Putusan Nomor 496 K/TUN/2017Untuk menghindan putusan yang berbeda antara dua badan peradilansebaiknya ditempuh upaya penyelesaian sengketa ke Peradilan TataUsaha Negara terlebih dahulu mengingat terbatasnya tenggang waktumenggugat dan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang terlebihdahulu dapat menjadi bahan pertimbangan Badan PeradilanLainnya/berikut yang lebih lama dalam proses penyelesaian sengketa(Yurisprudensi MA RI Tahun 2010 dihimpun oleh Balitbang DiklatKumdil MA RI)Menimbang, bahwa memperhatikan

Quo incasu Kota Balikpapan sebagaimana diamanatkan dan ataudipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (10) huruf a PeraturanPemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen swadaya Masyarakat;2.4Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT bukanlah merupakanAdvokat sehingga tidak berwenang menjadi mewakili PENGGUGATHalaman 39 dari 72 Putusan Perdata Nomor 65/Padt.G/2019/PN Bppdalam persidangan perkara A Quo sebagaimana diatur dalam BukuPedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umumcetakan Balitbang

., (Intervensi I) pada pokoknya sebagai berikut :I DASAR HUKUM e Yurisprudensi MARI No.1411.K/Sip/1978, tanggal 13 Maret 1979Pengikut sertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan,ditentukan oleh ada tidaknya permintaan (permohonan) untuk itu dari para pihak ataupihak ketiga di luar perkara yang merasa berkepentingan ; Menurut, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI2007,

Put Nomor 2435 K/Pdt/20133232tambahan Surat Gugatan, asal hal ini tidak dirugikan dalam haknya untukmembela dir;Bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat KumdilMahkamah Agung RI 2007 disebutkan bahwa, perubahan gugatan dilarangsebagai berikut:a Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang samadituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);b Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta

59 Tahun 2001 tentang LembagaPerlindungan Konsumen swadaya Masyarakat;2.4 Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT bukanlah merupakanAdvokat sehingga tidak berwenang menjadi mewakiliPENGGUGAT dalam persidangan perkara A Quosebagaimana diatur dalam Buku Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum cetakanBalitbang MA tahun 2007 dalam Lingkungan PeradilanUmum Buku II Edisi 2007 halaman 53 s/d 54.a) Bahwa mendasarkan pada Buku Pedoman teknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umumcetakan Balitbang

RUSKIN HAR, MBA;: Desa Kuala Enok Kabupaten IndragiriHilir;Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/ 1 Oktober 1949;Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanMahkamah Agung tersebut;: LakiLaki;: Indonesia;: Jalan Dagang Gang Mugarabbin No. 2Pekanbaru. dan Jalan JenderalSudirman Simpang Tiga, PerumahanBukit Raya Indah No.1 RT.02/01,Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;: Islam;: Pegawai Negeri Sipil sebagai AhliPeneliti Madya/Fungsional pada BadanPenelitian dan Pengembangan /Balitbang Propinsi Riau (MantanSekretaris

Daerah serta Tata CaraPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran danPendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat (5) yang mengatur bahwa setiappembayaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenaihak yang diperoleh pihak yang menagih;Bahwa setelah pada tanggal 22 Juni 2006 Terdakwa melakukan pembayarankepada IKHSAN SH.MH, Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2006 dimutasi keBadan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang

Tata CaraNn nr PS OCPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran danPendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat (5) yang mengatur bahwa setiappembayaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenaihak yang diperoleh pihak yang menagih;Bahwa setelah pada tanggal 22 Juni 2006 Terdakwa melakukan pembayarankepada IKHSAN SH.MH, Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2006 dimutasi keBadan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang

sertapenanda tanganan kerjasama;b Tahap Pelaksanaan meliputi usulan dan pencairan dana serta kegiatan penelitiandan tugas di lapangan;c Tahap Pengawasan Lapangan meliputi Pengawasan dan Evaluasi oleh Sekwan;d Tahap Pelaporan meliputi penyampaian hasil kegiatan dan laporan hasil kegiatan;Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan kegiatan tahap perencanaan saja ditambahdengan (satu) kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi danPornoaksi, karena Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2006 dimutasi ke Balitbang

Selain itu apa yang dituntut oleh Penggugat dalamprovisinya sudah jelas nantinya meskipun tidak diminta oleh Penggugattetap akan diperiksa dalam tahap pemeriksaan pokok perkara / pembuktiandalam persidangan a quo;Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus, Buku Ill, Edisi 2007 Balitbang Diklat Kumdil,Mahkamah Agung RI halaman 87, menyatakan bahwa putusan provisiadalah putusan sementara yang dijatunkan oleh Hakim yang mendahuluiPutusan akhir dan tidak boleh

untuk keperluan tersebut Mustafa selaku Bupati Lamtengkemudian mengirimkan surat Nomor 900/0646/B.a.VII.02/2017 tanggal 22 Mei 2017kepada Direktur PT SMI perihal Intensi untuk Pengajuan Pinjaman Daerah.Selanjutnya Mustafa juga memerintahkan Terdakwa selaku Kepala Dinas (Kadis)Bina Marga bersama Madani selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (BPKAD), Abdul Haq selaku Kepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah (BAPPEDA) dan .G Suryana selaku Kepala Badan Penelitian danPengembangan (BALITBANG

SMI adalah semua TimTeknis yaitu Saksi Madani mewakili BPKAD, Saksi SURIANA mewakili Balitbang, Halaman 274 dari 346 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.PstAbdul Haq dan Tim mewakili Bappeda, Terdakwa dan Staf mewakili Dinas BinaMarga dan Saksi Kartubi mewakili Dispenda;Bahwa keberadaan staf ikut dalam kunjungan ke PT SMI adalah untukmencatat halhal yang penting;Bahwa kunjungan ke PT SMI dilaksanakan pada sekitar bulan Mei/Juni 2017.Adapun rapat sebelum kunjungan ke PT SMI dilaksanakan pada bulan

SMI); Halaman 291 dari 346 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.PstBahwa benar untuk itu, pada tahun 2017 Saksi Mustafa memerintahkanTerdakwa selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah bersamaSaksi Madani selaku Kepala BPKAD, Abdul Haq selaku Kepala Bappeda dan .G.Suryana selaku Kepala Balitbang bersama Konsultan Studi Kelayakan yang ditunjukPT.

Suryana selakuKepala Balitbang bersama Konsultan Studi Kelayakan yang ditunjuk PT. SMI untukmelakukan studi kelayakan dan menyiapkan rencana penggunaan dan peruntukanpinjaman PT. SMI yang dimaksud.Menimbang, bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan tersebut, SaksiMustafa selaku Bupati Lampung Tengah mengusulkan pinjaman dari PT. SMI sejumlahRp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).

dengan Nomor Sertifikat Hak Milik : 3009,Surat Ukur Nomor 772/BALUN/2004 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perubahan gugatan tersebut telah memenuhi syarat perubahangugatan yang dibenarkan secara hukum atau tidak sebagai berikut :Menimbang, bahwa Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI,Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi2007, halaman 58 mengatur mengenai perubahan gugatan sebagai berikut :Perubahan gugatan yang diperkenankan

(Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Keputusan nomor:SKEP/08/FORMATUR/DPPHANURA/V/2017 tentangSusunan Pengurus Badan Penelitian danPengembangan (BALITBANG) Partai Hati NuraniRakyat (HANURA) Masa Bakti 20162020(sesuaidengan aslinya);Fotokopi Surat Keputusan nomor:SKEP/09/FORMATUR/DPPHANURA/I/2017 tentangSusunan Pengurus Badan Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) MasaBakti 20162020 (sesuai dengan aslinya);Fotokopi Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 12 Januari2017 Tentang Surat

RI Nomor 06PK/TUN/2008, tanggal 5 Mei 2008 yang memuat kaedah hukum bahwa :Untuk menghindari putusan yang berbeda antara dua badanperadilan sebaiknya ditempuh upaya penyelesaian sengketa kePeradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu mengingatterbatasnya tenggang waktu menggugat dan putusan PeradilanTata Usaha Negara yang terlebih dahulu dapat menjadi bahanpertimbangan Badan Peradilan lainnya/berikut yang lebih lamadalam proses penyelesaian sengketa (Yurisprudensi M.A.R.1Tahun 2010 dihimpun oleh Balitbang

kalau waktu pengajuan Kepala Sub DinasPenyusunan Program Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur ;e Pada tanggal 7 Januari 2008 ada rapat di PemerintahPropinsi, diminta Dinas Pertanian dengan instansi terkaitmelakukan survey pendataan luas gagal panen yang terkenadampak Iumpur Lapindo yang diluar areal Perpres no.14tahun 2007 ; e Selanjutnya kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur,membentuk Tim survey yang unsurnya, meliputi Dinas90Pertanian Propinsi Jawa Timur, Dinas Pengairan Propinsi JawaTimur, Balitbang

Barang Bukti 114. 1 (satu) lembar dokumen printout BALITBANG KABUPATENMALANG yang ditandatangani Ali M 115. 1 (satu) Jlembar copy dokumen Surat Jalan No.0011/SI/GDG4.PPN/IV/2012 tanggal 24 April 2012 kepada DinasPendidikan Kota Batu dengan kop dan cap PAPAN 116. 1 (Satu) lembar dokumen tabel PAKET RETENDER 117. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yangdiantaranya terbaca 80 x40% = 118. 1 (Satu) bundel copy dokumen Proposal Pengajuan Bantuan DanaAPBN Perubahan 2012 Pembangunan

No.Barang Bukti0011228977 Nama Pemilik Rekening AL MURTOPO Jumlah Rp.60.000.000, 113.1 (satu) lembar tindasan Tanda Terima diantaranya terbaca Pak ALIMURTOPO (Pak Alief) dan ditandatangani ALI MURTOPO 114.1 (satu) lIembar dokumen printout BALITBANG KABUPATENMALANG yang ditandatangani Ali M 115.1 (satu) lembar copy dokumen Surat Jalan No.0011/SI/GDG4.PPN/IV/2012 tanggal 24 April 2012 kepada DinasPendidikan Kota Batu dengan kop dan cap PAPAN 116.1 (Satu) lembar dokumen tabel PAKET RETENDER 117.1 (satu

inkaso BankMandiri tanggal 20/03/2012 dengan Penerima Nama : NILAWATI RUSDYNomor Rekening : 0153322808 Bank BNI Cab Malg Terbilang Lima BelasJuta Rupiah112. 1 (Satu) lembar tindasan formulir penarikan Bank Mandiri Cabang MalangMerdeka tanggal 20 Maret 2012 dari Nomor Rekening 144 0011228977Nama Pemilik Rekening ALI MURTOPO Jumlah Rp. 60.000.000,113. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Terima diantaranya terbaca Pak ALIMURTOPO (Pak Alief) dan ditandatangani ALI MURTOPO114. 1 (satu) lembar dokumen printout BALITBANG

perubahan dengan cara menambahkan serta melengkapi sub/hurufsebagai kelengkapan pada pasal yang dijadikan dasar alasan gugatannya,sedangkan dalam surat gugatannya tidak ada diuraikan secara jelas dan rincioleh Penggugat, penambahan sub/huruf pada pasal tersebut lebin memperjelaskeadaan fakta hukum sebenarnya yang dijadikan dasar dan alasan gugatanperceraian ini;Perbaikan yang dilakukan Tergugat tersebutbertentangan dengan pasal 127 rv,sejalan dengan ituMahkamah Agung Republik Indonesia melalui Balitbang

Nomor 27 P/HUM/2013 8 BLH Rp 5,723,020,000 21%9 Badan PP dan KB Rp 1,382,550,000 11%10 Dinas Sosial Rp 3,669,110,000 4%11 BPPD Rp 1,260,530,000 9%12 Sekda Rp 48 ,404,508,200 2%13 SEKWAN Rp 62,956,400,000 42%14 Disnakertrans Rp 3,409,200,000 7%15 Dinas Koperasi Rp 2,984 ,580,000 14%16 Badan Penanam Modal Rp 2,441 ,226,250 21%17 Dinas BPT Rp 1,960,412,800 8%18 Dinas Pariwisata Rp 5,785,052,000 12%19 Dispora Rp 3,560,134,000 1%20 Satpol PP Rp 3,449,970,000 8%21 Badan Kesbangpol Rp 4,269 ,260,000 13%22 Balitbang

Bengkulu.57.1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas PU Prov.Bengkulu, Nomor : 602.1/0630/B.IV/DPU/2009, tanggal22 Juni 2009, Perihal Permohonan Kajian TeknisPembangunan Jembatan Gantung Muara II Bengkulu.58.1 (satu) Berkas Asli Surat Kepala Balitbang PuslitbangDepartemen PU Nomor : IP12.01La/471, tanggal 28Agustus 2009, Perihal Penyampaian Laporan AdvisTeknik Pembangunan Jembatan Gantung di MuaraSungai Jenggalu Kota Bengkulu (berikut LaporanAdvis).59.1 (satu) berkas asli dokumen Detail Engineering

prosespemberhentian maupun proses gugatan di PTUN karena saksi barumasuk ke BKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM Halaman 53 Bahwa sebagai Kepala Bidang Kepegawaian BKD Kabupaten HuluSungai Selatan saksi mengetahui bahwa salah satu tugas BKD adalahterkait dengan peremajaan data terhadap PNS yang diberhentikanmaupun pension; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pelaporan SK PemberhentianPenggugat yang pertama kepada BKN, dari surat BKN yang ada statusPenggugat ada di staf Balitbang

. , Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkanoleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam halpengikutsertaan pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging,intervensi/Atussenkomst dan vrijwaring..

untuk ditindak lanjuti sesuai dengan surat saya tertanggal 21Agustus 2007 ;Bahwa tentang kemampuan bidang konstruksi tidak dinilai dalam lelang tersebutkarena pembuatan kapal tidak dibutuhkan kemampuan konstruksi;Bahwa saksi baru pertama kali ditunjuk sebagai Panitia Lelang;Bahwa saksi tidak ada mempunyai pengalaman, dan saksi tidak memiliki sertifikatpengadaan barang yang ada hanya bimbinganbimbingan tehnis saja;Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan pelelangan karena setelah itu saksi sudah pindahke Balitbang

Atja Sondjaja, SH selaku Tuada Perdata MahkamahAgung Republik Indonesia mengenai Beberapa permasalahan Hukum ;Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yangdikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia ;Surat Amar Putusan perkara perdata Nomor . 01/Pdt.G/2007/PN. BB tanggalPutusan 5 Oktober 2007 ;54P39. Surat Amar Putusan perkara perdata Nomor . 64/Pdt.G/2006/PN. BB tanggal Putusan7 Februari 2007 ;P40.