Pertanggungjawaban Direksi periode 1 Januari 201531Desember 2015.12.Bahwa, dikarenakan dalam undangan RUPSLB tersebut tidakdisertakan bahanbahan untuk RUPSLB dan juga tidak disebutkansecara jelas tentang perubahan susunan Pengurus PT.

keuangan PT.SPN (Sumber pangan Nusantara), ternyatasebelum pelaksanaan RUPSLB PT.

Namun kenyataannya, sebelum semuanya itu dilakukan olehjajaran Direksi, tahutahu RUPSLB PT.

SUMBER PANGANNUSANTARA menyatakan Dengan suara bulat menyatakanmenyetujul, menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun2015 periode 01012015 sampai dengan 31122015;Bahwa, RUPSLB yang demikian jelasjelas telah melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku khususnya pasal pasal 68 butir (1)huruf e dan butir 3 dari UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan menurut pasal 68 butir 2nya, seharusnya /aporankeuangan tidak disahkan oleh RUPS.Bahwa, dengan demikian tindakan RUPSLB PT.

Bahwa~ demikian pula mengenai alasan ketidak hadiranPenggugat/Pembanding dalam RUPS Luar Biasa karena belummenerima bahanbahan untuk RUPSLB adalah merupakan hal yangtidak berdasar dan mengadaada, sebab sebagaimana terungkap dariemail yang ditulis oleh Penggugat dapat terlinat bahwa pada saat yangbersangkutan menolak untuk hadir dalam RUPSLB berada dalamkeadaan sadar dan tahu akan segala konsekuensi ketidak hadirannya;Halaman 91 dari 93 Perkara Nomor 53/PDT/2018/PT SBYMenimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat "wacana pengundurandiri dewan direksi dan komisaris dan disepakati bersama akanmenempatkan orangorang baru yaitu Melania M Siswaningsih,Dewi Susilowati, Misbahilah dan Janticka Satriana sebagaipengelola perseroan, selanjutnya Tergugat , pada tanggal 19Maret 2012 memberikan undangan Rapat umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) kepada Penggugat untuk hadirHal 5 dari 43 halaman putusan perk No. 296 /PDT/2016/PT.DKIpada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret2012

Sesuai dengan agenda tersebut pada saat RUPSLB membahastertionya administrasi dan pembukuan perusahaan dan untukkelancaran operasional perusahaan akan dilakukan pengundurandiri dewan direksi dan komisaris yang selanjutnya mengangkatorangorang baru tersebut sebagai pengelola perseroan; Bahwa setelah mendapatkan dan membaca copy dokumenperseroan, alangkah terkejutnya Penggugat karena mendapatkancopy Surat Pengunduran Diri (Surat tersebut diketahui danditandatangani oleh Tergugat ) tertanggal 20 Maret

Panca Guna Teknik sesuaiHal 21 dari 43 halaman putusan perk No. 296 /PDT/2016/PT.DKI8.8dengan Akta RUPSLB PT. Panca Guna Teknik No.12 tertanggal25 Juni 2008, maka Para Tergugat mensomir PENGGUGATuntuk membuktikan dalilnya apakah Akta Nomor 12 Tanggal 25Juni 2008 yang dijadikan dasar Gugatan tersebut masih berlakusah atau tidak.

berikut:: 2a nanan anne enn eee cence nee cee ne ncn cence9.1Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dailildalilPENGGUGAT pada huruf a dan b angka 7 halaman 4 dalamsurat Gugatannya, yaitu : Hurufa Angka 7 ; 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn ne eeBahvwea Pada awel Tahun 2012 terdapat wacana Pengundurandiri Dewan Direksi dan Komisaris dan disepakati bersama akanmenempatkan orangorang baru ......... selanjutnya pada tanggal19 Maret 2012 memberikan undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB

) kepada Penggugat untuk hadirpada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret2012 dengan agenda : === 202902 1) Administrasidan Pembukuan Perusahaan; 2) Operasional Perusahaan; Sesuai dengan agenda tersebut pada saat RUPSLB membahastertionya administrasi dan pembukuan perusahaan dan untukkelancaran operasional perusahaan akan dilakukan pengunduranHal 22 dari 43 halaman putusan perk No. 296 /PDT/2016/PT.DKI9.29.3diri Dewan Direksi dan Komisaris yang selanjutnya mengangkatorangorang baru sebagai

Estimasi nilai pengalihan saham tersebut sesuaidengan CSPA tersebut adalah sebesar Rp&50 miliar.e bahwa dalam undangan RUPSLB yang dipublikasikan di Harian Media IndonesiadanHarian Bisnis Indonesia, tanggal 11 Maret 2004, salah satu agendanya adalahpersetujuan untuk melakukan transaksi pengambilalihan saham/penyertaan sahamdalam PT Adira Dinamika Multi Finance.e bahwa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon, TbkAkta Nomor 35 Tanggal 26 Maret 2004, Notaris Hendra Karyadi, S.H.

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk yangberakhir 31 Desember 2004 (Lampiran 2)Halaman 73Akuisisi Adira FinancePada tanggal 8 April 2004, Direksi menandatangani perjanjian pembelian 75% saham AdiraFinance yang telah mendapat persetujuan RUPSLB.

Materi presentasi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang membuktikan bahwa Pemohon Banding memilikimodal sebesar Rp 5,92 triliun dan rasio kecukupan modal (Capital AdequacyRatio/ CAR) sebesar 25,34% per 30 September 2003, yaitu sebelum pelaksanaanakuisisi Adira (Bukti: Lampiran 3).

Risalah RUPSLB PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sesuai Akta No. 35 tanggal 26Maret 2004 yang menyatakan bahwa pemegang saham telah menyetujui akuisisi Adiraoleh Pemohon Banding (Bukti: Lampiran 4);5. Surat Pemohon Banding kepada Bank Indonesia No.

KEP36/PM/2003tanggal 30 September 2003);bahwa lebih lanjut, Keputusan Sirkuler Direksi, Keputusan Sirkuler Rapat DewanKomisaris serta Risalah RUPSLB menyatakan secara jelas bahwa Keputusan Sirkulerdan Risalah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yangdiambil dengan sah dalam Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPSLB yangdiselenggarakan secara formal dan telah sesuai pula dengan Pasal 13 Ayat 14 dan Pasal16 Ayat 14 Anggaran Dasar Pemohon Banding;2. bahwa Surat Pemohon

Kemudianhasil RUPSLB tersebut dibuatkan akta berita acara dihadapan Notaris Putu Candra, S.H., sehingga berdasarkan berita acara tersebut susunanpemegang saham PT Balilysta Karyauthama sebagai berikut:1) Ir.

Nomor 595 K/Padt/2017Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang padaprinsipnya membahas dan memutuskan pengesahan jual beli sahamantara Ir.

Sulistiyo Hadi Susanto sebagai Direktur Utama;2) Tergugat 1 sebagai Komisaris Utama;3) Moedji Lestari sebagai Komisaris;4) Raden Novian Hadi sebagai Komisaris;Berita acara RUPSLB tersebut dicatatkan dan dibuatkan dalam bentukAkta Pernyataan Perseroan Terbatas PT Balilysta Karyauthama Nomor73 pada tanggal 17 Februari 1997 dihadapan Notaris Putu Candra, S.H.,Notaris di Kota Denpasar.

Berdasarkanketentuan Pasal 22 AD/ART PT Balilysta Karyauthama menyatakanpahwa Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah jika dihadiri olehminimum lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham yangdikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB yang dihadiri olen 60%(enam puluh persen) saham PT Balilysta Karyauthama telah berdasarhukum dan sah secara hukum;Bahwa telah jelas dan terang berdasarkan RUPSLB tertanggal 28Oktober 2000 dengan Berita Acara Rapat tertanggal 30 Oktober 2000tersebut yang menjadi Direktur

Nomor 595 K/Padt/2017Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang hanya dihadiri 40% (empatpuluh persen) jumlah saham tersebut melanggar ketentuan Pasal 22ayat (1) AD/ART PT Balilysta Karyauthama bahwa RUPS sah apabiladihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkanoleh perseroan.

