• Aceh Besar, yang diwakilioleh RAHMAD SENTOSA, S.Sos, MAP, dalam hal inimemberikan kuasa kepada T.IWAN FITRAH, SE.Ak Plt.KabidPelayanan Pencatatan Sipil Kota Jantho, sebagai Terbanding Ilsemula sebagai Tergugat Il;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda AcehNomor 120/PDT/2021/PT BNA, tanggal 20 Desember 2021 tentangPenetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;Setelahn membaca berkas perkara Nomor 120/PDT/2021/PT BNA dansalinan putusan perkara perdata

• I WAYAN SUKARTIKA, SE.AK berupa :

  1. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat keputusan Pimpinan Cabang BRI Gatot Subroto nomor Nokep : 178/KC-XI/SDM/08/2020 tanggal 10 Agutsus 2020 yang sudah dilegalisir oleh BRI Kanca Gatsu Denpasar.

  Dilampirkan dalam berkas Perkara

  • 1 (satu) unit komputer Merk HP Tipe Pro 2000 MT dengan Nomor Seri SGH119PW5L.

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUKARTIKA, SE.AK.

e. Disita dari saksi an. IVANA MARIA SURYANDINA berupa :

• 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 6110333399 atas nama IVANA MARIA SURYANDINA.
• Print out mutasi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0423 01 000817568 an. IVANA MARIA SURYANDINA periode bulan Agustus 2020.

• 2009.Halaman 3 dari 88 halaman Putusan Nomor 58/Pid.SUSTPK/2014/PNBNA11.12.13.14.15.1 (satu) lembar asli SPM Nomor ; 257/DKP/SPMGU/ 2009tanggal 18 Nopember 20091 (satu) set kelengkapan SPP No. 257/DKP/SPP/SPPGU/2009tanggal 28 Nopember 20091 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 3606/BLGU/ 2009 tanggal 28Desember 20091 (satu) lembar asli SPM Nomor : 265/DKP/SPMGU/2009tanggal 18 Nopember 20091 (satu) set kelengkapan SPP No. 265/DKP/SPP/SPPTU/2009tanggal 18 Nopember 2009Dikembalikan kepada Mujiburrahman, SE.AK

  2009.10)1 (satu) lembar asli SP2D Nomor ; 3489/BLGU/2009 23 Desember2009.11)1 (satu) lembar asli SPM Nomor ; 257/DKP/SPMGU/ 2009 tanggal18 Nopember 200912)1 (satu) set kelengkapan SPP No. 257/DKP/SPP/SPPGU/2009tanggal 28 Nopember 200913)1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 3606/BLGU/ 2009 tanggal 28Desember 200914)1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 265/DKP/SPMGU/2009 tanggal18 Nopember 200915)1 (satu) set kelengkapan SPP No. 265/DKP/SPP/SPPTU/2009tanggal 18 Nopember 2009Dikembalikan kepada Mujiburrahman, SE.AK

  2009.10)1 (satu) lembar asli SP2D Nomor ; 3489/BLGU/2009 23Desember 2009.11)1 (satu) lembar asli SPM Nomor ; 257/DKP/SPMGU/ 2009tanggal 18 Nopember 200912)1 (satu) set kelengkapan SPP No. 257/DKP/SPP/SPPGU/2009tanggal 28 Nopember 200913)1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 3606/BLGU/ 2009 tanggal 28Desember 200914)1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 265/DKP/SPMGU/2009 tanggal18 Nopember 200915)1 (satu) set kelengkapan SPP No. 265/DKP/SPP/SPPTU/2009tanggal 18 Nopember 2009Dikembalikan kepada Mujiburrahman, SE.AK

• Hakim Tingkat Pertama yang menyatakanbahwa kontrak/Perjanjian antara PT PLN (Persero) KITSBU dengan Mapno CoKonsorsium PT NTP belum dinyatakan ditutup oleh kedua belah pihak sampaiHalaman 143 dari 159Putusan Pengadilan Tipikordengan perkara ini disidangkan, maka perhitungan kerugian Negara secara pastidan nyata belum dapat ditentukan, maka oleh karenanya Majelis HakimPerpendapat yang dapat dibuktikan adalah unsur dapat merugikan keuanganNegara.Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli SUGIHARTO, SE.Ak

  Disamping itu Ahli SUGIHARTO, SE.Ak,berpendapat bahwa pengertian keuangan Negara menurut ahli adalah segala hakdan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang baik yang dipisahkan maupun yangtidak dipisahkan dan dalam hal ini anggaran PT. PLN adalah bagian darikeuangan Negara yang dipisahkan yaitu berupa penyertaan modal pemerintahkepada PT. PLN.

