Ditemukan 937 data
PT. Buana Cipta Propertindo
Tergugat:
Jebri Sinaga
553 — 373
Jual Beli (PPJB) Nomor :0428/PPJB/BBP/BCP/II/2013, yang mana pada pasal 1 ayat (3),menyebutkan :Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.SusBPSK/2020/PN BtmMasa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) pada SertifikatTanah dan Bangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN KotaBatam ke atas nama Pihak Kedua nantinya, disesuaikan denganjJangka waktu berakhirnya masa pengalokasian lahan oleh BadanOtorita Batam (BOB) kepada Pihak Pertama sebagaiman tersebutpada Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita
Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK KotaBatam yang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saatini bernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya padapersidangan Keterangan Ahli telan menjelaskan bahwa secaraketentuanperundang undangan bahwa yang berkewajibanmembayarperpanjangan UWTO adalah orang perorangan atauBadan Hukum yang menjadi pemegang hak terakhir.
15 — 12
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon seluiruhnya;
- Menetapkan almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni tahun 2023, di rumah sakit Otorita Batam karena sakit serangan jantung;
- Menetapkan ahli waris yang sah dari alamrhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, adalah Zanibar binti Zaini (sebagai isteri);
- Menetapkan bagian Pemohon (Zanibar binti Zaini) terhadap harta
174 — 96
Bambang Pujiantodan Linus Gusdar (fotokopi); Surat Keputusan Kepala Otorita Batam No.373/SKEP/KA/10/1988 tanggal 3 Oktober 1988 (fotokopi):Surat Perjanjian No.415/SPJ/KA/XI/1988 tanggal31 Oktober 1988 (fotokopi);Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukansaksiuntuk didengar keterangannya dipersidangan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan 2 (dua)orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaanyang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar
DOHAR MANGALANDO HASIBUAN Saksi menerangkan ; Bahwa Sejak 27 Agustus 2015 sebagai Kabid Penanaman Modal danpelayanan satu pintu; Halaman36dari74 halaman Putusan No. 16/G/2016/PTUNTPISebelum di Pelayanan satu Pintu saksi bertugas pada tahun 2012sebagai Kepala Dinas Pemukiman dan penataan Wilayah;Bahwa Tahun 20022004 sebagai staf bidang perizinan pada masaperalihan dari otorita kepada Pemerintah Kota Batam; Bahwa bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Walikota BatamNomor 1 Tahun 2016 bidang tugasnya
jelaskan, gunanya dokumen tanahdalam proses IMB untuk melihat kesesuaian dokumen tanah dan datapemohon, karena permohonan IMB tersebut lahannya memang milikpemohon atau bangunannya milik pemohon tetapi tanahnya sewa(harus ada Perjanjian sewamenyewanya) ; Bahwa dokumen yang diperlukan apabila tanahnya milik pemohonsendiri dalam pemeriksaan lapangan selama proses IMBadalah Aktajual beli, knusus di Batam dilengkapi dengan Penetapan Lokasi (PL),Surat Keputusan (SKEP) dan Surat Perjanjian (SPJ) dari otorita
Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam No. 373/SKEP/KA/10/1988 tentangPenetapan Penggunaan Tanah Kepada PT. Bangun Bintan Sejahtera (Bukti T11e):f. Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) Nomor 25/SIBP/VI/2010 (Bukti T1 1f);g. Dokumen Lingkungan berupa Rekomendasi UKLUPL atas nama PT.Barelang Elektrindo Eracemerlang (T 15);4.
Bangun Bintan Sejahtera (Bukti T11d) serta SuratKeputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No. 373/SKEP/KA/10/1988 tentang Penetapan PenggunaanTanah Kepada PT. Bangun Bintan Sejahtera (Bukti T11e) ;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, dapat diketahuiterdapat ketidaksesuaian dokumen dari Tergugat II Intervensi2 yang nyatanyata diterima oleh Tergugat yaitu berupa: 1.
65 — 21
paraahil waris yang sah dari Pakki Hadji, padahal faktanya antara Pakki Hadjidengan orang tua para Terlawan in casu Andi Pakki atau Petta Pakki atau HajiPakki merupakan orang yang berbeda seria tidak ada huoungan kekeluargaandengan Pakki Hadj;Bahwa adapun dasarkepemilikanpara terdalwan atas obyek sengketa a quo vide alatbukti surat yang di ajukan dipersidangan yang diberi tanda berupa, bukti surat P1(simana Boetaja/ Tanae tahun 1941) atas nama Pakki, kemudian bukit surat P2(Undangan Sekretaris Otorita
September 2013 jo.Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 226/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 8Mei 2013, telah terbukti tanah yang dimohonkan ekseskusi oleh Terlawan diatas adalah milik dari Terlawan, maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjutsebagaimana didalilkan pelawan adalah bahwa dasar kepemilikan ParaTerlawan atas obyek sengketa a quo vide alat bukti yang diajukan dipersidangan yang diberi tanda berupa : Bukti P.1 (Simana Boataja/Tanae tahun1941) atas nama Pakki, bukti P.2 (Undangan Sekretariat Otorita
Pembanding/Tergugat I : ROHANI
Pembanding/Tergugat II : IRENA IRMI ANUGERAH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Terbanding/Tergugat I : ROHANI
Terbanding/Tergugat II : IRENA IRMI ANUGERAH
Terbanding/Penggugat : PT WIRA NATA TAMTAMA
Turut Terbanding/Tergugat III : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
100 — 83
Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan denganHAK PENGELOLAAN kepada Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam ;b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya ;3.
PURNAWATI
Tergugat:
TITI SULISTYOWATI SH MKN
100 — 71
Penggugat telah melanjutkan proses pengecekan pajakuntuk di Validasi oleh Dispenda, akan di lanjutkan proses (IPH) jinHalaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2019/PN Btm.Peralihan Hak di Kantor Otorita Batam (OB),Tergugat pada saat akanmelakukan Pengajuan Ijin Peralihan Hak di Kantor Otorita Batam, Salahsatu abang kandungnya selaku ahli waris PANDI DIDI RAHADI bernamaJOHARMAN menumui TERGUGAT sekaligus memblokir Sertifikat No :9660 atas nama PANDI DIDI RAHADI,di ketahui yang bernama
56 — 4
SUPARMAN/suami saksi setelah mengalami masaobservasi 2 ( dua ) hari dirumah sakit umum Tanjungpinang dantelah melakukan City scan diRumah sakit Umum Provinsikepulauan Riau dan dokter menyatakan bahwa saudaraSUPARMAN/suami saksi mengalami pembekuan darah di otakdan tengkorak kepala juga mengalami retak dan harus dilakukanoperasi, untuk menindak lanjuti keadaan tersebut pihak Rumahsakit umum daerah Tanjungpinang langsung membuat rujukan kesalah satu Rumah sakit yang ada di daerah Batam yaitu RumahSakit Otorita
Batam untuk melakukan operasi terhadap saudaraSUPARMAN/ suami saksi, kemudian selama 12 ( dua belas ) harisaksi menjalani rawat inap di Rumah Sakit Otorita Batam dankembali ke Tanjungpinang tanggal 22 Mei 2014 saudaraSUPARMAN/suami saksi masih menjalani rawat jalan, sedangkansaksi sendiri mengalami luka ringan ( robek pada bibir bagiankanan atas ),sementara kedua kendaraan mengalami kerusakanringan.Bahwa benar Saksi membenarkan Sketsa Gambar yangdiperlihatkan oleh Polisi atau Penyidik Pembantu saat
84 — 68
Plamo Karya,tanggal 14 Desember 2006, dikeluarkan oleh Direktur PengelolaanLahan, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; diberitandaFotocopy dari fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan, tanggal 27 May 2010, atas nama wajib pajak DollyNovie Rumuat; diberi tandaFotocopy dari fotocopy Surat, Soehendro Gautama, S.H.
,M.Hum.Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 27 May 2010, yang dialamatkankepada Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam, perihalPermohonan izin Peralihan Hak atas Tanah; diberi tandaFotocopy dari fotocopy Faktur Tagihan Biaya Administrasi PeralihanNo. 2893/FBAP/PL/5/2010 tanggal 27 Juni 2010, atas nama DirekturPengelolaan Lahan Ka.Sub.Dit.
34 — 22
Fotokopi Surat Bukti Kavling Penataan Lokasi Batuaji Lama, KecamatanBatam Barat, Nomor, yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 20 Juni 2000, tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena tidak ada pada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda T.1;2.
