Ditemukan 5559 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tersebut teresbut tesebut tersbut teersebut trersebut tyersebut tsersebut tetrsebut
Pengadilan PN TUBAN Perdata
Putus : 29-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN TUBAN Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 29 April 2014 — LETKOL TNI AD Drg. ERI ISKANDAR (PURNAWIRAWAN TNI AD)
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
99 — 26
  • itikad baik dan secara terbuka olehyang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat olehkesaksian orang yang dapat dipercaya ;b Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumumansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupunpihak lainnya ;10 Bahwa pada tanggal 4 September 1980 Para Tergugat Rekonpensi telah11mengajukan permohonan perpanjangan HGB namun terhadap permohonanperpanjangan HGB ttersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 09-09-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 522/Pdt.G/KPPU/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 April 2016 — PT Alam Beringin Mas,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
288 — 61
  • Bahwa, pada tanggal 6 Maret 2016 menetapkan pemenang lelang Paket IVStruktur Jalan Sp.SembulangPel Galang, Pemohon Keberatan VIII/dahuluTerlapor VIII kalah dalam tender lelang ttersebut karena bukan merupakanpenawaran harga terendah.B. TENTANG PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL Ii PADA PAKET 4Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor Vill menolak ppenilaian dananalisa Majelis Komisi tentang pertimbangan hukum pada halaman 197203Putusan KPPU Nomor:02/KPPUL/2015, dengan alasan sebagai berikut :1.
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 25-07-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 23-09-2011
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 299/Pid.B/2011/PN.Pkl
Tanggal 25 Agustus 2011 — MARTHA BINTI HORI SUSANTO
47 — 3
  • Menetapkan agar terdakwa dibebani membay ar biayaperkara masing masing sebesar Rp.2.000, ( dua riburupiah) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum ttersebut, paraTerdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi paraTerdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakimkiranya dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umummenyatakan tetap pada
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-09-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 85/Pid.B/2015/PN Kdr
Tanggal 3 September 2015 — Ir. R.H. HERU PAMBUDHI WP, MM
148 — 51
  • ParisonaAlam Sejaktera yang telah diakuisisi oleh terdakwa kemudian pada tanggal 2April 2013 terdakwa menyuruh Lilis Suryani untuk mentransfer uang hasilpencairan MMOB ttersebut' ke rekening BCA atas nama Lilis Suryanisebesar Rp.2.000.000.000,.
    saksibekerja akan berusaha lebih baik lagi;Bahwa benar pada saat saksi menjabat selaku Kepala Kantor cabang BSMPembantu Tulung Agung, saksi bertanggung jawab kepada terdakwa apabilapengajuan permohonan pembiayaan MMOB besarnya diatas Rp.100.000.000,00(sertus juta rupiah), karena harus ada persetujuan dari terdakwa;Bahwa benar sebelum terdakwa datang ke kantor BSM Cabang Tulung Agung,saksi belum tahu produk pembiayaan MMOB, karena dulu / sebelumnya yangbisa menjalankan produk baru pembiayaan MMOB ttersebut
    lebih dulu terdakwa menjabat diKediri, baru saksi masuk.Bahwa saksi memberikan/melakukan opini tersebut, karena diperintah olehpusat.Bahwa saksi tidak ada kaitannya / hubungannya dengan terdakwa untukpembiayaan yang ini, karena untuk pembiayaan yang ini oleh terdakwa tidakdiserahkan kepada bagian Review, padahal seharusnya dokumen / berkaspengajuan pembiayaan MMOB tersebut diserahkan oleh cabang tapi daricabang bisa menyerahkan / tidak,dan kalau dari cabang dokumen / berkaspengajuan pembiayaan MMOB ttersebut
    INTAN PUDJAWATI dengan saudara DIDIK PRIHANTORO.37) Bahwa Terkait dengan pengajuan pembiayaan MMOB ttersebut yangterdakwa sampaikan ke Sdri. INTAN PUDJAWATI adalah tentang dananyauntuk menjamin usaha milik DIDIK PRIHANTORO dan Jenis usahannyaDIDIK PRIHANTORO, namun terdakwa tidak menyampaikan tentangResiko usahannya DIDIK PRIHANTORO dan Menawari untuk ikut dalamsurvey usahannya DIDIK PRIHANTORO.38) Bahwa Untuk pembicaraan bagi hasil Sdri.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 11 Januari 2016 — SUPRIJATIN alias BU UPIK Binti H. FATHOL ARIFIN ; KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
56 — 10
  • PNPM MP),berdasarkan Petunjuk Operasional (PTO) PNPM MP Kementerian Dalam Negeri dengansasaran program tersebut adalah sebagai berikut;1 Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesia yangdalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasukKecamatan Kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PPK /PNPM MP.2 Sasaran Kelompok adalah;e Masyarakat miskin di perdesaan.e Kelembagaan masyarakat dipedesaan.e Kelembagaan Pemerintahan lokal.Bahwa dana BLM program PNPM MP ttersebut
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR Smg
Tanggal 1 Maret 2012 — SULKIN Bin H. ROSIDUN (TERDAKWA)
69 — 16
  • 297/2009 tanggal 24 Pebruari 2009tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009dengan perincian sebagai berikut : Alokasi fisik sebesar Rp.83.691 .300, QOperasional desa sebesar Rp.35.867.700,Dana tersebut diterima oleh Desa Harjowinangun melalui rekeningsaksi Sutono alias Miftahudin bin (alm) Mustari qq BendaharaDesa pada PD BKK Dempet dalam 2 (dua) tahap yaitu : Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp.59.779.500, Tanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp.59.779.500,Terhadap pengelolaan dana ADD ttersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-12-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Desember 2012 — Drs. H. RUSKIN HAR, MBA
123 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut adalah sebagai berikut :Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000, (tiga ratussembilan puluh lima juta rupiah) kepada EMILDA FIRDAUS. SH.
    NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraHal. 45 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/201246Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M.
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Khusus
Putus : 17-09-2009 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN SALATIGA Nomor 68/Pid.B/2009/PN.Sal
Tanggal 17 September 2009 — KADARISMAN, SPd. bin KAMUSI
61 — 18
  • melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (medepleger)sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;118Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksisaksimaupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan dan dengan mengambil alihpula pertimbangan hukum maupun uraian dari pasal yang didakwakan Jaksa/PenuntutUmum dalam dakwaan subsidair sebagaimana ttersebut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 201 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 30 Maret 2016 — HJ. TATTY GUSWATI Binti H. SOBANDI
67 — 19
  • PedagangPasar Sukatani dan Koperasi Pedagang Pasar Palumbon Manis ketika dariKementerian Koperasi dan UKM RI akan melaksanakan pengecekan kelapangan terhadap calon koperasi penerima bantuan sosial program revitalisasipasar tradisional melalui koperasi karena dari program tersebut adalahrevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi sehingga pasar tradisional tersebutharus memiliki kepengurusan koperasi dan dua lokasi pasar tersebut belumpernah mengajukan bantuan sehingga saksi menunjukan dua lokasi ttersebut
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM
Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
137 — 35
  • (dua milyarrupiah).Bahwa sharing/saham masingmasing pihak tersebut sebelumnya telah dibicarakandalam pertemuan para pihak sebelum ditanda tangani perjanjian kerja samatersebut dan hal tersebut telah disetujui Walikota.Bahwa perkiraan awal seluruhnya Proyek PAB ttersebut adalah sekitarRp.150.000.000.000.(seratus lima puluh milyar rupiah) atau Rp. 200.000.000.000.(dua ratus milyar rupiah).Bahwa atas perhitungan dana sebesar itu, pihak PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 15-03-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 165/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 13 Nopember 2013 —
409 — 144
  • bahwa terhadap dalil GUGATAN ttersebut di atas, PARAPENGGUGAT seharusnya lebih memahami secara seksama objekGUGATAN yang diajukan, in casu perintah tertulis dari TERGUGATI kepada TERGUGAT II untuk melakukan blokir atas rekening EfekTURUT TERGUGAT maupun blokir atas keseluruhan rekening Efeknasabah dari TURUT TERGUGAT, karena berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 17 Januari 2013 — AFWAN ACHMAD, SH. Bin ACHMAD
282 — 50
  • maksudnya disuruh amprah;Bahwa saksi ada membuat laporan ke tiga paket tersebut untuk ekspanyaituproduksi yang dilaksanakan tahun 2008 ;e Bahwa mekanisme dari Administrasi pelaksanaan produksi yaitumelaksanakan tugasnya setelah mendapat SPK dari pinpinan,mengkoordinasikan kegiatan, mencari pengisi acara dan menyusunrencana anggaran biaya sesuai dengan SKK ;e Bahwa saat produser menyunting acara dimana direkamnya ada yangdirekam di Stodio ada diluar stodio dan setelah diproduksi ada dibuat CD;e Bahwa CD ttersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 K/PID/2014
H. HARSONO KOESMANTO bin SRI SADONO
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Mutiara Tbk Cabang Panglima Sudirman JalanPanglima Sudirman Nomor 2931 BlokC, Surabaya, Jawa Timur sebagaijaminan tambahan take over dan kredit modal kerja sebesarRp35.000.000.000, (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan nilaitanggungan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1321/Teluk Pucung atasnama SRI BUDHI RAHAYUNINGSIH ttersebut sebesarRp15.000.000.000, (lima belas miliar rupiah);Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 1 Januari 1970 — HADIAH Binti HARUN.
121 — 5
  • (PNPM MP) yang bersumber dari APBN (AnggaranPendapatan dan Belanja Negara) untuk Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilirdengan perincian sebagai berikut :e Tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2009 sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);e Tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)e Tahun 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah);Bahwa dana PNPM MP ttersebut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2015 — PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
236 — 1056
  • internasionaldikarenakan lahirnya sanksi dari FIFA,hilangnya mata pencaharian dari para pemaindi klub yang menjadi anggota Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia ( PSST ),kerugian secara finansial yang dialami olehanggota Persatuan Sepak Bola SeluruhIndonesia ( PSSI ), dan hal hal lainnya ;3 Bahwa terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (4)Undang Undang Pengadilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa PermohonanPenundaan tidak dapat dikabulkan apabilakepentingan umum mengharuskandilaksanakannya keputusan ttersebut
Pengadilan PA JENNEPONTO Perdata Agama Harta Bersama
Register : 20-12-2006 — Putus : 09-09-2008 — Upload : 01-07-2011
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 77/Pdt.G/2006/PA Jp
Tanggal 9 September 2008 — Irmawati binti Pangerang,dkk vs Hj. Pattahari binti Kr. Kancing,dkk
109 — 159
  • Sehingga dua petakyang didalilkan dikuasai tergugat III adalah kabur dantidak jelas.Dalam replik para penggugat dijelaskan, bahwa dua petaktanah empang masih berdampingan dengan tanah empang yangdijaminkan di BPD ttersebut di atas.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 7 Juni 2012 — Drs. H. KOTOT KUSMANTO Bin KASMAN KUSUMO WIJOYO;
92 — 19
  • penerimaan yang perlu dibayar kembalidan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahunanggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun berikutnya.Proses penyusunan APBD sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 PP 105 tahun 2000 :a.Dalam rangka menyusun RAPBD, Pemda bersamasama DPRD, terlebihdahulu menyusun arah dan kebijjaksanaan umum APBD (KUA)Berdasarkan arah dan kebijakan umum tersebut, Pemda menyusun strategiplafon dan prioritas anggaran (PPA)Berdasarkan Plafon dan Prioritas anggaran ttersebut
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 506/Pid.B/2010/PN.Im
Tanggal 3 Mei 2011 — AGUNG RIJOTO
908 — 470
  • Bahwa semua Dokumen / Berita Acara mengenai pembebasantanah untuk kepentingan pembangunan PLTU ttersebut ,telah ditanda tangani oleh Panitia P2T, dan penandatanganan~ tersebut dilakukan setelah proyek selesaidengan cara Panitia menyampaikan kepada para AnggotaPanitia di kantornya masing masing ; Bahwa terdakwa Agung Rijoto menanda tangani suratpernyataan tertanggal 23 Januari 2007yang pada pokoknya bersedia mengembalikan uang gantirugi kepada yang berhak apabila ditemukankekeliruan / permasalahan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 02-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/PID/SUS/TPK/2011/PN.BDG
AJAT SUDRAJAT Bin JUNAEDI
140 — 85
  • Kuningan, akan tetapi entahkenapa pihak KSU Karya Nugraha Kabupaten Kuningan mengembalikan lagi danaKPRS Mikro bersubsidi sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) tersebut kepada Bendahara Umum Negara melalui transfer rekening dariBank Mandiri, dan setelah itu pihak KSU Karya Nugraha tidak mengajukan lagidana KPRS Mikro Bersubsidi kepada Kemenpera ttersebut hinggasekarangBahwa benar yang menjadi alasan adanya perbedaan tersebut karena adanyakebijakan pimpinan Kemenpera bahwa penyaluran
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 16-02-2022 — Putus : 11-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 11 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
3.Gernando Halomoan Damanik, S.H.
Terdakwa:
ANDI WELLO T
151 — 28
  • Menyatakan Terdakwa ANDI WELLO Ttersebut diatastidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan Primair tersebut;
3.