2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation

Penerimaan uang dari Avions de Transport Rgional (ATR) melaluiConnaught International terkait pengadaan 21 (dua puluh satu) pesawatATR 72 seri 600Halaman 21 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PT.DKIBahwa dalam rangka pengembangan bisnis dari PT GarudaIndonesia untuk merespon liberalisasi penerbangan di South East Asian Nation(ASEAN) tahun 2012 dan untuk kebutuhan konektifitas serta potensipersebaran bandara di Indonesia, maka PT Garuda Indonesia berencanauntuk memasuki segmen market

Penerimaan uang dari Avions de Transport Rgional (ATR) melaluiConnaught International terkait pengadaan 21 (dua puluh satu) pesawatATR 72 seri 600;Bahwa dalam rangka pengembangan bisnis dari PT GarudaIndonesia untuk merespon liberalisasi penerbangan di South East Asian Nation(ASEAN) tahun 2012 dan untuk kebutuhan konektifitas serta potensipersebaran bandara di Indonesia, maka PT Garuda Indonesia berencanauntuk memasuki segmen market pesawat balingbaling (propeller) karenaberbiaya operasional yang

atau setidaktidaknya bersikap diskriminatif dalam memberikan perlindungan dankeamanan, hal ini karena terdapat juga sebagian usaha ritel yang masihutuh tidak terjarah karena adanya perlindungan dari aparat kKeamananseperti usaha ritel Carrefour dan Palu Mitra Utama di Kota Palu.Bahwa merujuk pada prinsip restitusi pemukiman dan properti (PinheiroPrinciples), pemerintah wajib mengambil langkah khusus untuk mencegahpenghancuran atau penjarahan harta kekayaan pasca bencana alam.Dalam dokumen United Nation

Undang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan Pemerintah menetapkan AlurLaut Kepulauan Indonesia dan tata cara penggunaannya untuk perlintasanyang sifatnya terus menerus, langsung dan secepatnya bagi kapal asingyang melalui perairan Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terus menerus, langsungdan secepatnya adalah berlayar dari laut bebas melintas perairan Indonesiadan langsung menuju ke laut bebad lainnya sesuai dengan Undang UndangNomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation

UNPD (United Nation Development Programme) telah merekomendasikantinta sebagaimana juga telah dilaksanakan pada Tahun 1999;3. Biaya transformasi lebih murah dibandingkan jika pembelian tinta dilakukandi Francis atau Inggris. Sedangkan Singapura walaupun dekat, namunSingapura hanyalah agen tinta dari India;4. Tinta asal India banyak dipakai oleh negaranegara yang telahmenyelenggarakan pemilu langsung;5.

Bahwa ketentuan butir 12 Performance Bond mengatur mengenaipenyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang secara lengkapnya berbunyisebagai berikut:Any dispute under this Performance Bond which cannot befinally settled by binding arbitration in the english language inJakarta, Indonesia, and shall be conducted by three arbitrations inaccordance with the Arbitration Rules of the united NationsCommision on International Trade Law contained in Resolution31/96 adopted by the United Nation General Assembly

No. 1085 K/Pid.Sus/201246Terdakwa ingin merintis dari awal dengan tujuan ingin mempraktekkanilmu dan pengalaman yang saya dapat antara lain :Pengalaman selama belajar di UNITED NATION ASIA FAR EASTINSTITUTE (UNAFEI) Tokyo Jepang tahun 2000, yang mempelajari tentangpembinaan napi melalui motto tiada hari tanpa berkarya melalui programassimilasi seperti sekolah di luar Lapas, praktek ketrampilan, bekerjadengan pihak ke tiga, pagi berangkat kerja sore pulang ke Lapas,pertukangan, service computer, kursus

telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 507.485.000,(lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa mengingat besarnya kerugian Negara akibat dariperbuatannya tersebut serta mengingat pula bahwa tujuan dari pemidanaandalam perkara tindak pidana KORUPSI tidak sekedar menghukum pelaku akantetapi juga untuk mengembalikan uang/asset Negara kembali ke kas Negara.Tujuan dari pemulihnan atau asset recovery ini juga diperkuat dengan telahdiratifikasinya United Nation

2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation

Hal ini juga didasari pada suatupandangan hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa inidi berbagai negara di antaranya negaranegara yang tunduk baikmenurut OECD Model (OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration) maupun United Nation/PerserikatanBangsaBangsa Model;The concept of protection of taxpayers rights/s a function of thebroader notion of human rights...;Human rights seek to protectindividuals especially against theexercise of public power.

