RAYMOND MONTERIE pada TURUT TERGUGAT;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh lIrawan, S.H., Mkn.,Notaris di Surabaya menetapkan perubahan susunan pemegang sahammenjadi sebagai berikut: No Nama Pemegang Jmlh Nominal Persen1.

TRI HERNINIK SUKOWATI 4% JUMLAH TOTAL 100 % 52.Bahwa adapun susunan pengurus perseoan berdasarkan Akta PernyataanPenegasan dan Pengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUTTERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus 2016 adalah:Hal 25 dari 43 halaman perkara nomor 739/Pdt/2018/PT.DKI53.54. Komisaris Utama : Tn. Bambang Irawan Judokusumo; Komisaris : Tn. TB Okkie A. Tirta Monterie; Direktur Utama : Ny.

Maka, GugatanPENGGUGAT menjadi kurang pihak;Bahwa sehubungan dengan tindakan perseroan TURUT TERGUGATdicatatkan ke hadapan Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn., Notaris di Surabayaberdasarkan Akta Pernyataan Penegasan dan Pengukuhan KembaliKeputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus2016, kemudian perbuatan mana harus telah mendapatkan persetujuanpemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.

Raymond Monterie meninggal dalam keadaan memelukagama Islam dan telah dimakamkan secara Islam di Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang, Jawa Timur;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn.

Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PernyataanPenegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPSLB ) PT. Randi Cones Indonesia tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampaisaat ini berjumlah Rp. 2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh saturidu rupiah);5.

Bahwa Tergugat Il pada tanggal 17 Juli 2017 telah menghadap kepadaTergugat IV berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Indah Jaya Wood untuk membahas mengenai Pembubaran PerseroanTerbatas(Tergugat I) dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang dibuat oleh Tergugat IV seolah diputuskan dengan suarabulat peserta RUPS menyetujui dan mengesahkan pembubaran PerseroanTerbatas Indah Jaya Woodyang didalammnya tercantum nama Penggugat,padahal sejak 30 November 2016 Penggugat sudah mengundurkan

diri danbukan sebagai pemegang saham serta Para pemegang saham memberikankuasa khusus kepada Tergugat IV untuk melaporkan kepada MenteriHukum dan HAM, oleh karenanya Tergugat s/d Tergugat IV yangmencantumkan Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;6.

Bahwa berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaHalaman 3 Putusan Nomor 674/PDT/2021/PT SBYpara Pemegang Saham tanggal 17 Juli 2017, nama Penggugat masihmasuk dalam Akta RUPS sedangkan kenyataannya Penggugat sudahmengundurkan diri 8 bulan sebelum RUPS dilakukan, sehingga Penggugatsudah tidak mungkin hadir dalam RUPSLB tersebut, oleh karena itu Sudahsepatutnya segala hak dan kewajiban Perseroan dengan terbitnya AktaBerita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham tanggal 17Juli

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT. Unggul Srikaton Indonesia lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) dengan hak suara hadir atau diwakili;
3. Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT.

tanggal 20 April 2013 yang ditelahdiakte Notaris Nomor ; 22 tanggal 22 April 2013 tentangpengesahan RUPSLB tanggal 20 April 2013, memberhentikanterdakwa Ethna Juna Siby sebagai Komisaris tidak dapat diterimaoleh terdakwa, selanjutnya terdakwa Ethna Juna Siby menyebutkanbahwa perusahaan PT.

ETHNA JUNA SIBY, tertanggal 25 Maret 2013 PerihalUndangan RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD;1 (Satu) Lembar foto copy Daftar hadir RUPS PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013 yang telah dilegalisiroleh Notaris PPAT Kota Batam YOLAYOSTIWANTI, S.H., M.Kn;5 (Lima) Lembar foto copy Notulen RUPS PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARDNomor 22 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh NotarisPPAT Kota Batam YOLA YOSTIWANTI, S.H., M.Kn.1 (Satu) Lembar Kliping Koran Tribun Batam tentangPemberitahuan Hasil RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD,tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 20 April 2013, yang terbitpada tanggal 24 April 2013;1 (Satu) bundel Surat Foto Copy yang telah di Legalisir SalinanPenetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 530 / PDT.P /2013 / PN.

ETHNA JUNA SIBY, tertanggal 25 Maret2013 Perihal Undangan RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRISHIPYARD;4.1 (Satu) Lembar foto copy Daftar hadir RUPS PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013 yang telahdilegalisir oleh Notaris PPAT Kota Batam YOLAYOSTIWANTI,S.H., M.Kn;5.5 (Lima) Lembar foto copy Notulen RUPS PT.

,M.Kn.7.1 (Satu) Lembar Kliping Koran Tribun Batam tentangPemberitahuan Hasil RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRIHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.B/2021/PT PBR10.11.1?13.14.SHIPYARD, tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 20 April 2013,yang terbit pada tanggal 24 April 2013;. 1 (Satu) bundel Surat Foto Copy yang telah di Legalisir SalinanPenetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 530 / PDT.P /2013 / PN.

Pertanggungjawaban Direksi periode 1 Januari 201531Desember 2015.12.Bahwa, dikarenakan dalam undangan RUPSLB tersebut tidakdisertakan bahanbahan untuk RUPSLB dan juga tidak disebutkansecara jelas tentang perubahan susunan Pengurus PT.

keuangan PT.SPN (Sumber pangan Nusantara), ternyatasebelum pelaksanaan RUPSLB PT.

Namun kenyataannya, sebelum semuanya itu dilakukan olehjajaran Direksi, tahutahu RUPSLB PT.

SUMBER PANGANNUSANTARA menyatakan Dengan suara bulat menyatakanmenyetujul, menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun2015 periode 01012015 sampai dengan 31122015;Bahwa, RUPSLB yang demikian jelasjelas telah melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku khususnya pasal pasal 68 butir (1)huruf e dan butir 3 dari UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan menurut pasal 68 butir 2nya, seharusnya /aporankeuangan tidak disahkan oleh RUPS.Bahwa, dengan demikian tindakan RUPSLB PT.

Bahwa~ demikian pula mengenai alasan ketidak hadiranPenggugat/Pembanding dalam RUPS Luar Biasa karena belummenerima bahanbahan untuk RUPSLB adalah merupakan hal yangtidak berdasar dan mengadaada, sebab sebagaimana terungkap dariemail yang ditulis oleh Penggugat dapat terlinat bahwa pada saat yangbersangkutan menolak untuk hadir dalam RUPSLB berada dalamkeadaan sadar dan tahu akan segala konsekuensi ketidak hadirannya;Halaman 91 dari 93 Perkara Nomor 53/PDT/2018/PT SBYMenimbang, bahwa berdasarkan

Estimasi nilai pengalihan saham tersebut sesuaidengan CSPA tersebut adalah sebesar Rp&50 miliar.e bahwa dalam undangan RUPSLB yang dipublikasikan di Harian Media IndonesiadanHarian Bisnis Indonesia, tanggal 11 Maret 2004, salah satu agendanya adalahpersetujuan untuk melakukan transaksi pengambilalihan saham/penyertaan sahamdalam PT Adira Dinamika Multi Finance.e bahwa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon, TbkAkta Nomor 35 Tanggal 26 Maret 2004, Notaris Hendra Karyadi, S.H.

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk yangberakhir 31 Desember 2004 (Lampiran 2)Halaman 73Akuisisi Adira FinancePada tanggal 8 April 2004, Direksi menandatangani perjanjian pembelian 75% saham AdiraFinance yang telah mendapat persetujuan RUPSLB.

Materi presentasi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang membuktikan bahwa Pemohon Banding memilikimodal sebesar Rp 5,92 triliun dan rasio kecukupan modal (Capital AdequacyRatio/ CAR) sebesar 25,34% per 30 September 2003, yaitu sebelum pelaksanaanakuisisi Adira (Bukti: Lampiran 3).

Risalah RUPSLB PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sesuai Akta No. 35 tanggal 26Maret 2004 yang menyatakan bahwa pemegang saham telah menyetujui akuisisi Adiraoleh Pemohon Banding (Bukti: Lampiran 4);5. Surat Pemohon Banding kepada Bank Indonesia No.

KEP36/PM/2003tanggal 30 September 2003);bahwa lebih lanjut, Keputusan Sirkuler Direksi, Keputusan Sirkuler Rapat DewanKomisaris serta Risalah RUPSLB menyatakan secara jelas bahwa Keputusan Sirkulerdan Risalah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yangdiambil dengan sah dalam Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPSLB yangdiselenggarakan secara formal dan telah sesuai pula dengan Pasal 13 Ayat 14 dan Pasal16 Ayat 14 Anggaran Dasar Pemohon Banding;2. bahwa Surat Pemohon

Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat "wacana pengundurandiri dewan direksi dan komisaris dan disepakati bersama akanmenempatkan orangorang baru yaitu Melania M Siswaningsih,Dewi Susilowati, Misbahilah dan Janticka Satriana sebagaipengelola perseroan, selanjutnya Tergugat , pada tanggal 19Maret 2012 memberikan undangan Rapat umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) kepada Penggugat untuk hadirHal 5 dari 43 halaman putusan perk No. 296 /PDT/2016/PT.DKIpada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret2012

Sesuai dengan agenda tersebut pada saat RUPSLB membahastertionya administrasi dan pembukuan perusahaan dan untukkelancaran operasional perusahaan akan dilakukan pengundurandiri dewan direksi dan komisaris yang selanjutnya mengangkatorangorang baru tersebut sebagai pengelola perseroan; Bahwa setelah mendapatkan dan membaca copy dokumenperseroan, alangkah terkejutnya Penggugat karena mendapatkancopy Surat Pengunduran Diri (Surat tersebut diketahui danditandatangani oleh Tergugat ) tertanggal 20 Maret

Panca Guna Teknik sesuaiHal 21 dari 43 halaman putusan perk No. 296 /PDT/2016/PT.DKI8.8dengan Akta RUPSLB PT. Panca Guna Teknik No.12 tertanggal25 Juni 2008, maka Para Tergugat mensomir PENGGUGATuntuk membuktikan dalilnya apakah Akta Nomor 12 Tanggal 25Juni 2008 yang dijadikan dasar Gugatan tersebut masih berlakusah atau tidak.

berikut:: 2a nanan anne enn eee cence nee cee ne ncn cence9.1Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dailildalilPENGGUGAT pada huruf a dan b angka 7 halaman 4 dalamsurat Gugatannya, yaitu : Hurufa Angka 7 ; 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn ne eeBahvwea Pada awel Tahun 2012 terdapat wacana Pengundurandiri Dewan Direksi dan Komisaris dan disepakati bersama akanmenempatkan orangorang baru ......... selanjutnya pada tanggal19 Maret 2012 memberikan undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB

) kepada Penggugat untuk hadirpada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret2012 dengan agenda : === 202902 1) Administrasidan Pembukuan Perusahaan; 2) Operasional Perusahaan; Sesuai dengan agenda tersebut pada saat RUPSLB membahastertionya administrasi dan pembukuan perusahaan dan untukkelancaran operasional perusahaan akan dilakukan pengunduranHal 22 dari 43 halaman putusan perk No. 296 /PDT/2016/PT.DKI9.29.3diri Dewan Direksi dan Komisaris yang selanjutnya mengangkatorangorang baru sebagai

., Notaris di Jakarta Timur,bukti T.lll14 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Tergugat IV, tanggal 18 April 2011, bukti T.lll15 yaitu Akta PernyataanKeputusan Rapat Tergugat IV No. 139, tanggal 18 Mei 2011, yang dibuatdihadapan Tergugat V, bukti T.IV13 yaitu Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) bawah tangan, tanggal 18 April 2011, bukti T.IV13Ayaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 139, tanggal 18 Mei 2011, yangdibuat dihadapan H.

Bandung Internasional Aviation, bukti T.1V42G yaitu Form Kartu Suara,bukti T.IV43 yaitu Berita Acara Risalah Rapat Umum Pemegang SahamTahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 10 Juli 2017, bukti T.VIII8 yaitu Berita Acara RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat(1) dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB telahmemenuhi syarat dan ketentuan perundangundangan yang berlaku dankarenanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

., Notaris diJakarta Timur, bukti T.1V48A yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0023473.AH.01.02 Tahun2017, tanggal 9 November 2017, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkanUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal25 September 2017 kepada Para Pemegang Saham maka pada tanggal 10Oktober 2017 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bandung Internasional Aviation, tanggal 10 Oktober 2017didasarkan atas ketentuan Pasal 78 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwapenyelenggaraan RUPSLB dapat dilaksanakan setiap waktu, sedangkanRUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perseroan dan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Kemudian hasil RUPSLB tersebut dibuatkan aktaberita acara dihadapan Notaris I Putu Candra, SH., sehingga berdasarkan beritaacara tersebut susunan pemegang saham PT. Balilysta Karyauthama sebagaiberikut:1 Ir.

Sulistiyo Hadi Susanto sebagai Direktur;2 Moedji Lestari sebagai Komisaris3 Raden Novian Hadi sebagai Komisaris.Berita acara RUPSLB tersebut dicatatkan dan dibuatkan dalam bentuk AktaPernyataan Perseroan Terbatas PT.

., Notaris di KotaDenpasar ; 2222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn4 Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 1997 telah diselenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pada prinsipnyamembahas dan memutuskan pengesahan jual beli saham antara Ir.

Balilysta Karyauthama menyatakan bahwa Rapat UmumPemegang Saham hanya sah jika dihadiri oleh minimum lebih dari 50% jumlahsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB yang dihadiri oleh60% (enam puluh persen) saham PT.

Balilysta Karyauthama telah berdasar hukumdan SAH secaraBahwa telah jelas dan terang berdasarkan RUPSLB tertanggal 28 Oktober 2000dengan Berita Acara Rapattertanggal 30 Oktober 2000 tersebut yang menjadiDirektur Utama adalah Haji Teuku Hardy Syah, sehingga yang berhakmenjalankan kepengurusan dan mewakili perseroan terbatas PT.

Karena Tergugat baru resmi menjadi pemilik PT.PNP sejak tanggal 27 September 2019,sesuai Akta RUPSLB No. 37, yang dibuat dan ditandatangani oleh/dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H. di Semarang.

Realitasnya adalah : Tergugat hanyameneruskan/ menyampaikan kembali (memforward ulang) catatankeuangan pekerjaan proyek milik Penggugat tersebut, yang sejatinyainformasi tersebut diperoleh dari laporan/catatan keuangan milikTergugat Il pada sekira awal bulan Oktober 2019, yang justrudilaporkankan oleh Tergugat II setelah akuisisi PT.PNP yakni setelahpenandatanganan Akta RUPSLB No.37 secara notariil tanggal 27September 2019 tersebut.

Tergugat sama sekali tidak memenuhiketentuan Pasal KUHPerdata tentang perbuatan wanprestasi,sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1238, yang sekiranya dapatTergugat uraikan sebagai berikut : Unsur Si berutang adalah lalaiTergugat tidak dapat dikualifikasikan lalai, karena samasekali tidakada kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat olehTergugat baik kewajiban dalam Notulensi Rapat RUPSLB tanggal25 September 2019, maupun dalam Akta RUPSLB Notariil No.37,tanggal 27 September 2019; Unsur Apabila ia

Karena Tergugat tidak menerima pendelegasiankewajiban pembayaran piutang Penggugat dalam SPMK tersebutmaupun dalam Akta RUPSLB No.37 tanggal 27 September 2019,maupun Notulensi Rapat RUPSLB tanggal 25 September 2019,yang disertal pengurangan harga akuisisi PT.

Bahwa pada tanggal 25 September 2019 antara TergugatRekonpensi dengan Penggugat Konpensi telah menandatanganiNotulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Nomor 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 169/Pdt/2021/PT SMGbermaterai cukup secara di bawah tangan, yang pada pokoknyaisi/materi RUPSLB tersebut adalah : pengalihan saham dalamperseroan, perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan,perubahan susunan direksi dan komisaris dalam perseroan, dan halhallain yang timbul dalam rapat;3, Bahwa

dan memberikan laporan keuangan dan/atau laporan atas asetaset PTPWS kepada Termohon II sebelum proses pembubaran PT PWS tersebutdilakukan;Bahwa sejak didirikannya PT PWS hingga akan dilaksanakan prosespembubaran, pihak Direksi tidak pernah memberikan presentasi, laporantertulis atau pertanggung jawaban atas segala operasional dan keuangan PTPWS kepada Termohon II selaku Komisaris dan pemegang 8.250 (delapanribu dua ratus lima puluh) lembar saham PT PWS;Bahwa Termohon II telah dan menandatangani RUPSLB

Dengan demikian risalah RUPSLBtidak dapat dipergunakan lagi dalam pengajuan Permohonan Pembubaran PT PWSkarena RUPSLB tersebut adalah tidak sah dan seharusnya Termohon Kasasi menyelenggarakan RUPSLB tersendiri untuk pengajuan permohonan pembubaranaquo sebagaimana yang telah diputuskan oleh judex factie;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti pada halaman 20alinea 7 Penetapan yang menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan prosedurpembubaran sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan

berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.Dengan demikian Anggaran Dasar PT PWS tidak mengenal prosedurpengunduran diri anggota Direksi berdasarkan penetapan Pengadilan, namunjudex factie mengabaikan Anggaran Dasar PT PWS dengan memberikanpenetapan atas pengunduran diri Termohon Kasasi selaku Direktur Utama PTPWS bahkan tanpa memberikan kewajiban kepada Termohon Kasasi untukmempertanggung jawabkan pengurusan yang dilakukannya selama menjabatmenjadi Direktur Utama PT PWS;Bahwa dalam risalah RUPSLB

Hal tersebut dengan sengaja dilakukan oleh TermohonKasasi untuk menghindari kewajibannya memberi pertanggungjawaban ataspengurusan PT PWS selama berada dalam wewenangnya selaku DirekturUtama pada saat diselenggarakannya RUPSLB;Bahwa dalam penetapan, judex factie mengabulkan permohonanTermohon Kasasi untuk mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT PWS,Hal. 16 dari 20 hal. Put.

Hayye pernah mengajukan suratpengunduran diri secara tertulis kepada Komisaris dan Direktur Utama, makadengan dikabulkannya pengunduran diri Termohon Kasasi selaku DirekturUtama maka seluruh Anggota Direksi telah mengundurkan diri dan dengankekosongan seluruh jabatan Direksi maka judex factie tidak dapat menunjukDireksi selaku tim likuidator;Bahwa pun seandainya judex facti mempertimbangkan Risalah RUPSLByang lama sebagai dasar permohonan, di dalam Risalah RUPSLB tersebut,Termohon Kasasi dan Pemohon

Modular Alkesindo(saham mayoritas) dengan menyelenggarakan RUPSLB PT.

Modular Alkesindo yang akan diadakanpada tanggal 18 April 2016, tanoa mengindahkan adanya Surat UndanganRUPS Tahunan dan RUPSLB tanggal 5 April 2016 yang dikirimkan olehPENGGUGAT ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, TERGUGAT Il danTERGUGAT Ill tidak datang menghadiri RUPS Tahuan dan RUPSLB yangdilaksanakan oleh PENGGUGAT.

;Bahwa pelaksanaan RUPS~ Tahunan maupun RUPSLB yangdiselenggarakan oleh TERGUGAT Ill adalah tidak sah dan cacat hukumserta melawan hukum ;Hal 13 dari 127 Hal.

Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SelPelaksanaan RUPSLB tersebut melanggar ketentuanketentuan yangtertuang baik Anggaran Dasar Perseroan maupun UU Perseroan TerbatasNo 40 Tahun 2007 ;33. Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan oleh PARA TERGUGAT tersebuttidak sah, cacat hukum dan melawan hukum.

Bahwa sebenarnyaPENGGUGAT tidak keberatan dengan hasil apapun yang diperoleh dalamRUPSLB tersebut sepanjang hasil RUPSLB tersebut dilakukan secaraSAH sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas Jo Anggaran Dasar Perseroan serta RUPSLB tersebut TIDAKMERUGIKAN PENGGUGAT. Bahwa PENGGUGAT memang sudah tidakingin lagi berada di TERGUGAT .

Perubahan anggaran dasar Penggugat (saat itu) berdasarkan AkteRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Penggugat(saat itu) Nomor 2, tanggal 1 Agustus 1984 (P3) tersebut telah disahkanoleh Departemen Kehakiman pada tanggal 30 April 1985 (P4);8.

Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo poin 6 telah menyatakandan mengakui adanya pemindahan hak atas kepemilikan saham darialmarhum Soetopo Jananto kepada almarhumah Indah Berlianiberdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor 1 tanggal 1 Agustus 1984;3.2.

Bahwa setelah memperoleh Akta hibah bagian warisan Nomor 38, alm.Indah Berliani melakukan RUPSLB PT Berkat Indah Agung untuk melakukanpengalihan/pemindahan hak atas saham 80% milik alm.Soetopo Jananto di PTBerkat Indah Agung kepada alm.

Indah Berliani dibatalkan dan juga RUPSLB dan pembentukandireksi baru yang di lakukan oleh alm. Indah Berliani juga mengandungcacat hukum;16.

Soetopo Jananto yang dihibahkan kepada alm.Indah Berliani dibatalkan dan juga RUPSLB dan pembentukan direksi baruyang dilakukan oleh alm.Indah Berliani juga mengandung cacat hukum;8.

pelaksanaan RUPS dengan maksud agar supayasemua rencana kerja ataupun program kerja perseroan tidak berjalan atau tidak terlaksanatermasuk penilaian/evaluasi kinerja pengurusan perseroan oleh anggota Direksi atauKomisaris tidak pernah dapat dilaksanakan hingga saat ini ;Bahwa PARA PEMOHON sebenarnya telah berupaya untuk mencari jalan keluar daripermasalahan kedua kubu Pemegang Saham PT ABDI MAKBUL itu dengan memintasecara tertulis kepada Direksi maupun Komisaris supaya melaksanakan RUPS LUARBIASA (RUPSLB

ABDI MAKBUL masingmasing tertanggal 28 April 2014 dantanggal 16 Juni 2014 (sesuai ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun permintaan PARA PEMOHON itu tidakdihiraukan oleh Direksi maupun komisaris kemudian PARA PEMOHON mengajukanPermohonan untuk menyelenggarakan sendiri dan/atau untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) PT.

FADHILAH, S.E. dan RUPSLB dimaksud dilaksanakan pada tanggal05 Maret 2015 bertempat di Kantor PT.

., DAN KAWANKAWAN dengan kompak menolak tegas melakukan perubahan perubahan terhadap AktaPendirian / Anggaran Dasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor; sehingga dengan demikiansudah tidak ada jalan lain maka Perseroan PT.

NEXCOM INDONESIA yangmerugikan Penggugat.Bahwa pada tanggal 04 April 2016 Tergugat menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda peningkatan modaluntuk pendanaan usaha dari Rp 10.001.000.000 (sepuluh milyar satu juta rupiah)ditambah peningkatan sebesar Rp 2.499.000.000, (dua milyar empatratussembilanpuluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp 12.500.000,(duabelas milyar limaratus juta rupiah).Bahwa dalam RUPSLB tidak dijelaskan bahwa masingmasing pemegang sahamyaitu

MEDIA VIRIDIS TECNOLOGIA sebesar Rp 499.723.875,Bahwa dalam RUPSLB Penggugat sampaikan tidak mampu ikut menyetorpeningkatan modal karena tidak memiliki dana yang cukup saat itu sehinggabagian setoran Penggugat dilakukan oleh Tergugat IV yang mengakibatkansaham Tergugat IV meningkat dari 41,25% menjadi 49,11% sedangkan sahamPenggugat menurun dari 36,25% menjadi 29,00%.Bahwa setelah RUPSLB ternyata baik Tergugat IV maupun Tergugat V tidakmenyetorkan uang untuk peningkatan modal seperti yang mereka

janjikan dalamRUPSLB, melainkan mereka menggunakan Uang Para Pemegang Saham yangAda pada Perseroan.Bahwa mekanisme RUPSLB merupakan rekayasa tipu muslihat Tergugat danTergugat Il selaku direksi untuk mengurangi komposisi perbandingan sahamPenggugat, hal ini diketahui Penggugat setelan RUPS tanggal 15 November2016 dimana Direktur Operasional menyampaikan Laporan Keuangan PT.NEXCOM INDONESIA yaitu terjadi pengurangan jumlan Uang Para PemegangSaham yang Ada pada Perseroan yaitu dari Rp 4.757.981.682

tanggal 04 April2016 yaitu Rp 2.499.000.000, (dua milyar empatratus sembilanpuluh sembilanjuta rupiah) dengan mempertimbangkan fluktuasi mata uang Dolar Amerikakarena setoran awal dana cadangan untuk Uang Para Pemegang Saham yangAda pada Perseroan disetorkan dalam mata uang Dolar Amerika.Bahwa RUPSLB tanggal 04 April 2016 dengan agenda peningkatan modal patutdibatalkan karena mengandung unsur rekayasa tipu muslihat yang dilakukanTergugat dan Tergugat II demi keuntungan Tergugat IV dan Tergugat V

Dalil Penggugat pada butir 13 tentang RUPSLB yang dilakukan olehPT. Nexcom Indonesia untuk menyetujul penambahan modal.Hal 8 dari 32 Hal Putusan 400/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.c. PT. Nexcom Indonesia adalah suatu recht person yanglahirberdasarkan suatu akta Notaris yang keputusan tertingginya beradapada kekuasaan RUPS, tidak diberikan kepada direksi atau dewankomisaris. Demikian para Tergugat kutipbkan pengaturan Pasal 1 ayat (4)jo.

Bahwa Penggugat (PT.Dwima Turangga Gunung) pada tanggal 19 April2002 mengadakan RUPSLB dengan Keputusan Rapat yaitu: 5. Memberikan persetujuan kepada Direksi Penggugat untuk menjaminkanHarta Kekayaan Penggugat kepada Turut Tergugat (PT. Bank CIMB Niaga.Tbk d/h PT. Bank Niaga.

, serta pihakpihak lainnya (jikadiperlukan);20.Bahwa berdasarkan dan setelah Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 telahdilaksanakan 2 (dua) kali RUPSLB di Penggugat (PT.Dwima TuranggaGunung) yang merubah Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris)yaitu :20.1.

Dwima Turangga Gunung), maka akibathukumnya adalah Keputusan RUPSLB Penggugat sesuai AktaKeputusan Rapat No.06 tanggal 17 Nopember 2006 yang dibuatdihadapan Notaris VARINIA,SH yang mengangkat Susunan PengurusPenggugat (PT.

Keputusan RUPSLB sesuai Akta Keputusan Rapat Penggugat(PT.Dwima Turangga Gunung) No.06 tanggal 17 Nopember 2006 yangdibuat dihadapan Notaris VARINIA,SH, Notaris di Jakarta;25.1.2. Keputusan RUPSLB sesuai Akta Keputusan Rapat No.8 tanggal30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H.Notaris di Bogor yang mengangkat Tergugat VI, Tergugat VII, TergugatVill dan Tergugat IX selaku Pengurus Peseroan:25.2.

Bahwa Tergugat IX (Budi Kurniawati Nauli) selaku Pemegang SahamPenggugat telah mengajukan Gugatan terhadap PT.Bank Niaga.Tbk (Incasu Turut Tergugat I) dan PT.Tiga Satu Tiga Dwima (Incasu TurutTergugat Il) yang pada pokoknya Gugatan Tergugat IX adalah untukmembatalkan Keputusan RUPSLB Penggugat yang menyetujuipenjaminan assatasset Penggugat kepada Turut Tergugat (PT. BankCIMB Niaga.

Sandipala Arthaputra sebagai akibat RUPSLB hasil rekayasa (yangdijadikan dasar penerbitan Surat Tergugatobjek sengketa). Di sampingitu. juga kehilangan Hak Suara untuk menolak atau mengangkatpengurus PT. Sandipala Arthaputra, terkait dengan agenda persetujuandan pengesahan perubahan susunan pengurus perseroan, dankehilangan hak menolak untuk tidak dilakukan pengalihan (menjual)saham PT. Megalestari Unggul yang ada dalam PT. SandipalaArthaputra kepada PT.

terbukti antara lain sebagaimana terurai secara singkat di bawahI geese heheneeeeneeneecemneeeneeeeeeemernenemenertnena) Bertentangan dengan Asas Kecermatan ;Tergugat telah tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkanbahanbahan atau datadata yang relevan untuk dijadikan dasarpengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan faktafakta riilobyektif (kelengkapan persyaratan) dalam menentukan sikap untukmenerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa), terutama keabsahanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Sandipala Arthaputra dan memberikan keteranganpalsu didalam Notulen RUPSLB a quo, hal ini telahdilaporkan kepihak kepolisian berdasarkan Laporan PolisiNomor : LP/461/Il/2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 13 FebruariDONS. jorreeseeser reer ererorenreeeenrenraeeerena2. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoriumkriminilistik pusat laboratorium Mabes Polri secara ilmiahmenyatakan tanda tangan Penggugat yang terdapat padanotulen RUPSLB PT.

Kehakiman tertanggal 01Februari 2013, Nomor AHUAH.01.1002842 yang telah diterima olehPAGE Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Agenda Surat Masuk 686/UK/III/13, tanggal 06 Maret 2013, pukul 16.40 WIB, dimana permohonansaya dalam proses penetapan Pengadilan ;4) Bahwa telah dilakukan permohonan penetapan pengadilan untuk pemberianizin melakukan RUPSLB PT.

Sel.Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 4 September 2018, dengan Register Perkara No.838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel telah mengajukan Permohonan Penetapan IzinPemanggilan Sendiri RUPSLB dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Termohon,Pemohon merupakanpemegang saham Termohon dengan kepemilikan saham sebanyak 400lembar saham atau 80% (delapan puluh persen

dalam Berita AcaraPersidangan, demi singkatnya uraian Penetapan ini menunjuk kepada BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan,karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkandalam penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dari Para Pemohon sebagaimana tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

untukuntuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.Gorby Energy didasarkan sesuai denganketentuan pasal 80 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang pada pokoknya Pemohon meminta dalam rangka hendak melakukanevaulasi atas kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama masajabatannya demi efektifitas jalannya kegiatan usaha Perseroan, dan memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri memberi ijin kepada Pemohon untuk dapatdiselenggarakannya RUPSLB

dari Pengacara Terdakwa;Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah dilakukan audit keuanganPerusahaan, karena Terdakwa belum membuat laporan keuangan;Bahwa ketika mau dilakukan RUPSLB, Terdakwa diundang, namun tidakhadir; Bahwa setelah dilakukan RUPSLB dan Terdakwa diberhentikan, yangmengoperasikan Perusahaan PT.

Agro Enerpia Indonesia, sedangkan Terdakwa sudah diberhentikansebagai Direktur Keuangan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 24 Desember 2008;Bahwa kegiatan PT. Agro Enerpia Indonesia adalah bergerak dibidangpertanian, khususnya tanaman Jagung di daerah Buol Sulawesi Tengah;Bahwa jumlah Pegawai/Karyawan PT.

Agro Enerpia Indonesia;Bahwa sebelum RUPSLB pada tanggal 24 Desember 2008, pernah adakanRUPS pada tanggal 22 Agustus 2008, hasil RUPS antara lain adalahpengalihan Saham milik Saksi sebesar 80% kepada Perusahaan di KoreaSelatan, yaitu EP ENERGY Co, LTD.

Agro Enerpia Indonesia, tetapi baru pengurusan jinPrinsip dan Tjin Lokasi;Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam RUPSLB PT.

Agro EnerpiaIndonesia; Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai adanya RUPS/RUPSLB para Pemegang SahamPT. Agro Enerpia Indonesia; Bahwa Saham milik Terdakwa di PT. Agro Enerpia Indonesia sebanyak 10%; Halaman 35 dari 61 Perkara No.1180/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut.Bahwa yang menjadi Direksi PT. Agro Enerpia Indonesia adalah: Presiden Direkturadalah Yoo Gi Nam, Direktur Keuangan: Terdakwa (Kim Ho Yeon), DirekturOperasional: Yan Supit;Bahwa Pemegang Saham di PT.

TentangPerpanjangan MasaJabatanDirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014.

Utama PT BankPembangunan Daerah Maluku DanPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugasDirektur Utama PTBank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPSLB/PTBPDM/2011.

/PTBPDM/2014.TentangPerpanjangan Masa JabatanDirekturKepatuhan PT ~~ BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.TentangPerberhentian Dewan Komisaris Dan DirekturPemasaran SertaPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugas Dewan Komisaris PT BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPSLB/PTBPDM

AAA Sekuritas;Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.1/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2021/PT AMBJanuari 2014 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.2/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Januari 2014, Direktur Pemasaran Ir Williem Pieter Patty,Msi dan Direktur UtamaDirk Soplanit diberhentikan, dan selanjutnya mengangkat Idris Rolobessysebagai

Tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.