menurut hukum acara tidakdapat digabungkan dalam satu gugatan (tuntutan);Bahwa sebagai catatan penting yang ingin disampaikan oleh ParaHalaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDITergugat yakni, tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugatdalam keterkaitannya dengan kepemilikan obyek sengketa bidang (satu), Il (dua dan Ill (tiga) bersumber dari jual beli, hibah danpengolahan, yang dapat dikategori berasal dari tiga sumber perbuatanhukum, perilakuperilaku tersebut senyatanya telah linear

menurut hukum acara tidak dapatHalaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDIdigabungkan dalam satu gugatan (tuntutan)Bahwa sebagai catatan penting yang ingin disampaikan oleh paraPembanding yakni, tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Pembandingdalam keterkaitannya dengan pemilikan obyek sengketa bidang (Satu), II(dua dan III (tiga) bersumber dari jual beli, hibah dan pengolahan, yangdapat dikategori berasal dari tiga Sumber perbuatan hukum, perilakuperilaku tersebut senyatanya telah linear

Kemudiansetelah tanggal 18 Agustus 2020, saya undang lagi mereka pertemuansecara linear pada tanggal 21 Agustus 2020 bertemu secara zoommeeting secara linear, kita undang bapak Effendi, ibu Oti kita undang,bapak Donald dengan semua timnya, disitu kami mengambil kesimpulanmereka siap untuk mediasi dengan catatan melaksanakan KLB,kemudian kita undang juga dari Pengurus Pusat IPPAT, dan daripembicaraan Pengurus Pusat IPPAT karena ini bagian dari pengurusandari hasil Kongres di Makasar, berbeda dengan

Menimbang, bahwa dari faktafakta mengenai hubungan Pemohon danTermohon selama berpisah tempat tinggal, tampak bahwa hubungan tersebutberlangsung linear, monoton, dan begitubegitu saja.

2014 harusdipersamakan.Pemaknaan yang sama atas istilahistilah yang beragam itu,dimaksudkan agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitu Kemampuannegara melalui pembentuk undangundang untuk membuat atau memaknainyalewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakan secaranetral(neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksiakan (predictability).Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan danpenahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUXII/2014,menjadi linear

Sementara itu didalam memoribandingnya mengakui adanya perbuatan wanprestasi oleh PemohonKasasi maka alasan banding dengan alasan gugatan sudah berbeda.Dengan demikian alasan dalam gugatan tidak linear dengan alasandalam memori banding.

Hiarek, PrinsipPrinsip HukumPidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326)Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji Ssecaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R. Soesilo yaitukesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendakberbuat sesuatu Sudah dimulai akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu,Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Tbhatau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

Menimbang, bahwa dari faktafakta mengenai hubungan Pemohon danTermohon selama berpisah tempat tinggal, tampak bahwa hubungan tersebutberlangsung linear, monoton, dan begitubegitu saja.

Hasil konsultasi dengan pihak Bidang Pendidikan Agama Islam KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan pada hariRabu, tanggal 11 November 2020 ;Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mksmaka guru yang memiliki sertifikat Pendidik Mata Pelajaran Agidah Akhlak,Sejarah Kebudayaan Islam (atau yang serumpun dengan PAI) kemudiandiangkat menjadi Guru Pendidikan Agama Islam, maka sertifikat pendidiknyadapat digunakan untuk menerima tunjangan profesi Pendidikan Agama Islam(linear)

perempuan denganmenganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan,serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum,ketentuan tersebut di atas juga termuat dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf C, hal manaketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukumyang linear

menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukumJudex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 yang menyatakan: Bahwa benar beberapa putusan pengadilan memang tidak dapatmenerima gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan MelawanHukum (PMH) dan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung ataubercampur secara linear

Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung ataubercampur secara linear (konvergensi), misalnya seorang pengembangsuatu perumahan yang sudah berjanji menjual unit rumah tertentukepada seorang pembeli ternyata menjualnya kepada orang lain, halmana menyebabkan seorang Penggugat sulit menghindari uraianmengenai terjadinya wanprestasi dan PMH sekaligus di dalam positagugatannya;Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

45 P/HUM/2011Menimbang, bahwa dari alasanalasan keberatan Para Pemohon tersebut,dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agungberpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut:e Bahwa Peraturan Daerah menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah pastitelah diatur sinergi dan telah dilakukan pertimbangan teknis dan yuridisserta disinkronisasikan dengan peraturan perundangundangan yang terkaitdan telah diatur secara linear

Hiarek, PrinsipPrinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka,Hal. 326);Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R.

Hiarek, PrinsipPrinsip HukumPidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326)Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji Ssecaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R. Soesilo yaitukesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendakberbuat sesuatu Ssudah dimulai akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu,atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

makaberdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentangPedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yangmemiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalam memberikanperlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan denganmenganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan,serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, halmana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansihukum yang linear

suatu bentuk Perjanjian Kawin yangberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015Tentang Perjanjian Kawin, hal tersebut sah dan berkekuatan hukummengikat sehingga proses perceraian ini tidak memakan waktuberlarutlarut apabila hanya berfokus pada perkara dalam konvensibilaamana memang Penggugat Rekonvensi menginginkan danmenghendaki perkara ini cepat selesai, dan putusan MahkamahKonstitusi tersebut Sesungguhnya adalah jalan tengah penyelesaianperkara ini in casu harta bersama, yang linear

bentuk Perjanjian Kawin yang manaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015Tentang Perjanjian Kawin, hal tersebut sah dan berkekuatan hukummengikat sehingga proses perceraian ini tidak memakan waktuberlarutlarut apabila hanya berfokus pada perkara dalam konvensibilaamana memang Penggugat Rekonvensi menginginkan danmenghendaki perkara ini cepat selesai, dan putusan MahkamahKonstitusi tersebut Sesungguhnya adalah jalan tengah penyelesaianperkara ini in casu harta bersama, yang linear

terdapatinkonsistensi Penggugat dalam menentukan klaim kepemilikannyaterhadap obyek sengketa yang sejatinya hanya berdasarkanKuitansi Tertanggal, 22 Agustus 1983 dan Surat Keterangan JualBeli Tanah Tertanggal 12 November 1999 seluas lebar 14 M danPanjang 286 M, klaim kepemilikan tersebut diintegrasika kedalamPetitum sehingga luas bidang tanahnya menjadi 4912 M2, dengandemikian luas bidang tanah antara yang dijelaskan dalam posltaberdasarkan jual beli dengan tambahan luas tanah seluas 15 Xpanjang menjadi tidak linear

agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitukemampuan negara melalui pembentuk undangundang untuk membuat ataumemaknainya lewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakan secaranetral (neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksiakan(predictability).Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan berpendapat bahwaKeputusan penyidik melakukan penetapan terhadap INDRA SENTOSASEMBIRING dan DINAWATI Br SEMBIRING sebagai tersangka, denganadanya Putusan MK No. 21/PUUXII/2014, menjadi linear

(Ahli Hukum Pidana) dalam tulisannya yang berjudulPemahaman tentang Alat Bukti sebagai Bukti Permulaan Yang Cukup dansebagai Bukti Yang Cukup menyebutkan : berpendapat : kKeputusan penyidikmelakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang inidengan adanya Putusan MK Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015menjadi linear dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melaluiPutusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwabersalah oleh karenanya.Dalam hal ini

keilmuan pengetahuan alam (eksakta).Berdasarkan paradigma demikian dalam memahami serta memaknai sebuahbangunan hukum perlu dilihat konteks perspektif dan spiritnya, mengapa sebuahaturan itu dibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dan sebagainya) danyang tak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan itu adalah umumdan abstrak, belum berwajah konkret dan individual, yang menjadi masalahsekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara in concretosecara deduktif dan linear