  Ahli SUGIHARTO, SE.Ak tersebut diatas dengan alasanbahwa BPKP juga punya kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugianNegara sehubungan dengan tindak pidana korupsi, audit penghiitungankerugian keuangan Negara masih dalam lingkup audit dalam rangka tujuantertentu. sesuai dengan PERMENPAN No. 05 tahun 2008. Pengertiankeuangan Negara menurut adalah segala hak dan kewajiban yang dapat dinilaidengan uang baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan dalam halini anggaran PT.

  Part NonOEM terlebih dahulu harus melaksanakan kecukupan kajian dan analisaberikut ini sesuai tingkat teknologinya :e Melakukan Analisa KKO dan KKF4)e Melakukan Analisa Resiko (AR) ;e Melakukan Asesmen terhadap Vendor/ Workshop spare PartNonOEM dengan Supplay Chainnya.perubahan RKS apabila dilakukan dilakukan sebelum pemilihanberlangsung masih dapat dibenarkan, namun apabilaperubahan RKS dilakukan setelah proses pemilihan langsung,maka hal tersebut dianggap sebagai penyimpangan (.AhliSUGIHARTO, SE.Ak

  Co. belum berbentuk konsorsium, ( Ahli TJIPTO PRASETYONUGROHO dan Ahli SUGIHARTO, SE.Ak, dari BPKP)ndangan Pen n han isampaikan k rusahaan(Non OEM) yakni Mapna Co dan Ansaldo selain Siemenssebagai Pemegang Oem, Seharusnya dengan adanya perubahan RKS tersebut maka selain SIEMENSsebagai pemegang OEM, pihak lain yang Non OEM seperti MAPNA Co,ANSALDO, SULZER (Belanda), STORK (Belanda) dan masih banyakperusahaan perusahaan lain dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasatersebut, akan tetapi yang di undang

• Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RUKAESIH,SE.Ak selaku auditor dariBPKP Provinsi Jawa Barat tentang Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraHalaman 20 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.terhadap program perbaikan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) ProvinsiJawa Barat 2014 Kelurahan Mekarsari Kota Banjar, telah diperoleh adanyakerugian keuangan negara sejumlah Rp. 64.141.500, (enam puluh empat jutaseratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagaimana termuat dalamLaporan hasil audit Penghitungan

  dengankegiatan masih terdapat sisa dana hibah, berkewajibannomor rekening 001.021.0238361 dan menyerahkan bukti setorannyakepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat.Kode etik Fasilitator Rutilahu sebagaimana termuat dalam kewajibanTerdakwa TOMMY ENJERI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :814.1/038/RUTILAHU/PERUM/2014 tersebut adalah sebagai berikut :Melaksanakan secara konsisten kode etik konsultan sebagaimanatercantum pada pedoman atau ketentuan.Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RUKAESIH,SE.Ak

  berkewajibanmengembalikan ke Kas Umum daerah Provinsi Jawa Barat dengannomor rekening 001.021.0238361 dan menyerahkan bukti setorannyakepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat.3) Kode etik Fasilitator Rutilahu sebagaimana termuat dalam kewajibanTerdakwa TOMMY ENJERI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :814.1/038/RUTILAHU/PERUM/2014 tersebut adalah sebagai berikut :Melaksanakan secara konsisten kode etik konsultan sebagaimanatercantum pada pedoman atau ketentuan.Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RUKAESIH,SE.Ak

• Bahwa pada tahun 2011 PT Pertamina Trans Kontinentalmelaksanakan Pengadaan 2 (dua) unit Kapal AHTS 5000 6000HP, dan oleh terdakwa membentuk tim Pengadaan Kapalsebagaimana surat perintah No.Print038/C0000/2011S1 tanggal24 Agustus 2011 dengan susunan kepanitian sebagai berikut :Ketua Tim : Endang Sri Siti, SE.Ak,MMWakil Ketua : Joni HarsonoSekretaris : A.ZainulahAnggota : Herry Djauhari, Bambang Purnomo,Syafri Mardin, Ali Akbar Putra, Alektri danHal . 3 Putusan No.14/PidSusTPK/2018/PT.DKI.Ginik WindaryatiBahwa

