Ditemukan 5107 data
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
diperlihatkan oleh Tergugat, terdapat banyakkejanggalan, antara lain : Redaksi surat diketik dan bukan tulisan tangan, terdapattanda tangan Penggugat tidak sama dengan bentuk yang sebenarnya, terdapat tandatangan hanya (satu) orang saksi, terdapat pada kop surat/kepala surat bertuliskanSurat Jual Beli Terus, dan bukan Surat Jual beli Sementara;Bahwa perbuatan Tergugat yang mempertahankan dan tidak maumengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige
dahulu sebagai berikut:123Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah milik syah Penggugat;Menyatakan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidaksyah menurut hukum;Membatalkan Surat Jual Beli Terus yang dibuat oleh Tergugat tanpasepengetahuan Penggugat;Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oteh Tergugat terhadap tanahobjek sengketa, tanpa memiliki alas hak yang syah untuk menguasai danmengerjakannya adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige
47 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menghilangkandan mengaburkan hak waris Penggugat beserta anak yang dilahirkannyadengan cara mengatakan yang tidak sebenarnya didalam isiPermohonan Penetapan Perwalian untuk anak dibawah umur Nomor365/Pdt.P/2016 PN Medan tanggal 11 November adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);4. Menyatakan Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2016 PN Medan tanggal 11November 2016 yang dimohonkan Tergugat batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum;5.
133 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1717 K/Pdt/2020Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;yang dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);3. Menyatakan proses penjualan lelang atas tanah dan bangunan milikPenggugat berupa:a. Tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor3126/Cijayanti luas 135 m?, atas nama Chandra Thamrin Lie, yangterletak di Pinus Patula, Nomor 8, Kecamatan Babakan Madang,Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat:b.
1.Sondang Patar Manurung
2.Lili
3.Amislan Surbakti
4.Sukiyati
5.Albert Sagala
6.Tongozatulo Giawa
7.Jaswadi
8.Junis Aritonang
9.Mieke Dumasary Harahap
10.Duma Raya Pakpahan
11.Bori Buhori
12.Adrianus Musila
13.Hj Sahati
14.Sapran Adi
15.Sonang Harahap
16.Subur
Tergugat:
1.Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
2.Walikota Bekasi
3.Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
4.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5.Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
6.Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
7.Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Turut Tergugat:
22.Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23.Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
302 — 134
Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tatausaha negara.e Bahwa Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh PengadilanNegeri harus menyatakan tidak berwenang ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar MajelisHakim menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadiliperkara aquo ;Eksepsi Tergugat Il s/d IV pada pokoknya menyatakan sebagai
Bahwa Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tatausaha negara.3. Bahwa dalam pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2019 telah mengariskan secaralimitative bagi Warga negara untuk mengajukan gugatan secara tertulis kePengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebut alasan alasan ;Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Bks4.
Bahwa Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh PengadilanNegen harus menyatakan tidak berwenang mengadili ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakimmenyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini ;Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat , Tergugat II, II dan IV dan TurutTergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Overheidsdaad), yang dalam Pasal 2 PERMA No. 2Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkara perbuatan melanggar hukum olehHalaman 62 dari 64 halaman Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2021/PN BksBadan/Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan peradilan tata usaha negara.Bahwa Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 dengan tegas menyatakanbahwa: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri,Pengadilan
Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.Bahwa PERMA No. 2 Tahun 2019 mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus2019 jauh sebelum gugatan ini diajukan ;Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karenadalam perkara aquo, Para Penggugat menarik Tergugat s/d VII yang merupakanBadan/Pejabat Pemerintahan dengan dasar Para Tergugat telan melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheidsdaad), yang menurutPERMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara
87 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
(onrechmatige daad) ;Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukummaka sewajar pula Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepadaPenggugatPenggugat sebesar Rp5.000.000,00/hari sejak Putusan iniberkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata(BW) yang berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawakerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Bahwa Penggugat Penggugat mempunyai
No. 2551 k/Pat/2013Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad).Sedangkan Tergugat membeli tanah terperkara berdasarkan adanya SuratJual Beli/Ganti Rugi tanggal 19 Februari 1993 yang diketahui oleh Lurah TitiPapan Kecamatan Medan Deli yang berdasarkan alas hak Surat PenjerahanSebahagian Haq (hibah) tanggal 5 Pebruari 1963 Maka sudah sepantasnyaBapak Majelis Hakim yang Mulia Menyatakan sah berkekuatan hukum suratpenjerahan sebahagian haq (hibah) tanggal 5 Pebruari
pihak yang dikalahkan, maka sudahsepantasnya Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Tergugat untukmembayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara iniBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatdalam perkara pokok mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat Pengugat untuk seluruhnya.Menyatakan Penggugat Penggugat adalah pembeli yang beritikat baik.Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige
tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telahmemberikan Putusan Nomor 98/PDT.G/2012/PN.Medan tanggal 15 Agustus2012 dengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSIe Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III dalamIntervensiDALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI26e Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.e Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik.e Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige
tersebut sekedarmengenai putusan serta merta sehingga berbunyi menolak putusan sertamerta (uit voerbaar bij vorraad);e Menguatkan putusan tersebut untuk selebihnya dan amar lengkapnyasebagai berikut;DALAM EKSEPSIe Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III dalam Intervensi;DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;e Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik ;e Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige
Terbanding/Penggugat : PT. ANGKASA INDO JAYA
Terbanding/Turut Tergugat : BAMBANG MUDIONO
93 — 46
DALAM KONVENSI;
Dalam Eksepsi;
- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara ;
- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya,
DALAM REKONVENSI
- Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi / Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige
DALAM REKONVENSI1.Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para PenggugatRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;Menyatakan tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);Menyatakan akta notaris Masda Nadapdap S.H, M.Kn No. 69tanggal O06 April 2020 tidak sah menurut hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan akta notaris Masda Nadapdap S.H, M.Kn No. 70tanggal O06 April 2020 tidak sah menurut hukum dan tidakmempunyai
Menyatakan tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);. Menyatakan akta notaris Masda Nadapdap S.H, M.Kn No. 69tanggal 06 April 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;. Menyatakan akta notaris Masda Nadapdap S.H, M.Kn No. 70tanggal 06 April 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;. Menyatakan akta notaris Masda Nadapdap S.H, M.Kn No. 71tanggal 06 April 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;.
Terbanding/Penggugat : MUSLIM
Terbanding/Turut Tergugat : WALIKOTA PANGKALPINANG
64 — 14
Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telan melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daac);. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanahsengketa seluas seluas 697 * yang di atasnya berdiri bangunan rumahbedeng milik Tergugat yang merupakan bagian dalam satu hamparan tanahmilik Penggugat seluas +33.750 M?
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II ataspermintaan Terlawan adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad), serta bertentangan dengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi haktanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor
251 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengadilan berdasarkan putusan ini telan memberikan hak secaraserta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola danmenguasai perkebunan kelapa sawit (PKS) dimaksud sehingga tidakdiperlukan acara penyerahan dari Tergugat Il atau dari pihak manapunjuga, serta menjual hasil pengelolaannya serta menerimahasilpenjualannya sebagai pihak yang berhak;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige
memberikan hak secaraserta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola danmenguasai perkebunan kelapa sawit (PKS) dimaksud sehingga tidakdiperlukan acara penyerahan dari Tergugat Il atau dari pihak manapunjuga, serta menjual hasil pengelolaannya serta menerimahasilpenjualannya sebagai pihak yang berhak;Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige
116 — 44
Amb, tanggal 26 Mei 2016, yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap maka, perbuatan jual beli antaraTergugat dengan Tergugat Il terhadap objek sengketa, yang dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rostianty Nahumarury.SH, dengan Akta JualBeli Nomor : 316/2005,tanggal 18 Desember 2005 serta penguasaan dankepemilikan objek sengketa oleh Tergugat Il, merupakan PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daag), karena Tergugat dan Tergugat Iltelah melakukan perbuatan hukum tanpa hak dan melanggar hak subjektifdari
Menyatakan perbuatan jual beli antara Tergugat dengan Tergugat IlHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT AMBterhadap objek sengketa yang dilakukan dihadapan Notaris dan PPATRostianty Nahumarury.SH, dengan Akta Jual Beli Nomor316/2005,tanggal 18 Desember 2005 serta penguasaan dan kepemilikanobjek sengketa oleh Tergugat Il, merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daag), karena Tergugat dan Tergugat Il telah melakukanperbuatan hukum tanpa hak dan melanggar hak subjektif dari Penggugatsebagai
Pembanding/Penggugat II : YUPANSYAH Bin ABDURRACHIM
Pembanding/Penggugat III : JURAIDAH Binti ABDURRACHIM
Pembanding/Penggugat IV : ABDURRAHMAD Bin ABDURRACHIM
Pembanding/Penggugat V : FARIDAH Binti ABDURRACHIM
Pembanding/Penggugat VI : MOCHAMMAD ABDUH JULPAHMI Bin ABDURRACHIM
Pembanding/Penggugat VII : MUHAMMAD FAISAL Bin ABDURRACHIM
Pembanding/Penggugat VIII : YUNI MIHARTI Binti ABDURRACHIM
Pembanding/Penggugat IX : SINIATI Binti JAIMUN
Pembanding/Penggugat X : DESI MIHARTI Binti ABDURRACHIM
Pembanding/Penggugat XI : YENI IKA MIHARTI Binti ABDURRACHIM
Pembanding/Penggugat XII : SELVI OKTORIANA MIHARTI Binti ABDURRACHIM
Pembanding/Penggugat XIII : JUNIAR MAULIDA MIHARTI Binti ABDURRACHIM
Terbanding/Tergugat I : LA GOA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL BALIKPAPAN SAMARINDA
93 — 32
Palaran Kota Samarinda tanggal 22 Oktober1990 atas nama La Goa (Tergugat I) sebenarnya bukan lah berada diatastanah perwatasan milik Para Penggugat yang terkena pembebasan jalan tolSamarinda Balikpapan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum(Onrechmatige daad)yang telah sangat merugikan Para Penggugat;Hal 6 dari 29 hal Perk Nomor 92 /PDT/2020/PT.SMR13.14.15.Bahwa Tergugat II dan Tergugat Ill yang tetap mengakomodir pengakuanTergugat yang mengaku tanah perwatasan seluas 7.692 M?
PerdataNo.70/Pdt.G/2004/PN.Smda dan Perkara Perdata No.79/Pdt.G/2005/PN.Smda yang mana Tergugat menggunakan sertifikat yang sama untukberperkara di lokasi tanah yang berbeda / disebelah timur tanah milik ParaPenggugat, dan mengesampingkan dasar tanah milik Para Penggugat yangsaat ini telah dibayarkan ganti rugi tanahnya dan dititipkan melalui konsinyasiPengadilan Negeri Samarinda, jelas perbuatan Tergugat II dan Tergugat Illtersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehpenguasa (Onrechmatige
Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum(Onrechmatige daad)dengan segala akibathukum dari padanya;6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugatll dan Tergugat Illtelahmelakukan perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Penguasa(Onrechmatige overhead daad);Hal 8 dari 29 hal Perk Nomor 92 /PDT/2020/PT.SMR7.
59 — 7
Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;4 Menghukum Tergugat membayar tunai uang sebesar Rp. 257.175.000., (dua ratuslima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat ;5 Menghukum Tergugat membayar bunga 6% per tahun dari nilai yang harus dibayarkepada Penggugat sebesar Rp. 257.175.000., (dua ratus lima puluh tujuh juta seratustujuh puluh lima ribu rupiah) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan NegeriPonorogo, denda ( dwangsom ) per
Bupati KDHTingkat II Ponorogo periode tahun 2010 2015 Tergugat telah memesan Benner kepadaPenggugat, pada tanggal 21 Mei 2010 dan pada tanggal 22 Mei 2010 Benner sebanyak 6.350senilai Rp. 57.150.000, (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telahdikirim dan diterima Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat belum membayar sama sekaliuang Benner walau sudah ditegur secara lesan dan ditagih berulang kali sehingga perbuatanTergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige
36 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
DLN Nomor Direksi 001/KP.901/DLN2011 tanggal 28 Februari 2011, tidak memiliki kekuatan hukum;Menyatakan manipulasi masa kerja yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III adalah onrechmatige daad;Menyatakan Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Medan cq. Mediator HubunganIndustrial Nomor 567/1625/DSTKM/2011, Perihal Anjuran tidak memilikikekuatan hukum;Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus/20135.
Dalam Pokok Perkara:1.DeMengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan manipulasi masa kerja yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III adalah onrechmatige daad;Menyatakan Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Medan cq Mediator HubunganIndustrial Nomor 567/1625/DSTKM/2011, Perihal Anjuran tidak memilikikekuatan hukum mengikat;Menyatakan demi hukum masa kerja Penggugat adalah 25 tahun 2 bulansebagaimana tercantum dalam surat Direksi PT.
ABDUL SAMAD
Tergugat:
1.PT. Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Unit Batulicin
2.Pang Andreas Pangestu, SH., M.kn
Turut Tergugat:
1.MARTINAH
2.BURHANUDDIN
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH BUMBU
272 — 198
sebagian;
- Menyatakan Surat Kuasa Jual Nomor 12 Akta tanggal 10 Nopember 2015 dan Akta Jual Beli Akta Jual Beli Nomor 1006/2016 tanggal 20 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat II batal demi hukum;
- Menyatakan sertipikat yang diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat III) tidak sah dan tidak berharga;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige
58 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan (Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, Tergugat VI, Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige dads) yang merugikan kepentingan Para Penggugat;3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag)terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1223 atas nama Siti Aminah BintiMarmin;4.
Menyatakan (Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, Tergugat VI, Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige dads);3. Menetapkan tanah yang terletak di di Desa Harjowinangun, KecamatanGodong, Kabupaten Grobogan yang merupakan tanah pelimpahan dariSutrisno bin Martodiharjo seluas + 9.270 m?
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 951 K/Pdt/2019Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa objek sengketa yakni Sekolah TinggiKeguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIPDDI) Mamuju, adalahmilik sah Penggugat yakni Yayasan Darud Dawa WalIrsyad(YASDDI) Mamuju;Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang menguasai danmemiliki objek sengketa yakni Sekolah Tinggi Keguruan DanIIlmu Pendidikan (STKIPDDI) Mamuju tersebut secara tanpa Hakadalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige OverheidsDaad);.
105 — 41
keseluruhansebesar Rp. 52.150.000 (Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), akan tetapikenyataannya pihak Tergugat (Wiwik Fajarwati, SH) tidak mau melaksanakan serta tidakmau mengindahkan sama sekali dan juga akhirakhir ini pihak Tergugat (Wiwik Fajarwati,SH) sulit untuk dihubungi guna dimintai tanggung jawabnya, sehingga demikian menuruthukum jelaslah bahwa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat(Wiwik Fajarwati, SH) tidak dapat dibenarkan serta melawan hukum (Onrechmatige
kewajibannya untuk melakukan pembayaran danatau mengembalikan uang modal yang sudah diterima dari Penggugat (Anita Sari, SS) sebesarRp. 33.400.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan keuntungan uangbagi hasil sebesar Rp. 18.750.000 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),untuk itu jumlah keseluruhan sebesar Rp. 52.150.000 (Lima Puluh Dua Juta Seratus LimaPuluh Ribu Rupiah), sehingga menimbulkan kerugian adalah merupakan tindakan dan atauperbuatan melawan hukum (onrechmatige
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) terhadap Para Penggugat;. Menyatakan batal Surat Perintah Penyitaan Nomor SprinSita01/01/01/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan Surat Perintah PenyitaanNomor SprinSita13/01/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentangPenyitaan Barang Bukti yang diduga ada kaitannya dengan perkaratindak pidana pencucian uang atas nama Irjen Polisi Drs. Djoko Susilo,S.H., MSi., (Turut Tergugat 1).
Lady Diah Hapsari Dewi (Penggugat II)berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 17504/Mojosongo (videbukti P3) merupakan hak milik Penggugat II: Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad) terhadap Para Penggugat: Menyatakan batal Surat Perintah Penyitaan Nomor SprinSita01/01/01/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan Surat Perintah PenyitaanNomor SprinSita13/01/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentangHalaman 14 dari 19 hal. Put.
108 — 27
., M.Kn. selaku PPAT di KabupatenTangerang, terhadap tanah dengan Persil Nomor : 37 Blok 07 Girik C. 1159seluas kurang lebih 256 meter persegi, yang batasbatasnya : Utara : Tanah Darat milik Misarudin Selatan : Tanah Darat milik Sarhamin Timur : Tanah Darat milik Sarhamin Barat : Tanah Darat milik SatuMenyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);Menyatakan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Bes/aag) atas :a.
Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);6. Menyatakan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas :a.Bidang tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor : 204/2011 tanggal 28Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Sdr.
FRANS SEMUEL PATTINASARANY
Tergugat:
1.NURNAS KALIKY
2.NISWA KALIKY
75 — 0
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar hak subjektif Penggugat.