Fotokopi Surat Bukti Kavling Penataan Lokasi Batuaji Lama, KecamatanBatam Barat, Nomor, yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 20 Juni 2000, tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena tidak ada pada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda T.2;3.
Fotokopi Surat Bukti Kavling Penataan Lokasi Batuaji Lama, KecamatanBatam Barat, Nomor, yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 20 Juni 2000, tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena tidak ada pada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda T.3;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Termohon juga mengajukanbukti saksi, sebagai berikut :Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.
1.Tomblo Bin Lantar
2.Lamah Binti Lantar
3.Jampang Bin Lantar
4.Tuti Binti Niran
5.Rosina
Tergugat:
1.Irja Bin Nimin
2.H. Robbi Nur Bin Nimun
44 — 1
Menyatakan sebidang tanah Milik Adat Sawah Girik C No.1689 Persil 74 S-II Seluas : + 42.480 M2 yang terletak di Kp.Tapak Serang Desa Lenggahjaya Kec.Cabangbungin Kab.Bekasi, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Pengairan ( Perum Otorita Jatiluhur /POJ )
Sebelah Timur : Tanah Sawah Dita/Dempet
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pr.ImahCacat Menurut Hukum oleh karenanya tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Milik Adat
Peninggalan/Warisan dari Almarhumah Gerong Binti Gongsin yaitu :
Tanah Milik Adat Sawah Girik C No.1689 Persil 74 S-II Seluas : + 42.480 M2 yang terletak di Kp.Tapak Serang Desa Lenggahjaya Kec.Cabangbungin Kab.Bekasi, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Pengairan ( Perum OtoritaCabangbungin Kab.Bekasi, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Pengairan ( Perum Otorita Jatiluhur /POJ )
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Dita/Dempet
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pr.Imah/Harun
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H Pardi
Untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong
Pembanding/Tergugat III : KAREL MANSI
Terbanding/Penggugat : HJ. HELDA MUSTAFA
Turut Terbanding/Tergugat I : AGUSTINUS WORIASI
Turut Terbanding/Tergugat IV : PATI YUNUS
Turut Terbanding/Tergugat II : LIESE TAURAN
36 — 142
gugatan sebelum dijualbelikan, dan akhirnya berubahstatus hukumnya menjadi tanah Bersertifikat Hak Milik, semula adalah tanahberstatus hak tanah adat garapan perorangan, atas nama: Ibu Maria Koranodengan suaminya Derek WoriasiKorano, yang telah terlepas dari tanah adatumum secara komunal, yang mana penguasaannya tidak lagi berada padaotorita Kepala Suku besar yang membawahi 5 (lima) marga besar di kampungNunsiari Dawai, karena tanah adat garapan perorangan tersebut telah diakui hakgarapannya oleh otorita
tempat usahanya diPutusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 6 dari 14 Halaman20.21.22.23.Kampung NunsiariDawai tersebut; (Bukti: P 6, copy dan leges Surat KeteranganKematian);Bahwa sejak saat itulah Tergugat bernama: Agus Woriasi, Pekerjaan: TokohMasyarakat, dengan mengklaim diri dan mengangkat dirinya sendiri menjadikepala suku dengan mengaku bahwa dirinya diangkat berdasarkanpenunjukkan dirinya menjadi kepala suku oleh Bupati Kabupaten kepulauanYapen, yang sesungguhnya menurut hukum adat dan fakta otorita
59 — 24
,selanjutnya disebut sebagai KUASA TERGUGAT DALAM KONPENSI / KUASA PENGGUGATDALAM REKONPENSI ;KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN dan OTORITA PELABUHANENDE, berkedudukan di Jalan Adi Suciptolppi Ende Nusa Tenggara Timur,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni2016, memberikan kuasa kepada : FAUHIDZIZULISTIAN, SH, M.Si, 2. DILVITA ADHAYANTI, SH, 3.WANDES T. RAJAGUKGUK, SH, 4. RICARDOALFRED SIRINGORINGO, SH, 5. BHAYU INDRAKUSUMA, SH, 6.
