Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 192/Pid.B/LH/2020/PN Plw
Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
EDY Bin DAMIT
30466
  • ketentuan pidana padapasal tersebut telah diatur dalam pasal 40 ayat ( 2 ) yang berbunyi "BarangSlapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)); Bahwa satwa tersebut merupakan Beruang Madudengan nama ilmiah HELARCTOS MALAYANUS, berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P
Upload : 09-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 43/PDT/2016/PT-MDN
SURYADHARMA, SE X PT. BNI
2812
  • PUTUSANNomor : 43/PDT/2016/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :1.SURYA DARMA, SE, Umur 33 tahun, Jenis kelamin Lakilaki,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Mahkamah No.P 36/98 DKelurahan Mesjid Medan Kota, Kota Medan, dalam halini) memberikan kuasa kepada : M.
Register : 18-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 13/Pid.B/LH/2018/PN RHL
Tanggal 19 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ENDRA ANDRI PARWOTO,SH
Terdakwa:
1.HARRY CAFRI ARITONANG Alias HARRY
2.AJI SUKMA ARITONANG Alias SUKMA
37731
  • , Mahoni, Nyawai,Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo,Nangka , Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet,Jambon, Sengon, dan Petai namun terhadap kayu yang berasal dari hutanhak yang tumbuh secara alami atau diluar dari jenisjenis yang tersebutdiatas, maka pengangkutannya mengikuti ketentuan ketentuan dalamPermen yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasaldari Hutan Negara yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan RI No.P
Register : 03-07-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN BANJARBARU Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjb
Tanggal 11 September 2023 — Penuntut Umum:
1.DIAN SHABRINA AMAJIDA, S.H.
2.IMAM MUSLIHAT CAKRA WERDAYA, S.H.
Terdakwa:
1.ERENA RAMADHANI, A.Md binti ABDUL HALIM
2.JULIAWAN RAMADHANI, S.E. bin ABDUL HALIM
9247
  • dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • Dokumen perjanjian pembiayaan dengan Nomor Kontrak 5341900611 atas nama Erena Ramadhani, A.Md;
    • Akta Jaminan Fidusia Nomor 14 tanggal 6 Agustus 2019 Nomor Kontrak 5341900611;
    • Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.000926510.AH.05.01 Tahun 2019;
    • 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) No.P
Register : 28-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/P/FP/2017/PTUN.BNA
Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
363383
  • Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/MenhutlI/2007 tentangPetunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan PembayaranProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);A7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk PeraturanMahkamah Agung RI akan tetapi tidak terbatas pada Perma tersebut dibawah ini, yaitu:2 22022222222 ne =1.
    Dana Reboisasi sebagaimana yang dimaksud PeraturanPemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi JoHalaman 26 dari 106 HalamanPutusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNAQanun Aceh No. 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan JoPeraturan Gubernur Aceh No.05 Tahun 2010 tentangPedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) Aceh JoPeraturan Menteri Kehutanan No.P.18/MenhutII/2007 tentangPetunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan danPembayaran Provisi Sumber
    Dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimanadimaksud Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 tentang KehutananJo Peraturan Gubernur Aceh No.05 Tahun 2010 tentangPedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) Aceh JoPeraturan Menteri Kehutanan No.P.18/MenhutII/2007 tentangPetunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan danPembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR)) 27222 22 on nnn nnn n nnn enn nn nee3).Melanggar Pajak Pertambahan Nilai
Putus : 27-07-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1124 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — TEDUNG SIAHAAN, dkk
46086 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kawasar hutan telah ditetapkan dengan KeputusanMenteri"Bahwa apabila ketentuan Peraturan Menhut RI No.P.50/Menhut II1/2009, tertanggal 27 Juli 2009diperbandingkan dengan ketentuan Pasal 15 UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo.
    Pasal16 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentangPerencanaan Kehutanan, maka Peraturan Menhut RI No.P.50/Menhut II1/2009, tertanggal 27 Juli 2009 tersebutsangat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang lebih tinggi diatasnya, dimana jelas dan tegas di dalam Pasal 15 Undang UndangNo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo.
Putus : 11-06-2013 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 168/Pid.B/2013/PN.RGT
Tanggal 11 Juni 2013 — HARI SAPRIANTO Als RIAN Bin SUGIHARTO
192
  • Halaman 9 dari 25belakang sepeda motor saksi yang diganti yangawalnya BM 4681 VA menjadia BM 4681 FA;e Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui mengambilsepeda motor milik saksi M.Tivi bersamasama dengansaksi MISWADI PURBA;e Bahwa Terdakwa bersamasama dengan saksiMISWADI PURBA mengambil sepeda motor YamahaVixion No.P BM 4681 VA tidak ada meminta izinterlebih dahulu dengan saksi M.Tivi;e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yangdiajukan ke depan persidangan;.
