Ditemukan 517 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : balitjang balitang bawimbang balimbing balambang balimbiang balitbangda
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 31-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
422 — 227
  • Bahwa sebagai referensi (walaupun tidak terkait langsung dalamperkara ini) patut kita perhatikan apa yang diutarakan oleh AriWibowo (peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangn HutanTanaman, Kampus Balitbang Kehutanan) dalam makalahnya yangberjudul Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global hal.22 menyebutkan:perubahan iklim adalah fenomena global yang ditandai denganperubahan suhu serta pola curah hujan.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-01-2017 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 27/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 April 2017 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) >< Ir.DYAH ANITA PRIHAPSARI ALS Ir.NITA YUDI, MBA DAN MOUDY LITU RAAN CS
62 — 37
  • Pedoman Teknis Adminstrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Buku 11, Edisi 2007, yang diterbitkan oleh Balitbang Diklat KumdilMahkamah Agung RI 2007, halaman 101102;b. Tidak diajukan oleh Pihak Ketiga yang memiliki hak atas objek yanghendak dikosongkan atau telah dieksekusi oleh Juru Sita PengadilanJakarta Pusat.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 14-01-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 26
  • 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumenswadaya Masyarakat;2.4 Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT bukanlah merupakan Advokatsehingga tidak berwenang menjadi mewakili PENGGUGAT dalampersidangan perkara A Quo sebagaimana diatur dalam Buku PedomanTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum cetakan BalitbangMA tahun 2007 dalam Lingkungan Peradilan Umum Buku II Edisi 2007halaman 53 s/d 54.a) Bahwa mendasarkan pada Buku Pedoman teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum cetakan Balitbang
Pengadilan PN Ngabang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2019 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN Ngabang Nomor 10 / Pdt.G / 2017 / PN Nba
Tanggal 4 Juli 2018 — AGUS MURSIDI FERRY MURSALIM HERRY JAPRIYADI SRI MINAWATI S.Sos ZULKARNAEN ZAINAL ABIDIN IDHAMSYAH SHASHA DWI PUTRI TRI INDIATY PANCA PUTRI KARWANTI,S.Sos YULIANTI M. HENDRA KURNIAWAN RUDI GUNAWAN YUNI SULASTRI Melawan Pemerintah Kabupaten Landak (Pemda Landak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak MUSA KASTONO
165 — 73
  • (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata UmumEdisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI2007);Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Intervensi telah diterima sebagaipihak Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana putusan sela Majelis HakimNomor 10/Pdt.G/2017/PN.Nba tanggal 6 Desember 2017 tentang masuknya pihakIntervensi/ tussenkom, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi selaku TergugatIntervensi dalam Konvensi adalah bertindak sebagai Tussenkomst dimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-01-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 K/Pdt/2016
Tanggal 18 Januari 2017 — FAISAH S lawan ABBAS BASARI, DKK dan PARK SE HWAN, DK
72 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian berdasarkan Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Umum Edisi 2007 diterbitan oleh BALITBANG DIKLATKUMDIL Mahkamah Agung RI 2007 Il. Teknis Peradilan AK.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 24-05-2023 — Putus : 06-06-2023 — Upload : 06-06-2023
Putusan PTA JAKARTA Nomor 82/Pdt.G/2023/PTA.JK
Tanggal 6 Juni 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
111 — 4
  • Tabungan Koperasi Balitbang Kemdikbud yang oleh Penggugat dibuka Rekening Tabungan BNI 46 Cabang Fatmawati KCP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor rekening 107207303, atas nama Eny Supriyati dengan saldo per tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp41.719.956,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

    5.

Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Putus : 04-03-2013 — Upload : 17-04-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Kdi
Tanggal 4 Maret 2013 — H. Koesjanto, S.P.
MELAWAN
Ketua Divisi Pembinaan Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur, DKK
28 — 9
  • tanggal 28 Mei 2007, SusunanNama dan Jabatan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Cabang ParatiDemokrat Kabupaten Kediri tanggal 28 Mei 2007, tertanda P.172; Photo copy Susunan Nama dan Jabatan Majelis Pertimbangan Cabang (MPC)Partai Demokrat Kabupaten Kediri, tanggal 28 Mei 2007, tertanda P.173; Photo copy Susunan Nama dan Jabatan Badan Pemenangan Pemilu(BAPPILU) Partai Demokrat Kabupaten Kediri, tanggal 28 Mei 2007,tertanda P.174; Photo copy Susunan Nama dan Jabatan Badan Penelitian Dan Pengembangan(BALITBANG
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-03-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 100/Pid.Sus/2012/PN.Sby
Tanggal 28 Maret 2013 — SUKAMTO Bin SANTRO SENTONO
62 — 23
  • saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalamBAP Penyidik adalah benar semua ; Bahwa saksi menjabat sebagai kasubBid Keuangan dan Aset Desa / Kelurahan padabidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKab.Madiun (Bapemas dan Pemdes) sejak tanggal 6 Januari 2012 ;e Bahwa sebelumnya sebagai Kasubag Administrasi Perangkat Desa / Kelurahan tahun2009 s/d 2011 pada Bagian Pemerintahan Desa dan KasubBid Pemerintahan pada BidangPemerintahan Balitbang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 210/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 30 April 2015 — TIMBUL JOKO UTOMO, ST Bin DJUWANDI KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
48 — 20
  • Selain itu berdasarkan modul yangdikeluarkan oleh Pusjatan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum Divisi 3 untuk PekerjaanTanah, dinyatakan bahwa kepadatan timbunan pilihan yang harus dicatat adalah wsebesar 95%dari kepadatan kering maksimum, Peraturan yang mengatur tentang kepadatan timbunan atauurukan terdapat pada SNI 1742:2008 tentang Cara Uji Kepadatan Ringan untuk Tanah dan SNI0317431989 tentang Metode Pengujian Kepadatan Berat untuk Tanah;e Ahli menerangkan Pemeriksaan fisik dengan pengujian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — PT WAY HALIM PERMAI, DKK VS MINTARDI HALIM, DKK
120 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata UmumEdisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil MahkamahAgung Republik Indonesia tahun 2007;Dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseoran Terbatas;f.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : DIAN MARHAENY
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN cq PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM CABANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : HANGKY RIBOWO,SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
99 — 68
  • Tahun 2001 tentangLembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat;2.4 Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT bukanlah merupakan Advokatsehingga tidak berwenang menjadi mewakili PENGGUGAT dalampersidangan perkara A Quo sebagaimana diatur dalam Buku PedomanTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum cetakanBalitbang MA tahun 2007 dalam Lingkungan Peradilan Umum Buku IIEdisi 2007 halaman 53 s/d 54.a)b)Bahwa mendasarkan pada Buku Pedoman teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum cetakan Balitbang
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata Khusus PHI
Putus : 16-06-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/PHI.G/2014/PN.MKW
Tanggal 16 Juni 2014 — - ARNI SUKARNI, DKK MELAWAN - PT. HENRISON IRIANA
261 — 2396
  • Putusan Mahkamah Agung RI No. 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dengan kaedah hukum yang mengatakan bahwa SuratKuasa Khusus yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai Surat KuasaKhusus dalam berperkara, karena masih dianggap bersifat kuasa umum sehingga tidakdapat dipergunakan di depan sidang Pengadilan untuk menggugat seseorang.Menimbang, bahwa secara umum sesuai dengan Hukum Acara Perdata,sebagaimana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis PeradilanPerdata Umum, Balitbang
    berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004tentang PPHI ditegaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan HubunganIndustrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkunganperadilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU ini.Menimbang, bahwa di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI juga diaturtentang kuasa/wakil selain yang diatur di dalam Hukum Acara Perdata sebagaimanaditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-05-2013 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT/G/2013/PN.BDG.,.
Tanggal 27 Januari 2015 — JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, dkk LAWAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA BANDUNG, dkk
285 — 124
  • Bouw en Wonning Matscappij Sadang Sari sebagai Turut Tergugat IT (dahuluTurut Tergugat IT Asal);Bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 279 dan Pasal 70 Reglement op deRechtsvordering (Rv) serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI2007 khususnya pada bab yang mengatur mengenai Hukum Acara Perdata di BagianIntervensi, bahwa pada suatu pemeriksaan perkara perdata, dimana pihak intervenient (yangdalam
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-03-2013 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Sby
Tanggal 28 Maret 2013 — SUKAMTO BIN SANTRO SENTONO KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
33 — 7
  • yang saksi berikan dalamBAP Penyidik adalah benar semua ;Hal. 107 dari 158 Putusan No.100/Pid.Sus/2012/PN.Sby108e Bahwa saksi menjabat sebagai kasubBid Keuangan dan Aset Desa / Kelurahan padabidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKab.Madiun (Bapemas dan Pemdes) sejak tanggal 6 Januari 2012 ;e Bahwa sebelumnya sebagai Kasubag Administrasi Perangkat Desa / Kelurahan tahun 2009s/d 2011 pada Bagian Pemerintahan Desa dan KasubBid Pemerintahan pada BidangPemerintahan Balitbang
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Ptk
Tanggal 21 Nopember 2019 — PT. CIPTA MARGA SARANA lawan 1.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 2.Bupati Sekadau 3.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KABUPATEN SEKADAU 4.Kelompok kerja unit layanan pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kabupaten Sekadau 5.PT. Delta Kapuas Konsturksi
223 — 23
  • puluh dua rupiahtujuh puluh tigas sen ) dari nilai proyek sebesar Rp. 9.722.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah ) setelah dikurangiPPN 10% dan keuntungan yang akan didapat Penggugat adalah 15%adapun dasar perhitungan tersebut didasari kepada koefesien tetap yangterdiri atas dan overhead yang diatur pada Perpres Nomor 70 tahun 2012pasal 92 ayat 3, Perka LKPP Nomor 14 tahun 2012 BAB II Bagian Aangka 3 huruf a, serta standar Penyusunan Analisa harga satuanpekerjaan ( AHSP ) Balitbang
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
164 — 87
  • SURAT KUASA CACAT FORMILBahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilanperdata Umum buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang DiklatKumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 halaman 5354bagian f tentang Kuasa/wakil angka ke1 (Satu) ditentukan : yang dapatbertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat / Tergugat atau Pemohon diPengadilan :a.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 3 Agustus 2015 — Nurdin, S.Pd. M.M Bin (Alm) Hamzah
59 — 35
  • berhubung pelaksanaan hakdan kewajiban tersebut sedangkan berkaitan dengan terminologi KerugianNegara/Daerah dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara telah dijelaskan bahwa yang dimaksudkan denganKerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa pada halaman 21 22 Buku Laporan Penelitianyang dilakukan oleh Puslittbang Hukum dan Peradilan Balitbang
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb.
Tanggal 17 Desember 2014 — Ir.Ahmad Hendry Harahap Bin Mahyudin Harahap
49 — 26
  • berhubung pelaksanaan hakdan kewajiban tersebut sedangkan berkaitan dengan terminologi KerugianNegara/Daerah dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara telah dijelaskan bahwa yang dimaksudkan denganKerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa pada halaman 21 22 Buku Laporan Penelitianyang dilakukan oleh Puslittbang Hukum dan Peradilan Balitbang
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
IDA WAYAN WIKANAYA
41 — 30
  • Sinta Agro Mandiri), berisi:

    • Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
    • Surat pesanan;
    • Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi;
    • Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
    • Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan;
    • SPP, SPM dan SP2D;

    14) 2 (dua) bundel Laporan BASTB Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB Tentang Kegiatan Pengadaan Benih Jagung Hibrida Umum 2 , Balitbang dan Komposit Varietas Bima 10 , Bima 15, Bima 20, AHSTI

    TA. 2017 Tanggal 27 April 2017;

    184) (empat) jilid Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Benih Jagung Hibrida Balitbang Varietas Bima 14, Bima 15, Bima 19 dan Bima 20 PT. Sinta Agro Mandiri dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.

    Tahun Anggaran 2017 (terdiri dari 4 buku);

    185) Rekapitulasi BAST Kelompok Tani Jagung Hibrita Balitbang (Kabupaten Sumbawa : 49.625 Kg, Kabupaten Dompu : 80.350 Kg dan Kabupaten Bima : 68.025 Total 198.000 Kg);

    186) Berita Acara Penggantian Barang Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Jagung Hibrida Litban Kabupaten Lombok Barat sebanyak 8.961 kg;

    187) Data rekapitulasi penggantian benih jagung Hibrida Litbang Kabupaten Dompu sebanyak 19.190 Kg;

    188) Rekap

    Hanjaya Mas Plosjom;

    280) Asli Nota Kesepahaman antara Balitbang Pertanian Kementan RI dengan PT. Sadar tani Bersaudara Nomor : 936/SR.340/H.2.3/06/2017 Nomor : 25/PT.STB/NP/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017;

    281) Asli Perjanjian Kerjasama antara Balai Penelitian Tanaman Serealia dengan PT.

Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 17 Desember 2014 — Bayu Afriandi S.Ip Bin Firdaus,SE
51 — 20
  • negara berhubung pelaksanaan hakdan kewajiban tersebut sedangkan berkaitan dengan terminologi KerugianNegara/Daerah dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara telah dijelaskan bahwa yang dimaksud denganKerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa pada halaman 21 22 Buku Laporan Penelitianyang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang