Ditemukan 602 data
201 — 96
Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegasmenolak dalildalil Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpesi pada point15, 16,17, 18, 19 yang menyatakan bahwa jual beli saham yangdilakukan oleh dan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensidengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah sematamatarekayasa belaka dan tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengansuatu sebab yang halal adalah tidak beralasan oleh karena jelasjelasselurun proses jual beli saham tersebut telah dikehnedaki
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
177 — 44
., 16,17, dan 18, gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT danTERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGATIl seharusnya melaporkan dugaan ijazah palsu PENGGUGAT ke pihakKepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian diselesaikan melaluiproses peradilan umum, dan bukan diproses melalui mekanisme di MahkamahPartai Demokrat sebagaimana alasanalasan bantahannya TERGUGAT Iluraikan berikut ini:10.1.
89 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada paragraf1 halaman 24 s.d. paragraf 2 halaman 25 Putusan Arbitrase BPSKNomor 144/Arbitrase/BPSK/BB/II/2015 Tanggal 03 Mei 2016, yang padapokoknya menyatakan Menimbang, oleh karena itu Pelaku Usahaberkewajiban melindungi setiap orang yang memakai Barang dan/ataujasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatuperbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17
41 — 22
Halaman 5.Posita dan dalilbaru mengenaiEksepsiGugatan Kurang Pihak Dalam Konpensi, Dalam Pokok Perkara :a.Terdapat penambahan posita, dalam Surat Perlawanan : 6 (enam)posita, dalam Surat Perobahan Perlawanan : 21 (dua puluh satu)posita.Terdapat penambahan dalil baru yang sebelumnya tidak ada dalam suratPerlawanan, yaitu posita angka 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16,17, 18 dan angka 19 Surat Perobahan Perlawanan.Hal. 25 Putusan Nomor: 562/PDT/2017/PT.DK1Dalam Rekonpensi :a.
150 — 378
. : Foto copy Gambar/Peta Kolektif lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No. 13, 14, 15, 16,17 dan 19 ; 2222222 22 ===P.7. : Foto copy Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang yang dilakukan oleh PetugasPengukur Kantor Pertanahan Kota Makassar (Beserta Lampirannya) ;P.8. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun1998, atas nama S.
Yapto Roy Nirwan
Tergugat:
1.Asmantang Tikno
2.Pemerintah RI cq Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur cq Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
133 — 20
tersebut, secara tegas dan berdasaratas fakta dan hukum, objek sengketa yang diklaim Penggugatsebagai miliknya adalah tidak berdasar, sehingga patut ditolakdan dikesampingkan;Bahwa letak posisi tanah Penggugat bukanlah berada dilokasitanah sengketa, oleh karena terhadap tanah objek sengketa,secara tegas dan berdasar atas hukum adalah milik Tergugat, sebagaimana dinyatakan dalam alas hak SHM No.1523 danSHM No.1526;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil gugatan Penggugatpada posita angka 15, 16,17
80 — 33
, unit :LIN/18/CE 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, unit :LIN/18/CE 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit : LIN/18/CE 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15, unit :LIN/18/CE 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17
Terbanding/Tergugat II : Pejabat Pembuat Komitmen
Terbanding/Tergugat III : PT Aceh Lintas Sumatera
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
34 — 43
Lampiran Peraturan LKPP No. 1 Tahun2015.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal sertamenyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 16,17, 18 dan 19 halaman 7 sd. 19. Adalah fakta, sebagaimanaterurai dalam surat No. 107/POKJA10ULP/BPJN IACEH/V/2018tanggal 17 Mei 2018 perihal Jawaban Sanggahan PT.
213 — 172
Bahwa, apa yang telah Para penggugat uraikan dalamGugatannya pada halaman 8 angka 13, 14 dan 15 halamn 9 angka 16,17 dan 18 sudah tepat dan benar, Jelas Harta Yang Sudah dibagibagikan kepada Ahliwarisnya tidak dapat dibagikan lagi, sebagaimanayang telah dijelaskan dalam KUHAPerdata dan dalam Kompilasi HukumIslam sebagai berikut :e Bahwa, jelas dalam Pasal 1666 KUHPerdata Yangmenyatakansebagai berikut : Penghibahan adalah suatu persetujuan denganmana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara
114 — 43
Bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 16,17, 18 dan 19 bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 Para Penggugat datang kelokasi objek sengketa, temyata objek sengketa telah mulai dilakukanpembongkaran yang dilakukan oleh pihak PT. Pilar Dasar membangun Sulut, dansetelah Para Penggugat menanyakan. kepada Pihak PT. Pilar Dasar MembangunSulut atas perintah siapa telah melakukan pembongkaran ?...
76 — 48
Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan uraian tersebutdalam Posita Angka 22 dan 23 diatas, tindakan dan perbuatan ParaTergugat sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 16,17 dan 18diatas, telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad ) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal1365 KUHPerdata yang berbunyi :Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikankerugian
Terbanding/Penggugat : DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat III : FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : FEDERASI NIAGA KEUANGAN DAN BANK SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : FEDERASI KIMIA DAN KESEHATAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : FEDERASI KEHUTANAN DAN PERTANIAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat VII : FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENEGERGI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat IX : FEDERASI MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA DAN HOTEL SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat X : FEDERASI PENDIDIKAN DAN PEGAWAI NEGERI
Turut Terbanding/Tergugat XI : FEDERASI TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
57 — 40
Bahwa dalil Penggugat angka 3 patut ditolak karena Penggugat tidak pernahmembelinya dan tanah bersertifikat HGB No. 3791 adalah milik Tergugat 1yang berarti milik anggota dalam hal ini yang tergabung pada anggota T2, T3,T4, T5, 16,17, T8, T9,T1O dan 111, dipertegas lagi bahwa dari tahun 20042006 yang ada pada saat itu adalah organisasi KSBSI bukan SBSI danPenggugat mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia disingkat SBSI padatahun 2012 sehingga jelas dan tegas dalil Penggugat mengadaada sertatidak
101 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam surat gugatan Penggugat halaman 12, nomor 16,17, 18 Penggugat mendalilkan mengenai Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1429/DTF/2011 tertanggal 23 Juni2011 di bagian kesimpulan disebutkan:Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa tandatangan Ny.
