Ditemukan 5509 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
199 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbanganpokok oleh Judex Facti ;Hal ini sejalan dengan beberapa yurisprudensi, yaitu :Yurispudensi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusitanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 ;Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/KR/1973 tanggal 30Maret 1977 yang mempertegas putusan Mahkamah Agung RIsebelumnya yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 08Januari 1966 No. 42 K/KR/1965 ;Yurispudensi setelah adanya putusan MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 ;e Putusan Mahkamah Agung RI No. 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
151 — 46
  • UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanHalaman 199 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN PIkMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
164 — 86
  • adalah bertentangan denganUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidakmempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusipemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatanmelawan hukum formil;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat extra ordinary crime,sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinaryenforcement) dan tindakantindakan luar biasa pula (extra ordinary measures).Berdasarkan Putusan MA Nomor 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
222 — 123
  • dilihat juga didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatanmelawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat; won nnn= Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (PutusanMahkamah Agung Nomor 996
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I GEDE AGUNG PASRISAK JULIAWAN, SE
214 — 209
  • adalah bertentangan denganUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidakmempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusipemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatanmelawan hukum formil;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat extra ordinary crime,sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinaryenforcement) dan tindakantindakan luar biasa pula (extra ordinary measures).Berdasarkan Putusan MA Nomor 996
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
150 — 94
  • tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksuddengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukumformil saja;Menimbang, bahwa. sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebutdalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
155 — 104
  • UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaiHalaman 219 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Plkkekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Pencurian
Register : 26-07-2013 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 423/Pid.B/2013/PN.Pdg
Tanggal 3 September 2013 — REZKY ANANDA PUTRA Pgl NANDA Als CEMOT ;
65 — 2
  • 1b55a31655a31b55a31bd5a31b55a31b55a31b55a31bd5a3 1655a31b55a3 1b55a31bd5a31b55a3 1b55a31b55a31bd5a31b55a31b55a3 1b55a31bd5a3 1b55a31b55a3 1b55a31bd5a31b55a3 lbbsbaslo5s5a3lbod5a3 1b65.5a29655a31945a2 9966329 945a2 996.63299 45a299c6329945a299c6329945a299C6331945a2 9963 29945a299C6329945a2 99C 6329945a29b55a31b55a3 1b55a31b55a3 1lbd5a31lad5a299c 63299 45a299c6329945a299cC6329945a2 9963 29945a299C 63299 45a299C 63319 45a299C 63299 45a299c6329945a299c 632 9ad5a29bd5a3 1655a31b655a316b55229bd5a3194baZ 996
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
227 — 158
  • Selanjutnya Lumpat MarisiSimanjuntak mengajukan Permohonan Pemisahan Hak atas nama diri sendiri tertanggal 9 Maret2017 dengan Nomor Berkas 703/2017, seluas 996 M? (sembilanratus sembilanpuluh enam meterpersegi) yang kemudian terbit Sertifikat Nomor HM 02807 tertanggal 31 Maret 2017, sehingga HM01622 tersisa luas 1.004 M? (seribu empat meter persegi).
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
88 — 25
  • Dadang Sukandar, Winfried Simatupang,Nomor : 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Nomor : 2498 K/Pid.Sus/2010tanggal 13 Oktober 2006 tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yangdimaksud pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formilmaupun dalam arti materiil mengingat alasan antara lain : bahwa Yurisprudensi dandoktrin merupakan sumber hukum formil selain perundanganundangan dankebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus konkrityang dihadapinya
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 8 Desember 2015 — Dr. Ir. ABDURAHMAN HODA, M.Si., alias ANTO
126 — 136
  • SOESILO, mengenai perbuatan berlanjut(voortgezette handeling), hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapaperbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkanperbuatanperbuatan tersebut harus sejenis, perbuatanperbuatannya itu harus samaatau sama macamnya, kedua, berasal dari satu keputusan kehendak (wi/sbesluit)dan ketiga, dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02.K/Pid/1995, No.995 K/Pid/2006 dan Nomor 996
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
235 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DitandatanganiKiswodarmawan selaku Direktur Utama,beserta copy 2 (dua) lembar lampirannya(BB 1647);996) 8 (delapan) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080020022001, dengan JenisTabungan Giro Rupiah pada Bank MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS. PPAdhiWika KSO (BB 1648);997)10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080030033006, dengan JenisTabungan Tab Bisnis Mandiri pada MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS.
