Bank Ratu sebagai Direktur berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ; Bahwa keputusan RUPSLB di atas adalah sah dan mengikat menuruthukum. Keputusan itu tidak dapat dibatalkan tanpa melalui mekanismeyang diatur dalam Undangundang karena Rapat Umum PemegangHal. 7 dari 15 hal. Put.

Bank Ratu yang diangkatberdasarkan RUPSLB PT. Bank Ratu tanggal 21 Pebruari 2000 ;Bahwa Judex factie harusnya mempertimbangkan dan membahas secaraseksama makna dalam isi dan maksud surat Bank Indonesia di atasdengan tidak mengambil begitu saja pertimbangan hukum P4P dan P4DDKI dalam perkara aquo.

Bank Ratu, namun tidakada kalimat yang menyatakan serta merta yang bersangkutan bukan lagiDireksi dan kalimat yang menyatakan hasil RUPSLB PT. Bank Ratutanggal 21 Pebruari 2000 "batal" ;Bahwa fakta hukum PT. Bank Ratu telah dinyatakan sebagai Bank BekuKegiatan Usaha (BBKU) dan penyerahan kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) sesuai surat Bank Indonesia No. 2/25/KEP.DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000, sedangkan surat Bank Indonesiayang memberitahukan Sdr.

Bank Ratu atau RUPSLB lebih lanjut yangmenyatakan bahwa Sdr.

Pasal 39 ayat (1) ayat (2) ;Bahwa dari fakta hukum di atas, jelas RUPSLB telah menugaskan Sar.Hengky Hendratmoko sebagai Direktur dan PT. Bank Ratu tidak pernahmelakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmokosebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernahmengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sadr.Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT.

Tim. telah mengundang Penggugat dalamHal 5 Putusan Nomor 390/PDT/2019/PT.DKIacara RUPSLB PT KWINTO VIRATUS akan tetapi Penggugat melakukanpenolakan secara tertulis; bahwa adapun tindakan Penggugat dengan menggugat Tergugat 1,II danIll jelas adalah tindakan untuk mengalinkan permasalahan, dimanaPenggugat sendiri tahu secara langsung adanya Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Timur tersebut; bahwa terkait dengan hal tersebut jelas Penggugat mengertipembahasan permasalahan dalam gugatan tersebut seharusnya

ada didalam forum RUPSLB PT KWINTO VIRATUS sesuai Penetapan aquo.Sehingga Pengadilan Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkaraperdata aquo.

Bahwa pengalihan permasalahanyang dimaksud adalah agar tidak terjadinya RUPSLB yang telahditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui PenetapannyaNo.04/PDT.RUPS/2015/PN.Jkt.Tim., dan sudah seharusnyapermasalahan tersebut dibahas dalam RUPSLB tersebut. BahwaHal 7 Putusan Nomor 390/PDT/2019/PT.DKIadapun Tergugat ditetapkan selaku penyelenggaranya dan Penggugatsendiri tahu dan telah menerima undangan RUPSLB PT Kwinto Viratusaquo;10.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnya selama 9(sembilan) huian terhitung sejak adanya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selain itu juga kerugian nonmateriil yaitu pihak PT.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.ratus juta rupiah) dengan rincian sewa kantor, membayar gajiManagemen, menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnyaselama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak adanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selainitu juga kerugian non materiel yaitu pihak PT.

ERIK LUKIMAN selaku Komisaris.Bahwa benar saksi pernah mengikuti RUPSLB (Rapat Umum Pemegangsaham Luar Biasa) PT.

Bahwa benar terdakwa tidak menyetujui atas perubahan Susunan Direksidan Dewan Komisaris didalam pelaksanaan RUPSLB karena tidak adakesepakatan perihal saham dan namanama yang diusulkan didalamrapat, tidak sesuai dengan yang terdakwa ajukan, sehingga terdakwa tidakmenyetujui dengan perubahan nama Direksi dan dewan komisaris.

Bahwa benar, dasar / alasan terdakwa mengatakan RUPSLB tidak syahkarena tidak ada bukti dan tidak ada penyetoran modal dasar dari keduaHal.18 dari 28 hal. Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.pemegang saham SATRIYA AGUS GUNAWAN dan ERIK LUKIMAN,sehingga menurut terdakwa cacat administrasi dan oleh karena itulahalasan terdakwa memegang dan tidak memberikan dokumen perusahanPT.

;

O1/NotK/V/2014tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris LIEZSAVITRI MATURIDI, S.H.64) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat No.1101CHDIRIV/DCG/2016 tanggal11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat danditandatangani oleh Sdr. HARYO BIMO ARIANTO.65) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr.

NAMYOON JU, sehingga akhirnya pada tanggal 28 Februari 2014 dibuatlan BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang seolaholahtelah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di KantorPerseroan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 16, Jl.Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pukul 12.00 wib.dengan dipimpin oleh Presiden Direktur PT. DCG Indonesia saksi Mr. ROH JAECHUNG dan dihadiri oleh Mr. BRENT G.

UtrAlmarhumah YANNIE menandatangani Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut di Kota Casablanca sebelum tanggal 28Februari 2014 tersebut.Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),tertanggal 28 Februari 2014 tersebut kemudian diaktakan pada Notaris LIEZSAVITRI MATURIDI, S.H., sehingga terbitlah Akta No. 02 tanggal 26 Maret 2014tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan akta itu telah dipergunakan oleh Mr.BRENT G WOO selaku Presiden Direktur PT.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesiatanggal 28 Februari 2014, saksi Mr.

Utr64.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat No.1101CHDIRIV/DCG/2016 tanggal11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat danditandatangani oleh Sdr. HARYO BIMO ARIANTO.65.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr. ROH JAE CHUNG.66.1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.1425 tertanggal 17 Mei 2016 dibuatdihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.

:epihak pertama akan menerima pinjaman dana sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dari pihak kedua sebagaibiaya pengurusan Regulated Agent dan biaya operasional:;e pihak pertama akan menjual sahamsaham perseroan milik pihakpertama sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar sahamkepada pihak kedua dengan cara akuisisi, dengan harga sebesarRp. 2.000.000.000, dua milyar rupiah);e penjualan sahan dan akuisisi ini dilaksanakan secara bersamaandengan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB

Bahwa didalam pasal 3 perjanjian kerjsama nomor 03 disebutkanperjanjian kerjasama Nomor 03 harus segera dilaksanakan perubahankepengurusannya paling lambat pada tanggal 13 Maret 2017 dan setelahseluruh tahapan proses dan administrasi RUPSLB/RUPS dilaksanakan,maka pinjaman dana dalam bentuk Pinjaman Modal, biaya praOperasional sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sertaakuisisi dan jualbeli saham sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar) akandisediakan dan diserahkan oleh pihak kedua kepada

pihak pertama (dalamini akan diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT) paling lambatHalaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 711/Pdt.G/2017/PN JKT.SELdalam waktu 7 (tujuh) hari setelah RUPSLB/RUPS dan jual beli sahamdilaksanakan;9.

semuaasetnya.Bahwa pada tanggal 9 April 2010, PENGGUGAT telah menerimaundangan dari TERGUGAT untuk menghadiri Rapat Pengurus AnagotaDireksi dan Komisaris PTABM yang diadakan pada tanggal 26 April 2010di SingapuraBahwa pada saat Rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tanqgal 26April 2010 tersebut Jonathan Henry pimpinan rapat saat itu juga menjabatsebagai Chief Executive Officer (CEO) dari Avocet Mining PLCmengusulkan kepada PENGGUGAT untuk sekaligus mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Serikat) kepada PenggugatBahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan RUPSLB tanggal 26 April2010, TERGUGAT juga telah mengajukan Perjanjian Jual Beli ( SalesPurchase Agreement ) untuk selanjutnya disebut SPA melalui suratTERGUGAT pada tanggal 7 Juni 2010 juga kepada Penggugat, yangdiserahkan kepada PENGGUGAT di Ritz Cariton hotel di Jakarta padatanggal yang sama.

Hal mana berarti TERGUGAT telah bermaksudmelaksanakan keputusan RUPSLB 26 April 2010 di Singapore.Bahwa TERGUGAT telah melanjutkan hasil keputusan RUPSLB tanggal26 April 2010 tersebut dan telah mengirimkan Perjanjian Jual Beli ( Saleand Purchase Agreement) untuk selanjutnya disebut SPA ke PenggugatHal ini membuktikan bahwa UGAT bersedia untuk menjual 80 % sahamAvocet Mining Plc beserta semua asetnya di Indonesia kepadaPENGGUGAT., hal mana juga membuktikan bahwa Pihak TERGUGATberitikad baik untuk

melaksanakan sepenuhnya Keputusan RUPSLB PTABM tangaal 26 April 2010.DASAR HUKUM hak PENGGUGAT atas 80 % saham TERGUGAT diPTABM dan semua aset TERGUGATdi Asia Tenggara yaitu :a.

Adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) PTABM tanggal 26 April 2010 diSingapura.b. Bahwa terhadap hasil RUPSLB tersebut, Tergugat telahmelaksanakan kewajibannya , dengan:Hal 5 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Diberikannya Sale and Purchase Agreement padatanggal 7 Juni 2010 beserta daftar 29 aset yangmenunjukkan aset milik AMPLC di South East Asiasebagai lampirannya.

kepada Pengadilan NegeriPalangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015dan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016 yang diwaarmerking oleh Notaris Tatang Suryana, Sarjana Hukum;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat;Menyatakan batal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham(RUPSLB

) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan Akta Nomor 04, tanggal4 Agustus 2015, dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 08,tanggal 4 Agustus 2015, yang semuanya dibuat oleh dan di hadapanAgustri Paruna, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya;Menyatakan batal dan tidak berlaku semua Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati yang dilakukan olehTergugat;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

DalamRekonvensi/Pembanding untuk sebagian;Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015dan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016 yang diwaarmerking oleh Notaris Tatang Suryana, Sarjana Hukum;Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat DalamRekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) terhadap dan membawa kerugian kepada PenggugatDalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding;Menyatakan batal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham(RUPSLB

) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan Akta Nomor 04, tanggal4 Agustus 2015 dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 08, tanggal4 Agustus 2015 yang semuanya dibuat oleh dan di hadapan AgustriParuna, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya;Menyatakan batal dan tidak berlaku semua Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati yang dilakukan olehHalaman 7 dari 13 hal.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 6, benar bahwa saat ini yangmenjalankan kegiatan Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tanggal 23112016, yaitu :Direktur Utama : Tuan Soejono PantoroDirektur : Tuan Susanto Agus TjahjonoKomisaris : Nyonya Juniawati9.

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin olehTergugat dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Sumber PanganNusantara berdasarkan RUPSLB tanggal 23 Nopember 2016 ;Bahwa sebelum melanjutkan rapat, pimpinan rapat menanyakan apakah semuaPemegang Saham menerima hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasapada tanggal 23 Nopember 2016, dijawab oleh Tergugat III, dan Turut Tergugat bahwa Tergugat Ill, dan Turut Tergugat menerima RUPSLB tersebut sertaTergugat juga menerima hasil RUPSLB.

Bahwa Selanjutnya Tergugat menyampaikan karena bahanbahanHalaman 28 dari 39 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.RUPS disusun oleh Pengurus baru berdasarkan RUPSLB tanggal 23 Nopember2016, maka tetap ada hubungannya.Bahwa pada akhimya Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III dan Turut Tergugat menyampaikanRUPS tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat masih mempermasalahkanhasil RUPSLB tanggal 23 Nopember 2016.

Apabila Penggugatmenginginkan agar PT Sumber Pangan Nusantara melakukan Rapat UmumPemegang Saham maka seharusnya Penggugat dapat menerima perubahanpengurus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 23112016.10.

Sumber Pangan Nusantara berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Nopember 2016, dantidak benar apabila Direksi dan Komisaris tidak menyerahkan laporan tanpa adanyaalasan yang jelas;16. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 20, benar Turut Tergugat adalah Pemegang Saham sebesar 25%, tetapi tidak benar apabila PT.

Lia Caroline Sutanto;Catatan :Bahwa di dalam Akta No. 29, tanggal 25 Agustus 2006 disebutkanbahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukansebanyak 3 (tiga) kali, untuk RUPSLB pertama dan kedua tidak dapatmengambil keputusan karena tidak mencapai quorum, karena hanyadihadiri/diwakili oleh 50% dari jumlah keseluruhan saham yangdikeluarkan.

Kemudian Perseroan menyelenggarakan RUPSLB ketiga, yang sebelumnya telah mendapatkan Penetapan dariPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 283/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Bar., yakni salah satunya penetapan quorum sebesar palingsedikit 50% untuk syarat sahnya RUPS ;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 283/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Bar. yang menjadi dasar penetapan quorumpaling sedikit 50% dalam RUPSLB ketiga PT.

Idola Tunggal (yangkemudian hasil RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta No. 29),telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, melalui Penetapan Nomor :01/MARI/TUADAPERD/I/2011, tanggal 18 Januari 2011, sehinggahasil RUPSLB ketiga PT. Idola Tunggal menjadi tidak sah ;Oleh karena hasil RUPSLB ketiga PT.

Idola Tunggal,tanggal 25 Agustus 2006 menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan.Oleh karena RUPSLB ketiga PT.

Dengan adanya Penetapan Mahkamah Agung Nomor : 01/MARI/TUADAPERD/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 yang membatalkanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 283/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Bar., maka hasil keputusan RUPSLB ketiga PT. Idola Tunggalmenjadi batal demi hukum ;b.

PerusahaanDagang Johny Sakti (Penggugat) mengadakan Rapat Umum Para PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui dan menetapkan pencabutanseluruh kuasakuasa yang pernah diberikan kepada Tergugat termasuk jugakuasa yang terdapat didalam Persetujuan dan Kuasa Nomor 51 tertanggal 14September 2012 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

Surya Sakti yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, SH (Bukti P6);Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 pemegang saham mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui danmenetapkan pemberhentian Tergugat secara permanen dalam jabatanyaselaku Direktur Perseroan PT. J.

Surya Sakti pada saat itu juga, serta rapatumum pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) telah memberhentikan seluruhpengurus perseroan yang lama dan telah menyetujui dan menetapkanpengangkatan susunan pengurus perseroan baru yakni sebagai berikut: Direktur Utama Jhonny Pardede Direktur Keuangan Anny Pardede Direktur Operasional DR.

Perusahaan Dagang Jhony Surya sakti Periode2009 s/d 2014 atas kesepakatan jual beli yang dibuat oleh Tergugat denganTergugat Il (Bukti P8);Bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Para PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Saktidisingkat PT. J.

Notaris di Medan maupunterhadap kuasakuasa lainnya tanpa ada yang dikecualikandibatalkan/dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi sesuai dengan Akta No.98, tertanggal 26 Juli 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Saktidisingkat PT. J.

Bank PembangunanDaerah Maluku.1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor 01/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 30April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan,Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan PengawasanDewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2013.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 03/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. BankPembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus KepadaKaryawan PT. Bank Pemb.

Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara.1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 29 April 2015 tentangPenetapan Pengangkatan Direktur Utama PI. BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 05/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentangPengangkatan Direktur Umum PT.

BankPembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus KepadaKaryawan PT. Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 06/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenyerahanKewenangan Kepada Dewan Komiaris PI.

Bank Pembangunan Daerah Malukudan Maluku Utara ;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 29 April 2015 tentangPenetapan Pengangkatan Direktur Utama PIT. BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 05/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentangPengangkatan Direktur Umum PT.

Fotokopi Surat dari Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan KesejahteraanSosial Jawa Timur tertanggal 20 Desember 2019 Nomor094/YYS.BK3S.JT/XII.02/2019 perihal Tanggapan Hasil Keputusan RUPSLB, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P5;6. Fotokopi Print Out Chatting Whatsapp dari Tergugat kepada Bapak DionSudiono terus di forward kepada Penggugat, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P6;7.

Fotokopi Surat dari Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan KesejahteraanSosial Jawa Timur tertanggal 28 November 2019 Nomor072/YYS.BK3S.JT/Xi.02/2019 perihal Mohon Penjelasan RUPSLB Tahun2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7;8.

Fotokopi Surat Nomor 402/DIR/BPRSBMI/11/2019 tertanggal 26Nopember 2019 perihal Undangan RUPSLB Tahun 2019, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T4;5. Fotokopi Rundown/Mata Acara Rapat Pemegang Umum Saham LuarBiasa Tahun 2019 PT BPR Syariah Bakti Makmur IndahSidoarjo Surabaya7 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T5;6.

itu yang pastinya berbeda, kalauRUPS Tahunan itu wajib dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tutuptahun dari Ssuatu perseroan kalau RUPSLB diselenggarakan atas inisiatifsalah satu dari 2 (dua) pihak yang pertama inisiatif satu per sepuluh dari totalpemegang saham dan yang kedua atau Dewan Komisaris jadi misalkan salahsatu dari ini memiliki inisiatif melakukan RUPSLB maka yang berinisiatif tadimengajukan pada Direksi untuk membuat surat tercatat dan baru kemudiandisini akan memproses dari

Jadi kalau yang bersangkutan sudah diundang danmendapatkan dan dia tidak hadir maka dilanjutkan; Bahwa alasan suatu perusahaan melakukan RUPS adalah bermacammacam karena di Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 sendiri itu dia tidakmenjelaskan secara detail RUPSLB itu harus apa karena di situ cumadijelaskan bahwa mata acara itu harus ditentukan terlebin dahulu perkara diaterlepas mata acaranya itu isinya apa yang jelas isinya pasti ada kepentinganperseroan jadi misalkan perubahan domisili berarti yang

pada tanggal 1 Oktober 2019, P2 juga adalahpanggilan kepada pemegang saham untuk RUPS dan pada tanggal 1 Oktober2019.Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Daftar Hadir RUPS dan RUPSLB ke 1,dimana menurut bukti ini) RUPS dan RUPSLB dihadiri oleh semua pemegangsaham.Menimbang, bahwa bukti P5 adalah Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2019dan Han Hyeon Suk kepada H.

Rusan Sudjana, SH. yang membuktikan bahwapada RUPS dan RUPSLB tanggal 15 Oktober 2019 tersebut Han Hyeon Sukdihadiri oleh kuasanya H.

hadir dalam RUPS dan RUPSLB tanggal 1 Oktober2019, namun karena ada perbedaan pendapat mengenai laporan keuangan PT.New Castle Abadi Prima dan masih perlu untuk mempelajarinya maka saksikeluar dan minta RUPS ditunda.Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Berita Acara RUPS dan RUPSLB PT.

kedua yang dilangsungkan pada tanggal 15Oktober 2019 sudah memenuhi kuorum kehadiran dan keputusan yang diambilsudah sesuai dengan kuorum yang ditetapbkan dalam UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon P7, P8 dan P9 yaitu suratpanggilan untuk RUPS dan RUPSLB kedua, yang dilangsungkan dengan buktiP10 dan P11 yaitu Risalan RUPS kedua dan Daftar Hadir RUPS kedua, sertabukti termohon T3, bahwa RUPS dan RUPSLB kedua telah dilangsungkanpada tanggal 15 Oktober

New Castle Abadi Prima walaupun dalam suratpanggilan RUPS kedua tersebut telah di agendakan mengenai perubahanAnggaran Dasar Perseroan tersebut;Menimbang, bahwa karena RUPS dan RUPSLB kedua tersebut tidak adamelaksanakan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan, makaketentuan mengenai kuorum yang berlaku adalah sebagaimana yang diaturdalam pasal 86 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang PT. yaitu ....

LiaOctavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupunperubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan olehTerdakwa bersamasama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dansaksi Ny.Lia Octavia dalam RUPSLB tersebut telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam Pasal 86 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT.Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010.

Triyono tidak pernah mengalihkan ataupun menjual sahamnya kepadaorang lain, dan kemudian surat palsu atau surat yang isinya tidak benartersebut yakni Notulen Rapat RUPSLB PT.

dituangkan dalam akta No. 27 ini dimana hasilnyamenyetujui untuk mengukukuhkan pengambilalinan 66 lembar saham, ini kanpengambilalihan terjadi dikukuhkan oleh RUPSLB untuk perseroan, terkaitdengan ini karena kita belum tawarkan, jadi kita baru mengambil alih, nantikita akan membuat RUPS tersendiri untuk menawarkan saham yang sudahdiambil alih oleh perseroan;Bahwa untuk melaksanakan RUPSLB tersebut, Terdakwa mengacu kepadaPasal 86 UUPT bukan Pasal 89 UUPT dan pasal 125 UUPT;Bahwa komposisi sahamnya

Thamrin Banyo serta Lia Octavia,S.Sos selaku anggota rapat;Menimbang, bahwa meskipun terungkap fakta tentang adanya peranserta atau keikutsertaan orang lain selain Terdakwa didalam RUPSLBsebagaimana yang dinyatakan dalam Notulen RUPSLB tanggal 28 Februari 2013yakni keikutsertaan MH.Thamrin Banyo dan Lia Octavia S.Sos, akan tetapikeikutsertaan kedua orang tersebut sebatas kikutsertaan dalam RUPSLB dankeikutsertaan dalam penandatanganan notulen RUPSLB tersebut, sedangkanpada saat Terdakwa menyuruh

(d.h.i OJK) jelas bukan merupakan pihak yang memilikihak suara dan mempengaruhi kuorum jumlah pemegang sahamdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)baik pada tanggal 24 Oktober 2019 maupun RUPSLB padatanggal 25 Agustus 2020 karena hal tersebut merupakanmekanisme internal PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No40/2007), faktanya keputusan RUPSLB a quo dilakukan oleh danuntuk

RUPSLB padatanggal 25 Agustus 2020;Tanggal 3 Agustus 2020, Tergugat II Intervensi mengumumkanPemanggilan RUPSLB di Surat Kabar Nasional dengan mataacara: (i) persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran DasarTergugat II Intervensi; (ii) persetujuan atas perubahan Pasal 4ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi; (ili)persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal TanpaMemberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu(PMTHMETD) yang menyebabkan Kookmin akan menjadiPemegang Saham Pengendali

Lebih lanjut, biladicermati perintah tertulis pemberian surat kuasa khusus kepada BRI untukmenggunakan hak Penggugat pada RUPSLB, jika dinilai dari segi substansidan dari segi waktu memang terdapat pertentangan, sehigga untuk mengejarkebenaran materil akhirnya OJK dengan cara apapun wajib melarang/tidakmemberi hak kepada Penggugat untuk menghadiri RUPSLB.

Memang patutdipahami RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2020adalah masa transisi perubahan struktur pada BBKP bahkan sangatmenentukan arah pengambilan kebijakan selanjutnya. Dalam masa transisitersebut terjadi dilema antara keikutsertaan Penggugat pada RUPSLB yangpada saat itu secara defacto masih memiliki saham 11% namun secaradejure hanya 23,4%.

Artinya meskipun objek sengketa ditunda secarakeseluruhan, namun terhadap situasi yang telah berubah dan melibatkanpihak lain melalui mekanisme PUT V/HMETD dan RUPSLB BBPKP sertahasil PMTHMETD telah selesai dilaksanakan dan tidak termasuk bagian daripenilaian keabsahan objek sengketa karena diluar cakupan hukumadministrasi. Dengan demikian hasil PUT V/HMETD, hasil RUPSLB danPMHTHMETD merupakan pengecualian untuk ditunda.

Pertanggungjawaban Direksi periode 1 Januari 201531Desember 2015.12.Bahwa, dikarenakan dalam undangan RUPSLB tersebut tidakdisertakan bahanbahan untuk RUPSLB dan juga tidak disebutkansecara jelas tentang perubahan susunan Pengurus PT.

keuangan PT.SPN (Sumber pangan Nusantara), ternyatasebelum pelaksanaan RUPSLB PT.

Namun kenyataannya, sebelum semuanya itu dilakukan olehjajaran Direksi, tahutahu RUPSLB PT.

SUMBER PANGANNUSANTARA menyatakan Dengan suara bulat menyatakanmenyetujul, menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun2015 periode 01012015 sampai dengan 31122015;Bahwa, RUPSLB yang demikian jelasjelas telah melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku khususnya pasal pasal 68 butir (1)huruf e dan butir 3 dari UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan menurut pasal 68 butir 2nya, seharusnya /aporankeuangan tidak disahkan oleh RUPS.Bahwa, dengan demikian tindakan RUPSLB PT.

Bahwa~ demikian pula mengenai alasan ketidak hadiranPenggugat/Pembanding dalam RUPS Luar Biasa karena belummenerima bahanbahan untuk RUPSLB adalah merupakan hal yangtidak berdasar dan mengadaada, sebab sebagaimana terungkap dariemail yang ditulis oleh Penggugat dapat terlinat bahwa pada saat yangbersangkutan menolak untuk hadir dalam RUPSLB berada dalamkeadaan sadar dan tahu akan segala konsekuensi ketidak hadirannya;Halaman 91 dari 93 Perkara Nomor 53/PDT/2018/PT SBYMenimbang, bahwa berdasarkan

tanggal 20 April 2013 yang ditelahdiakte Notaris Nomor ; 22 tanggal 22 April 2013 tentangpengesahan RUPSLB tanggal 20 April 2013, memberhentikanterdakwa Ethna Juna Siby sebagai Komisaris tidak dapat diterimaoleh terdakwa, selanjutnya terdakwa Ethna Juna Siby menyebutkanbahwa perusahaan PT.

ETHNA JUNA SIBY, tertanggal 25 Maret 2013 PerihalUndangan RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD;1 (Satu) Lembar foto copy Daftar hadir RUPS PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013 yang telah dilegalisiroleh Notaris PPAT Kota Batam YOLAYOSTIWANTI, S.H., M.Kn;5 (Lima) Lembar foto copy Notulen RUPS PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARDNomor 22 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh NotarisPPAT Kota Batam YOLA YOSTIWANTI, S.H., M.Kn.1 (Satu) Lembar Kliping Koran Tribun Batam tentangPemberitahuan Hasil RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD,tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 20 April 2013, yang terbitpada tanggal 24 April 2013;1 (Satu) bundel Surat Foto Copy yang telah di Legalisir SalinanPenetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 530 / PDT.P /2013 / PN.

ETHNA JUNA SIBY, tertanggal 25 Maret2013 Perihal Undangan RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRISHIPYARD;4.1 (Satu) Lembar foto copy Daftar hadir RUPS PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013 yang telahdilegalisir oleh Notaris PPAT Kota Batam YOLAYOSTIWANTI,S.H., M.Kn;5.5 (Lima) Lembar foto copy Notulen RUPS PT.

,M.Kn.7.1 (Satu) Lembar Kliping Koran Tribun Batam tentangPemberitahuan Hasil RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRIHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.B/2021/PT PBR10.11.1?13.14.SHIPYARD, tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 20 April 2013,yang terbit pada tanggal 24 April 2013;. 1 (Satu) bundel Surat Foto Copy yang telah di Legalisir SalinanPenetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 530 / PDT.P /2013 / PN.

Nomor 566 K/Padt.SusPHI/2016bulannya sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sampaidiberhentikan (pemutusan hubungan kerja) pada tanggal 15 Juni 2015;Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugatsebagai seorang Direktur Administrasi telah menjalankan tugastugasnyadengan sangat baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi;Tentang pemberhentian (pemutusan hubungan kerja);1.Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Tergugat melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Dengan demikian penyerahan uang sebesarRp155.802.467,00 oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut hanyamerupakan uang penghargaan pada level karyawan;Bahwa sebelum adanya RUPSLB, Penggugat pernah/telahmemberitahukan kepada Tergugat (Pimpinan Tertinggi) bahwa Penggugattelah memasuki usia pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT Nitori Furniture Indonesia yang tertuang pada BAB X Pasal 38 ayat (9)yaitu pekerja yang telah mencapai usia 55 tahun bagi lakilaki dan 45 tahunHalaman 2 dari 16 hal

Akan tetapi Tergugattidak mengindahkan hal tersebut, dan lebih memilih memberhentikanPenggugat melalui RUPSLB dengan memberikan uang penghargaansebesar 1 (satu) bulan upah.

Put Nomor 566 K/Pdt.SusPHI/2016Kasasi telah diPHK sebagai pekerja dan telah menerima hakhaknya berupauang pesangon sebesar Rp155.802.467,00 (seratus lima puluh lima jutadelapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 19Januari 2011;Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Termohon Kasasi melaksanakan rapatumum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dimana agendanya melakukanpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi sebagai Direktur Administrasi;Pemohon Kasasi diberikan uang penghargaan sebesar

1 (satu) bulanupah akan tetapi ditolak, namun karena Pemohon Kasasi diPHK sebagaiDirektur Administrasi atas putusan RUPSLB maka tidak ada kewajibanTermohon Kasasi untuk memberikan pesangon kepada Pemohon Kasasi sesuaiketentuan Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun;Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat

HITAKARA, TERMASUK MENGENAIHASIL RUPSLB SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AKTANO.01 TANGGAL 2 OKTOBER 2017.DALAM POKOK PERKARA;F.

HITAKARA BELUM MAMPUMENGEMBALIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT 3, MAKADISELENGGARAKANLAH RUPSLB SEHUBUNGAN PIUTANGTERGUGAT 3 UNTUK DIKONVERSI MENJADI SAHAM. HASILNYADALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DIPUTUSKAN AGARSEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3 DIKONVERSI MENJADI SAHAM DITERGUGAT 1. ADAPUN HUTANG YANG DIKONVERSI ADALAHPOKOK PINJAMAN DAN BUKAN BUNGA PINJAMAN.. KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO.

KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO. PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.kami menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam Gugatannyayang pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017adalah tidak sah.

Bahwa pada faktanya, RUPSLB tanggal 2 Oktober2007 adalah RUPS yang sah dan mengikat secara hukum dimanapelaksanaan RUPSLB tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuanhukum dan perundangan yang berlaku.78.

PENGGUGAT TIDAK MENDERITAKERUGIAN APAPUN KARENA KEPUTUSAN RUPSLB AKTA NO.01TANGGAL 2 OKTOBER 2017 TERSEBUT.

12 September 2011(asli);1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No :C24844 HT.01 Th. 2005 tentang pengesahan Akta Pendirian PerseroanTerbatas (PT) Adiperkasa Ekabhakti Industry tanggal 07 September2005;1 (satu) berkas Akta Pendirian PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry Nomor5 tanggal 30 Juni 2005;1 (satu) lembar Surat Nomor : AHUAH.01.29688 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Adiperkasa EkabhaktiIndustry tanggal 19 September 2011;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB

No. 1881 K/Pid/20121 (satu) lembar tanda terima Surat Penarikan Aset PT.Power CitiResources tanggal 12 September 2011 yang ditandatangani oleh TanBeng Phiau Dick selaku Direktur;Surat Somasi PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry kepada Hariman TaherNomor :012/SOM/WY/0911 tanggal 20 September 2011;1 (satu) berkas Akta Pernyataan RUPSLB PT.Indoasia Cemerlang Nomor17 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di Notaris Ny.Etty Roswitha Moelia,S.H.

Notaris di Jakarta;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB PT.Indoasia Cemerlang Nomor 17tanggal 27 September 2011 yang dibuat di Notaris Ny.Etty RoswithaMoelia, S.H. Notaris di Jakarta;Tetap terlampir dalam berkas perkara;1 (satu) buah mobil Ford Everest hitam KT 2288 KD;1 (satu) buah kunci mobil Ford Everest hitam KT 2288 KD;Dikembalikan kepada PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry;4.Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanaagar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

September2011 (asli);1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : C24844 HT.01 Tahun 2005 tentang pengesahan Akta Pendirian PerseroanTerbatas (PT) Adiperkasa Ekabhakti Industry tanggal 07 September2005;1 (satu) berkas Akta Pendirian PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry Nomor5 tanggal 30 Juni 2005;1 (satu) lembar Surat Nomor : AHUAH.01.29688 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Adiperkasa EkabhaktiIndustry tanggal 19 September 2011;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB

No. 1881 K/Pid/20121 (satu) berkas Akta Pernyataan RUPSLB PT.Indonesia CemerlangNomor 17 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di Notaris Ny. Etty RoswihaMoelia, S.H. Notaris di Jakarta;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB PT.Indonesia Cemerlang Nomor17 tanggal 27 September 2011 yang dibuat di Notaris Ny. Etty RoswihaMoelia, S.H.