Register : 26-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 28/PDT/2019/PT BGL
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : SUPRAN DJUHALI Diwakili Oleh : erwin sagitarius
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN RI Cq PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO Cq DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUKOMUKO
Terbanding/Tergugat II : MUHAMMAD ZUM, ST
12148
  • CIPTA KONSTRUKSI ABADI,bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama Perseroan Terbatas PT.CIPTA KONSTRUKSI ABADI, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Curup,berdasarkan Akte Pendirian Notaris Deni Yohanes, SH, M.KN. di CurupNomor 140 tanggal 24 Juli 2013 (buktiP1);Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No.P.22/13//POKJAIV/TLPMM/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.
Register : 22-11-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN TUBEI Nomor 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub
Tanggal 1 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.YOGIE VERDIKA, SH.,MH
2.ERWIN NUR ISKANDAR, SH.MH
Terdakwa:
Rully Yance Billy Syaputra Bin M.Hasbi
40630
  • Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan sesuai denganpasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tentang Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/MenlhkII/2015 tentang penata usahaan hasil hutan yang berasaldari hutan alam jo Peraturan Menteri kehutanan Np.P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016, tentang perubahan atas peraturan MenteriHalaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub Lingkungan Hidup dan kehutanan Hasil Hutan kayu yang berasal darihutan alam;Bahwa, kegiatan Penebangan dan pengangkutan hasil
Register : 17-01-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 23 April 2018 — DENDY APRIYANDI als DENDY
12657
  • yangberarti narkotika bukan tanaman;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya narkotika golongan bukan tanamanpada dakwaan primair maka dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkandan dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa dari bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yakni YudiSupriyanto, saksi Dudi Priyanto, sewaktu melakukan penangkapan atas diri terdakwaHal. 17 Putusan No.40/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.yang sedang menambal ban mobil yang dikemudikannya berupa mobil Suzuki SXOver warna orange methalik No.P
Register : 18-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 3 Februari 2016 — - MIKHAEL B. BANA vs - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
5135
  • ./2016/PT.KPG.Adalah milik PENGGUGAT;Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang menguasai tanah sengketatanpa proses pelepasan hak terlebih dahulu dari PENGGUGAT adalahperbuatan melawan hukuM) 00222=Menyatakan perbuatan TERGUGAT Il yang menerbitkan Sertifikat No.P.92 tahun 1993 dan Sertifikat No.
Register : 27-03-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PN PARIAMAN Nomor 52/PID.SUS/2013/PN.PRM
Tanggal 18 Juni 2013 — DESRI KOTO Pgl DES.
3848
  • P.33/MenhutIl/2007;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Amrizal yangmenerangkan bahwa kayu milik Terdakwa tersebut terdiri dari kayu durian,medang dan jengkol;Menimbang bahwa memperhatikan daftar lampiran Peraturan menterikehutanan No.P.33/Menhutll/2007 maka jenis kayu milik Terdakwa tersebuttermasuk kedalam daftar jenis kayu yang harus disertai dengan SKAU (SuratKeterangan Asal usul);Menimbang bahwa di persidangan saksi Yurnalis bagindo Sati PgMindin dan saksi Nasrul Hamidi Pgl Anas yang
Register : 21-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbh
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
JUSMAN Als PAK DAENG Bin HALI
31363
  • P.66/Menlhk/Setjen /Kum.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam atau terdakwatidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan yang sah yaitu berupa NotaAngkutan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) #PerMenLHK No.P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016, lalu setelah terdakwa ditangkap dandiinterogasi ditemukan fakta bahwa kayukayu tersebut terdakwa belli dari arealyang berada di Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang manatersebut beli dari Sdr.
Register : 22-10-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 28-10-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 145_PID_B_2010_PN.BT
Tanggal 16 Maret 2011 — Jaksa Pada Kejari Bukittinggi K.G.Hutagaol, SH.M.HUM ; Suparjo, SH ;Terdakwa Eri, SH
10422
  • (asli);(satu) Lembar foto copy surat No.P.159/04A02/XII/2006 tanggal 19122006 perihalTransfer Uang Komersial dari Sub Divre Bukittingikepada Kadivre Sumbar yang ditanda tangani olehDrs. Yusfinar;(satu) lembar surat No. P.79/04A02/IV/2007 tanggal21052007 perihal Bantuan Informasi dari SubDivre Bukittinggi kepada KP2LN Bukittinggi yangditanda tangani oleh Drs. Yusfinar.
    (asli);1(satu) Lembar foto copy surat No.P.159/04A02/XII/2006 tanggal 19122006 perihalTransfer Uang Komersial dari Sub Divre Bukittingikepada Kadivre Sumbar yang ditanda tangani olehDrs. Yusfinar;1l(satu) lembar surat No. P.79/04A02/IV/2007 tanggal21052007 perihal Bantuan Informasi dari SubDivre Bukittinggi kepada KP2LN Bukittinggi yangditanda tangani oleh Drs. Yusfinar.
    (asli);1(satu) Lembar foto copy surat No.P.159/04A02/XII/2006 tanggal 19122006 perihalTransfer Uang Komersial dari Sub Divre Bukittingikepada Kadivre Sumbar yang ditanda tangani olehDrs. Yusfinar ;1l(satu) lembar surat No. P.79/04A02/IV/2007 tanggal21052007 perihal Bantuan Informasi dari SubDivre Bukittinggi kepada KP2LN Bukittinggi yangditanda tangani oleh Drs. Yusfinar.
Putus : 03-07-2013 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 867/PID.B/2013/PN.TNG
Tanggal 3 Juli 2013 — SYAMSUL BAHRI bin AHO
6316
  • SYAMSUL pulang kerumahnya Selanjutnya AHO BIN ALI pergi lagi ke Km 1 (Bandara ) untuk17mengajak isterinya ke Indramayu ke rumah mertuanya , dan AHO BIN ALImengatakan sama mertuanya "ada masalah"Selanjutnya pada tanggal 11 April 2012 t AHO BIN ALI ditangkap olehpetugaskepolisiansehubungan dengan perbuatannya menusuk korban SUHENDI mengakibatkankorban meninggal dunia .e Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengaku belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repetum No.P
Register : 15-10-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 28-04-2017
Putusan PA PARIAMAN Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Prm
Tanggal 30 Desember 2015 — *Zustia Binti Abdul Azis*Hariza Bin Anas Daut*Hamiko Bin Anas Daut*Hendri Bin Anas Daut*Nurhalisa Binti Anas Daut*Nia Oktami Binti Anas Daut*Nona Suzana Binti Anas Daut*Aslina Wati Binti Rusli
6210
  • Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point angka.4 huruf a, b,dan c yang menyatakan kendaraan roda empat Mitsubishi Maven No.P ol: NOMOR, dan tabungan di BNI, serta Orgen Tunggal merk Teknics KN7000 merupakan harta peninggalan dari PEWARIS Alias PEWARIS(Alm), hal itu tidaklah perlu Tergugat tanggapi secara lebih mendalam,silahkan saja hal itu Penggugat buktikan pada saat pokok perkara ininantinya.
Register : 09-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 595/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
SATRIO WAHJOEDI
12552
  • No.P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Larangan pemanfaatan Pari Gergaji tidak hanya berlaku untuk kegiatanpenangkapan saja, tetapi juga termasuk kegiatan memanfaatkan,mengadakan, dan memperdagangkan sirip ikan Pari gergaji2. Prof. Dr.
Putus : 14-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1103 K/PID.SUS/2009
Tanggal 14 April 2010 — MULYADI BANTANG
46463 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dipertimbangkan JudexFacti, yaitu) surat menteri Kehutanan RINomor : 5.35/Menhut.V1I/2007 tertanggal31 Januari 2007 perihal pengangkutankayu rakyat (Bukti 1, Pemohon Kasasi)yang mengatur hal hal sebagai berikutKayu rakyat dari kebun, lahan peroranganmasyarakat dan lain lain) adalah merupakankayu) milik rakyat (Privat) yang saat. inibanyak dimanfaatkan sebagai alternatif bahanbaku industri di luar kayu alam dan kayu hutantanaman ;Penyederhanaan pengangkutan kayu rakyatsebagaimana diatur dalam Permenhut No.P
Register : 09-07-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Kph
Tanggal 17 September 2015 — Rudi Hartono Als Rudi Bin Daid (Alm)
35934
  • koma satu duasembilan dua Meter Kubik) ; Bahwa 1 (satu) batang kayu jenis meranti tersebut Terdakwa gesek lebihkurang 1 (satu) Kilometer dari kebun kopi milik Terdakwa ; Bahwa sisa tunggul pohon meranti tersebut masih berada di lokasipenebangan ; Bahwa dalam melakukan penebangan pohon didalam kawasan HutanLindung harus memiliki izin dari pihak yang berwenang seperti IPK (IzinPemanfaatan Kayu), IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Alam yang diatur dalam pasal 2 dan Pasal 3 PerMenHut NO.P
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — SUTOPO PRIHATIN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
14568
  • danPasal2g hanya dikenakan Provisi, sendangkan;Bahwa Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di maksud pada ayat (I),ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan peraturan Pemerintah;Bahwa Praturan Pemerintatr No. 12 tahun 2014 tentarrg jenis dantariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belaku padalingkungan Kementrian Kehutanan RIBahwa dengan Pembentukan PP No.I2 tahun 2014 yang berlaku dilingkungan Kementrian Kehutanan, maka Kementrian kehutananPerlu untuk menerbitkan Praturan Kementrian Kehutanan RI,No.P
    P.65/Menhutll/2009 tentang Standard Biaya Produksi PemanfaatanKayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalamRangka Pembangunan Hutan Tanaman;Menimbang, bahwa selain putusan Nomor41 P/HUM/2011 juga di ajukanpermohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/Menhut11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dengan Nomor 62P/HUM/2013 dengan amar sebagai berikut1.