Bombardier melalui HMI danSummervile Pasific Inc di Mcquaire Group Inc;Halaman 19 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKIPenerimaan uang sejumlah SGD1.181.763,00 (Satu juta seratus delapan puluhsatu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dolar Singapura) dari Avions de TransportRgional (ATR) melalui Connaught International terkait pengadaan 21 (duapuluh satu) pesawat ATR 72 seri 600; Bahwa dalam rangka pengembangan bisnis dari PT Garuda Indonesiauntuk merespon liberalisasi penerbangan di South East Asian Nation

Terdakwa menerima uang dalam bentuk investasi sejumlah USD200.000,00(dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari Bombardier melalui HMI danSummervile Pasific Inc di Mcquaire Group Inc;Halaman 41 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKIPenerimaan uang dari Avions de Transport Rgional (ATR) melalui ConnaughtInternational terkait pengadaan 21 (dua puluh satu) pesawat ATR 72 seri 600; Bahwa dalam rangka pengembangan bisnis dari PT Garuda Indonesiauntuk merespon liberalisasi penerbangan di South East Asian Nation

sejumlahUSD200.000,00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari Bombardiermelalui HMI dan Summervile Pasific Inc di Mcquaire Group Inc;Penerimaan uang sejumlah SGD1.181.763,00 (satu juta seratus delapanpuluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dolar Singapura) dari Avions deTransport Rgional (ATR) melalui Connaught International terkaitpengadaan pesawat ATR 72 seri 600: Bahwa dalam rangka pengembangan bisnis dari PT Garuda Indonesiauntuk merespon liberalisasi penerbangan di South East Asian Nation

selanjutnya senjata api jenis pistol tersebut Terdakwa simpan di pinggang kanan Terdakwa1 untuk menakutnakuti 3 (tiga) orang warga Negara asing tersebut.11, Terdakwa1 melihat pembicaraan semakin seru karena pertengkaran mulut antara Saksi Robert dkkdengan ke3 (tiga) orang WNA, kemudian salah satu dari teman Saksi Robert mengeluarkan dompet danlangsung menunjukkan identitas sambil bilang, "Saya Intelejen Negara" dan salah satu dari teman dari SaksiRobertjuga ada mengaku "Saya dari anggota United Nation

2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation

kertas printout dengan judul Daftar PerusahaanPerkebunan yang telah merealisasikan pembangunan kebun untukmasyarakat 2 20 % dari kebun inti di Kalimantan tengah Posisi per31 Desember 20141 (satu) bundel kertas printout dengan judul Nama Desa yangberada di dalam perusahaan Sinarmas Group beserta denganlampirannya1 (satu) buku dengan sampul warna hitam bertuliskan A6BINDINGBOOK yang didalamnya terdapat tulisan tangan sertagambar1 (satu) buku dengan sampul berwarna putin dengan tulisanUNDOC United Nation

pembangunan kebun untukmasyarakat 2 20 % dari kebun inti di Kalimantan tengah Posisi per 31Halaman 300 Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pst143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.Desember 20141 (satu) bundel kertas printout dengan judul Nama Desa yangberada di dalam perusahaan Sinarmas Group beserta denganlampirannya1 (satu) buku dengan sampul warna hitam bertuliskan A6BINDINGBOOK yang didalamnya terdapat tulisan tangan sertagambar1 (satu) buku dengan sampul berwarna putin dengan tulisanUNDOC United Nation

memberikan kepastianhukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi danharmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti denganHalaman146dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SbyUU Adminisirasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPerbendaharaan Negara) dan Undangundang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation

berdasarkanUUTPK Tahun 1971 hanya menyangkut kKeuangan negara dan pejabatnegara, sedangkan menurut UUTPK No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 perspektif tindak pidanakorupsi melibatkan juga orangorang lain selain pejabat negara/PNS.Halaman 95 dari 151 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgPerbedaan perspektif ini dipengaruhi oleh UNCAC (United NationConventian Against Coruption);Bahwa memperdagangkan pengaruh (influence trading) diperkenalkanoleh UNCAC (United Nation

menghapuskan dipidananya pelakutindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 memperlihatkan bahwa tindakpidana korupsi tidak mengutamakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsikarena walaupun kerugian sebagai akibat yang timbul telah dikembalikan tidakmenghapus pidana;Menimbang, bahwa oleh karena masalah korupsi saat ini tidak hanya merupakanmasalah nasional Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah internasional (masalahglobal), maka Majelis akan memperbandingkannya dengan United Nation

Berdasarkan prinsipnational treatment dan mostfavored nation clause, suatu negara harusmemperlakukan warga negara dari negara lain secara sama (equaltreatment) dan tidak boleh melakukan diskriminasi perlakuan dalam hal yangberkaitan dengan penegakan HAKI.

2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation