Freeport Indonesia dan saatpenembakan Saksi dikantor bersama 3 orang rekan sedang rapat dekatalunalun Kuala kencana dan saat itu ada 1 (Satu) peluru yang masukdalam ruangan dan kami tiarap; Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku penembakan; Bahwa setelah kejadian TNI Polri beritahu yang lakukan penembakanadalah kelompok Kriminal bersenjata (KKB); Bahwa korban ada 1 (satu) orang Selandia Baru, WNI 2 Orang, lainnyaluka ringan karena menghindar; Bahwa Saksi tidak lihat korban saat kejadian namun saat rapat

Saksi beserta tim melakukan respon danmenuju ke tempat kejadian penembakan, setelah tiba di lokasi tidak lihatlagi ada penembakan; Bahwa di lokasi Saksi melihat ada kurang lebih 10 (Sepuluh) orang larike belakang Gereja; Bahwa di lokasi Saksi tidak melihat ada korban karena sudahdievakuasi; Bahwa Saksi mendengar koban adalah Warga Negara Selandia Baru; Bahwa data dari Investigasi dan data dari kami untuk daerah Timikia dibawah pimpinan Joni Botak; Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar keterlibatan KKB

korban Bule meninggal dan 2 (dua) orang lagi luka tembak; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan, waktu kejadianTerdakwa tidak tahu, tidak benar Terdakwa membawa amunisi, Terdakwadiancam sehingga mengaku apa yang diterangkan Saksi, tidak benarTerdakwa ikut membawa amunisi Joni Botak, bahwa saat rekon Terdakwaikut tapi Terdakwa tidak menunjukan sesuatu sesuai keterangan Saksi dantidak dibuat berita acara, saat penembakan Saksi tidak mendengarletusan senjata api, Terdakwa tidak masuk anggota KKB

Bahwa hala tersebut jjuga telah terteradalam akta perjanjian kredit yang telah disetujui dan ditandatangani olehPenggugat;Dapat Tergugat jelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur ataumewajibkan perbankan untuk menyertakan asuransi jiwa dalam pemberiakreditnya terlebih terhadap kredit modal kerja/komersial yang berbedadengan kredit konsumtif (KPR, KKB, dsb) sedangkan untuk pemberianasuransi terhadap agunan yang dijaminkan;Bahwa dengan telah disebutkannya perihal asuransi di dalam perjanjiankredit

No. 715 K/Pid/201065 KKB/2003Bahwa tipe rumah yang disediakan bagi peserta programterdiri dari tipe 21/60 harga jual Rp. 29 juta (duapuluh sembilan juta rupiah), tipe 36/84 harga jual Rp.50 juta rupiah (lima puluh juta rupiah), tipe 45/96harga jual Rp. 60 juta (enam puluh juta rupiah) masaangsuran rumah bervariasi tergantung permintaankonsumen mulai dari 5 (lima) tahun, 10 tahun = danmaksimal 15 tahun;Bahwa anggota Kopdit Santo Yusup Boromeus yangtercantum atau berminat untuk mengikuti programkepemilikan

BERKAT ABADI 08 Nomor 2370/KKb diterbitkan di Bitung tanggal 06 November 2020 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung;

BERKAT ABADI 08 Nomor2370/KKb diterbitkan di Bitung tanggal 06 November 2020 oleh KepalaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung; Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM.BERKAT ABADI 08 No. PK.001/IV.10/07/KSOP.Btg20, berlaku sampaidengan tanggal 23 Februari 2021; Surat Laik Operasi Kapal Perikanan KM. BERKAT ABADI 08Nomor : 619/LAN5A/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 diterbitkan olehPengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung; Surat Persetujuan Berlayar KM.

Sesuai amanat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)Periode 20092011, yang pernah dibuat dan ditandatangani bersama, antara PT. BinaSinar Amity dengan pihak serikat pekerja tersebut.8 Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 (bersamaan waktu itu juga), Tergugat telahmenyodorkan blanko kosong formulir untuk ditandatangani oleh Para Penggugat(Kecuali Penggugat HI) dengan alasan sebagai formalitas saja yang akan dilampirkandalam surat pengunduran diri Para Penggugat tersebut.

Bridgestone Sumatra Rubber Estatetanggal 15 Agustus 2005 yang ditandatangani Managing Director dan GeneralManager/Director perihal Jaminan Atas Perubahan Kepemilikan Perusahaan dimanaPenggugat tetap memberlakukan kebijakan Ketenagakerjaan sesuai bukti T26;Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pembayaran bonus dan panjar bonuspada perusahaan Penggugat (PT.Bridgestone Sumatra Rubber Estate) dapat ditemukanpada:Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tahun 19901992,19921994, 1995, 1997 dansesuai bukti T5 ,T6,

T7, T8,dan T9 Bonus Tahunan dibayarkan Penggugat sesuaiketentuan surat SKB 2 Menteri No.157/Kpts/Ekku/3/1980 tanggal 8 Maret 1980No.kep46/Men/1980 dan SKB 2 Menteri No.556/Kpts/Ekku/6/1981 No.Kep104/Men/1981 (vide bukti T3);Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tahun 1999 berdasarkan bukti T10 BonusTahunan dibayarkan berdasarkan laba Perusahaan pada Pasal XII : laba sampaidengan Rp.2 Milyar = 1 (satu) bulan upah danseterusnya sampai laba lebih dari 45milyar dibayarkan bonus 4 (empat) bulan upah;Kesepakatan

Kerja Bersama (KKB) tahun 2003 pada Pasal XIIl sesuai bukti T11Bonus : catatan Para Pihak menyerahkan kepada Menteri Menteri terkait untukmeninjau kembali ketentuan surat SKB 2 Menteri No.157/Kpts/Ekku/3/1980 tanggal 8Maret 1980 No.kep46/Men/1980 dan SKB 2 Menteri No.556/Kpts/Ekku/6/1981No.Kep104/Men/1981 untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomiansaat ini,apabila sampai akhir tahun 2003 Surat Keputusan Bersama (SKB) yang barubelum dikeluarkan maka para pihak harus merundingkannya

Pada point 2 Saya telah mengetahui adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)yang berlaku sebagai Pedoman peraturan kerja di Perusahaan, sayaHalaman 3 dari 18Putusan PHI Nomor :73/Pdt.SusPHI/2015/PN. Mdnberjanji untuk melaksanakannya seharihari dan bersedia menjadianggota PUKSPSI.b. Pada point 8Perintah kerja dari atasan saya langsung atau tidak langsung wajibsaya laksanakan terutama yang berkaitan lansung dengan pekerjaansaya seharihari, baik pada saat saya serap atau tidak serap..

Munesh Kumar 17(tujuh belas) lembar
21. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor : 5245027092 an.Munesh Kumar
5. 1. Foto copy Legalisir kuitansi tanda terima uang DP pembelian ruko SHM 2768 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; 1(satu) lembar
2. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas KKB BCA : 9810507311-SKL-016 tanggal 23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar

beserta bukti setoran 2(dua) lembar
3. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas KKB BCA : 9810507311-SKL-017 tanggal 23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar beserta bukti setoran 2(dua) lembar
4. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3145/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014 1(satu) lembar
5. Foto copy Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin

)
12. Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PGV/2/1093 tanggal 07 Agustus 2014 perihal Penyampaian Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ; 7(tujuh) lembar
13. Foto copy surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PDM/2.3.1/4513 CNR/1/0295 tanggal 08 Juni 2012 perihal Kebijakan Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB

MuneshKumar17(tujuh belas)lembar 21.Fotocopy buku rekening Tahapan BCAnomor : 5245027092 an.Munesh Kumar Foto copy Legalisir kuitansi tanda terimauang DP pembelian ruko SHM 2768sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyarrupiah) ;1(satu) lembar Foto copy Legalisir Surat KeteranganLunas KKB BCA : 9810507311SKL016tanggal 23 Oktober 2014 an.MuneshKumar beserta bukti Setoran2(dua) lembar Foto copy Legalisir Surat KeteranganLunas KKB BCA : 9810507311SKL017tanggal 23 Oktober 2014 an.MuneshKumar beserta bukti

Kredit Konsumtif TerkaitPenyempurnaan Ketentuan Debt ServiceRatio (DSR) ;18 (delapanbelas) 12.Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor :PGV/2/1093 tanggal O07 Agustus 2014perihal Penyampaian Keputusan KomiteProsedur Perkreditan (KPP)No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;7(tujuh) lembar 13.Foto copy surat PT Bank BNI (Persero)Nomor : PDM/2.3.1/4513 CNR/1/0295tanggal 08 Juni 2012 perihal KebijakanLoan To Value (LTV) untuk KreditPemilikan Rumah (KPR) dan DownPayment (DP) untuk Kredit KendaraanBermotor (KKB

Munesh Kumar17(tujuh belas)lembar 21.Fotocopy buku rekening Tahapan BCAnomor : 5245027092 an.Munesh Kumar 1.Foto copy Legalisir kuitansi tanda terimauang DP pembelian ruko SHM 2768sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyarrupiah) ;1(satu) lembar Foto copy Legalisir Surat KeteranganLunas KKB BCA : 9810507311SKL016tanggal 23 Oktober 2014 an.MuneshKumar beserta bukti setoran2(dua) lembar Foto copy Legalisir Surat KeteranganLunas KKB BCA : 9810507311SKL017tanggal 23 Oktober 2014 an.MuneshKumar beserta bukti

Income pada produk Kredit KonsumtifTerkait Penyempurnaan Ketentuan DebtService Ratio (DSR) ; 12.Surat PT Bank BNI (Persero) NomorPGV/2/1093 tanggal O7 Agustus 2014perihal Penyampaian Keputusan KomiteProsedur Perkreditan (KPP)No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;7(tujuh) lembar 13.Foto copy surat PT Bank BNI (Persero)Nomor : PDM/2.3.1/4513 CNR/1/0295tanggal 08 Juni 2012 perihal Kebijakan LoanTo Value (LTV) untuk Kredit PemilikanRumah (KPR) dan Down Payment (DP)untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB

Bahwa selanjutnya, mengingat hubungan kerjanya antara para Penggugat danTergugat atas dasar perjanjian kerja perseorangan tersendiri dengan syaratsyarat kerja khusus, maka sejak itulah mulai tahun 2000 dibuatlahKesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan atau Perjanjian Kerja Bersama yangmulai berlaku pada tahun 2000 sampai dengan 2013 dan dengan demikianKesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan atau Perjanjian Kerja Bersamatersebut mulai menjadi okum kebiasaan seria berlaku lamadilingkunganperusahaan ;.

Perkebunan Nusantara X (Persero).Lampiran Il KKB Pasal 27 ayat 1 halaman 42 :Golongan dan Gaji Karyawan Tetap PT. Perkebunan Nusantara X(Persero)Lampiran KKB Pasal 3 ayat 3 pada Halaman 44 :Penggolongan dan Penggajian.1. Penggolongan dan Penggajian Karyawan Kampanye berpedoman padaPenggolongan Penggajian Karyawan Tetap ;2.

replik tertanggal, 14 Maret 2016 dan Tergugat di persidanganmengajukan duplik tertanggal 11 April 2016;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan ParaPenggugat, telah mengajukan alatalat bukti surat, yang diberi tanda P1 sampaidengan P215 yang telah dimaterai dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai,37kecuali P137, P145, P146, P152, P154, P156, P158 S/D P161, P163 S/DP166, P169, P170, P173, P182, P186 S/D P188, sebagai berikut ;1.Foto copy, Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

Bahwa Penggugat telah bekerja di PT Wirakarya Sakti sejak 15 Agustus1994, jabatan terakhir Wakasi Safety Resource, upah pokok Rp6.157.200 / bulan dan premi ratarata Rp 4.000.000 / bulan.Pada tanggal 5 Agustus 2004, Penggugat di PHK tanpa pesangonberdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 035/WKS/HR/VIII/2004(P1) karena dipersalahkan :'Telah dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan perusahaanyakni dengan cara menahan / menguasai uang perusahaan Melanggar Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) periode

Bahwa pada saat diterima sebagai pekerja, Tergugat telah menerima,membaca, memahami sepenuhnya dan akan mematuhi Peraturan PeraturanTata Tertib kerja dan Tindakan disiplin seperti yang tercantum dalamKesepakatan Kerja Bersama (KKB/CLA) yang berlaku di Perusahaansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerja Nomor:B.993/W.25/K72?2/95 tertanggal 20 Oktober 1995;4.

Selain itusudah sesuai dengan Pasal 151 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003sebagai upaya pembinaan terhadap karyawan yang melanggardisiplin kerja yang terdapat dalam KKB PT. KMP. Bahwa SP diberikan setelah Pihak Perusahaan melalui PurwantoroBartolemeus memberikan nasihat nasihat lisan kepadaPenggugat pada saat Penggugat I!

Bahwa terhadap bukti PK5 tersebutpada akhirnya disepakati bahwa terhadap PHK Penggugat II,Perusahaan bersedia memberikan uang pesangon 1 kaliaturan Undang Undang Tenaga Kerja, dengan alasanPenggugat II telah melakukan pelanggaran KKB PT. KMP;Bahwa SP Ill yang diberikan Perusahaan kepada PenggugatIl diakui kebenarannya oleh PUK SPSI PT. KMP, PC KEP SPSIKab. Tangerang dan Disnakertrans Kab. Tangerang.

pertimbangantersebut di atas Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugatdan Tergugat tidaklah benar karena mengundurkandiri, tetapi karena disuruh Tergugatmengundurkan diri, oleh karena itu PemutusanHubungan Kerja antara Penggugat Il denganTergugat menjadi termasuk kategori PemutusanHubungan Kerja karena Effisiensi";Bahwa pertimbangan hukum tersebut telahdiperkuat oleh Judex Juris halaman 23 dan 24.Bahwa pertimbangan putusan tersebut' terdapatkekeliruan yang nyata karena KKB

Oleh karena itu) amar putusan No.4 dalam pokokperkara sudah tepat untuk dibatalkan karena peristiwayang menjadi dasar bukan peristiwa yang diungkapkanoleh para pihak;Bahwa Judex Facti & Judex Juris melakukan kekeliruan yangnyata dan melampaui batas wewenangnya denganmempermasalahkan isi KKB PT.

Keramindo Megah Pertiwi,padahal secara hukum jika KKB tidak ada catatan dariDinas Tenaga Kerja berarti sudah tidak bertentangandengan undangundang di bidang ketenagakerjaan yangberlaku, untuk itu semua hal hal yang telahdisepakati antara Pengusaha dan Serikat Pekerjaberlaku tanpa syarat bagi kedua belah pihak;Bahwa dalam putusan Judex Facti halaman 54menyebutkan sebagai berikutMenimbang, bahwa jika dilihat Perjanjian KerjaBersama PT.

Pada point 2 Saya telah mengetahui adanya Kesepakatan Kerja Bersama(KKB) yang berlaku sebagai Pedoman peraturan kerja diPerusahaan, saya berjanji untuk melaksanakannya seharihari danbersedia menjadi anggota PUKSPSI.b. Pada point 7Sepanjang untuk kepentingan perusahaan PT.TJIPTA RIMBADJAJA, karena saya dibutuhkan pindah kerja ke bagian lain secaramutasi, saya bersedia menjalankannya dan tidak keberatan.Bahwa Penggugat adalah eks karyawan PT.

Lahede atau Sertipikat HakMilik Nomor 235, GS.50 tahun 1976 atas dasar Surat KeteranganWarisan Nomor 543/KKB 1975,tanggal 9 Desember 1975:2. Bahwa tanah dan rumah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 235,GS.NP. 50 tahun 1976 adalah bagian warisan H. Halede dari orangtuanya H. Laoni & Hj. Rameta:Bahwa semua anakanak dari H. Laoni & Hj. Rameta, sudah mendapatwarisan dari harta peninggalan almarhum H. Laoni & Hj. Rameta, denganperincian bahagian sebagai berikut:1. H.

SAUDALE);Pada Hari/Tanggal : Senin/20 Februari 2017;Tempat ditemukan : Di Koperasi Swamitra KKB Ita Esa 3 Kupang,yang beralamat di Jalan Timer Raya, KelurahanOesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;4. Bukti Baru/Novum: PPK (4) Berupa: Akta Jual Beli Nomor08/VI/KOB/2000, tanggal 12 Juni 2000;Ditemukan oleh : Pemohon PK (ORLENS S.M. SAUDALE);Pada Hari/Tanggal : Senin/20 Februari 2017;Tempat ditemukan : Di rumah Pemohon Peninjauan Kembali (ORLENS S.M.

SAUDALE);Pada Hari/Tanggal : Senin/20 Februari 2017;Tempat ditemukan : Di Koperasi Swamitra KKB Ita Esa 3 Kupang,yang beralamat di Jalan Timer Raya, KelurahanOesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;Bahwa bukti Baru (Novum PPK. 1 s.d. PPK 5 tersebut di atas telah dicocokkandan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kupangserta Bukti Baru/Novum PPK 1 s.d.

KKB 20032005 danSurat Keputusan Direksi No. SK/DIR/020/2003 tanggal 6 Pebruari2003 tentang Peraturan PelaksanaKKB tahun 20032005, yaitu dengansengaja melakukan perbuatan curangdengan jalan menyalahgunakanwewenang untuk memperkaya dirisendiri sehingga menimbulkankerugian bagi Tergugat;2 Menyatakan batal menurut hukumSurat Keputusan Direksi PT. PupukSriwidjaja No.

SK/DIR/020/2003 tanggal 6Februari 2003 tentang Peraturan Pelaksana KKB tahun 20032005, yaitu dengansengaja melakukan perbuatan curang dengan jalan menyalahgunakan wewenanguntuk memperkaya diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat;Menyatakan batal menurut hukum Surat Keputusan Direksi PT. PupukSriwidjaja No. SK/PEN.C/022/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentangPemutusan Hubungan Kerja dengan hak Pensiun ditunda atas nama Drs.

Andi Tjojo hanya menyesuaikan luasan berdasarkanSurat Keterangan tertanggal dua puluh Desember seribu sembilan ratustujuh puluh empat (20121974) Nomor: 27/KKB/1974, yang dikeluarkanoleh Kepala Kampung/Desa Baiya atas nama Abdul Muluk dan diketahuioleh Kepala Kecamatan Tawaeli atas nama Dantje Talago, BAyangmenuliskan luasan pembukaan langsung lahan milik Alm.

Adalah tidak benar sebab, tanah tersebut adalahtanah Negara yang dibuka langsung dan dikuasai oleh AlmarhumANDI TJOTJO sejak tahun 1925 berdasarkan Surat Keterangantertanggal 20121974 Nomor : 27 / KKB / 1974 yang dikeluarkan olehABDUL MULUK pada waktu itu Kepala Kampung/Desa Baiya,Kecamatan Tawaeli, dengan mengetahui DANTJE TALAGO. BA. Padawaktu itu Kepala Kecamatan Tawaeli. Yang kemudian beralin kepadaahli warisnya yaitu : 1. RAGIALE, 2. Ny. MARDIA, 3. SARIFUDIN, 4.INDOSIMA, 5.

T8 : Surat Keterangan Nomor: 27/KKB/1974 tanggal 20 Desember1974 (fotokopi dari fotokopi); 9. T9 : Surat Keterangan Warisan Nomor: 294.4/13/0407/2004tanggal 17 April 2004 (fotocopi dari fotokopi); 10. T 10 : Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 594.4/14/0407/2004Tanggal 17 April 2004 (fotokopi dari fotokopi); 11.T11 =: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan asli); Hal 116 dari 161 Hal. Putusan No, 24/G/2016/PTUN.

dan Bangunan milik Penggugat yang berada didalam Surat Tanahyang dihibahkan kepada Tergugat, mengenai Tanah dan Bangunan milikPenggugat yang dipersoalkan Tergugat, maka Penggugat meminta bantuanperangkat Pemerintah dan Masyarakat Desa sekitar Tanah dan Bangunantersebut, bantuan yang dimintakan Penggugat kepada Camat agar pihakKecamatan mau menjembatani/menyelesikan mengenai permasalahan Tanahdan Bangunan milik Penggugat, hal bantuan tersebut tertuang didalam Suratdari Komunitas Keluarga Besar (KKB

mutasi terhadap Penggugat, sedangkan mutasi dimaksud adalahtidak sah, maka dengan sendirinya bukti T3, T4 dan T5 tersebut menjadi tidaksah ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti T6 berupa SuratPemberitahuan PHK yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Oktober 2014menurut Majelis Hakim membuktikan bahwa Tergugat memang benarbenarbermaksud melakukan tindakan PHK terhadap Penggugat, selain itu terdapatkejanggalan pada bukti T6 tersebut karena menyebut pelanggaran pasal 50ayat 3e poin ii KKB

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 57/Pem/KKB/XI/2020 atasnama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bugis,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanggal 12 Nopember 2020,bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);3.