KRISTIAN T LIMBOTO
Tergugat:
1.PT TRI CIPTA BANGUN BERSAMA,
2.Badan Pengusahaan
3.AWANG KECIK
Turut Tergugat:
1.PT BINTANG GHEMINI ABADI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM
159 — 79
Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kali dirubah,terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 (Keppres)Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan :a) selurunh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan :Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2018/PN BtmPertama : memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletakdi Pulau Batam termasuk areal tanah digugusan Pulau JandaBerhias, Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau Kasem KabupatenKepulauan Riau Propinsi Riau;CG.
Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialinkan menjadi aset Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yangtelah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, Ssesuai denganPeraturan Perundangundangan;d.
GAWAT SUPONO
Tergugat:
1.DEKATI HULU
2.KURATOR PT. IGATA JAYA PERDANIA DALAM PAILIT
204 — 178
Igata Jaya Perdania (Dalam Pailit) yang telah dilakukanpengikatan jual beli antara Debitor dengan kreditur secara sah, maka atasdasar itu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmengeluarkan Penetapan melalui Hakim Pengawas Nomor : 0O7HP15/PAILIT/2012/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 8 Juli 2014, tentang prosesperalinan hak atas nama para Kreditur yang telah memperoleh Ijin PeralihanHak (IPH) dari Badan Pengusahaan Batam (Otorita Batam) untukmelakukan peralinan hak secara sempurna
IGATA JAYA PERDANIA (Pihak PertamaPenjual), kepada CHAN HENG THYE, warga Negara Singapore, Swastabertempat tinggal di 4 Namly Hill, Singapore 267268, pemegang identitasCard (I/C) nomor S 0617473F (Pihak Kedua/Pembeli); FAKTUR TAGIHAN BIAYA ADMINSTRASI PERALIHAN kepada CHAN HENGTHYE, Nomar 942/FBAP/PL/VI/2001. tertanggal 18 Juni 2001: GAMBAR PENETAPAN LOKASI dari Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam kepada CHAN HENG THYE:Bahwa pada Tanggal 20 Februari Tahun 2008, dengan kewenangansebagaimana
IGATA JAYA PERDANIA(Pihak Pertama/ Penjual), kepada CHAN HENG THYE, warga NegaraSingapore, Swasta bertempat tinggal di 4 Namly Hill, Singapore 267268,pemegang lIdentitas Card (I/C) nomor S 0617473F (Pihak Kedua/Pembelli); FAKTUR TAGIHAN BIAYA ADMINSTRASI PERALIHAN kepada CHANHENG THYE, Nomor 942/FBAP/PL/V1/2001, tertanggal 18 Juni 2001; GAMBAR PENETAPAN LOKASI dari Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam kepada CHAN HENG THYE; Akta Perikatan Jual Beli Bangunan Nomor 36 Terlanggal 20 februari2008
Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi dari Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam kepada Chan Heng Thye, yang diberi5. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli Bangunan No. 36 tertanggal 20 Februari2008 antara Chan Heng Thye dan PT. Peduli Kasih Bangsa yang dibuatdihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Tuti RachmawatiLake SH, Vere) CU LEC elms cars sees cme aoe sere axes as sere come sors eee aoe seme eames ae aon se T.I 5;6.
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai SuratPemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1994 No SPPT. 0010 215/94dan kemudian telah dibayar oleh Tergugat , Tergugat Il di BRI Unit BekasiTimur ;11.Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat SeksiJaringan Induk Tarum Barat Il dengan Surat No. 701/AIR/063/SITB. 11/1992Hal. 17 dari 33 hal. Put.
No. 1544 K/Pdt/2008tanggal 10 Maret 1992 perihal hasil pengukuran tanah milik pengairan, yangditujukan kepada Kepala Divisi Air Barat di Bekasi telah melaporkan :Bahwa tanah yang dimaksud sdr Arga Bin Tabeng salah seorang ahli warisTergugat , adalah tanah yang tidak termasuk milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan ;12.Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur dalam Surat Pernyataan Nomor.01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 telah menyatakan :Bahwa tanah C No. 215 Persil 10 luas 2.678 Ha dalam pembebasan
Sesuai SuratPemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1994 No SPPT. 0010 215/94dan kemudian telah dibayar oleh Tergugat , Tergugat Il di BRI Unit BekasiTimur ;10.Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat SeksiJaringan Induk Tarum Barat Il dengan Surat No. 701/AIR/063/SITB.11/1992tanggal 10 Maret 1992 perihal hasil pengukuran tanah milik pengairan, yangHal. 20 dari 33 hal. Put.
No. 1544 K/Pdt/200811ditujukan kepada Kepala Divisi Air Barat di Bekasi telah melaporkan :Bahwa tanah yang dimaksud sdr Arga Bin Tabeng salah seorang ahli warisTergugat , adalah tanah yang tidak termasuk milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan ;.Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur dalam Surat Pernyataan Nomor.01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 telah menyatakan :Bahwa tanah C No. 215 Persil 10 luas 2.678 Ha dalam pembebasan tanahtahun 1959 tidak termasuk dalam ganti rugi genangan untuk itu
60 — 21
Otorita Batam dan menjalaniOperasi pemasangan pen di kaki kanan Terdakwa.3.
Otorita Batam dan menjalaniOperasi pemasangan pen di kaki kananTerdakwa.2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan' padatanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwaberdinas di Kodim 0315/Bintan, Terdakwamengajukan corp raport izin berobat kerumah sakit Putri Hijau Medan untukmelepas pen yang ada di kaki kananTerdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijinoleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22Oktober sampai dengan Terdakwa selesaimelaksanakan operasi sesuai Surat ljinJalan Nomor : SlJ/120/X/2010 tanggal 20Oktober
Otorita Batam dan menjalaniOperasi pemasangan pen di kaki kananTerdakwa.Bahwa benar Terdakwa menerangkan' padatanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwaberdinas di Kodim 0315/Bintan, Terdakwamengajukan corp raport izin berobat kerumah sakit Putri Hijau Medan untukmelepas pen yang ada di kaki kananTerdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijinoleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22Oktober sampai dengan Terdakwa selesaimelaksanakan operasi sesuai Surat ljinJalan Nomor : SlJ/120/X/2010 tanggal 20Oktober 2010
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Bekasi, CQ Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Kementerian PUPR, CQ Sekjen Kement PUPR
45 — 17
tertulis.Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT.BDGBahwa tanah yang berlokasi di Jalan Bougenville Raya RT 01 RW 11Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat di sepanjangDaerah Aliran Sungai Jatilunur merupakan aset Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat yang diserah kelolakan kepadaPerusahaan Umum Jasa Tirta Il berdasarkan Keputusan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlahdan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/Milik Negara Yang Dikelola OlehPerusahaan Umum (Perum) Otorita
sehingga tidak memilikihak atas bangunan yang berdiri diatasnya;Bahwa tanah yang berlokasi di Jalan Bougenville Raya RT 01 RW 11Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat di sepanjang DaerahAliran Sungai Jatilunur merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat yang dioperasikan kepada Perum Jasa Tirta IIberdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita
30 — 15
cap stempel Koperasi Maju Bersama (MBS); Bahwa kemudian isi kwitansi yang berbeda dengan kenyataannyatersebut saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawabmengenai tanggal kwitansi yang berbeda dengan tanggal penyerahanuang, dan mengenai jumlah uang, Terdakwa menjawab bahwa uangsejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akandipergunakan untuk cek fisik; Bahwa ketika saksi menanyakan mengapa tidak dirinci saja biayanya,Terdakwa menjawab bahwa itu adalah urusan Perum Otorita
Terdakwa dan di cap stempel Koperasi Maju Bersama (MBS);Bahwa kemudian isi kwitansi yang berbeda dengan kenyataannyatersebut saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawabmengenai tanggal kwitansi yang berbeda dengan tanggal penyerahanuang, dan mengenai jumlah uang, Terdakwa menjawab bahwa uangsejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dipergunakanuntuk cek fisik;Bahwa ketika saksi menanyakan mengapa tidak dirinci saja biayanya,Terdakwa menjawab bahwa itu adalah urusan Perum Otorita
29 — 19
melawan hukum, telah menggadaikan atau menyewakantanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwaorang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, dengancara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, meski hakpengalokasian, penggunaan dan pengurusan atas 1 (satu) bidang tanah dikomplek perumahan Sagulung Permai Blok B No. 68 RT.10 RW 01 Kota Batamdengan Nomor Penetapan Lokasi (PL) : 2100047 tanggal 1 Februari 2001 yangdikeluarkan Otorita
12 — 6
Otorita Batam No.7RT.04 RW.014 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, KotaBatam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:2.