Ditemukan 1933 data
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peristiwa perdata ini dapatberupa jual beli, tukar menukar, hibah (schenking) Pasal 584 KUH Perdatamenganut stelsel causal, artinya keabsahan penyerahan (levering) tergantungpada keabsahan peristiwa perdatanya dan penyerahan itu harus dilakukan olehorang yang mempunyai hak secara sah, tidak dipenuhinya syarat ini membawaakibat secara yuridis tidak dapat dilakukan penyerahan yang sah, kalaupun tetapdilakukan penyerahan, sementara dua syarat tersebut tidak dipenuhi makapenerima penyerahan hak tidak
GUSHENDRA SUHANA
Tergugat:
MUHAMMAD TAUFIK NASUTION
Turut Tergugat:
DWI FEMI NASUTION, SH.,M.Kn
88 — 21
proyek lain terhadap Tergugat, olehkarenanya sangat beralasan untuk Tergugat tetap memegang Izin UsahaPerdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kerugian materiil sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) merupakan bukan tanggung jawabTergugat dan tidak ada campur tangan Tergugat di dalamnya serta tidakHalaman 9 putusan perdata Nomor 366/Pdt.G/2020/PN Mdn10.memunculkan sebabakibat (causal
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian (causal),kerugian yang dialami secara nyata merupakan akibat baik secaralangsung maupun tidak langsung dari perbuatan melawan hukum;23. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat Il secara nyata telah menimbulkan kerugianmateril dan immateriil yang dapat diuraikan sebagai berikut:Halaman 8 dari 18 hal.
183 — 112
Bahwa Perjanjian kredit Nomor 003/KRDBCV2015 yang telahdilegalisasi oleh DIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta padatanggal 19 Januari 2015 dibawah Nomor 3941/Leg/Not/1/2015 diikutidengan pembebanan hak tanggungan terhadap jaminan sebagaimanadibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengantur tentang syaratsah suatu perikatan antara lain: 1) unsur kesepakatan; 2) unsurkecakapan dalam bertindak; 3) unsur suatu hal/obyek tertentu; 4)unsur causal
30 — 9
Adanya hubungan causal ; Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelanggar Hukum dan sebagai akibatnya Penggugat menderita kerugian dan direndahkan martabatnya, maka gugatan perdata ini adalah bertujuan mendapatkanpenggantian kerugian serta penyerahan Obyek sengketa dari Para Tergugat yangmendapatkan hak daripada Obyek Sengketa agar menyerahkan kepada Penggugat ;Bahwa karena keadaankeadaan yang sedemikian rupa itulah, Penggugat terpaksa harusmenempuh upaya hukum
91 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3411 K/Pdt/2015Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dari perbuatan melawan hukumtersebut adalah sebagai berikut: Ada kesalahan; Ada kerugian; Harus ada hubungan causal antara kesalahan dan kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa setiapperbuatan melawan hukum harus ada kesalahan yang menimbulkankerugian kepada pihak lain;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikankesalahan Tergugat pada gugatan Para Penggugat pada halaman 4,kesalahn Tergugat II
97 — 36
Adanya hubungan kausal ;Putusan No.05/PDT.G/2013/PN.SKD hlm 47 dari 56 him..........48Bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat.
ditarikkesimpulan bahwa perbuatan Para Tergugat telah terbukti masuk dalam unsurunsurperbuatan melawan hukum seperti diatas, yaitu perbuatan Para Tergugat tersebut telahmelawan hukum dan melanggar hak subyektif orang lain berupa hak atas kekayaan oranglain serta melanggar kewajiban hukum serta melanggar kesusilaan dan kepatutan,perbuatan tersebut juga dilakukan dengan kesalahan berupa kesengajaan, dan juga telahmenimbulkan kerugian pada orang lain, dan pada akhirnya telah ternyata pula adanyahubungan causal
274 — 112
Tidak ada hubungan sebab akibat (causal) antara Pasal Undang Undang yang rnenjadi dasar Gugatan Penggugat tersebutdengan Penggugat menggunakan UU manapun atau aturan aturan yang tidak ada kaitannya,Sebagaimana dalildalil Penggugat pada Posita angka 11,PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memerintahkankepada semua pihak terkait agar menghentikan seluruh ProsesPergantian Antara waktu Anggota Dewan perwakilan RakyatDaerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama PENGGUGAT untuksementara waktu sampai dengan
"Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terbuktimelakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukumanpenjara serendahrendahnya 5 (lima) tahun;Dalildalil yang digunakan Penggugat sangat tidak mendasaruntuk meminta proses PAW dihentikan sebagaimana disebutkansebelumnya maupun yang akan diuraikan lebih lanjut.Tidak adahubungan sebab akibat (causal Verband) antara pasal dari undangundang yang menjadi dasar gugatan penggugat tersebut, dengandalil
101 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a.adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundangundangan;hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturanperundangundangan yang dimohonkan pengujian;kerugian tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;adanya hubungan sebabakibat (causal
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian danberlakunya undangundang yang dimohonkan untuk diuji; dane. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi..
011/PUUV/2007) yaitu sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap olehPemohon telah dirugikan oleh suatu undangundang yang diuji;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksudbersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yangmenurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hakkonstitusional dengan undangundang yang dimohonkan pengujianBahwa karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohonyang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial makasudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugianyang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya PasalPasal a quo.e.
Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadiBahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) makasudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa punpada para Pemohon.
69 — 22
Unsur Menyebabkan matinya orang ;Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah menunjuk kepada adanyahubungan causal verband antara wujud perbuatan dengan kematian korban,yang dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori akan tetapi untukmemberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukanmengenai hubungan causal verband ini adalah arrest Hoog Militer Gerechtschoftanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan sebab dari akibat dapat dilihat dariadanya hubungan langsung antara
66 — 18
Putusan No. 605/Padt.G/2014/PN.Sbydiatas bahwa syarat ke 2 adanya kesalahan atau kealpaan tidak terbukti terpoenuhidan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa syarat ke 3adanya kerugian yang timbul tidak terbukti terpoenuhi, dengan demikian sebagaikonsekwensi hukumnya, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa syarat ke 4adanya hubungan causal antara kesalahan /kealpaan dengan kerugian yang timbul, sama sekali tidak terbukti teroenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh
54 — 11
ini dapat dilihat padaPosita poin 8 dan poin 9, maupun pada Petitum poin 4;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalamPasal 1365 KUHPer yang bunyinya sebagai berikut Tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dari PerbuatanMelawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:e Ada Kesalahan;e Ada Kerugian;e Harus ada hubungan causal
Terbanding/Tergugat I : Abdul Rasyid Dg. Situju
Terbanding/Tergugat II : Mantasia Dg. Rimang
Terbanding/Tergugat III : Hj. Sunniati Dg. Satting
Terbanding/Tergugat IV : Widyaningsih Dg. Bau
Terbanding/Tergugat V : A. Indar Pratama
32 — 27
Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdari Tergugat dengan kerugiankerugian yang di alami olehPenggugat;Bahwa tindakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh paraTergugat adalah tidak sah dan melawan hukum, oleh karenapenguasannya error in objecta /salah obyek, oleh karenaobyek sengketabukanlah milik orang tua para Tergugat, sebabtanah milik orang tua para Tergugat secara nyata tercatat padarincik Persil No. 40, sedangkan obyek sengketa adalah Persil No.79;Bahwa sebagai akibat adanya
129 — 45
kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
Oktober 2015 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka objeksengketa tidak mempunyai akibat hukum sehinggakepentingan hukumPenggugat dengan objek sengketa dalam mengajukan gugatan sudah tidak adajuga baik dalam hal kepentingan berproses maupun nilai yang harus dilindungi;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah diganti maka apayang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan batal objeksengketa telah terpenuhi, maka Penggugat sudah tidak mempunyaikepentingan lagi (Causal
Terbanding/Tergugat I : DEWI KARTIKA
Terbanding/Tergugat II : MUHAMMAD ALIDRUS
Terbanding/Tergugat III : ADJIE SOEBANDI DARMAKESUMA, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT BANK HIMPUNAN SAUDARA
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Balai Lelang
Terbanding/Turut Tergugat IV : MULYANTO, ST
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
51 — 23
Ill sebagai Notaris sertauntuk membayar ganti rugi adalah tidak benar.Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, adalah:Setiap perbuatan meiawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkankerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenyebabkan kerugian itu mengganti kKerugianPerbuatan meiawan hukum harus memenuhi unsurunsur: Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daaq); Harus ada kesalahan ; Harus ada kerugian yang ditimbulkan ; Adanya hubungan causal
Jadi tidak dapat ditafsirkanbahwa Notaris sebagai pihak dalam akta;Bahwa dari uraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalamgugatannya, selain tidak ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkankerugian serta dilakukan oleh Tergugat IIl sebagai Notaris terhadapPenggugat adalah tidak adanya hubungan causal antara perbuatan dankerugian;Berdasarkan halhal sebagaimana telah terurai di atas, mohon kiranya YangHalaman 16 dari 43 halaman putusan Nomor 25/PDT/2018/PT.BDG.Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa
317 — 2133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan 62 P/HUM/2013 tertanggal18November 2013, dapat diacu 5 (lima) syarat yang harus dipenuhiterkait kerugian hak tersebut, yakni:a.Adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;Hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan;Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan actua/ atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajardapat dipastikan akan terjadi:Adanya hubungan sebabakibat (causal
Putusan Nomor 42 P/HUM/2018Lima, membuat Para Pemohon tidak dapat melewatinya dan berakibatmacet di wilayah sekitarnya sehingga dapat dikwalifikasikan sebagaiperorangan yang memiliki kepentingan yang dirugikan secara potensial atasterbitnya objek HUM, timbulnya kerugian dimaksud karena adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon denganterbitnya objek hak uji materill:Menimbang, bahwa terbukti dengan adanya kepentingan ParaPemohon yang dirugikan atas tebitnya Objek HUM sehingga
89 — 5
terjadi karena tindakan atau kelalaianuntuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan;b Melanggar hak subyektif orang lain yang merupakan suatu hak/kewenangankhusus yang diberikan/dijamin hukum kepada seseorang untuk digunakanbagi kepentingannya seperti hak perorangan atas kebebasan, kehormatannama baik dan lainlain atau hak perorangan atas harta kekayaan;Eg Ada kesalahan (schuld) yang dapat berupa kealpaan (onachtzaamheid) danatau kesengajaan;d Ada kerugian; Adanya hubungan causal
33 — 11
Penggugat berkewajiban untukmembuktikan kebenaran gugatannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah :Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut .Dengandemikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawanhukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal
188 — 2481 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian dimaksud harus adahubungan Sebab Akibat (Causal Verband) Antara Kerugian denganberlakunya peraturan perundangundangan dan apabila permohonanyang bersangkutan kelak dikabulkan maka kerugian yangbersangkutan dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya objekpermohonan ujimateriil (vide Yurisprudiensi MA No 62/P/HUM/2013).Dalam Hal Ini Permohonan Uji Materiil ternhadap Peraturan KepalaDaerah/Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 28Februari tahun 2018, (Berita Daerah Aceh Tahun