Ditemukan 607 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tumpang tantang tandang tanyong tunjang tuntang tundang tunang tuyang tenyang tuniang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — GUBERNUR BANK INDONESIA,DK VS EVI FIRMANSYAH
76 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 346 K/TUN/20151)Bahwa secara hukum sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Buku II PedomanTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara,yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia padahalaman 61, pada pokoknya mengatur bahwa dasarpengujian/penilaian (toetsingsgronden) bagi Keputusan TUNyang berasal dari Kewenangan terikat (gebonden beschikking)diuji dengan hukum tertulis (peraturan perundangundanganyang berlaku) bukan diuji
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 04-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 19 Desember 2017 — MARSONO MELAWAN; 1. GUBERNUR BANTEN, 2. FIRMA MAJU SINAGA
219 — 122
  • Bahwa tindakan Tergugat (Gubernur Banten) dalam menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek perkara a quo adalahdalam rangka melaksanakan perintah undangundang, yang merupakankewajiban hukum bagi Tergugat (Gubernur Banten) sehingga tindakanTergugat (Gubernur banten) tersebut telah memenuhi AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti bahwa Keputusan TUNyang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat (GubernurBanten) telah sesuai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 68/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
RIZKY AMELIA
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
130 — 94
  • Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUNJKTyang ada kaitannya dengan orangnya sendiri dan faktor yang adakaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, antara lain: Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat,bersifat pribadi langsung dan secara objektif dapat ditentukanbaik mengenai luas maupun intensitasnya; Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan;(2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai denganmelakukan suatu protes gugatan yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3300 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — NUNUH DJAENAL MUSTOFA melawan 1. Ir J U N A E D Y, dkk dan 1. TITIEN SUMIYATI, dkk
75 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perdata denganBadan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku;Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurutketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 tahun 2009tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara adalah:Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bersifat final, artinya sudah definitif, tidak memerlukanpersetujuan instansi atau atasan atau instansi lain, dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum,Berdasarkan pengertian, persyaratan atau kriteria suatuKeputusan TUN tersebut di atas, maka Ahli RahmatSoemadipradja berpendapat bahwa surat S488 telahmemenuhi seluruh persyaratan sebagai suatu Keputusan TUNyang dimaksud Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5/1986 danPenjelasannya tersebut di atas, karena:a.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 02-11-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 18/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
Kamar Dagang dan Industri Batam diwakili oleh Jadi Rajagukguk
Tergugat:
WALIKOTA BATAM
Intervensi:
1.RAFKI RS.MM
2.AL HUJJAH POHAN,S.H.
3.ELY TJANDRA PURNAMA
4.NOVI HASNI PURWANTI W.
5.AMINTAS NURHADI
6.JAMHUR POTI
190 — 49
  • mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau direhabilitasi; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak setiap subjek hukumdapat mengajukan tuntutan dan gugatan atas suatu objek TUN padaPengadilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya subjek yang memilikikepentingan langsung yang dirugikan berdasarkan keputusan Objek TUNyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 27/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
1.Krismianto.
2.Romy Aprilandau
3.Maryam
4.Henry Mangopo
5.Edy Sud.
6.Muawanah
7.Siti Julaiha
8.Siti Fatimah
Tergugat:
Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
113 — 54
  • Sedangkan Tergugat dalam hal iniKepala Kantor Regional VIII BKN dalam perkara ini adalah bukan pejabat TUNyang berwenang mengeluarkan surat Keputusan TUN (Beschikking);3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-07-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — Ir. RIBUT RIYANTO VS EVI SUSINA, SH DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG;
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menunjukkan bahwakeputusan TUN yang sebenarnya tidak berwujud. la hanyamerupakan sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN, yangkemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan TUNyang nyata tertulis;Halaman 37 dari 56 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/201622. Bahwa yang dimaksud dengan Negatif menunjukkan bahwakeputusan TUN yang dianggap berisi penolakan terhadappermohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukumperdata kepada Badan atau Pejabat TUN;23.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 119/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 11 Mei 2020 — Penggugat:
YAYASAN OLAHRAGA SULAWESI SELATAN(YOSS)
Tergugat:
1.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2.KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA SULAWESI SELATAN
613 — 904
  • Pengelolaan dan Perawatan/ PemeliharaanSarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan.Sebagai catatan bahwa Penggugat Tidak Menjadikan SuratKeputusan Nomor 313/SK/IX/2019 ini sebagai obyek perkara;Begitu pula obyek gugatan angka 3 kiranya tidak memenuhi pulaketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU no.5 tahun 1986 sebagai obyek gugatan, oleh karena SuratKeputusan tersebut oleh Tergugat II selaku badan hukum perdata,yang notabene bukan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 — I. PEMERINTAH KOTA BEKASI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI VS SARIFUDIN USMAN;
90 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti tingkat banding tidak memberikan dasar hukum pembatalanobyek sengketa.a.Bahwa Hakim TUN ~ melakukan pengujian keabsahan(rechtmatigheidstoetsing) untuk menilai apakah Keputusan TUNyang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak, dan apabilaKeputusan TUN terbukti melanggar hukum, Hakim TUNmembatalkan Keputusan tersebut, Dasar pengujian/penilaian(toetsingsgronden) yang dipakai oleh Hakim TUN untukmembatalkan Keputusan TUN, sesuai Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Perijinan
Register : 21-06-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 24/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT. MINING MAJU
Tergugat:
1.GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
2.MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
703 — 477
  • ., dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian kepentinganmerujuk kepada: (i) suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, baikbersifat menguntungkan atau merugikan dan yang telah timbul atau menurutnalar dapat diharapkan akan timbul oleh keduanya, (ii) Suatu tujuan yanghendak dicapai penggugat dalam mengajukan gugatan atas Keputusan TUNyang dikeluarkan.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1449 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 3 April 2012 — Drs. H. MOH. ICHWAN, MM ; JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas praduga reghmatige/presumtio justea causamerupakan prinsip praduga presumptie justice causa dalam ketetapan TUNyang memiliki pengertian suatu prinsip untuk mencegah kekacauan hukumapabila terjadi ketetapan TUN yang tidak sah.Ahli Lego Karjoko, SH, MH berpendapat seperti itu adalah dalam kaitannyadengan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya menanyakanbagaimana dengan hak kebendaan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 3 April 2012 — DADDY HARYADI, SH
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas praduga reghmatige/presumtio justea causamerupakan prinsip praduga presumptie justice causa dalam ketetapan TUNyang memiliki pengertian suatu prinsip untuk mencegah kekacauan hukumapabila terjadi ketetapan TUN yang tidak sah.Ahli Lego Karjoko, SH, MH berpendapat seperti itu adalah dalam kaitannyadengan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya menanyakanpagaimana dengan hak kebendaan PT.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-07-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 18 Desember 2014 — PT. Indowana Arga Timber; melawan KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
107 — 47
  • Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.39/MenhutII/2010 tidak ditemukan satu bagian pun yang mengaturtentang pengenaan denda administratif sebagai akibat adanya pelanggaranberupa penebangan jenis kayu yang dilindungi dan penebangan diluar bloktebangan yang diizinkan.Bahwa keputusan TUN yang semacam itu merupakan Keputusan TUNyang tidak jelas dasar hukumnya sehingga Keputusan TUN yang menjadiObyek Sengketa dalam perkara ini dapat menimbulkan ketidak pastianHukum.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 83/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 15 Agustus 2019 — H. MIFTAHUL MAULANA, M.TI ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
369 — 188
  • legalitas;e SKB 3 (tiga) Menteri yang menjadi dasar hukum penerbitanobyek sengketa bukan merupakan ketentuan perundangundangan;Bahwa berdasarkan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yangberbunyi :Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 hurufb dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhirbulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 61/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DEDY IRAWAN DL, ST.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
148 — 76
  • Bahwa sebagai pejabat TUN yang menerbitkan objeksengketa wajib didahului tindakantindakan dan prosedur hukumyang berlaku, sehingga kapasitas tergugat sebagai pejabat Tunyang menerbitkan objek sengketa tanpa prosedur hukum yangberlaku adalah merupakan tindakan yang tidak taat dan tidak tertibdalam melaksanakan ketentuan ketentuan tentang proseduralsebagaimana ketentuan pada Pasal Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan18 ayat (1) huruf c, pasal 55 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 08-05-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 152/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 8 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : SITI ASMARA
Terbanding/Tergugat I : Tuan Kendro Sastro,
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, cq. Kantor Pertanahan Kota Bogor,
Turut Terbanding/Penggugat II : DARYANTO,
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. RATNA SITI HAWA,
Turut Terbanding/Penggugat IV : H. AGUS SALIM,
Turut Terbanding/Penggugat V : NY. DEDEH,
Turut Terbanding/Penggugat VI : NY. MUTIARA SRI HASTUTI,
Turut Terbanding/Penggugat VII : FATHUR RAHMAN
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SITI HJ. HARRIYAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : NY. SITI CHAERONI,
74 — 60
  • persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara; Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalBogor memiliki sifatsifat seperti di atas, maka Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Bogor tersebut hanya dapat dimintakanpencabutannya melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986, pihak yang merasakepentingannya dirugikan atas sebuah SK yang dikeluarkan oleh badanatau pejabat TUN dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan TUNyang
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BATAM Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Btm
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
98 — 65
  • Sama halnya denganlingkungan peradilan TUN, dalam prakteknya sering terjadi titik singgungdengan peradilan umum;Bahwa Sulit memberikan batasan yang lengkap mengenai putusan TUNyang dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN, maksudnyasangat sulit menentukan keputusan TUN mana, yang masuk yurisdiksiperadilan TUN dan yang mana yang tidak, dimana masih sering terjadipermasalahan titik singgung kompetensi antara peradilan TUN danPeradilan Umum, yang merupakan problematik tersendiri yang perluterlebih
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 88/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 21 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
89 — 36
  • Dengandemikian telah jelas siapa yang berwenang menerbitkan sertipikat danpemberiannya menggunakan produk hukum keputusan.Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986, pihak yang merasakepentingannya dirugikan atas sebuah SK yang dikeluarkan oleh badanatau pejabat TUN dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan TUNyang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gantirugi dan/atau direhabilitasi.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 16-10-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 186/PDT/2014/PT-MDN
PEMERINTAH RI CQ. MENTRI KESEHATAN X PEMERINTAH RI CQ MENTRI KEUANGAN
95 — 68
  • Sehingga Pejabat TUNyang tidak mencairkan gaji dan tunjangan tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangundangan di di bidangkepegawaian yaitu penjelasan umum angka 7 Undangundang Nomor 43 tahun 1999 Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok PokokKepegawaian yang antara lain menyatakan gaji adalahsebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerjaPegawai Negeri yang bersangkutan. sehingga Perbuatan 56 Pejabat TUN yang telah menjalankan amanat perundanganundangan tidak dapat