Sofyan Heru, SH.
Terdakwa:
Moh. Aris Syaifulloh
19 — 0
penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 50 (lima puluh) butir tablet warna hijau muda extacy bentuk boneka didalam 10 (sepuluh) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda dengan total berat bersih 16,17
Terbanding/Tergugat I : PT. SUN LIFE FINANCIAL CABANG SEMARANG
Terbanding/Tergugat II : DIMAS PRAMUDYA WARDANI
230 — 213
tersebut.Oleh karena dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana yang telahdiuraikan diatas telah tidak didasarkan pada argumentasi hukum yangbenar, dan hal ini telah Tergugat buktikan sebagaimana dalildalil tersebutdiatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak olehHal 31 dari 70 halaman Putusan No. 119/Pdt/2021/PT SMGMajelis Hakim Pengadilan Semarang Yang Memeriksa dan MengadiliPerkara Aquo.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalildalil gugatanPenggugat pada poin ke 14, 15, 16,17
HAJI TAMZIL AL KADRI
Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.Pejabat Pembuat Komitmen
3.PT Aceh Lintas Sumatera
111 — 16
HK.02.03/Bb1PRESV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni2018 tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ketetuan hukumyang berlaku, maka demi hukum, Dalil Gugatan Penggugat angka 16,17, dan 19 halaman 7 s/d. 9 dan petitum gugatan angka 4 dan 6halaman 11 wajib ditolak.Bahwa Tergugat II juga dengan tegas menolak dalil GugatanPenggugat angka 20 s/d. 22 halaman 9 dan 10 serta PetitumGugatan Penggugat angka 7 dan 8 halaman 11 dan 12 terkaitdengan ganti kerugian materil dan immaterial.Oleh karena tidak ada perbuatan
80 — 42
hal inimenunjukkan bahwa Santoso Soemarto telah membeli tanah dengan secaracicilan, dan hal ini sesuai dengan gugatan Penggugat pada huruf C angka 3dan 4, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugatterhadap huruf C angka 3 dan 4 dilumpuhkan oleh bukti T3,T4 dan T5 tersebut,dan karenanya gugatan Penggugat pada huruf C angka 3 dan 4 bukanmerupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan adalahharta bawaan Tergugat dari almarhum Santoso Soemarto;Menimbang, bahwa bukti 16,17
No.270/Pdt.G/2013/PA.PALpenukaran harga rumah dan tanah yang berada di belakang Hotel Buana Palu,setelah diteliti ternyata buktibukti tersebut tidak ada relevansinya denganobyek sengketa, dan karenanya bukti 16,17 dan T8 tersebut harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti T9 dan T10 yang diajukan oleh Tergugat berupafotocopy cek yang dikeluarkan oleh Bank Ekspor Impor Indonesia Palu untukpembayaran sejumlah uang, namun setelah diteliti ternyata isi cek tersebuttidak jelas kepada siapa dan untuk apa
EDI SUSANTO
Tergugat:
1.PT. CIPTA CAKRA MURDAYA
2.Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN, BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
77 — 11
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, dan 23 PP No. 24 Tahun 1997 menegaskan tentangpengertian Pendaftaran Tanah dan pengertianpengertian lainnya yangberkaitan dengan proses Pendaftaran Tanah, yaitu:iL,Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yangdilakukan oleh Pemerintah secara teruS menerus,berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaandata fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan
104 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
.), Notaris di Jakarta, namun dengan kebohongandan tipu muslihat membuat sedemikian rupa seolaholah tidak pernahmenandatangani suratsurat dan/atau aktaakta tersebut denganmengajukan upaya hukum gugatan sebagaimana diuraikan pada butir 13,14, 15, 16, 17 dan 18 di atas.Bahwa gugatan Tergugat yang bekerjasama dengan Tergugat Ilsebagaimana diuraikan pada butir 13, 14, 15, 16,17 dan 18 di atas dirancangdengan kebohongan dan tipu muslihat yang dikemas sedemikian rupaseolaholah tidak pernah menandatangani
I KETUT KARYA
Tergugat:
1.MORRISH KIMBEL HARVEY
2.I PUTU GEDE ANDHY BANGSAWAN, SH., M.KN
3.NYOMAN CARINA PARISKA PRIBADI, SH., M.KN
Turut Tergugat:
3.I KADEK JONI WAHYUDI, SH., M.KN
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM
216 — 274
Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 15, 16,17, dan 18 TERGUGAT tolak dengan tegas, dimana PENGGUGAThanya berusaha untuk berkelid dan lepas dari tanggung jawabnya,dimana PENGGUGAT dihadapan Notaris telah mengakui danmenandatangani Akta Pengakuan Hutang No.: 06/2016 Tanggal 20Januari 2016, Akta Pengakuan Hutang No.: 10/2016, Tanggal 21 Juni2016, keduanya dibuat dihadapan/oleh TERGUGAT II, Akta PengakuanHutang No.: 04/2017 tanggal 28 Agustus 2017, Akta Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan