangan ahli, maka Majelis berpendapat bahwa RUPSLB 18Maret 2005 beserta turunannya adalah RUPSLB TPI yang sah danoleh karenanya dapat menjadi dasar pembenar yang kuat bagipelaksanaan tindakan hukum selanjutnya;8.

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal, DeniYohanes,SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris nomor : 153 tanggal 29 Januari2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Vikri Abadi Groupnomor: 33.Halaman 24dari 48 Halaman No.9/Pid.SusTPK/2018/PT.BGL.80.81.82.83.84.85.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

Vikri Abadi Groupnomor: 33.80.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

) dengan agenda pemberhentianDirektur Utama (Penggugat) yang dihadiri oleh Tergugat Il, Tergugat Ill,dan Tergugat IV ;Bahwa berdasarkan Akta No. 01 Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRCentral International tertanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat oleh NotarisHerry Hartanto Seputro, S.H., Notaris di Sukoharjo, nyatanyata telahmemberikan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang bertempat di kantor PT BPR Central International di JI.Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta, yang pada rapat

tersebut telahmemutuskan tentang pemberhentian anggota Direksi yang menyetujui danmengesahkan pemberhentian Nyonya Sri Harjani (Penggugat) sebagaiDirektur Utama Perseroan pertanggal 01 Oktober 2015 ;Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuanPasal 105 ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa "Keputusan untukmemberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan

untukmembela diri dalam RUPS" ;Bahwa keputusan RUPSLB tersebut di atas diambil tanpa adanyaundangan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan peraturanperundangundangan tentang Perseroan Terbatas, dan Penggugat tidakdiberi kesempatan untuk membela diri di dalam RUPSLB tersebut ;Bahwa berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Tergugat danTergugat Il sebagai pemegang saham dengan surat No. 001/PSBCI/X/2015 tanpa dibubuhi tanggal surat, perinal Pemberhentian DirekturUtama PT BPR Central International

, sedangkan Tergugat dan Tergugat Il dalam RUPSLB tersebut yang diselenggarakan padatanggal 01 Oktober 2015 langsung melakukan pemberhentian terhadapPenggugat sebagai Direktur Utama PT BPR Central International.Sehingga jelas, pengambilan keputusan tersebut merupakan tindakankesewenangwenangan dari Tergugat dan Tergugat Il, dengan demikianRUPSLB tanggal 01 Oktober 2015 yang dihadiri olen Para Tergugatadalah cacat hukum.

AHU73118.AH.01.02.Tahun 2008.Bahwa, dengan demikian RUPSLB PT.BPR Central Internasional yangdiadakan dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagai DirekturUtama PT.BPR Central Internasional adalah sah dan mengikat karenamemang sudah menjadi hak pemegang saham dalam suatuperseroan.Bahwa, demikian pula adalah tidak benar Penggugat tidak diberikankesempatan untuk membela diri, justru kenyataan yang terjadi adalahPenggugat mangkir, bolos, tidak masuk kerja selama bulan Oktober2015 ketika kesempatan itu

No. 68/Pdt/P/2009/PN.PBR tanggal 19 November 2009, namunTermohon Kasasi secara arogansi memaksakan pelaksanaan RUPSLB,maka dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa Termohon Kasasi telahHal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1833 K/Pdt/2010lalai dan tidak mentaati Anggaran Dasar PT.

CitraLestari Semesta Untuk Menyelenggaran Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB);1. Bahwa secara faktual telah teroukti permohonan yang diajukan olehPemohon Kasasi ini adalah permohonan izin pemanggilan terhadappemegang saham PT. Citra Lestari Semesta untuk menyelenggarakanRUPS Tahunan sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi adalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Dalam Anggaran Dasar PT.

Judex Facti Tidak Mempertimbangkan RUPSLB dan RUPS LB Il yangdiselengarakan adalah tidak sah dan melanggar ketentuan perundangundangan;Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti, keputusan RUPSLBbaik yang pertama maupun kedua adalah tidak sah, sebab pemanggilanyang dilakukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan hukum yangtelah ditentukan oleh perundangundangan yang berlaku;Berdasarkan ketentuanketentuan yang mengatur tentang hal tersebutdi atas tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang

RUPSLB Pertama dan RUPS Kedua tersebut dilakukan setelahpermohonan (voluntair) ini diajukan Pemohon Kasasi sesuai Reg.No.68/Pdt/P/2009/PN.PBR tanggal 19 November 2009 dan dalam hal iniDireksi tidak berwenang melakukan pemanggilan RUPS sebelum adavonis hakim karena selama ini Termohon Kasasi telah lalai dan tidakmelaksanakan kewajibannya;b.

No. 1833 K/Pdt/2010undangan tersebut di atas, maka seputusan RUPSLB baik pertama maupunkedua adalah tidak sah, sebab dalam penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham tersebut dilakukan secara melawan hukum;Berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dari pelanggaranpelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut di atas, makasemestinya Judex Facti dalam penetapannya mempertimbangkan hal tersebut,tetapi Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang tidakmempertimbangkan maksud permohonan

telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2020 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasitanggal 1 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober2020 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini PengadilanTinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa oleh karena pemanggilan RUPSLB

EMRIndonesia yang termuat dalam Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 3 April2006, terdapat cacat formil dari segi tata cara pemanggilan, jangka waktupemanggilan, dan tempat dilaksanakannya RUPSLB, makapelaksanaan RUPSLB PT. EMR Indonesia serta pengangkatanTergugat II sebagai Direktur Perseroan PT.

EMR Indonesia pada tanggal10 Desember 2015 tidak sah menurut hukum:;Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1302 K/Pdt/2021 Bahwa suratsurat yang timbul berdasarkan RUPSLB yang tidak sahtersebut diatas, yakni Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Tergugat melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dan dalam salah satu agendarapat tersebut adalah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak diberitahu terlebin dahulukepada Penggugat.

Bahwa sebelum adanya RUPSLB, Penggugat pernah / telahmemberitahukan kepada Tergugat (Pimpinan Tertinggi) bahwa Penggugattelah memasuki usia pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT. Nitori Furniture Indonesia yang tertuang pada BAB X pasal 38 ayat (9)yaitu pekerja yang telah mencapai usia 55 tahun bagi lakilaki dan 45tahun bagi wanita dapat dipensiunkan dengan mempedomani UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

Akan tetapiTergugat tidak mengindahkan hal tersebut, dan lebih memilihmemberhentikan Penggugat melalui RUPSLB dengan memberikan uangpenghargaan sebesar 1 (satu) bulan upah. Akan tetapi Penggugatmenolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan UndangUndang No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan;Halaman 3Putusan Perkara PHI No. 218/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn.

Dahlianibukan pekerja/ouruh sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (3) UU No./3Tahun 2003 tetapi sebagai pengusaha sebagaimana dimaksud pada pasal1 angka (5) UU No.13 Tahun 2003.Bahwa oleh karena Sdr.Dahliani saat diberhentikan melalui RUPSLB padatanggal 15 Juni 2015 bukan sebagai pekerja/buruh, maka tidak berhak atasuang pesangonBahwa Sadr.

NitoriFurniture Indonesia selama 20 tahun dan 5 bulan terhitung sejaktanggal 18 Januari 1995 (vide bukti P3) sampai dengan tanggal 15Juni 2015 (vide bukti T5) dengan jabatan terakhir sebagai DirekturAdministrasi dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 31.000.000,setiap bulannya (vide bukti P1 identik T6);Bahwa benar melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

) PTJasa Alam Sejahtera yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2010dengan tujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan perseroanatau portefel untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modaldisetor pada perseroan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ataumengeluarkan saham simpanan dari 500 lembar saham menjadi1.000 lembar saham adalah sah:Karena pemanggilan RUPSLB telah dilakukan dalam jangka waktuyang cukup yaitu selama 14 hari sesuai dengan

Pasal 82 Ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham lebih dari setengahbagian dari jumlah seluruh saham sesuai dengan Akta PendirianPerseroan Pasal 22 Ayat (1.a) jo.

Pasal 86 Ayat (1) UUPT in casusebanyak 410 saham terdiri saham Pemohon Kasasi I sebanyak 230lembar saham dan Turut Termohon Kasasi I sebanyak 180 lembarsaham, sehingga RUPSLB quorum dan sah mengambil keputusan;Bahwa walaupun Termohon Kasasi pada RUPSLB pada tanggal 27Mei 2010 tidak hadir tetapi RUPSLB tersebut sah dan putusan yangdiambil juga tetap sah karena telah disetujui oleh lebih dari setengahbagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalamAkta Pendirian Perseroan Pasal 22

agenda RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 (vide bukti: T2)diambil secara proporsional oleh para pemegang saham denganperincian sebagai berikut:a Nana Widjaja sebanyak 90 saham;b Suwarno Bambang sebanyak 180 saham;Cc171819Lukman Sucipto sebanyak 230 saham;Bahwa peningkatan saham yang ditawarkan kepada para pemegangsaham oleh RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 diberikan jangka waktusampai dengan tanggal 7 Juni 2010 (vide bukti: T2 dan T3c) untukmelakukan pembayaran harga saham yang diambilnya dan apabilasampai batas

pada tanggal 27 Mei 2010 yaitu sampai dengan tanggal 7Juni 2010;Bahwa penerapan Pasal 43 ayat (2) UUPT pada halaman 41 alineakedua Putusan Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg adalah keliru karenaPasal 43 ayat (2) berbunyi: dalam hal saham yang akan dikeluarkanuntuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinyabelum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahuluadalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlahsaham yang dimilikinya.Bahwa klasifikasi saham yang dikeluarkan pada RUPSLB

Hardlent Medika Husada yang bergerak dalam bidangPenyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PJKM) telahmendapatkan izin operasional dari Menteri Kesehatan RI berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan No. 1744/BM/DJ/BPSM/XI/1997 tanggal 20 November1997;Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTHardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagai pimpinan rapatadalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikan kepada peserta rapat agarRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012 dengan terpaksaPenggugat meninggalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Hardlent Medika Husada, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagai pimpinan rapatadalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikan kepada peserta rapat agarRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husadatidak dilaksanakan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyetorkan kedalam perseroan dan Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan sebagai KomisarisUtama dan Komisaris tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Hardlent Medika Husada,sehingga segala perbuatan hukum terkait dengan pelaksanaaan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Altechnindo Nusantara melaluiBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Altechnindo Nusantara, tanggal 15 Desember 2004 (Novum) telahdilikuidasi dimana RUPSLB tanggal 15 Desember 2004 dihadiri danditandatangani sendiri oleh Handrio Nugroho selaku pemegang saham.lV. Bahwa selanjutnya proses likuidasi PT. Altechnindo Nusantara berjalansesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu :a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

AMT yang tidak sah) mengirimundangan Nomor : 001/DirRUPSLB/II/2013 kepada Direktur PT.AMT yang sah (Drs. lbrahim Hasan), untuk dapat hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AMTyang diselenggarakan versi Sdr. Firdan Jaya Lesmana tanggal 14Maret 2013, bertempat di JI.

Firdan Jaya Lesmana yang isinya menyatakanmenolak dengan tegas dan tidak mengakui apa yang dimaksudsebagai RUPSLB PT. AMT tersebut.

FirdanJaya Lesmana tetap bersikeras melaksanakan apa yangdisebutnya RUPSLB PT. AMT, pada 14 Maret 2013 ;Bahwa Penyelengaraaan RUPSLB PT. AMT tanggal 14 Maret2013 tersebut, di Notarilkan dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. AMT Nomor : 12 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuatdan ditandatangani oleh Notaris Yanses Saam, SH., Notarisberkedudukan di Padang, yang diadakan oleh Sdr. Firdan JayaLesmana (yang mengaku sebagai Direktur) didasarkan pada AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.

AMT No. 12 tanggal 25 Maret 2013 tersebut tidak sah dan telahdibatalkan melalui RUPSLB PT. AMT yang sah tanggal 30 Juli2012, yang dinotarilkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatPT. AMT No. 26 tanggal 17 September 2012, yang dibuat oleh dandi tandatangani dihadapan Notaris Jaafar, SH. Notaris di Padang.Sehingga PT.

ObjekSengketa yang di dasarkan pada Akta Pernyataan KeputusanHalaman 19 dari 32 Putusan Nomor 429 K/TUN/2015Rapat dari RUPSLB tidak sah yang dibuat oleh Sdr.

asetnya.Bahwa pada tanggal 9 April 2010, PENGGUGAT telah menerima undangan dariTERGUGAT untuk menghadiri Rapat Pengurus Anagota Direksi dan KomisarisPTABM yang diadakan pada tanggal 26 April 2010 di SingapuraBahwa pada saat Rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tanqgal 26 April2010 tersebut Jonathan Henry pimpinan rapat saat itu juga menjabat sebagai ChiefExecutive Officer (CEO) dari Avocet Mining PLC mengusulkan kepadaPENGGUGAT untuk sekaligus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB

RUPSLB tersebut menyetujui untuk menjual 80% saham Avocet Mining PLC diPTABM beserta semua asetnya kepada PT Lebong Tandai sebagai pemegangsaham 20 % di dalam PTABM sebagai PenggugatBahwa pada RUPSLB tanggal 26 April 2010 telah disepakati dan diputuskanbahwa TERGUGAT menjual 80 % sahamnya di PTABM dan 29 asetnya baikyang ada di Indonesia maupun di Asia Tenggara termasuk tambang emas diPenjom, Kesultanan Pahang, Malaysia kepada PT Lebong Tandai senilai USD250.000.000, (dua ratus lima puluh juta dollar

Amerika Serikat) kepadaPenggugatBahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan RUPSLB tanggal 26 April 2010,TERGUGAT juga telah mengajukan Perjanjian Jual Beli ( Sales PurchaseAgreement ) untuk selanjutnya disebut SPA melalui surat TERGUGAT pada1112tanggal 7 Juni 2010 juga kepada Penggugat, yang diserahkan kepadaPENGGUGAT di Ritz Cariton hotel di Jakarta pada tanggal yang sama.

Hal manaberarti TERGUGAT telah bermaksud melaksanakan keputusan RUPSLB 26 April2010 di Singapore.Bahwa TERGUGAT telah melanjutkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 26 April2010 tersebut dan telah mengirimkan Perjanjian Jual Beli ( Sale and PurchaseAgreement) untuk selanjutnya disebut SPA ke Penggugat Hal ini membuktikanbahwa I UGAT bersedia untuk menjual 80 % saham Avocet Mining Plc besertasemua asetnya di Indonesia kepada PENGGUGAT., hal mana juga membuktikanbahwa Pihak TERGUGAT beritikad baik untuk

melaksanakan sepenuhnyaKeputusan RUPSLB PT ABM tangaal 26 April 2010.DASAR HUKUM hak PENGGUGAT atas 80 % saham TERGUGAT di PTABMdan semua aset TERGUGATdi Asia Tenggara yaitu :a Adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untukselanjutnya disebut RUPSLB) PTABM tanggal 26 April 2010 di Singapura.b Bahwa terhadap hasil RUPSLB tersebut, Tergugat telah melaksanakankewajibannya , dengan:* Diberikannya Sale and Purchase Agreement pada tanggal 7Juni 2010 beserta daftar 29 aset yang menunjukkan

Agenda RUPSLB tersebut diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2015, sekitar pukul 1.00PM WIB, bertempat di Kantor Notaris Soehendro Gautama, S.H., Batam.Namun demikian Termohon sebagai Komisaris dan sekaligus pemegangsaham 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham perseroan tidak menghadiriundangan tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum.

dalam kedudukannya sebagai Direkturdalam perkara Permohonan perkara a quo, oleh Pemohon Kasasi melaluiMemori Kasasi ini sengaja menyorotinya secara lebih mendalam,diantaranya pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan NegeriBatam dalam putusan perkara a quo pada halaman 19 alinea 3 sebahagianyang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidanganberdasarkan alat bukti surat T7, T8 serta keterangan saksi Suryawantelah ternyata, bahwa sebelum diselenggarakan RUPSLB

Bahwa Pemohon Kasasi menolak pemberhentian Pemohon Kasasisebagai Direktur perseroan PT EMR Indonesia sebagaimanapertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Batam halaman 19 alenia 3sebahagian yang berbunyi sebagai berikut:beees dan oleh karenanya pula pemberhentian Pemohon sebagai DirekturPT EMR Indonesia melalui forum RUPSLB yang diselenggarakan olehTermohon sebagai Komisaris PT EMR Indonesia, meskipun tanpadidahului adanya agenda pembelaan diri dari Pemohon sebagai DirekturPT EMR Indonesia, tetap

), sesuai agenda pada dokumen (vide bukti P1, P2/T2, T3);Bahwa Panggilan untuk RUPSLB ditolak semuanya oleh Termohon Kasasiatas alasan adanya penyelewengan dana dalam kewenangan Penyidik,serta menggunakan alasan adanya agenda pembubaran perusahaan (videbukti T4).

Nomor 2277 K/Pdt/201610.11.kesepakatan Rapat Pemegang Saham tertanggal 22 September 2014sesuai bukti P3/T1 dan atau ketentuan mengenai RUPS yang di aturdalam Undang Undang Perusahaan Bab V Undang Undang PT Nomor40 tahun 2007 serta Anggaran Dasar Perusahaan PT EMR Indonesiasebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 15 tanggal 3 April 2006Notaris Soehendro Gautama;Bahwa penolakan Termohon Kasasi untuk diselenggarakannya RUPSLB yang dengan tegas salah satu alasannya adalah terkait LaporanPenyelewengan Dana

GLORY GEMILANG JAYAMAKMUR namun karena Dewan Direksi tidak memberikan tanggapanmaka berdasarkan kewenangan Dewan Komisaris untuk dapatmelaksanakan RUPSLB termasuk di dalamnya guna merubah susunanDireksi dan Komisaris.

Sebagai contoh, apabilaperseroan ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris,mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan,dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, direksi memiliki fungsi danwewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris.

Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah ditempuh sebagaimanamestinya, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan kapan sajaketika kepentingan perseroan membutuhkannya.

Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS). Dalam hal direksitidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), maka:a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; ataub.

Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) diajukan oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diterima.Hal yang demikian telah dilakukan

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili seorang anak kandungnya yang belum dewasa bernama : ODELYA REONA XU, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang, tanggal lahir 06 Juni 2012, khusus untuk:

1. Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Hermina Jaya dan menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya ;

., (Tergugat III) versi kKedua (vide Bukti P4) yangjelasjelas telah dipalsukan oleh Tergugat dan Tergqugat Ill karena isinyatidak sesuai dengan faktafakta RUPSLB tanggal 25 Maret 2006....(Garis bawah oleh Tergugat sebagai penegasan);3.

Selain itu juga, Tergugat menolak dalil Penggugat yang menuduh Tergugat telahmemasukan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yangdiputuskan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta No. 12, karenafaktanya pada RUPSLB tanggal 25 Maret 2006, Penggugat hadir dalam rapattersebut dan mengetahui seluruh agenda RUPSLB, serta menyetujui sepenuhnyasegala hasil keputusan dalam RUPSLB tersebut.6.

Bahkan terhadap segala hasil keputusan yang diambil dalam RUPSLB tanggal 25Maret 2006, Penggugat bersamasama dengan Tergugat , dan Ny. Arlina Layinoyang hadir dalam RUPSLB tersebut telah menghadap kepada Pirella Sadrosen, S.H.,Notaris di Riau (in casu Tergugat III) untuk menyatakan keputusankeputusan dalamRUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta Notaris, sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Duri Indah RayaNo. 12.7.

Karena terbuktipelaksanaan RUPSLB tanggal 26 Maret 2006 dan pengalihan saham milikPenggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamanggaran dasar PT DIR maupun UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas.

Duri Indah Raya melakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (selanjutnya disebut RUPSLB) pada tanggal 25 Maret 2006 denganmemanggil selur'uh pemegang saham, dimana agenda RUPSLB adalah untukmemberikan persetujuan dari pemegang saham lainnya atas rencana Penggugatmenjual sahamnya di PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat dan Pengunduran diriPenggugat sebagai Wakil Direktur PT.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19Mei 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH, Notaris diJakarta,menyetujui Penawaran Umum Terbatas (PUT ) dan memberi kuasakepada Direksi untuk merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasarPerseroan dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.

AHU.AH.01.10.12967 tanggal 26 #Meifis Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 Juni 2008yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Nomor 114, tanggal 28 Juni 2008, yang dibuat olehFathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui untuk melaksanakanpenjualan atas asetaset perkebilnan kelapa sawit yang berlokasi di daerahPercut, Kecamatan Sei Tuan, Sumatera Utara;Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTg.

Perseroan tanggal 19 Mei 2008yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19 Mei 2008,yang dibuat dihadapan Fatinah Helmi, SH, Notaris di Jakarta; dan karenanyabertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam menjalankan seluruhlindakan tindakan PerSerodn0nssnnanenannsHal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST4.

TERGUGAT VI adalah Para DirekturPerseroan yang diangkat antara lain berdasarkan keputusan RUPSLBPerseroan tanggal 19 Mei 2008 yang termaktub dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanNomor 39, tanggal 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH,Notaris di Jakarta; dan ikut di dalam menjalankan seluruh tindakantindakanperseroan;5. Bahwa pada tahun 2007, TERGUGAT s.d.

Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

Emrindo untukmelakukan panggilan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang akan dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari terhitung sejak Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam cqMajelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan a quo dengan agendapersetujuan pengalihan/ penjualan aset Perseroan;4.

Terdapat Kekhilafan Judex Facti Dalam Pertimbangan TerkaitPermintaan Dilaksanakannya RUPSLB;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti pada alinea ke3 Putusanhalaman 15 yang menyebut bahwa:Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidangan bahwa Pemohon sebagai Direktur PT.

Permohonan RUPS a quo adalah untuk pelaksanaan RUPSLB ke3pada PT. Emrindo selaku pemilik asset jaminan yang hendak dijual,sehingga dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Direktur,komisaris, maupun pemegang saham dari PT. EMR Indonesia yangHalaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2917 K/Pdt/2016adalah subjek badan hukum perseroan yang berbeda dari materipermohonan;2. Jika pun yang dimaksud oleh Judex Facti sebagai PT. EMR Indonesiaadalah PT.

Emrindo, maka syarat adanya permintaanpenyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon selaku Komisarisdisampaikan kepada Termohon Il yang saat itu berada di penjaraakibat perbuatannya yang tidak dapat mempertanggungjawabkankeuangan perusahaan menjadi tidak mengikat, sebab dengankeadaan Termohon Il yang saat itu masih menjabat sebagai Direkturberhalangan tetap (karena di penjara) maka pihak yang berwenangmenjalankan pengurusan perseroan termasuk penyelenggaraanRUPS sesuai Anggaran Dasar adalah Termohon yang

., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum

tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB