2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor :20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU selaku Salesman Semen danNon semen pada PT.

Pasal 8 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor : 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriGorontalo tanggal 8 April 2014 sebagai berikut1Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU denganpidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan subsidair6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesarRp200.000.000,00

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KitabUndangUndang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan oleh PenuntutUmum pada Analisa Yuridis dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas namaTerdakwa Muhammad Said Madiu, di mana dalam analisa Yuridis

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 sertaperaturan

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalamSurat Tuntutan Nomor Reg. Perk.

RINGAU T. terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratrus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan;.

2 ayat (1) jo.

Lingga Rp184.848.845,00;Jaya (3+4)6 Nilai Penyerahan Barang s.d akhir masa Rp 0,00;Kontrak (23 November 2009 s.d sesuaidengan Adendum Kontrak)7 Kerugian Daerah s.d akhir masa kontrak Rp184.848.845,00;(56)Perbuatan mereka Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH.RUSLY BADU, S.Pi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

RUSLYBADU, S.Pi, masingmasing terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang URI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

RUSLY BADU, S.Pi dengan alasan alasan sebagai berikut:1 Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta telahmendakwa para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitumelanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidanasebagaimana Dakwaan Primair seluruhnya telah terpenuhi.2 Bahwa menurut kami Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumkarena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair seluruhnya telahterpenuhi;Atas dasar tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalomemutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan Pidana yang dimintakan olehPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRPrimair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaanSubsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, akan tetapi apabila dakwaan Primairtidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair terdakwa KHAIRIL RUSLI telahdidakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan

Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Paltanggal O5 Februari 2015, tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut : 1.Menyatakan Terdakwa EDWARD PANGALILA tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan olehkarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primairtersebut.Menyatakan Terdakwa EDWARD PANGALILA terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam

tujuh ratus enam puluh empat rupiah), dengan rinciansebagai berikut~ Realisasi keuangan = Rp.162.230.000, (seratus enam puluh dua juta dua ratus tigapuluh ribu rupiah) untuk pekerjaan cetak sawah seluas 25 Ha.~ Realisasi Fisik / Lapangan setelah dilakukan pengukuran fisik = 16,38 Ha x Rp.6.489.200, = Rp. 109.213.236,~ Selisih = Rp. 162.230.000, Rp. 109.213.236, = Rp. 53.016.764, (Nilaikekurangan Volume pekerjaan 8,17 Ha).ame Perbuatan Terdakwa EDWARD PANGALILA di atas,diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR : Bahwa ia Terdakwa EDWARD PANGALILA selaku Direktur CV.

Yassan Romli bersalah melakukan tindakpidana korupsi dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil derek pada DinasPerhubungan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2004, sebagaimanadalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.

H.Yassan Romli didakwa bersamasama dengan Terdakwa atas nama Ir.Pandijanto Malik melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Hal. 15 dari 20 hal. Put.

Bahwa putusan Judex Facti telah menafsirkan keliru tentang Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dengan alasan sebagai berikut : Perbuatan Terdakwa Drs. H.

MARZUKI HUSEIN dalam dakwaan Kesatu Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menyatakan terdakwa Ir.

., M.Pd. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

2011 Nomor : 015/LPKT/XI/2011Bab III Pasal 4 ayat :4 Pihak kedua berkewajiban menyelenggarakan panatausahaan penggunaankeuangan dana hibah dari pihak pertama sesuai ketentuan dan peraturanyang berlaku.7 Pihak kedua wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan danbersedian diprses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengannilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalampenggunaan dana hibah.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.Subsidair :Bahwa terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO J selakuPenanggungjawab/ Direktur LPK.

ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum,seperti termaktub dalam Requisitoir Reg.Perk: PDS04/SAMARI/04/2015, tanggal 12Agustus 2015, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama/ PN.Samarinda memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam dakwaan primair ;2 Membebaskan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO olehkarena itu dari dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagimana diubah dan ditambah dengan

2010 ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpanan Sisa UUDP padaSekretariat Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004 2007 No.SR 1091 / PW.21 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan Laporan.Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku, pada waktudan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, telahmelakukan beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan' berlanjut

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskanTerdakwa oleh karena itu dalam dakwaan ini ;Menyatakan Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999Hal. 21 dari 35 hal

Judex facti dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang (Pasal 253 ayat (1) b KUHAP), yaitu dalam hal : Bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif, yangmasingmasing disusun secara subsidairitas sebagai berikut :KESATU:Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindank PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Hal. 29 dari 35 hal. Put.

No. 1036 K/PID.SUS/2010Subsidiair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaiamana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUHP.Lebih Subsidiair : Melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUHPATAUKEDUA :Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

2 ayat (1) jo.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 46/Pid.Sus/2011/PT.Smg tanggal 5 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :32Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 181/Pid.Sus/2010/PN.Skh tanggal 23 Desember 2010 yang dimintakan banding, sekedar mengenaikualifikasi delik Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHPatau Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan Pasal 3 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo.

JUMLAH 652.280.000,TOTAL ......eeeeeeeeees Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) keLKUHPidana.SUBSIDIAIR: Bahwa ia TERDAKWA Ir.

PAINO, M.P. terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimanadiubah dengan UU No. 20. Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ir.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Kami Penuntut Umum dalamperkara ini dengan penuh keyakinan berkesimpulan bahwa seluruh unsurunsur dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidaana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum dan pertimbangan Hakim tingkat

;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi jo.

(lima milyar rupiah) dalam hal ini PT.BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta selatan sebesar atau setidak tidaknyadalam jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAU:KEDUA :Bahwa ia Terdakwa Ir. ISHAK selaku Konsultan bisnis dan DirekturUtama PT. Citra Muda Raksa dan PT.

UndangUndang No.25 tahun 2003.Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 5 September 2006yang isinya adalah sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Ir ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi" yang diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1)Hal. 19 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/20072.

ISHAK, telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo.

Dana sebesar Rp. 3.200.000.000, (tiga milyar dua ratus juta rupiah)merupakan Cheque BCA tanggal 23 Desember 2003.Artinya : antara perkara yang terungkap dalam tindak Pidana Korupsivide Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, yangdiperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 jo.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa Adi Susanto tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesarRp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut:Perbuatan Terdakwa Darman bin La Huse tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi:SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Darman bin La Huse, pada hari Senin tanggal 7November 2011 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam Tahun2011, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi TenggaraCabang Wakatobi yang beralamat di Kelurahan

Menyatakan Terdakwa Darman bin La Huse bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Primair:2.

No. 629 K/Pid.Sus/2016atau berlawanan dengan ketentuan atau dengan kata lain perbuatanTerdakwa yang melakukan pencairan dana block grant Desa Koroe Onowatahap II tahun 2011 merupakan perbuatan melawan hukum (wederrechteliik),sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Hal ini dapat dijelaskan karena Terdakwa bukan lagi menjabat sebagai Pt.Kepala Desa Koroe Onowa, sehingga perbuatan mencairkan dana block grantyang dilakukan oleh Terdakwa masuk ke dalam Unsur Secara MelawanHukum, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal. 24 dari 30 hal. Put.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara Cq.Pemda Kab.Tapin dirugikan sebesarlebih kurang Rp.65.700.000 , ( enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) sesuaiLaporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR8650/PW 16/5/2012 tanggal 26 Desember 2012.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan

No. 219 K/Pid.Sus/2014meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001,tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.1 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKARNO, S.Pd.M.PdBin HARJO SUMARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahundikurangi selama Terdakwa berada

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang PemberantasanHal. 29 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014Tindak Pidana Korupsi pada halaman 86 s/d 88 putusan Judex facti mempertimbangkansebagai berikut :Ad.3.

2 ayat (1) jo.

Menyatakan Terdakwa ISMIT UMAR bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi dengan cara memperkaya diri sendiri atauorang lain, atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999yang diperbaharui dengan UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;2.

Di sini terjadi ketidakpastian dalampembuktian dikarenakan Hakim yang mengadili perkara tersebut tidakmenguraikan dengan jelas, apakah Terdakwa ISMIT UMAR, dibebaskan olehHakim dari Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiataukah telah terbukti, disinilah Hakim yang memeriksa perkara tersebutSalah dalam penerapan pembuktian sehingga terjadi ketidak jelasan dalampembuktian dalam perkara ini.

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kantor CabangKejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang tanggal 10 Mei 2012 sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa LATIF KODA BOLI, SE dan Terdakwa MARKUS OLAMANGU terbukti melakukan tindak pidana "korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat(1) Jo.

No. 923 K/Pid.Sus/2014Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 November 2012 dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama.berkaitandengan uang Pengganti yang diputus oleh Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebesar Rp85.992.047,84 (delapanpuluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tujuhrupiah delapan puluh empat sen) tidak sesuai dengan keterangan ahli

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa DADANG PRIJATNA, ST BIN TJUTJU SJAMSU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;3.