., Notaris sertaKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29 September 2004 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatasmaupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari TergugatRekonvensi berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitanuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini, mengandung cacat hukum;Menyatakan batal hasil

Feby RubeinHidayat, S.H., Notaris serta Keputusan Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dariTergugat Rekonvensi berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitahuan pemberitahuan, pengesahanpengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini;Menetapkan dan menunjuk

Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris sertaKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29 September 2004 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatasmaupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari TermohonPeninjauan Kembali berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitahuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini, mengandung

Nomor 672 PK/Pdt/2018September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dariTermohon Peninjauan Kembali berikut pendaftaran pendaftaran,pemberitahuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/ataupersetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periodeberikutnya hingga sampai saat ini;6.

LiaOctavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupunperubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan olehTerdakwa bersamasama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dansaksi Ny.Lia Octavia dalam RUPSLB tersebut telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam Pasal 86 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT.Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010.

Triyono tidak pernah mengalihkan ataupun menjual sahamnya kepadaorang lain, dan kemudian surat palsu atau surat yang isinya tidak benartersebut yakni Notulen Rapat RUPSLB PT.

dituangkan dalam akta No. 27 ini dimana hasilnyamenyetujui untuk mengukukuhkan pengambilalinan 66 lembar saham, ini kanpengambilalihan terjadi dikukuhkan oleh RUPSLB untuk perseroan, terkaitdengan ini karena kita belum tawarkan, jadi kita baru mengambil alih, nantikita akan membuat RUPS tersendiri untuk menawarkan saham yang sudahdiambil alih oleh perseroan;Bahwa untuk melaksanakan RUPSLB tersebut, Terdakwa mengacu kepadaPasal 86 UUPT bukan Pasal 89 UUPT dan pasal 125 UUPT;Bahwa komposisi sahamnya

Thamrin Banyo serta Lia Octavia,S.Sos selaku anggota rapat;Menimbang, bahwa meskipun terungkap fakta tentang adanya peranserta atau keikutsertaan orang lain selain Terdakwa didalam RUPSLBsebagaimana yang dinyatakan dalam Notulen RUPSLB tanggal 28 Februari 2013yakni keikutsertaan MH.Thamrin Banyo dan Lia Octavia S.Sos, akan tetapikeikutsertaan kedua orang tersebut sebatas kikutsertaan dalam RUPSLB dankeikutsertaan dalam penandatanganan notulen RUPSLB tersebut, sedangkanpada saat Terdakwa menyuruh

Cahya Intan Medika untuk hadir dalam RUPSLB PT. Cahya Intan Medika;Atau;Apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayacq.

Cahya Intan Medika untuk hadir dalam RUPSLB PT.

Anugerah Perkasa Properti tertanggal 12 Januari 2015, yang diterimaHal 16 dari20 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Dpstanggal 29 Januari 2015, yang mana dalam surat tersebut berisikan permohonanPemohon agar dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Anugerah Perkasa Properti, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dariTermohon selaku Direktur ;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P8, P10 yangbersesuaian dengan bukti surat P7 dan P9a, terungkap fakta bahwa benar olehkarena permohonan Pemohon kepada Direktur/Termohon tidak mendapattanggapan, maka kemudian Pemohon mengirim surat permohonan kembali agardiadakan RUPSLB PT.

Bukit Kalisari ArthaMakmur adalah sebagai berikut: Dwi Budi Paranata Menjabat sebagai Direktur Utama Tutik Indayani Menjabat sebagai Direktur Mei Suryawan Menjabat sebagai Komisaris Utama Dewi Yuni LestaRI Menjabat sebagai KomisarisBahwa pada tanggal 5 Februari 2018 para pemegang sahammengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan hasil dan rekomendasi memperpanjang masa jabatanjajaran Komisaris dan direksi sampai pada tahun 2019 dan bulanJanuari 2019 Dwi Budi Paranata (In casu Penggugat

direncanakan sudah penuh dan tidak adatempat lagi maka sebelum rapat dimulai Panitia Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) memindahkan tempatRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ke BintangHotel dengan jarak dari tempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri rapat sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 maret 2020 Penggugat kembali mengirimsurat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Surat Tanggal 26 Maret 2020 dikirimkan Tergugat danTurut Tergugat dalam kaitannya Laporan Keuangan yangdkeluarkan oleh Penggugat;Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak tegasdengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugatdan Turut Tergugat menolak audit yang dilakukannyamengingat hal tersebut sangat mengadaada dikarenakanTergugat dan Turut Tergugat mengirimkan surat kepadaPenggugat tersebut dalam kaitannya tanggapan atas LaporanKeuangan yang diserahkan oleh Penggugat pada saat RUPSLB tanggal

penggelapan uang sebesar Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat, yang selanjutnyapada bukti tersebut diberi tanda P4 ;Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Laporan Keuangan yang diaudit Tergugat, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P5;Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat dari Tergugat perihaltanggapan atas laporan keuangan tertanggal 26 Maret 2020, yangselanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P6 ;Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Undangan RUPSLB

Fotocopy dari fotocopy berupa Surat undangan RUPSLB Nomor06/Und/BKAM/III/2020 untuk Tutik Indayani tanggal 02 Maret 2020,yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T/TT18 ;9. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat undangan RUPSLBNomor 05/Und/BKAM/III/2020 untuk Mey Suryawan tanggal 02 Maret2020, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T/TT19 ;10. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Laporan Keuangan PT.

Nomor 566 K/Padt.SusPHI/2016bulannya sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sampaidiberhentikan (pemutusan hubungan kerja) pada tanggal 15 Juni 2015;Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugatsebagai seorang Direktur Administrasi telah menjalankan tugastugasnyadengan sangat baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi;Tentang pemberhentian (pemutusan hubungan kerja);1.Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Tergugat melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Dengan demikian penyerahan uang sebesarRp155.802.467,00 oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut hanyamerupakan uang penghargaan pada level karyawan;Bahwa sebelum adanya RUPSLB, Penggugat pernah/telahmemberitahukan kepada Tergugat (Pimpinan Tertinggi) bahwa Penggugattelah memasuki usia pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT Nitori Furniture Indonesia yang tertuang pada BAB X Pasal 38 ayat (9)yaitu pekerja yang telah mencapai usia 55 tahun bagi lakilaki dan 45 tahunHalaman 2 dari 16 hal

Akan tetapi Tergugattidak mengindahkan hal tersebut, dan lebih memilih memberhentikanPenggugat melalui RUPSLB dengan memberikan uang penghargaansebesar 1 (satu) bulan upah.

Put Nomor 566 K/Pdt.SusPHI/2016Kasasi telah diPHK sebagai pekerja dan telah menerima hakhaknya berupauang pesangon sebesar Rp155.802.467,00 (seratus lima puluh lima jutadelapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 19Januari 2011;Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Termohon Kasasi melaksanakan rapatumum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dimana agendanya melakukanpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi sebagai Direktur Administrasi;Pemohon Kasasi diberikan uang penghargaan sebesar

1 (satu) bulanupah akan tetapi ditolak, namun karena Pemohon Kasasi diPHK sebagaiDirektur Administrasi atas putusan RUPSLB maka tidak ada kewajibanTermohon Kasasi untuk memberikan pesangon kepada Pemohon Kasasi sesuaiketentuan Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun;Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat

43) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 1101-CH-DIR-IV/DCG/2016 tertanggal 11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto ;

44) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RUPS LB oleh Mr. Roh Jae Chung ;

45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor : 1425 tanggal 17 Mei 2016, dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.

RUPSLB dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.

Angkasa Blok B9 Kav.6 Kota Baru BandarKemayoran,Jakarta Pusat, padahal saksi ROH JAE CHUNG. tidakmengetahui dan sedang tidak berada di Indonesia (berada di Korea).e Bahwa keputusan RUPSLB tersebut dituangkan dalam Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB), tertanggal 28Februari 2014 dan pada tanggal 26 Maret 2014 telah di Aktakan padaNotaris LIEZ SAVITRI MATURIDI, S.H., sehingga terbitlah Akta No. 02tanggal 26 Maret 2014 tentang pernyataan keputusan rapat.e Bahwa dalam RUPSLB tersebut

Haryo Bimo Arianto ;44) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh Mr. Roh Jae Chung ;45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor : 1425 tanggal 17 Mei 2016,dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.

Tergugat;Oleh karena itu, RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan kuorumyang diatur dalam Pasal 88 ayat (3) UUPT karena telah dihadiri olehseluruh pemegang saham dalam perseroan (100%);Ketika RUPSLB tersebut baru dibuka oleh ketua rapat (Penggugat Il),Tergugat menyatakan bahwa dirinya keberatan dengan adanya RUPSLBini dengan berdalin bahwa RUPSLB ini dimaksudkan untuk menghalangipengunduran dirinya dari perseroan.

Terhadap segalaklarifikasi yang diminta oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisamenjawab apaapa dan bergegas meninggalkan ruangan tempatdiadakannya RUPSLB tersebut;Selanjutnya, RUPSLB tersebut dilanjutkan sesuai agendanya.

Menyepakati bahwa segala sesuatu yang diputuskan dalam keputusanRUPSLB ini berlaku efektif pada saat ditutupnya rapat oleh KetuaRapat, pada tanggal dilaksanakannya RUPSLB ini;Keputusan RUPSLB tersebut telah dimuat dalam Akta Notaris, yaitu: (i)Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaNomor 80 tertanggal 18 Desember 2018, yang dibuat oleh RakhmatMushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn.

Yamakawa Rattan Industry(perseroan) yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

/PENGGUGAT II), TERBANDING/TERGUGATmenyatakan bahwa dirinyakeberatan dengan adanya RUPSLB ini dengan berdalin bahwa RUPSLB inidimaksudkan untuk menghalangi pengunduran dirinya dari Perseroan.

pelaksanaan RUPS dengan maksud agar supayasemua rencana kerja ataupun program kerja perseroan tidak berjalan atau tidak terlaksanatermasuk penilaian/evaluasi kinerja pengurusan perseroan oleh anggota Direksi atauKomisaris tidak pernah dapat dilaksanakan hingga saat ini ;Bahwa PARA PEMOHON sebenarnya telah berupaya untuk mencari jalan keluar daripermasalahan kedua kubu Pemegang Saham PT ABDI MAKBUL itu dengan memintasecara tertulis kepada Direksi maupun Komisaris supaya melaksanakan RUPS LUARBIASA (RUPSLB

ABDI MAKBUL masingmasing tertanggal 28 April 2014 dantanggal 16 Juni 2014 (sesuai ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun permintaan PARA PEMOHON itu tidakdihiraukan oleh Direksi maupun komisaris kemudian PARA PEMOHON mengajukanPermohonan untuk menyelenggarakan sendiri dan/atau untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) PT.

FADHILAH, S.E. dan RUPSLB dimaksud dilaksanakan pada tanggal05 Maret 2015 bertempat di Kantor PT.

., DAN KAWANKAWAN dengan kompak menolak tegas melakukan perubahan perubahan terhadap AktaPendirian / Anggaran Dasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor; sehingga dengan demikiansudah tidak ada jalan lain maka Perseroan PT.

12 September 2011(asli);1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No :C24844 HT.01 Th. 2005 tentang pengesahan Akta Pendirian PerseroanTerbatas (PT) Adiperkasa Ekabhakti Industry tanggal 07 September2005;1 (satu) berkas Akta Pendirian PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry Nomor5 tanggal 30 Juni 2005;1 (satu) lembar Surat Nomor : AHUAH.01.29688 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Adiperkasa EkabhaktiIndustry tanggal 19 September 2011;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB

No. 1881 K/Pid/20121 (satu) lembar tanda terima Surat Penarikan Aset PT.Power CitiResources tanggal 12 September 2011 yang ditandatangani oleh TanBeng Phiau Dick selaku Direktur;Surat Somasi PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry kepada Hariman TaherNomor :012/SOM/WY/0911 tanggal 20 September 2011;1 (satu) berkas Akta Pernyataan RUPSLB PT.Indoasia Cemerlang Nomor17 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di Notaris Ny.Etty Roswitha Moelia,S.H.

Notaris di Jakarta;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB PT.Indoasia Cemerlang Nomor 17tanggal 27 September 2011 yang dibuat di Notaris Ny.Etty RoswithaMoelia, S.H. Notaris di Jakarta;Tetap terlampir dalam berkas perkara;1 (satu) buah mobil Ford Everest hitam KT 2288 KD;1 (satu) buah kunci mobil Ford Everest hitam KT 2288 KD;Dikembalikan kepada PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry;4.Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanaagar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

September2011 (asli);1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : C24844 HT.01 Tahun 2005 tentang pengesahan Akta Pendirian PerseroanTerbatas (PT) Adiperkasa Ekabhakti Industry tanggal 07 September2005;1 (satu) berkas Akta Pendirian PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry Nomor5 tanggal 30 Juni 2005;1 (satu) lembar Surat Nomor : AHUAH.01.29688 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Adiperkasa EkabhaktiIndustry tanggal 19 September 2011;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB

No. 1881 K/Pid/20121 (satu) berkas Akta Pernyataan RUPSLB PT.Indonesia CemerlangNomor 17 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di Notaris Ny. Etty RoswihaMoelia, S.H. Notaris di Jakarta;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB PT.Indonesia Cemerlang Nomor17 tanggal 27 September 2011 yang dibuat di Notaris Ny. Etty RoswihaMoelia, S.H.

., dimana merupakan tindak lanjut dari RUPSLB PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti (selanjutnya disingkat PT.Johny Surya Sakti) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2014;.

Surya Saktiberdasarkan Akta Notaris No. 58 tanggal 21 Agustus 2014 tentang BeritaAcara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti disingkat PT. J.

Bukti P6Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Jhonny Surya Saktitertanggal 10 November 2014 yang ditujukanj kepada Ny.Marry Pardede (fotokopi dari fotokopi);Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Jhonny Surya Saktitertanggal 10 November 2014 yang ditujukanj kepada Ny.Drs. Rudolf M. Pardede (fotokopi dari fotokopi);Tambahan Berita Negara RI No. 93 tanggal 20 Nopember1964 Maret 1982 Nomor 24 tentang PIT.

PerusahaanDagang Pardede Trading Coy (fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Nomor 5 tanggal 8 Mei 1991 tentang BeritaAcara RUPSLB PT. Perusahaan Dagang Jhonny SuryaSakti dibuat dihadapan Leo Hutabarat, SH , Notaris di Medan(fotokopi dari fotokopi);Salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. J. Surya Sakti dibuatNomor 18 tanggal 11 Agustus 2009 dibuat dihadapanErickson Napitupulu, SH , Notaris di Medan (fotokopi darifotokopi);Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.

SuryaSakti (fotokopi dari fotokopi);Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB). PT. J. Surya Sakti, tanggal 4 Agustus2014 melalui Koran Harian sinar Indonesia Baru.(fotokopi sesuai dengan print out);Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB). PT. Perusahaan Dagang JhonnySurya Sakti Nomor 58. (Sesuai dengan cetakan);Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 2024.b / XIl / 2014 /Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 24Desember 2014.

PMStidak sesuai dengan aturan karena hasil RUPS LB yang dituangkan dalam aktaNotaris dalam hal ini Sabria Umar tidak dilibatkan atau tidak di undang untukmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. PMS; Bahwa saksi pernah diperlihatkan percakapan Penggugat dengan NotarisSabria Umar yang pada pokoknya Notaris Sabria Umar merasa kecewa karenadirinya tidak dilibatkan dalam RUPSLB PT. PMS; Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara PT.

PMS selanjutnya dilakukan RUPSLB tanggal 8 Juni 2020dimana Penggugat diberhentikan secara tetap dan digantikan oleh Tergugat II (P2,TI,TH,TTI,TTIV8), Sehingga terbukti suatu fakta hukum bahwa Penggugat benarmenjabat sebagai Direktur Utama PT.

PMS baikpemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tanggal 8 Juni 2020,telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ataukah tidak sehingga ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat?

Putra Mekongga Sejahtera dan digantikan olehTergugat II melalui RUPSLB tanggal 8 Juni 2020 tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada pokoknyamendalilkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan DewanKomisaris PT. PMS Nomor: 03/Int. Komisaris/V/2020 tentang PemberhentianSementara Penggugat sdr. Dr. IR. H. Zainal Abidin Sahabuddin M.M. selakuDirektur PT.

PMS, dan oleh karena itu RUPS LB tetap berjalan danmengambil keputusan pada pokoknya menguatkan keputusan pemberhentiansementara Penggugat sebagai Direktur Utama menjadi pemberhentian tetap,sesuai Risalah RUPS LB bukti surat bertanda P2 berupa Surat PemberitahuanHasil RUPSLB tertanggal 11 Juni 2020 dan bukti surat bertanda T.l, T.ll, TT.l,TT.IV9 berupa Risalah RUPS LB PT.

TentangPerpanjangan MasaJabatanDirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014.

Utama PT BankPembangunan Daerah Maluku DanPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugasDirektur Utama PTBank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPSLB/PTBPDM/2011.

/PTBPDM/2014.TentangPerpanjangan Masa JabatanDirekturKepatuhan PT ~~ BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.TentangPerberhentian Dewan Komisaris Dan DirekturPemasaran SertaPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugas Dewan Komisaris PT BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPSLB/PTBPDM

AAA Sekuritas;Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.1/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2021/PT AMBJanuari 2014 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.2/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Januari 2014, Direktur Pemasaran Ir Williem Pieter Patty,Msi dan Direktur UtamaDirk Soplanit diberhentikan, dan selanjutnya mengangkat Idris Rolobessysebagai

Tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.

HITAKARA BELUM MAMPUMENGEMBALIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT 3, MAKADISELENGGARAKANLAH RUPSLB SEHUBUNGAN ~ PIUTANGTERGUGAT 3 UNTUK DIKONVERSI MENJADI SAHAM. HASILNYADALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DIPUTUSKAN AGARSEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3 DIKONVERSI MENJADI SAHAM DITERGUGAT 1. ADAPUN HUTANG YANG DIKONVERSI ADALAHPOKOK PINJAMAN DAN BUKAN BUNGA PINJAMAN.. KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO.

KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGANKETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO. PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPSDALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.kami menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam Gugatannyayang pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017adalah tidak sah.

Bahwa pada faktanya, RUPSLB tanggal 2 Oktober 2007adalah RUPS yang sah dan mengikat secara hukum dimana pelaksanaanRUPSLB tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum danperundangan yang berlaku.78.

HAL INISEBAGAIMANA DISEPAKATI DALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER2017 YANG MEMUTUSKAN AGAR SEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3DIKONVERSI MENJADI SAHAM DI TERGUGAT 1.

Oleh karenanya, menurut Tergugat VVIl dengankeadaan tersebut Penggugat tidak dapat dikatakan telah mengalamikerugian yang diakibatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham luarBiasa (RUPSLB) PT.

Dalam hal demikian DewanKomisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorangatau lebih diantara anggota Deman Komisans atas tanggungan DewanKomisaris13, Bahwa Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tersebut telah diberhentikan dari posisinya sebagai Direkturperseroan, sehingga pada saat RUPSLB tersebut dilaksanakan perseroantidak memiliki Direktur.

Dengan demikian, Tergugat Il sebagaimana telahmenerima Surat Kuasa dan Tergugat III sebagai Komisaris Perseroan adalahpihak yang berhak untuk memimpin RUPSLB,Bagaimana mungkin Penggugat memimpin RUPSLB padahal Penggugatadalah pihak yang akan dibahas atau dimintakan pertanggungjawabannya didalam RUPSLB.14.

KAJUN KARKAMPERKASA yang berdasarkan Hasil RUPS telah memberhentikan sementaraPenggugat selaku Direktur Perusahaan sejak tanggal 21 Mei 2016, sehinggaberdasarkan Hasil RUPSLB Penggugat diberhentikan jabatan sebagai Direktur olehPara Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 05 Tanggal 15Juni 2016, mengenai Berita Acara Rapat/Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa tentang Perubahan Susunan Direksi Dan Komisaris Perseroan PT.KAJUN KARKAM PERKASA yang pemberitahuannya telah diterima

KAJUNKARKAM PERKASA berdasarkan buktibukti Surat yang diajukan oleh Para Pihaktersebut telah melalui mekanisme prosedur mengadakan RUPSLB (vide Bukti T.I2sampai dengan Bukti T.I10), sehingga menurut Majelis Hakim RUPSLB yangdiadakan oleh PT.

KAJUN KARKAM PERKASA telah mengundangRUPSLB tanggal 26 Mei 2016 (vide Bukti T.I2) dan telah dihadiri sebagaimanapeserta RUPSLB (vide Bukti T.I3), dan berdasarkan pula Bukti T.14 sampaidengan T.I10, sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yangberhak memimpin RUPSLB berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan tersebutadalah Direktur yang dalam hal ini adalah Penggugat, menurut Majelis Hakimberdasarkan Pasal 9 ayat 4 ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 17

KdiSikap Penggugat yang menolak menerima surat panggilanrapat tersebut merupakan kesengajaan Supaya Penggugatmemiliki alasan untuk tidak menghadiri RUPSLB yangagendanya meminta pertanggungjawabannya tentangaliran dana dari hasil bisnis BBM, harga sewa alat berat danharga sewa mobil dump truck;Selain itu dengan penolakan tersebut menunjukan bahwaPenggugat tidak memiliki kKehendak untuk menggunakanhaknya dalam membela diri karena itu tidak ada alasanPenggugat menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 24 tidakSah

BAN, panggilan RUPSLB, dan tindakanoprasional perusahan, termasuk Keputusan Dewan KomisarisNo: 01/KOM/SK/2020, dilaksanakan/ditetapkan di kota Kendari;. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Komisaris PTBAN (Tergugat I) mengeluarkan Keputusan DewanKomisaris Nomor : 01/KOM/SK/2020 tentangPemberhentian Sementara Direktur. DenganKeputusan ini maka sejak tanggal 8 Oktober 2020Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN.

Bahwa RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24Oktober 2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober2020 dan sejak saat itu juga surat panggilan tersebutdisampaikan di kantor Penggugat namun Penggugat tidakberada di kantornya. Akhirnya surat panggilan tersebutakan dititip melalui salah seorang karyawannya namunditolak dengan alasan dipesan oleh Penggugat agar tidakmenerima surat dari PT. BAN.

Karena semua cara yang telahditempuh gagal, maka satusatunya cara yang dilakukanTergugat adalah menyampaikan surat panggilan rapat dikantor kuasanya yang juga sebagai kuasa hukumPenggugat dalam perkara ini, Surat disampaikan secaralangsung dikantor kuasanya pada tanggal 20 Oktober 2020,(Empat hari sebelum dilaksSanakannya RUPSLB);Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN. Kdi6.

Bahwa penyelenggaraan RUPSLB PT.

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PERseroan Terbatas PT Vikri Abadi Group menyetujui danmenerima untuk mengangkat pengurus atau anggota DewanDireksi perseroan tuan M.

RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PERseroanTerbatas PT Vikri Abadi Group menyetujui dan menerima untukmengangkat pengurus atau anggota Dewan Direksi perseroan tuanM.

Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PERseroan TerbatasPT Vikri Abadi Group menyetujui danmenerima untuk mengangkat pengurus atauHal.142 dari 215 Hal.Putusan Perkara Nomor: No.40/PID.SUS.

Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PTI.

BglPernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PTI.