Ditemukan 6291 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Ijin rups Pmh Permohonan rups Penetapan rups
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 390/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 7 Juni 2016 — SUHENDRA KAIDUN, dkk LAWAN Hendiwan Soetrisno, dkk
109 — 15
  • bersangkutan sendiri apayang dilihat, dengar dan alami sendiri.misalnya berita acara lelang, beritaacara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu PerseroanTerbatas.2.
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 23-11-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 719/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 31 Januari 2017 —
158 — 75
  • dan kewajibanbagi Para Penggugat dan Para Tergugat, bahkan Akta Nomor 28tersebut sama sekali tidak mengenal dan menyebut sedikitpuntentang Para Penggugat, sehingga sangat tidak berdasar dansangat aneh kalau Para Penggugat mendalilkan Para Tergugatwanprestasi kepada Para Penggugat dan selanjutnya menuntutPara Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimanadilakukan Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya.Ilsi Akta Nomor 28 tersebut adalah hanya mengungkapkan tentangadanya persetujuaan RUPS
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 07-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN Smn
Tanggal 19 Desember 2017 — Penuntut Umum:
INDRIASTUTI YUSTININGSIH, SH
Terdakwa:
VICTOR NGADERMAN
187 — 30
  • Berita Acara RUPS Akta Notaris ESNAWAN, S.H., Nomor 7 tanggal 7 Mei 2003 tentang Perubahan Pengurus.
  • Akta Notaris TRI AGUS HERYONO, S.H., Nomor 35 tanggal 25 Juni 2004 tentang Perubahan Pengurus dan Setoran Modal.
  • Akta Notaris TRI AGUS HERYONO, S.H., Nomor 24 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Setoran Modal.
  • Akta Notaris NATALIA LESTARI RETNO RAHAYU, Nomor 01 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan RUPS-LB.
  • Akta Notaris Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H. M.Kn Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan PT BPR Restu Mandiri Makmur.
  • Akta Notaris Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H. M.Kn Nomor 03 Tanggal 17 November 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan PT BPR Restu Mandiri Makmur.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 10-03-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 25 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.BUDY MARSELIUS,SH.
2.HENDY , SH
Terdakwa:
ELKA WAHYUDI
248 — 41


  • 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir salinan keputusan menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RNI nomor : KEP -234/MBU /2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh SOFYAN JALIL selaku menteri BUMN.
    2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Anggaran Dasar perseroan PT. RNI dalam keputusan MENKUMHAM RI nomor AHU-58670.AH.01.02 Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 03 september 2008.


    1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan.
    1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 beserta Risalah Rapat umum pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011.


    1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.


    2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta notaris no 26 dari Notaris NANDA FAUZ IWAN tanggal 27 Februari 2019 Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar RUPS tanggal 27 februari 2019.

    3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Job Description PT Rajawali Nusantara Indonesia nomor JD/RNI/SekretariatKorporasi/01.1 tentang uraian jabatan sekertaris Korporasi.


    1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Keputusan Para pemegang saham di luar RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKASP dan RKA PKBL tahun 2014.
    1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2014.
    5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat DEKOM PT. PMO nomor :01/MO/DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan dan rekomendasi atas RKAP PT. PMO tahun 2014
    1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PT.
    PMO nomor : DIR /PT.RNI- PTPN III /037/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan RKAP 2014
    1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2013.
    1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKAP tahun 2013 pada tanggal 15 Februari2013
    1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2016 tentang persetujuan RKAP dan (RKA-PKBL).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
363 — 48
  • Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh ijin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan Susunan pengurus yangHal 226 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khusus bagikoperasi).9) Copy hasil rapat umum pemegang saham (RUPS
    Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.5) Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh jjin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan susunan pengurus yangtelah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khususbagi koperasi).9) Copy hasil rapat unum pemegang saham (RUPS
    yang dipersamakan dengan hal tersebut.5) Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh iin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan susunan pengurus yangtelah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khususbagi koperasi).9) Copy hasil rapat unum pemegang saham (RUPS
    terdaftar di Dirjen PajakHal 410 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.7) Menyerahkan copy seluruh ijin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlakuBertujuan untuk menunjukan keabsahan dari perijinan8) Menyerahkan copy hasil Rapat Anggota Tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan Susunan Pengurus yangtelah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khusus bagikoperasi)Bertujuan untuk menunjukan Pengurus yang berwenangterakhir9) Copy hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 4 Februari 2014 —
116 — 34
  • saksi pernah bertemu dengan Wakil Bupati Bengkalis dalam rangka mencarisolusi karena waktu itu perusahaan sering diancam dan diteror terdakwa; Bahwa setiap tahun ada dilakukan audit keuntungan; Bahwa audit melibatkan Firdaus sebagai pemegang saham dan mewakiliperusahaan; Bahwa waktu itu Firdaus yang selalu hadir dalam urusan koperasi termasuk setiapterdakwa meminta uang selalu Firdaus yang datang mengambil; Bahwa audit keuntungan dilakukan oleh auditor independen; Bahwa hasil audit itu diawa dalam RUPS
    PT; Bahwa yang diundang dalam RUPS PT yang pegang saham saja, koperasi tidakpunya saham; Bahwa Firdaus sekaligus mewakili koperasi; Bahwa pada awalawal perusahaan belum ada untung, kalaupun ada untung masihuntuk operasional sehingga belum dilakukan audit keuntung barulah sekitar Juni2011 dilakukan audit; Bahwa saksi tahu hutang koperasi harus sudah lunas bulan Januari 2013 pada saatdiundang hearing di DPRD Bengkalis; Bahwa saksi tidak pernah mengundang koperasi dalam perhitungan keuntunganatau SHU
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-10-2012 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.SBY
Tanggal 29 Oktober 2012 — WAHYUDI PRASETIO melawan PT. BANK MUTIARA, Tbk Dkk
613 — 761
  • Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU LPS), yang dalammenjalankan fungsi tersebut antara lain Tururt Tergugat I melakukanpenanganan bank gagal termasuk penyelamatan bank gagal berdampaksistemik;15.Bahwa pada 21 November 2008 berdasarkan Keputusan KomiteStabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menetapkan Tergugat sebagaiBank Gagal Berdampak Sistemik dan selanjutnya menyerahkanpenanganan Tergugat pada Turut Tergugat sebagaimana dalamketentaun Pasal 40 UU LPS, yan antara lain mengambil alih segala hakdan wewenang RUPS
Pengadilan PA PALU Perdata Agama Harta Bersama
Register : 03-04-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PA PALU Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.PAL
Tanggal 19 Juni 2014 — Penggugat Vs Tergugat
85 — 44
  • Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Lain-lain
Register : 15-12-2022 — Putus : 07-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN CILACAP Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp
Tanggal 7 Maret 2023 — Penuntut Umum:
MUH. ISMET KARNAWAN, SH. MH.
Terdakwa:
ISNU WIDIYANTORO bin SOEMARNO
223 — 113
  • Mkn di Semarang Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan sebutan Bank Jateng
  • 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Struktur Organisasi KC Cilacap periode Oktober 2017 s.d. Agustus 2020
  • 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Dokumen Pengangkatan Pegawai a.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 06-06-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 6 Juni 2012 —
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sarandi KaryaNugraha telah menjadi kaya atau bertambah kekayaannya menurutpengertian akuntansi dan keuangan ;e Bahwa menurut Yurisprudensi yang berhak menentukan UntungRugi suatuperusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diaudit olehAkuntan Publik.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 08-12-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 19-05-2023
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 305/Pdt.P/2021/PN Bpp
Tanggal 14 Desember 2021 — Pemohon:
Violeta
71 — 27
  • Memberikan ijin kepada Pemohon selaku wali anak di bawah umur untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pantai mentari dan PT. Pantai Mentari Jaya dimana Almarhum Ferdinan sebagai Direktur utama dan selaku pemegang saham pada kedua perusahaan tersebut.

    5.

Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 22-07-2022 — Putus : 30-11-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg
Tanggal 30 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
SARI RAMADHANI LUBIS, SH
Terdakwa:
DYAH WIDJIASIH NUGRAHEINI, S.E.
182 — 87
  • ZONDERVAN, SE tanggal 24 April 2018
    99. 1 (satu) bundel Asli Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TMB Laporan Kinerja Tahun 2019.
    100. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Penyelesaian Kewajiban Potongan Pinjamam Fee Kuasa Hukum di Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 22 Februari 2021 dari Dyah Widjiasih Nugraheini kepada Direktur Utama PT.

    125. 1 (satu) bundel fotcopy Legalisir salinan Berita Acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS-TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - SYAIFOEL ARIEF
634 — 1125
  • Draf RKAP yang sudah direkomendasi oleh Dekom selanjutnya dikirim kePemegang Saham (BUMN) untuk dibahas dan disetujui oleh RUPS;.
    RKAP yang sudah di sahkan oleh RUPS selanjutnya didistribusikan ke semuaUnit untuk dilaksanakan disertai dengan pengalokasian anggaran dan kasmasingmasing Unit;Penarikan kas dilakukan oleh Unit sesuai dengan kebutuhan mingguan/bulanan yang disusun sebelumnya dan pembayaran kepada pegawai/vendordilakukan oleh Unit sesuai dengan pagu mingguan/bulanan yang disediakan.Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pengajuan proyek yang didanai denganAPBN, pengajuan dana APBN dilaksanakan oleh Project Director
    Pst.e Bahwa berdasarkan RKAP yang sudah di sahkan oleh RUPS, anggaran investasidialokasikan ke masingmasing Unit.e Unit menyusun estimasi rencana disbursement bulanan sesuaidengan pagu anggaran yang disediakan.e Pencairan/penarikan terhadap pagu disbursement dapat dilakukanoleh Unit sesuai dengan rencana pembayaran yang sudah siap diUnit yang bersangkutan.e PT.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 15-03-2017 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 15-09-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 989/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
152 — 33
  • Sentana Mitra Kualita (in casu TERGUGATREKOPENSI 6) untuk diadakan RUPS tentang PembagianDeviden, sehingga apabila tidak dipenuhi maka dapat menempuhlangkah selanjutya / sampai dengan memasukkan permohonanpembagian deviden melalui Pengadilan Negeri setempat ;0.
    Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak semuadalil gugatan para Penggugat dalam posita gugatannya point 6 hurufg yang mendalilkan adanya persentase (51. 85 %) milik PT.THAYIBA TORA TOURS & TRAVEL, tanpa ditetapkan dalam aktapnyertaan saham yang diputuskam dalam RUPS dan perubahanperubahannya yang dibuat di hadapan Notaris yang syah dan bukansebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat point 6 huruf gdan point 7 huruf a s/d huruf g yaitu adanya penentuanpersentase saham secara sepihak tanpa
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AHMAT NURYAKIN
2.MISDI
3.HELMI
4.AJIS
5.ANISA BINTI BADUN
6.ZUBAIDAH BINTI MASSE
7.WATI
8.ABDUL HAMID
9.SAMSUL BAHRI
10.OWAR
11.MUHAMMAD
12.WIRJO
13.ASTUTI
14.SIDI
15.RIKO
16.MAHADI
17.SADAM HUSEN
18.RAMA JAYA
19.SAKILA
20.SUSILO
21.HAMID
22.EKO NARNO
23.ANGGA. S
24.MISNAWATI
25.ASNAWI
26.JONI ISKANDAR
27.HERI KUSUMA
28.RUDI HARTONO
29.MASEK
Tergugat:
PT. PURI HIJAU LESTARI
118 — 21
  • Masingmasing harusmenyusun rancangan proposal, mendapat persetujuan RUPS dengankuorum 75% dan suara 75%, lalu rencana itu harus dinyatakna dalambentuk akta notaris dan bahasa Indonesia serta diserahkan kepada MenteriHukum dan HAM. Terpenting adalah melakukan pengumuman pada suratkabar paling lambat 30 hari dari tanggal efektif tersebut;Pada faktanya yang terjadi, TIDAK PERNAH ada Corporate Action, yaitubaik Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Demerger di PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 21 Januari 2015 — FAHMI SADIQ BIN SADIQ
508 — 145
  • Surveyor Indonesia berdasarkan Pernyataan RUPS PT. SurveyorIndonesia Nomor: tanggal 09 November 2010; yang berdasarkanKeputusan Direksi PT Surveyor Indonesia No.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 29-04-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 8 Oktober 2013 — PT. KALTIM JAYA MINERAL; melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
149 — 185
  • Vivek Panwar baru menjabat / diangkat sebagai Anggota Direksi (in casu DirekturUtama) pada tanggal 5 April 2012, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor :2/2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Pemegang Saham SebagaiPengganti RUPS ; 202 2 29202 Tidak ada satu ketentuan dalam UU Minerba yang mengatur untuk melaporkan maupunmeminta persetujuan Bupati (in casu Tergugat) atas Pengangkatan seseorang menempatijabatan Anggota Direksi (in casu Direktur Utama) sebuah Perseroan Terbatas PemegangIUP
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-06-2016 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 459/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 19 Juni 2017 — Ir. SETIAWAN TJIPTOHARDOJO, MT. melawan Ir. HANANTO SUPRIYO PRINGGOHADI, dkk.
89 — 270
  • Satriacipta Astakencana telah mengadakan perjanjian sewahollow dengan TURUT TERGUGAT II, padahal PENGGUGAT tidak pernahmengangkat TERGUGAT sebagai Direktur seperti yang diatur dalamUndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/UUPT,sehingga segala perouatan PENGGUGAT adalah tanggung jawab pribadi(BuktiP6);Kutipan Pasal 94 ayat (1) UUPT menyatakan:Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;PERBUATAN TERGUGAT YANG TELAH MENERIMA PEMBAYARAN KEREKENING PRIBADI DAN TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBAYARPEMBELIAN
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 143/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SIMA SIMSON, SH.
Terbanding/Terdakwa : PRASTANTRI ANANDITA B. SE.
130 — 69
  • Fotocopy Akte Pendirian PT SAMUDRA PT SAMUDRA DONG MOOK2 DUNIA POLY JAYA ABADI Notaris Gina DUNIA POLY JAYA CHOIRiswara Koswara SH Nomor 1 Tanggal 1 ABADIJuli 199866 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang PT SAMUDRA DONG MOOK Halaman 181 dari Halaman 213 Putusan, Nomor 143/PID.SUS/2019/PT.BDG 3 Undangan Republik Indonesia Nomor C DUNIA POLY JAYA CHOI11220 HT.01.01 TH.2000 Pengesahan Akta ABADIPendirian Perseroan Terbatas PTSAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI tanggal2 Juni 200066 Fotocopy Akte Risalah RUPS
    ABADINomor 5 Tanggal 11 April 201666 Fotocopy Akte Risalah RUPS Luar Biasa PT PT SAMUDRA DONG MOOK6 SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI Notaris DUNIA POLY JAYA CHOIIwan Ahmad Dwikora SH.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 79/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Ade Trisna Putra Branch Manager PT Bank Mandiri Tbk Cabang Banda Aceh
Terbanding/Penggugat : Ir. Ali Amril
Turut Terbanding/Tergugat II : Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
195 — 80
  • Dalampenjelasan ketentuan Pasal 94 ayat (1) UU PT disebutkan bahwapersyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktutertentu, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhirmasa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskanjabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembaliberdasarkan keputusan RUPS.