    DitandatanganiKiswodarmawan selaku Direktur Utama,beserta copy 2 (dua) lembar lampirannya(BB 1647);996) 8 (delapan) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080020022001, dengan JenisTabungan Giro Rupiah pada Bank MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS. PPAdhiWika KSO (BB I648);997)10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080030033006, dengan JenisTabungan Tab Bisnis Mandiri pada MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS.
    DitandatanganiKiswodarmawan selaku Direktur Utama,beserta Kopi 2 (dua) lembar lampirannya(BB 1647);996) 8 (delapan) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor:1080020022001, dengan JenisTabungan Giro Rupiah pada Bank MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS. PPAdhiWika KSO (BB I648);997)10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor:1080030033006, dengan JenisTabungan Tab Bisnis Mandiri pada MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 03-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 25/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 3 Desember 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
98 — 81
  • SE bertanda tangan padatanggal 25 April 2011.b. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 /DPRD PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 an. Yusri Adwan. SE, untukdinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi IV DPRD Kan pesisir SelatanHalaman 179 dari 556 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.PDGKe DPRD Marangin prop Jambi tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011yang diketahui oleh an.
    SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.b. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 / DPRD PS /2011, Tanggal 25 April 2011 an. Yusri adwan.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-04-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 131/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 September 2012 — AGUS LASMONO, CS VS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAMRI, CS
128 — 38
  • Kelapa Puan Timur NE 2/40Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 996/KP.0015/DU2012, tertanggal 21 Mei 2012 dan Nomor : 204/KP.0015/KU2012, tertanggal 04 Juni2012 yang masingmasing terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timurtertanggal 21 Mei 2012 Nomor : 702/SK/Pengc/2012/PN.Jkt.Tim. dan tertanggal 04 Juni2012 Nomor : 835/SK/Pengc/2012/PN.Jkt. Tim. ;Untuk Tergugat Ill sidang pertama tidak hadir tetapi pada sidang selanjutnya hadirKuasanya bernama : DR.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 02/PID.TPK/2018/PT.MTR
Tanggal 12 April 2018 — LALU MASKAN MAWALI, S.Sos
187 — 115
  • rasa keadilanatau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatantersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo UndangUndang No. 31 Tahun 1999 telahdinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyail kekuatan hukummengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
154 — 43
  • ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur perbuatanHal 176 dari 229 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Oktober 2015 — RIKSA SABARA bin H. HUDMAN SUMANTRI
85 — 22
  • hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapaputusannya, antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 03-11-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 27/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 25 Nopember 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
90 — 55
  • dinas oleh atas nama ZUL EFENDI.S.Pd.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRDKabupaten Merangin.500) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk BiayaPerjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 ( Empat )hari ke Kabupaten Merangin Propinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SEbertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.b. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996
    S.Pd.MM bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinasatas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 ( Empat ) hari ke KabupatenMerangin Propinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tanganpada tanggal 25 April 2011.b.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 / DPRD PS /2011, Tanggal 25 April
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 11 Mei 2016 — JAJANG ABDUL HOLIK, S.Kep Ners,.M.M
123 — 38
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalampasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawanhukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Pengadilan PN PASANGKAYU Perdata Tanah
Register : 14-11-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 4/ PDT. G/ 2013/ PN. PKY
Tanggal 8 Oktober 2014 — Perdata - M.A. Agung, Dkk Lawan PT. Mamuang
174 — 426
  • Wayan Madra, diberitanda P. 996.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Ketut Budia, diberi tandaP. 997.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Komang Leber, diberitanda P. 998.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Muda, diberi tanda P. 999.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Arsad, diberi tanda P. 1000.Foto copy SKP Nomor : 219/110/DK/1994 . Tanggal 07 Agustus 1994. An.