  tanpa cacat danmemperoleh keuntungan sesuai prinsipprinsip pengelolaanperusahaanMengawasi pelaksanaan Good Corporate Governance dan CodeOf Conduct agar perusahaan dapat berjalan dengan baik danbenarBahwa pada tahun 2011 PT Pertamina Trans Kontinentalmelaksanakan Pengadaan 2 (dua) unit Kapal AHTS 5000 6000HP, dan oleh terdakwa membentuk tim Pengadaan Kapalsebagaimana surat perintah No.Print038/C0000/2011S1 tanggal24 Agustus 2011 dengan susunan kepanitian sebagai berikut :Ketua Tim : Endang Sri Siti, SE.Ak

• DODI KURNIAWAN, SE.AK., M.SI., SH., MH., Tempat, tanggal Lahir :Palembang, 22 Oktober 1974, Agama Islam, NIK1671042210740005, Umur 44 Tahun, Jenis KelaminLakilaki, Status Perkawinan Kawin, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Mantan Anggota TentaraNasional Indonesia, Alamat Komplek PerumahanDemang Ningrat, Blok C 2, Kelurahan Demang LebarDaun, Kecamatan Ilir Barat Palembang, selanjutnyaHalaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT PLG.disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat IlKonvensi

• IMAM MARNOTO, SH.MH.Panitera Pengganti,tid,DHARMA WIBOWO, SE.AK.,SH.Daftar rincian perkara : Biaya pendaftaran Rp 30.000,001. Biaya proses Rp 50.000,002. Biaya Panggilan Rp 1.350.000,003. Biaya Redaksi Rp 5.000,004. Biaya Materai Rp 6.000,00Jumlah Rp 1.441.000,00(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 28 dari 28 Hal. Put. No.194/Pdt.G/2017/PA Sby

• . , GalihErlangga, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehRamzi, SE.Ak, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang,serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwamenghadap sendiri.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Fadlan Ardi, S.H.

  Junaidi, S.H.Galih Erlangga, S.H.Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN KspPanitera Pengganti,Ramzi, SE.Ak, SHHalaman 43 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Ksp

• I dan Tergugat II menerangkan bahwa benar adakesepakatan kas (minus) sejumlah Rp. 5.449.260.375, (lima milyar empat ratus empatpuluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;Menimbang, bahwa kekurangan kas dalam jumlah tersebut diatas apakah betulsebagai akibat dari sistem keuangan perusahaan yang tidak baik ataukah karena perbuatanPenggugat ;Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan dipersidangan oleh pihakPenggugat ternyata saksi Samuel & Fitri, SE.Ak

• Hartono, SH, SE, SE.AK, MHAliku Maharani, SH. SE, Spd, MH, MM, ACIArbSri Hastuti, SHCandry Lupita, SHAyudya Harfianri, SHay SP weRachmahniar, SHPara advokat dan asisten Advokat dari Kantor Hukum Hartono & Rekanyang beralamat di Komplek Taman Aries E6 no.4 Jakarta Barat 11620,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2012 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, selanjutnya disebutSED AGEL iiss sxcescams x ssamaeivn PENGGUGAT;Melawan1. PT.

  Hartono, SH, SE, SE.AK,sedangkan pihak Tergugat juga dihadiri oleh Kuasanya yaitu BudiNugroho, SH sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat datang pulaKuasanya yaitu Raminda Unelly M.

• Saksi Tomi Agustian, SE.AK. :Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP penyidik ;Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwatelah melakukan penggelapan uang titipan dari toko bangunan ;Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena iaselaku sales di PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk Cabang Cirebon yangberalamat di Jl. Raya Jatimerta No. 1 Km 6, Desa Jatimerta, Kec.Gunung Jati, Kab. Cirebon;Bahwa Saksi bekerja di PT.

• Sofran A.Hasan, SE.Ak dimana ketiganya telah didengar keterangannya dengandibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :20.

  Saksi Sofyan A.Hasan, SE.Ak :Bahwa, saksi sebagai Ketua Tim Audit perhitungan kerugian negara dalampenyimpangan pembangunan BLK Bone Bolango.Bahwa, dasar penunjukan saksi sebagai tim ahli mengacu pada MoU penyidikdengan BPKP, untuk menghitung kerugian negara ditunjuk koordinatornyaBPKP dan untuk kondisi di Gorontalo bisa ditunjuk dari Dinas PU.Bahwa, yang saksi audit proyek Pembangunan BLK tahap Il.Bahwa, bila ada tumpang tindih antara kotrak dengan kotrak Il saksi analisalagi, karena sudah dikontrakkan

  selaku Direktur CV.Pilarmas Konsultindo beserta Berita Acara Pembayarannya masingmasing nomor : 01 / BLKBB /BAP / KPKP TK /Vil / 2009 untuk termin uang muka 20 % dan nomor : 03 / BLKBB /BAP / KPKPTK /Xl / 2009 untuk termin 35 %, menurut keterangan saksi Dsr.Anis Naki, MM yangpada awal ditanda tangani oleh pihak kesatu Kuasa Pengguna Anggaran Drs.AnisNaki, MM yang kemudian diubah dengan ditanda tangani oleh terdakwa selakuPejabat Pembuat Komitmen, karenanya mengenai hal ini saksi ahli Sofyan A.Hasan,SE.Ak

  diatas jika dihubungkan satu dengan lainnyadimana dari penolakan terdakwa untuk menandatangani dokumen pencairandiperoleh suatu petunjuk akan adanya kerangka kenyataan akan sikap bathinterdakwa bahwasanya pembayaran yang ia lakukan itu akan menguntungkan oranglain atau korporasi.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi pula.Menimbang tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara :Menimbang, bahwa berkenaan dengan kerugian negara saksi ahli SofyanA.Hasan, SE.Ak

• PPAT Kota Banda Aceh, diberi tanda Bukti P 3 ; 4 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 06 atas nama : Zulfikar, SE.Ak. yang telahdilakukan pemasangan Hak Tanggungan di hadapan Notaris Syukri Rahmat,S.H.,M.Kn. PPAT Kota Banda Aceh, diberi tanda Bukti P 4 ; 5 Foto copy Surat PT. Bank Central Asia Tbk Nomor : 030/BDA/2013, tanggal 21Februari 2013 Perihal Informasi Debitur Zulfikar, SE.,Ak. yang ditujukan kepada PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah, diberi tanda Bukti P 5 ; 6 Foto copy Surat PT.

• yang ditimbulkannya, pencatatn palsu berartimelakukan pencatatn tidak sebagaimana mestinya atau lain dari yang sesungguhnya atautidak benar baik dalam laporan, dokumen, kegiatan usaha, transaksi atau rekening suatubank ;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli dalam perkara ini BankPerkreditan Rakyat pada umumnya khususnya BPR Sadayana Artha Majalaya adalahtermasuk Bank sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.10 tahun 1998 tentangPerbankan ;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Siti Aminah SE.Ak

  subsider diambil alih dalam pertimbangan berikut ini sehinggaunsur pertama yaitu seorang Pegawai Bank telah terpenuhi yaitu terdakwa sendiri ;Ad.2 unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yangdiperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undangundang ini dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi Bank ;Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Bdg.Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta di persidangan yaitu sesuaiketerangan saksi Siti Aminah SE.Ak

• Husaini, M.Si (Terdakwa) sebagaiSekretaris, Yuliansyah, S.sos, Mukhlis, SE.Ak, Maulana, SE, Munzir danSuryadi Jaya, SE, masingmasing sebagai anggota;Bahwa tanggung jawab panitia sampai adanya pemenang dan setelah itupanitia tidak terlibat lagi;Bahwa yang saksi lakukan dalam hal pekerjaan fisik yaitu. menataadministrasi, tidak termasuk lelang, karena saat diadakan lelang saksi beradadiluar kota, dan mengenai hasil lelang panitia tidak memberitahukan kepadasaksi;Bahwa saksi hanya menerima gunning atau

  Richardo Ginting, Muhammad Rizal, ST,Muchlis, SE.Ak, Maulana, SE, Teuku Syahrizal, Munzir dan Mai Iswandi,semuanya sebagai anggota panitia;Bahwa tugas panitia yaitu menyusun jadwal dan menetapkan carapelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun dan menyiapkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS), menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkanpengadaan barang di media cetak, menilai kwalifikasi penyedia melalui pascakwalifikasi atau prakwalifikasi, melakukan evaluasi terhadap penawaran yangmasuk, mengusulkan calon

  Sos, Muchlis, SE.Ak, Maulana, SE, Munzir dan Suryadijaya,SE masingmasing sebagai Anggota;Bahwa selaku sekretaris panitia pengadaan barang / Jasa, peranan saksi padaproyek Pembangunan Gedung PPMG Aceh Besar tahun 2009 tersebut adalahsebagai tim evaluasi dokumen lelang fisik pada pengadaan barang dan jasalainnya;Bahwa tugas dari pada panitia lelang yaitu : menyusun jadwal danmenetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun danmenyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS), menyiapkan dokumen

• Penggugat:
  1.TUTIK SISWANTI
  2.SUTINEM
  3.NINDI KURNIANINGRUM
  4.AGUNG SASMITO
  5.EMA RATNA FURI
  6.WIYONO
  7.SUWARNO, SE.AK
  8.JAYUS
  9.ISNAN BASIR
  10.SRIYANTO
  11.TEGUH SUSIANTO
  12.MARJUKI
  13.SRI LESTARI
  14.FERDI PURNOMO
  15.BUDI UTOMO
  16.NGADINO
  17.SURITNO
  18.AGUS RIYANTO
  19.LASIMAN
  20.BASUKI
  21.DIYAN SAHARA
  Tergugat:
  1.PT KRISNA ALAM SEJAHTERA
  2.AL FFARIZI

• Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 267/ 2011 tanggal 13 Juni 2011, pihak pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua HENDRIK WAROKKA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);75. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 287/ 2011 tanggal 23 Juni 2011, pihak pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua ELLEN MARGARETA WALAN; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);76. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 290/ 2011 tanggal 23 Juni 2011, pihak pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua RENI ANGGREINI ADAM, SE.Ak

  oleh tertdakwa, karena tanah yang dijual melaluisaksi, adalah ada kerjasama antara Pemilik tanah asal dengan terdakwa; Bahwa persoalan pembelian rumah antara para user dengan terdakwabukan saksi yang membuatnya, sehingga saksi tidak mengetahui persoalankewajiban pajak terdakwa ; Bahwa apakah tertdakwa ada memungut PPn atas Perumahan yang dijualkepada para user saksi tidak mengetahui ;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar saksi ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu :SUDIRO,SE.AK

  satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 267/ 2011 tanggal 13 Juni 2011,pihak pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua HENDRIK WAROKKA;SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);75.1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 287/ 2011 tanggal 23 Juni 2011,pihak pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua ELLEN MARGARETAWALAN; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);76.1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 290/ 2011 tanggal 23 Juni 2011,pihak pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua RENI ANGGREINIADAM, SE.Ak

• Lengkeng No. 20 RT/RW003/001 Kelurahan Kotakaler,Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang;Pegawai Honorer di SLTPN 2Tanjungkerta Sumedang;TARYONO, SE.AK ;Indonesia;Jl. Pangraran Kornel No. 224RT/RW 003/005 KelurahanPasanggrahan Baru, KecamatanSumedang Selatan ,KabupatenSumedang;Halaman 25 dari 97 halaman.

  Putusan Nomor 527 K/TUN/2015Pekerjaan114NamaKewarganegaraanTempat tinggalPekerjaan115NamaKewarganegaraanTempat tinggalPekerjaan116NamaKewarganegaraanTempat tinggalPekerjaan117.NamaKewarganegaraanKecamatan Tanjungmedar,Kabupaten Sumedang;Honorer di SDN(Tanjungmedar )PegawaliCiranjangKabupaten Sumedang;YADI MULYADI;Indonesia: Dusun Cisitu RT/RW 002/001,Desa Cisitu, Kecamatan Cisitu,Kabupaten Sumedang;Pegawai Honorer di KecamatanCisitu Sumedang;YATI MULYATI, SE.AK ;Indonesia; Jalan Kebon Kol No. 28

• Ritta Karuniawati, SE.Ak.

  Pelanggaran yang dilakukan Tergugat (Direksi Pegadaian)beserta bawahannya Pimwil Surabaya tersebut (Vide hurufd angka 1 sd. 7 diatas) tidak pernah diangkat sebagaitemuan dan dituangkan dalam Laporan Hasil PemeriksaanPelanggaran (LHPP) oleh pemeriksa Kanwil Surabayawaktu itu (Ritta Karuniawati,SE.Ak dan Agus Setiyono)dimana akibatnya penyelesaian atas masalah yang adatidak obyektif dan merugikan PenggugatCatatan ; Lihat LHPP Inspektorat Wilayah SurabayaNo.R.12 /Pi.3.13.005/2011 tanggal 17 Januari