., Advokat dari APSI, yang berkantor di JIn RayaNglames Nomor 23, Kelurahan Nglames, KecamatanMadiun, Kabupaten Madiun, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2018 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKabupaten Madiun Nomor Register727/AD/1116/G/18 tanggal 20 Agustus 2018 ;selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT ASLI, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,Pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal diKABUPATEN GROBOGAN ; sekarang tidak diketahultempat tinggalnya

., kesemuanya itu adalahAdvokad pada Kantor Advokad dan Penasehat Hukumpada Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum(PUSMEDBAKUM) Asosiasi Pengacara Syariah (APSI)cabang Maluku Tengah dengan alamat kantor di JIn, XXXRt 10, XXX, depan Masjid Raya Masohi, yang selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MelawanBL BIN LIL, tempat dan tanggal lahir XXX, XX Juli XXX, agama Islam,pekerjaan buruh pangkas rambut, pendidikan SLTA,tempat kediaman di Alamat JLn.

Pasal 3 Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat ArRum ayat 21 yaitu :awl GY di GG clea, 5 thy hn hay ipl ad bf al gw Al gk of aPSi iiAlarMenimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dansalah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untukhidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjukbahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, danapabila pernikahan dalam

perkara a quo dengan tidak ditandatanganinya adendum III olehpihak Tergugat karena tidak ingin bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdatatetantang suatu sebab yang halal, hal tersebut tidak berarti perjanjian yangsebelumnya menjadi gugur dan juga tidak menggugurkan perjanjian pembangunansebelumnya sehingga pembangunan harus tetap jalan dan dalam hal ini tidakterdapat wanprestasi karena adendum III belum di tandatangani ;5 BAMBANG SUGIYANTOBahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang (APSI

) Kota Metrodengan masa jabatan mulai tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan tahun 2012, akantetapi pada sekira tanggal 20 Desember 2012 saksi telah mengundurkan diri ;Bahwa pada waktu menjabat sebagai Ketua APSI tersebut saksi mengetahui akanadanya pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall, akan tetapi saksi tidakmengetahui secara jelasnya proses pembangunan tersebut dimulai ;Bahwa pada waktu menjabat sebagai Ketua APSI saksi tidak terlibat dalam prosesperjanjiannya, hanya saja saksi pernah diundang

dari pemerintah Kota Metro untuk6menghadiri sosialisasi perencanaan pembangunan Kawasan Niaga Metro MegaMall yaitu pada tanggal 18 Februari 2008, yang dihadiri oleh pemerintah kotametroi, pengembang, Apsi serta para pengurus ;Bahwa saksi juga pernah mendapat surat perintah dari Walikota Metro untukmengiuti studi banding ke Jakarta untuk melihat pembangunan pasar modern BSD ;Bahwa pada waktu sosialisasi saksi sebagai Ketua Apsi pernah mengusulkan agardisipakan terlebih dahulu tempat penampungan untuk

relokasi pedagangpasar di tahap I;Bahwa setelah selesai sosialisasi saksi tidak pernah dilibatkan lagi dalam prosespembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall tersebut shg saksi tidakmengetahui apakah selanjutnya dalam pembangunan Kawasan Niaga Metro MegaMall disediakan tempat penampungan sementara bagi para pedagang ataukahtidak ;Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu pembangunan Kawasan Niaga MetroMega Mall pernah terdapat pedagang yang melakukan demo akan tetapi pendemotersebut bukan dari anggota APSI

;Bahwa saksi sebagai Ketua APSI tidak pernah mendapat surat edaran tentangpengosongan tempat bagi para pedagang sehingga saksi tidak mengetahui akanproses pengosongan, proses pembongkaran maupun tempat penampungansementara bagi para pedagang baik itu pedangang yang berada di Jl.

3) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003,berbunyi sebagai berikut:Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokatsebagaimana dimaksud dalam Undangundang ini, dijalankanbersama oleh lkatan Advokat Indonesia (IKADIN), AsosiasiAdvokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia(IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAP),Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan HukumIndonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal(HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI

tegas menyebutkan nama PERADI karena hanya mengaturtentang:(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokatsebagaimana dimaksud dalam Undangundang ini, dijalankan bersamaoleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia(AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokatdan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI),Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan KonsultanHukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara SyariahIndonesia (APSI

dahulu akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasasebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut;Menimbang bahwa Penggugat telah menguasakan perkaranya kepadaKUASA HUKUM dengan Surat Kuasa Khusus, yang ditanda tangani olehPemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, pada tanggal 14 Desember 2015 dantelah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:1771/Kuasa/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 disamping itu PenerimaKuasa juga telah melampirkan bukti sumpah dan kartu anggota APSI

telah menguasakan perkaranya kepadaKUASA HUKUM dan KUASA HUKUM II Advokat dengan Surat Kuasa Khususdan Surat Kuasa Istimewa yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa danpenerima kuasa pada tanggal 14 Agustus 2016, disamping itu Surat KuasaKhusus dan Surat Kuasa lstimewa tersebut telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 06 September 2016 Nomor :1142/KUASA/IX/2016 dan penerima kuasa telah melampirkan fotokopi BeritaAcara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota APSI

perkara ;DALAM EKSEPSIMajelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai keabsahansurat kuasa, dengan dalil UU.No.40 tahun 2014 ( putusan Nomor1100/Pdt.G/2017/ PA.Sel. hal.55) pada pasal 103 ( tentang perseroan)dan dihubungkan dengan SEMA No.2 tahun 1959 SEMA No. 6 tahun1994, sehingga menolak dalil Replik Pembanding/Penggugat, tidakdapat dijadikan alasan hukum dalam perkara a quo, karena masih adaundangundang yang lebih tinggi dan khusus, yang professional danmenguasai hukum syariah, seperti Advokat, APSI

terurai dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan perkaranya kepadaKUASA HUKUM dan KUASA HUKUM II Advokat dengan Surat Kuasa Khususyang ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa pada tanggal 14Juni 2017, disamping itu Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 20 Juni 2017 Nomor771/KUASA/VV2017 dan penerima kuasa telah melampirkan potokopi BeritaAcara Pengambilan Sumpah dan potokopi Kartu Tanda Anggota APSI

Advokat dengan Surat KuasaKhusus yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa padatanggal 25 September 2016, disamping itu Surat Kuasa Khusus tersebut telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 26September 2016 Nomor 1244/KUASA/IX/2016 dan penerima kuasa telahmelampirkan potokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan potokopi KartuTanda Anggota APSI dengan menunjukkan aslinya dimuka sidang;Menimbang, bahwa penerima kuasa telah diangkat menjadi Advokat olehorganisasi

dalam hal terjadiperceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untukmemilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biayapemeliharaan dan nafkah ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 membuktikan bahwa anak Penggugatdan Tergugat yang bernama ANAK I sudah mumayyiz, yang berarti secara Yuridis anaktersebut mempunyai hak apsi

Wicaksana, SHI, MH, yang disesuaikandengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota APSIdan Kartu Anggota tersebut masingmasing berlaku hingga tanggal31 Desember 2018 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan SumpahAndri Nur Wicaksana, SHI, MH telah diambil sumpahnya oleh KetuaPengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 18 November 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa hukumPemohon adalah seorang advokat anggota APSI

Pasal 3 Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat ArRum ayat 21 yaitu :awl GY di GG clea, 5 thy hn hay ipl ad bf al gw Al gk of aPSi iiAlarMenimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dansalah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untukhidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjukbahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, danapabila pernikahan dalam

dengan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Istimewa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa pada tanggal 18 Juli 2017,disamping itu Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Istimewa tersebut telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 01Agustus 2017 Nomor 965/KUASA/VIII/2017 dan 966/KUASA/VIII/2017penerima kuasa telah melampirkan fotocopy Berita Acara PengambilanHal. 6 dari 13 hal. putusan nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.PoSumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota APSI

) 7601291 Semarang, 50185, dan mohon panggilanditujukan di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan di persidangan MajelisHakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa HukumPenggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2017 yangdidaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor :Halaman 6 dari 12Salinan033/KK/V/2017 tanggal 17 Januari 2017 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA ) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia ( APSI

Al Kausar, SHKetiganya advokat/Penasihat Hukum pada kantor OrganisasiBantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia(APSI), beralamat di Jalan Merdeka, No. 3, Samping Bank BPRRahmah Hijrah Agung, Kota Lhokseumawe, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanpa Nomor bertanggal 18 Februari 2020, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah SyariyahLhokseumawe Nomor : 105/P/SK/2020/MS.Lsm, tanggal 12Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;melawanbeens e ee eeneeneeneeeeeeeeeeeeneens , tempat dan

,Advokat dari APSI yang berkantor di Kabupaten Madiun,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2018,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKabupaten Madiun, Nomor 604/AD/719/G/18 tanggal 08Juni 2018, Sebagai Pemohon;melawanTERMOHON ASLI, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaanlbu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di KABUPATENMADIUN, Sebagai Termohon;Pengadilan agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon

APsi % 7 Ny oyN . = th an , I.SS oy olina) ate 'y ON Cs cr ee eae! abe. JI ces Cama cele: Yaah 14 elf Ais Cy el Lae JL il Cpe crap!

SIT NURHOLILAH, SH, kesemuanya Warga Negara Indonesuasebagai advokat magang, pada Kantor Pusat Mediasi dan BantuanHukum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jember,beralamat kantor di Jl.kan Bandeng, Perumahan Alam Hijau, Blok8104, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaiiwates, KabupatenJember, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember2018, disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi.DUDUK PERKARANYAMenimbang

ESAPengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di xxx Kota Yogyakarta, dalam hal inimenguasakan kepada Kuasa Hukum Penggugat, Advokat padaPusat Mediasi dan Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara SyariahDewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta(PUSMEDBAKUM DPW APSI